Ditemukan 20297 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 22 Nopember 2016 — - RUSDIN ABDULRAHMAN
Lawan
- PIMPINAN PT. WINJAYA
89 — 26
89 — 26
Putus : 28-12-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 909 K/PDT.SUS/2010 Tanggal 28 Desember 2010 — PT . SINAR INDAH MITRA ABADI, ; THERESIA VERONICA
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu, pemindahan fasilitas kantor tersebutdilakukan oleh Pelawan/dahulu Tergugat, karena pekerjaan dariTerlawan/dahulu Penggugattidak dapat diselesaikan tepat waktu;Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 3 butir 6 yang menyatakan bahwa Terlawan/dahuluPenggugattelah di PHK secara lisan oleh Pelawan/dahulu Tergugat.
Fakta yangsebenarnya adalah Terlawan/dahulu Penggugat bersedia mengundurkan dirisebagai konsultan;Hal3 dari9 hal Put No.909 K/PDT.SUS/2010Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 3 butir 7 yang menyatakan bahwa Pelawan/dahuluTergugat melakukan PHK secara sepihak terhadap Terlawan/dahulu Penggugatdan memotong upah Terlawan/dahulu Penggugat.
Padahal fakta yangsebenarnya adalah Pelawan/dahulu Tergugat tidak melakukan PHK secarasepihak kepada Terlawan/dahulu Penggugat, melainkan Terlawan/dahuluPenggugatsudah bersedia mengundurkan diri;Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 3 butir 8 dan 9, jika Terlawan/dahulu Penggugat tidakpernah mendapatteguran, padahal Pelawan/dahulu Tergugatsering melakukanteguran secara lisan, oleh karena Terlawan/dahulu Penggugatselalu menundanunda pekerjaannya
;Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 4 butir 10 karena sebenarnya Pelawan/dahuluTergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihakterhadap Terlawan/dahulu Penggugat, yang benar adalah Terlawan/dahuluPenggugatbersedia mengundurkan diri sebagai konsultan perusahaan;Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 5 butir 11 yang menyatakan Terlawan/dahuluPenggugat dapat menerima PHK
Transmigrasi DKI Jakarta telahmemanggil Pelawan/dahulu Tergugat berdasarkan surat No. 04/HIKPPHK/VII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009, namun Pelawan/dahulu Tergugattidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena pada saat yang samaPelawan/dahulu Tergugatberada di luar kota;Bahwa benar Pelawan/dahulu Tergugat menerima surat anjuran No.02/ANJ/D/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, namun Pelawan/dahulu Tergugattidak berkewajiban untuk memenuhi anjuran tersebut karena Pelawan/dahuluTergugat tidak melakukan PHK
Putus : 26-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 26 September 2018 — PT. BANGUN MITRA MAKMUR VS WAWAN
148 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Intitrans Makmur Kencana selakuperusahaan penerima mutasi telah melakukan panggilan kerja tanggal 19Juni 2017 dan tanggal 4 Juli 2017, serta dikenakan pemutusan hubungankerja (PHK) sejak 8 Desember 2017 (vide bukti T.4 s/d T.19);3. Bahwa selama menolak mutasi Termohon tidak masuk kerja ditempatkerja asal atau ditempat kerja baru melainkan hanya datang dan bertemuHRD PT.
Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat denganTergugat sejak tanggal 8 Desember 2017;3. Menghukum Tergugat membayar uang PHK kepada PenggugatRp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);4.
Putus : 19-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 19 Maret 2012 — PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA ; NENNY LORICA
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas,maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhal sebagai berikut :Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapatdilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Apabila pekerja ...... dan seterusnya.; danDalam hal terdapat "alasan mendesak" yang dan
Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karenapekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhalsebagai berikut:a Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukankesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapat dilakukan setelahada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Maka berdasarkan hal tersebut diatas, POSITA pada gugatan PENGGUGAT telahbertentangan
Namun ternyata didalamPETITUM gugatannya PENGGUGAT telah menuntut tentang hal yang tidak sesuaidalil pada POSITA gugatan PENGGUGAT, oleh karena jika memang pengusahamelakukan PHK berkaitan dengan kesalahan berat, maka PHK tersebut baru dapatdilakukan setelah mencakup unsur yaitu "Pengusaha yang akan melakukan PHKdengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu)maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.".
) diajukan oleh pekerja/ buruh maka yang bersangkutan harus membuktikankehenaran dari dalilnya yang menyatakan ia di PHK oleh majikannya.
Bebanpembuktian seperti ini akan lebih diutamakan kepada Penggugat apabila Tergugatmembantah melakukan PHK"."... Menimbang, bahwa bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugattelah melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak merupakan dalil yang harus dibuktikan kebenarannya yang apabilamengacu pada Pasal 163 HIR, beban pembuktian lebih tepat dibebankan kepadaPenggugat sebab nyatanya Tergugat membantah melakukan PHK dimaksud"."..
Putus : 12-05-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 12 Mei 2011 — PT. BITUNG MINA UTAMA ; LIUS TILAAR
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-11-2007 — Upload : 09-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172K/PHI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 — PT ANTARNIAGA NUSANTARA ; Sdr. SYAWALUDIN
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 — PT. HOLI KARYA SAKTI, ; MUTHOHAROH
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarungtangan dan aksesoris Snow Golf;Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat sejak 11 Mei 1995 sampai dengandi PHK pada tanggal 05 Desember 2008 atau 13 tahun 6 bulan pada bagiandistribusi;Hal. 1 dari 14 hal. Put.
Muji Astutik keesokan harinya masuk kerja seperti biasanamun secara tibatiba tanpa kesalahan apapun di PHK oleh Tergugat sejak 05Desember 2008 secara sepihak;Bahwa Penggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri.Siti Asiyah dan Sdri.
Muji Astutik sejak di PHK oleh Tergugat langsungmelaporkan kerja kembali secara tertulis pada Tergugat untuk melaksanakankewajiban sesuai Pasal 155 ayat ( 2 ) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan namun secara tegas melalui suratnya Tergugat menolakPenggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. SitiAsiyah dan Sdri.
Muji Astutik, secara nyatanyata telah tidak diterima bekerja lagi oleh Tergugat maka dalam hal iniTergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat bersama tiga penguruslainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.
Muji Astutiksecara sepihak sejak 05 Desember 2008, oleh karena itu Tergugat diwajibkanmembayar hak PHK kepada Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (1) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembayaran seluruh upah Penggugatsejak 05 Desember 2008 sebesar Rp. 735.700, perbulan dan upah Pasal 93 ayat(2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sehubungan dengan PHK Penggugat bersama tiga pengurus lainnyaantara lain: Sdr. Wahidin, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.
Putus : 10-02-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 10 Februari 2017 — - JEMI SALIHI
LAWAN
- PIMPINAN PT. BANK MEGA SYARIAH
107 — 41
107 — 41
Putus : 12-09-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 12 September 2011 — PT. NUGRA SANTANA ; IRWAN DARMAWAN, S.E., M.M.,
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut ternyata tanpa ada alasan, dan oleh karenanyaPenggugat tidak melakukan kesalahan dan tidak boleh di PHK.
menurut Pasal 156ayat (4) UndangUndang No. 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa: Uangpenggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) (terjadinya PHK) meliputi:a.
Bahwa dengan diakuinya PHK sudah terjadi sejak tanggal 02 Juni 2010oleh Majelis Hakim maka sudah mengakui bahwa uang PHK juga sudahditerima sedangkan perhitunganperhitungan yang disebutkan sebagaiadanya perselisinan hak dengan uang pesangon dan uang penggantiandan hakhak lainnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertamalebih lanjut dalam perkara ini adalah bertentangan dengan bukti T11 danbukti T13 karena bukti T11 dan T13 adalah kesepakatan para pihakyang tidak ada istilah sementara karena
UU No. 13 Tahun 2003 hanyamengenal istilah perjanjian dan penerimaan PHK tidak ada istilahperhitungan sementara;3.
Bahwa istilan PHK dan penerimaan uang dengan klausa bersyaratmenerima sementara adalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun2003 karena UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengenal istilan menerimasementara atau bersyarat;B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum;1.
Putus : 20-12-2010 — Upload : 17-06-2011
Putusan PN SERANG Nomor 23/G/2010/PHI.SRG Tanggal 20 Desember 2010 — YULIS SETYANINGSIH ; PT. TARUKO PRIMA MEDIKA
147 — 47
147 — 47
Dimana itu dapat dibuktikandengan ditandatanganinya persetujuan PHK oleh Penggugat &pemberian kompensasi pesangon PHK dan hak lainnya, dimanahal tersebut merupakan konsensus atau kesepakatan PHK ;Bahwa tindakan menandatangani persetujuan PHK olehPenggugat sebagaimana dimaksud pada poin 14 di atas,merupakan salah satu bentuk pengunduran diri pekerjakepada perusahaan yang dibuat berdasarkan Kesepakatanantara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan Pesangondan hak hak lainnya yang ditentukan oleh
Tergugat, dan haltersebut terjadi adalah wajar sebagai akibat ataukosekuensi moral pribadi Penggugat terhadap penilaian yangdisampaikan Tergugat kepada Penggugat ;Dengan ditandatanganinya persetujuan PHK oleh Penggugat,maka pada saat itu juga berakhirlah hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat.
Maka sehubungan hal tersebut bahwa PemutusanHubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat telahselesai, maka dengan demikian gugatan PHK Penggugatharuslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima ;Bahwa pendapat Mediator sebagaimana yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya pada point ke 14 yang berbunyi.menilai pemutusan hubungan kerja yang dilakukanpengusaha PT.
Danoleh karenanya gugatan PHK Penggugat harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa surat anjuran No: 560/430/DSKT/2010 tertanggal 30Maret 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial tenaga,Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerangsebagaimana dimaksud pada point ke3 sangat memberatkanpihak Tergugat karena tidak melihat kondisi riil manajemenkeuangan PT.
Kompetensi Absolut ;Menimbang, bahwa dalam Posita butir 16, Penggugat telahmendalilkan bahwa ....akibat proses PHK yang tidak sesuaidengan aturan ketenagakerjaan ini, dan demi membelahakhaknya di depan Pengadilan, Penggugat harus menggunakan jasaAdvokat....,. yang mana dalam petitum butir kelima Penggugatmenuntut Tergugat agar membayar uang sebesar Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah), demikian pula pada positabutir 17 ... akibat proses PHK sepihak yang tidak sesuaidengan aturan ketenagakerjaan
Putus : 20-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 20 Desember 2016 — - MARWAN TANGKUDUNG
LAWAN
- PIMPINAN CV. SURYA GLOBAL
94 — 20
94 — 20
Register : 21-02-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap Tanggal 31 Januari 2018 — -SEPTHINA KAMBUBUI
- PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
180 — 108
180 — 108
serta perzinahan akanberakibat Penggugat akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTergugat;Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita Penggugat dalam suratgugatannya nomor 12 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untukdipekerjakan kembali merupakan sebuah permintaan yang mengadaadadan tidak masuk akal, karena:a.
//SDM tanggal 23 Februari 2016, karena Tergugat tidak masukkerja (mangkir);Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya angka 13 dan 14 yangmeminta Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan Februari 2017sampai dengan bulan Oktober 2017 dan hakhak Penggugat yangseharusnya dibayarkan pada saat pemutusan hubungan kerja (PHK)merupakan pernyataan yang sangat keliru dan tidak dapat diterima olehTergugat dengan alasanalasan sebagai berikut:a.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat secara hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlakusehingga Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran upah kerjasetelah dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHk);b.
Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah membayar hakhak Penggugatsetelah dilakukan pemutusan hubungan kerja;Pembayaran hakhak Penggugat setelah dilakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) telah dibayarkan oleh Tergugat melalui rekeningPenggugat sesuai dengan besaran hakhak yang ditentukan dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;d.
Uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK)Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/Padt.SusPHI/2017/PN.Japadalah wajib dibayarkan oleh pengusaha dalam hal ini Tergugat. Upah dansegala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak Penggugatyang harus dilindungi, karena apa yang diberikan oleh Penggugat sebagaiprestasi harus diimbangi dengan upah dan segala pembayarannya yang timbuldari hubungan kerja.
Putus : 19-11-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Tpg Tanggal 19 Nopember 2014 — PT. JMS BATAM (Penggugat) vs PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH KIMIA, FARMASI, dan KESEHATAN SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PT. JMS BATAM, Disingkat PK FSB KIKES SBSI PT. JMS BATAM( Tergugat)
302 — 160
302 — 160
Register : 02-02-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 2/PDT.Sus-PHI/2016/PN.Kpg Tanggal 29 Maret 2016 — Yohan Steven Zacharias,dkk Melawan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Kupang
155 — 83
155 — 83
Bahwa Pihak Kedua bersedia memberikan uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama atas Perselisihan HubunganKerja (PHK).. Bahwa Pihak Pertama bersedia menerima uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) dari Pihak Kedua atas atas Perselisihan HubunganKerja (PHK).. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan menuntut baik secaraperdata maupun pidana di kemudian hari..
Putus : 24-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 24 Nopember 2016 — - IYAT DENO MAIYA
LAWAN
- PIMPINAN PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
76 — 14
76 — 14
Putus : 08-12-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 8 Desember 2016 — - SERDI TULANDI
LAWAN
- PIMPINAN PT. PANCA KARYA BERKAT
129 — 28
129 — 28
Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebutsehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagkerjaan9.
Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHKsepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selamaPutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruh harus tetapmelaksanakan
Bahwa Saksi mengetahui Penggugat di PHK pada bulan Mei tahun 2014,namun saya lupa tanggalnya. Bahwa Saksi diterima bekerja di Perusahaan PT.
Panca Karya Berkattersebut secara lisan;Bahwa Saksi sudah di PHK oleh pihak Perusahaan.Bahwa Saksi di PHK oleh Perusahaan pakai surat/secara tertulis.Bahwa Saksi tidak mendapatkan premi dari pihak Perusahaan.Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada mendapatkan premi dari pihakPerusahaan.Bahwa Saksi kurang tahu berapa gaji yang diterima oleh Penggugat.Bahwa Saksi mengetahui Sebagai mekanik, gajinya di hitung per bulan.Bahwa Saksi lupa kapan saksi diterima masuk kerja, dan saya di PHK olehpihak Perusahaan
;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihanadalah masalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.17Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinyajuga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;Menimbang bahwa dalam masalah ini yang
Putus : 16-09-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 17/G/2014/PHI.PN.TPI Tanggal 16 September 2014 — REYNOL SIMAMORA (Penggugat) vsPT. BIOWORLD BIOSCIENCES MANUFACTURING INDUSTRIES(Tergugat)
38 — 0
38 — 0
Putus : 16-07-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/G/2014/PHI.PN.TPI Tanggal 16 Juli 2014 — SETYO BUDIONO,dkk (Penggugat) vs PT. GRAHA TRISAKA INDUSTRI (Tergugat)
120 — 27
120 — 27
Putus : 03-03-2008 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317K/PDT.SUS/2007 Tanggal 3 Maret 2008 — IKHWAN ; PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-12-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981 K/Pdt.Sus/2010 Tanggal 20 Desember 2010 — PO. AKAS GREEN ; SAMU ALIM BOKO
74 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 981 K/Pdt.Sus/2010 Uang PHK sebesar Rp. 9.418.500, (Sembilan juta empat ratus delapanbelas ribu lima ratus rupiah); Uang jaminan Penggugat sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang terdiri dari:1. Uang jaminan kernet sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah), bukti kwitansi diminta kembali oleh Tergugat lewat KabagPersonalia (BU RIN);2.