Ditemukan 1010 data
13 — 1
(Lihat: Ali Ahmad alNadwiy, alQawdaid alFighiyyah,Damaskus: Dar alQalam, t.th., hlm. 43). Jadi tentang persoalan hukum furiiiyyahtersebut masih ada hukum istitsndi (pengecualian) (Lihat: Yaqub bin Abd alWahhabalBa Husayn, alFuriiq alFighiyyah wa alUshiiliyyah, Riyadh: Maktabat alRusyd,1418 H, hlm. 29), yang penerapannya, dalam konteks ini, dilakukan oleh lembagayudikatif, dalam hal ini adalah Hakim.
11 — 1
(Lihat:Ali Anmad alNadwiy, alQawaid alFighiyyah, Damaskus: Dar alQalam, t.th.,him. 43). Jadi tentang persoalan hukum furdiyyah tersebut masih ada hukumistitsnai (pengecualian) (Lihat: Yaqub bin Abd alWahhab alBa Husayn, alFurtq alFighiyyah wa alUshiliyyah, Riyadh: Maktabat alRusyd, 1418 Hl,him. 29), yang penerapannya, dalam konteks ini, dilakukan oleh lembagayudikatif, dalam hal ini adalah Hakim.
Pemohon II
19 — 3
Wahbah alZuhaili, yaitu alFiqh aIslami wa Adillatuhu, jilid VIl, cetakan kedua yang diterbitkan Dar alFikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alin sebagai pendapatMajelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:clad, alll 28 aig tl Goby Gull GUSY Gas aula og acall &l y5lVal vse Gy phy adele gl, Lge Lely) IS 5, auld OS ly ely i GSSsh ye Bh yall 4g AG Le US Gad Sash Apes ll lig jl Dae God haa OsArtinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakansebab untuk menetapkan nasab
20 — 11
Wahbah alZuhaili dalam kitabnya, alFigh allslamiwa Adillatuhu (Damaskus: Dar alFikr, 1405 H/1985 M, edisi ke2, vol. 7, hlm.221), dan Mansur bin Yunus bin Idris Al Bahuti Al Hambali dalam kitabnyaKasysyyaf Al Qinaa An Matnil Iqnaa: Ditahgiq oleh Muhammad Amin AlDhinnaawi (Beirut: Alam Kutub, 1997 M/1417 H, vol. 3, hlm. 165), SyamsuddinAsy Syeikh Muhammad Arafah Ad Dasuugi dalam kitabnya Haasyiah AdDasuugqi Asy Syarh Al Kabir Li Abi Barakat Sayyidi Ahmad Ad Dardiiri (Kairo:Dar ihyaa al kutub al arabiyah
25 — 18
Wahbah bin Mustafa alZuhailiy, Juz 10 halaman 7265 yangditerbitkan oleh Dar alFikr Damaskus yang diambil alin sebagai pendapatMajelis Hakim, sebagai berikut;aig Glog owl LEY Guw rule! gf ara! clo!Legs Llgj olS gf auld oS glo clo il cus io sgdlol 53Tle oSaw od Uirwi U9 veal 28 Gyby hario iVol eyo ol pall y colt le IS uw ay cu, dye glArtinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakansebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.
18 — 4
Wahbah alZuhaili, yaitu alFigh aIslami waAdillatuhu, jilid VU, cetakan kedua yang diterbitkan Dar alFikr Damaskus tahun 1995halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagaiberikut:?Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untukmenetapkan nasab di dalam suatu kasus.
6 — 3
Wahbah alZuhaili, yaitu alFigh aIslami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yangditerbitkan Dar alFikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut :un aig) gyplog wun OLGY aw obualll gl qroll classl Leys blg5 olS gl lawls glSolg Tho il Hs riod .gdlollArtinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakansebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.
11 — 7
bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atauakibat perkawinan yang sah maka dengan demikian permohonan Pemohon dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan, oleh karena itupermohon Pemohon dan Pemohon II sudah sepatutnya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan hujjah syariyyah yang tercantum dalam kitab karya Dr.Wahbah alZuhaili, yaitu alFigh aIslami wa Adillatuhu, jilid Vil, cetakan keduayang diterbitkan Dar alFikr Damaskus
Pemohon II
17 — 3
Wahbah alZuhaili, yaitu alFiqh alslami wa Adillatuhu, jilid VIl, cetakan kedua yang diterbitkan Dar alFikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapatMajelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:CS ied All gl C8 Aig Gas Call) GLY Gaus aullll g) incall ol 5!
Pemohon II
26 — 9
Wahbah alZuhaili, yaitualFigh alslami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan DaralFikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:coed all ll Ca At gt) Gg aud) SUSY Gus aula) cisneall oly JlVala Se Gy phy Iaiebe gl Lage Lal yj IS 5 laud IS gly ely OdCn Spall ay AE Le SS Gad a pes gl ely jl las Gd hastoY)Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakansebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu
39 — 21
Wahibah AzZuhaily Guru besar Fikihdan Usul Fikih Universitas Damaskus di Siria ;50.
15 — 5
Wahbah alZuhaili, yaitu alFigh aIslami waAdillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar alFikr Damaskus tahun 1995halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagaiberikut:Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untukmenetapkan nasab di dalam suatu kasus.
19 — 5
Wahbah alZuhaili, yaitu alFigh aIslami waAdillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Daar alFikr, Damaskus tahun1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitusebagai berikut:Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebabuntuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.
16 — 1
(Lihat: Ali Anmad alNadwiy, a/Qawaid alFiqhiyyah,Damaskus: Dar alQalam, t.th., hlm. 43). Jadi tentang persoalan hukumfurdiyyah tersebut masih ada hukum istitsnai (pengecualian) (Lihat: Yaqubbin Abd alWahhab alBa Husayn, alFurdq alFiqhiyyah wa alUshdliyyah,Riyadh: Maktabat alRusyd, 1418 H, hlm. 29), yang penerapannya, dalamkonteks ini, dilakukan oleh lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah Hakim.Hukum istitsnai (pengecualian) inilah yang tidak jarang dilakukan oleh, diHal. 12 dari 17 Hal. Pen.
14 — 1
(Lihat: Ali Ahmad alNadwiy, alQawaid alFiqhiyyah,Damaskus: Dar alQalam, t.th., hlm. 43).
10 — 1
Perkara No. 0057/Pdt.P/2017/PA Sip.Ali Anmad alNadwiy, alQawaid alFighiyyah, Damaskus: Dar alQalam, t.th.,him. 43). Jadi tentang persoalan hukum furdiyyah tersebut masih ada hukumistitsni (pengecualian) (Lihat: Yaqub bin Abd alWahhab alBa Husayn, alFurdq alFiqhiyyah wa alUshdliyyah, Riyadh: Maktabat alRusyd, 1418 H,him. 29), yang penerapannya, dalam konteks ini, dilakukan oleh lembagayudikatif, dalam hal ini adalah Hakim.
33 — 30
Wahbah alZuhaili dalam kitabnya, alFigh alIslamiwa Adillatuhu (Damaskus: Dar alFikr, 1405 H/1985 M, edisi ke2, vol. 7, hlm.221), dan Mansur bin Yunus bin Idris Al Bahuti Al Hambali dalam kitabnyaKasysyyaf Al Qinaa An Matnil Iqnaa: Ditahgiq oleh Muhammad Amin AlDhinnaawi (Beirut: Alam Kutub, 1997 M/1417 H, vol. 3, hlm. 165), SyamsuddinAsy Syeikh Muhammad Arafan Ad Dasuugi dalam kitabnya Haasyiah AdDasuuqi Asy Syarh Al Kabir Li Abi Barakat Sayyidi Ahmad Ad Dardiiri (Kairo:Dar ihyaa al kutub al arabiyah
11 — 1
(Lihat: Ali Ahmad alNadwiy, alQawaid alFighiyyah,Damaskus: Dar alQalam, t.th., hlm. 43).
63 — 21
tanggal 11 Juni 2010 dan Putusan MahkamahAgung RI No. 199 K/Ag/2014, tanggal 17 Juni 2014);Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan puladengan pendapat ahli Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat hakim tingkat banding, bahwa hadhanah adalahmerupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anakanak, sehinggaapabila nantinya timbul permasalahan dalam hadhanah maka yang diutamakanadalah hak anak (Wahbah Zuhaili : a/ Figh al Islam wa Adillatuhu Juz VII,Damaskus
14 — 4
perkembangan anakmaupun dari aspek peraturan perundangundangan sebagaimana diaturdalam Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atassejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Wahbah Zuhaili yangtercantum dalam kitab A/ Figh Al Islami wa Adillatuhu, jilid Vil cetakan keduayang diterbitkan Daar alFikr, Damaskus