demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas

permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.216.972.996,96; dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas

Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia, NPWP:02.058.818.2058.000, alamat: Jalan Cideng Timur No.38, Petojo Utara,Jakarta Pusat 10130, sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut : Uraian Dalam Rupiah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPNa.1. Ekspor 5 a2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri2 992,157,809 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a5.

HASAN(almarhumah) yang mengajukan permohonan kepada BadanPertahanan Nasional Kabupaten Ende untuk diterbitkan Sertifikat11.12.13.a.atas tanah sengketa tersebut untuk dan atas namanya yang bukanmerupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa adalahmerupakan perbuatan melawan hukum ; Bahwa tindakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende(Tergugat VIII) yang telah menerbitkan Sertifikat atas tanahsengketa tersebut dengan Nomor : 364 Tahun 2002 untuk dan atasnama RUGEYA A.R.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp78.094.322,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas

Putusan Nomor 3307/B/PK/Pjk/2020 URAIANPemohon Banding(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : a.1. Ekspor20.251.833.525,00 a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri67.347.159.062,00 a.3. Penyerahan PPNnya tidak dipungut4.734.000.000,00 a.4.Jumlah92.332.992.587,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN0,00 c. Jumlah Seluruh Penyerahan92.332.992.587,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar : a.

Putusan Nomor 1299/B/PK/Pjk/2019 a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri141.678.444.045,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPN Jumlah141.678.444.045,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan141.678.444.045,00 d.

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp55.862.844,00; dengan perincian sebagai berikut:UraianDasar :a.Atas

hukum tersebut diatas MajelisHakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkawinan Pemohon denganPemohon II adalah perkawinan dalam masa iddah, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II harus dinyatakantidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verrklaard).Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan Pasal 91 A.atas

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: URAIAN Rp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas

bahwa oleh karena perkawinan Pemohon denganPemohon II adalah perkawinan yang dilaksanakan dan masih terikat satuperkawinan dengan Pria lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonanPemohon dan Pemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verrklaard).Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan Pasal 91 A.atas

Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumiah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPN'nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN+nya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan d.

Putusan Nomor 1273/B/PK/Pjk/2019 a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor 54.062.198,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri 154.144.432.895,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Jumlah 154.198.495.093,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 154.198.495.093,00 d.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp42.797.860,00 dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas

Pemohon II tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verrklaard), maka permohonan Pemohon juga harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verrklaard) oleh karena perkaraini adalah perkara komulasi dan/atau permohonan Pemohoin dan permohonanPemohon II adalah satu paket.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan Pasal 91 A.atas

Putusan Nomor 1559/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp163.367.200,00, dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 7 Penyerahan PPNnya tidak

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp52.320.648,00 dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas

Semanggi, Jakarta Selatan, sehingga2015 adalah sebagai berikut: 1.Dasar Pengenaan Pajak a.atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN RP 38.742.093.239,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan RP 38.742.093.239,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara.

Putusan Nomor 619/B/PK/Pjk/2019 No.Jumlah Rupiah Menurut UraianPemohon BandingKoreksi MenurutPemohon BandingSKP MenurutPemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1Ekspor 2.910.580.746,00 0,00 2.910.580.746,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 88.264.974,00 (34.140.000,00) 122.404.974,00a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00 0,00 0,00a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 9.453.931.908,00 0,00 9.453.931.908,00a.5 Penyerahan