Bahwa dalam Penetapan Aanmaning a quo Terbantah hanya menyampaikankronologis data yang tidak didukung oleh rincian dokumen sehinggamembingungkan Pembantah;9.

Eksepsi Temporis (Daluwarsa);Pengajuan Bantahan Telah Lewat Waktu;Bahwa Pembantah mengajukan dan mendaftarkan Bantahan terhadapPenetapan Aanmaning Nomor 16/Eks.F/2011/PN Tk., tertanggal 14 Juni 2011,(Penetapan Aanmaning), tercatat di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang adalah pada tanggal 20 Juli 2011;Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Aanmaning yang juga telahditerima oleh Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telahmemberitahukan kepada Pembantah agar datang menghadap

KetuaPengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011,dengan maksud dan tujuaan memberi kesempatan kepada Pembantah untukHal. 7 dari 22 Putusan Nomor 265 K/Padt/2014memenuhi isi Penetapan Aanmaning dimaksud dalam waktu maksimal 8(delapan) hari, yakni selambatlambatnya pada tanggal 6 Juli 2011;10.Bahwa pemenuhan isi Penetapan Aanmaning dengan tenggang wakiu 811(delapan) hari adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 207 RBGyang merupakan Hukum Acara Perdata yang berlaku

Artinya yang dapat dibantah oleh paraTermohon Eksekusi hanyalah penetapan eksekusi, bukan penetapanaanmaning;26.Bahwa aanmaning bukan merupakan putusan ataupun penetapan pengadilanyang mengikat. Aanmaning hanyalah tindakan prosedural administratif darisuatu Pengadilan kepada Termohon eksekusi sebelum putusan dilaksanakanyang bersifat memperingatkan.

Sehingga menempatkan aanmaning sebagaiobjek gugatan sebagaimana tertuang dalam dalil posita Pembantah adalahsangat keliru;27.Bahwa baik di dalam ketentuan hukum acara perdata kita (HIR untuk Jawa danMadura, dan RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura) maupun dalamUndangUndang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan UndangUndangKekuasaan Kehakiman, tidak ditemukan satu ketentuanopun yangmembenarkan aanmaning dijadikan sebagai objek bantahan atau perlawanan.Sehingga Bantahan yang dilakukan Pembantah

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, bantahan, banding ataukasasi:Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;AtauApabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:Perubahan perlawanan aanmaning

yang dilakukan oleh Pelawan telahnyatanyata melanggar ketentuan Pasal 127 Rv, sebab perubahanperlawanan aanmaning dilakukan dengan penambahan kejadian materiilpada bagian posita yang sangat merugikan pihak Terlawan;Exceptio obscuur libel/perlawanan aanmaning tidak jelas atau kaburHalaman 2 dari 8 hal.

Nomor 172 K/Pdt/2021disebabkan terdapat kontradiksi/adanya pertentangan yang nyata antaradalil yang satu dengan dalil yang lainnya dan antara posita denganpetitum serta Pelawan tidak merinci secara tegas dan jelas dasardasarhukum dalam mengajukan perlawanan aanmaning dan pelawan tidakmerinci perbuatan terlawan yang melanggar hak Pelawan; Exceptio doli presentis/gugatan perlawanan aanmaning yang diajukanoleh Pelawan diajukan secara licik berdasarkan motif dan iktikad buruk/te kwader trouw; Exceptio

Menyatakan perlawanan aanmaning tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Dalam Pokok Perkara:1. Mentakan perlawanan aanmaning Pelawan tidak beralasan menurthukum:;2. Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang tidak benar (kwaadHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2021opposant);3. Menolak perlawanan aanmaning untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan perlawanan aanmaning yang diajukan oleh Pelawan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);4.

SelanjutnyaHalaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 684/Pdt/2019/PT.DKI10.Pelawan diminta menandatangani kuasa aanmaning berupa kertas yangmasih kosong, belum ada tanda tangan siapapun.

Demikian pula kehadiranPelawan pada Aanmaning tanggal 10 Januari 2017 setelah Pelawanmencabut kuasa kepada Bapak Jerry Rampen, SH hanya untukmenegaskan bahwa Pelawan belum menerima pemberitahuan isiPutusan Mahkamah Agung, bukan untuk menerima aanmaning;Bahwa berdasarkan foto copy relaas pemberitahuan yang diperolehBapak Alexander Tampi, SH (Advokat pada Rampen Law Office)tanggal 9 Januari 2017 dari Bapak Herry Jurusita Pengadilan NegeriJakarta Pusat, pemberitahuan disampaikan pada tangal 22 Maret

) Nomor : 28/2015.Eks. pemberitahuan aanmaning sebanyak3 kali yaitu:1) Pemberitahuan aanmaning tertanggal 30 Nopember 2016 yang tidakmencantumkan nama jurusita yang memberitahukan, hanya NIP nyaSaja, tidak terdapat penjelasan apapun dalam pemberitahuantersebut, bertemu dengan siapa selain keterangan tempat dan waktuaanmaning : Selasa, tanggal 20 Desember 2016 jam 10.00.

Surat Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) Nomor28/2015.Eks. bisa dan telah dilakukan pada 2 (dua) alamat yangberbeda yaitu:1) pada alamat kuasa hukum :Paitra Office Tower, Floor 17, Suite1709 Jin. Jend. Gatot Subroto Kav. 3234 Jakarta Selatan(videBukti P11);2) pada alamat principal : Jalan Let.Jend. Suparpto No. 160 BlokANo. 10 Cempaka Baru, Jakarta Pusat (vide Bukti P4 dan 5);Sedangkan:B.

Tidak ada pemberitahuan ke alamatPelawan selaku prinsipal memenuhi ketentuan Pasal 390 ayat (1)HIR setelah tidak bertemu dengan Kuasa Hukum Pelawan dannyatanyata sampai hari ini, Pelawan tidak pernah menerimapemberitahuan isi putusan tersebut.Kalau pemberitahuan aanmaning bisa dilakukan ke alamat KuasaHukumdan ke alamat Pelawan, mengapa terhadap pemberitahuan isiputusan Mahkamah Agung tidak dilakukan hal yang sama.

Bahwa kemudian Penggugat sangat takut dan panik pada saatmenerima Risalah Panggilan Teguran / aanmaning kepada TermohonEksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2012/PN.Bi pada hari Selasa 29 Mei 2012untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Rabu 06Juni 2012;9.

Bahwa pada saat Berita Acara Peneguran (aanmaning) Nomor 03/Pdt.Eks/2012/PN.Bi dibuat Penggugat sama sekali tidak memahamimaksud dari pembuatan Berita Acara Peneguran (aanmaning) tersebutdan Penggugat pada saat itu hanya bisa menangis karena masih dalamSusana duka karena anak Penggugat meninggal dunia, sehinggaPenggugat kebingungan tidak tahu apa yang harus dilakukan, merasasangat ketakutan dan terpaksa menandatangani Berita Acara Peneguran(aanmaning) tersebut;10.

Bahwa atas permohonan eksekusi dari Tergugat oleh Bapak KetuaPengadilan Negeri Boyolali telah diberikan peneguran (aanmaning)sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi ternyata Penggugat juga tidakmenghiraukan teguran dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali;119.

Foto Copy Risalah Panggilan Tegoran / aanmaning kepada TermohonEksekusi Nomor: 03/Pdt.EKS/2012/PN.Bi, diberi tanda P4;5. Foto Copy Berita Acara Peneguran (aanmaning) Nomor 3/Pdt.Eks/2012/PN.Bi, diberi tanda P5;6.

Foto Copy Berita Acara Peneguran (aanmaning) No. 3/Pdt.Eks/2012/PN.Bi, diberi tanda bukti TI.8;9. Foto Copy Berita Acara Peneguran (aanmaning) No. 3/Pdt.Eks/2012/PN.Bi, diberi tanda bukti TI.9;10. Foto Copy Berita Acara Peneguran (aanmaning) No. 3/Pdt.Eks/2012/PN.Bi, diberi tanda bukti TI.10;11. Foto Copy Berita Acara Peneguran (aanmaning) No.3/Pdt.Eks/2012/PN.Bi, diberi tanda bukti TI.11;12.

Menyatakan Relaas Panggilan Teguran/ Aanmaning yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 19 Agustus 2020, tidak SAH dan Tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;4.

Srl sebagai dasar untukmelakukan teguran (aanmaning) terhadap TERMOHON EKSEKUSI untukmenjalankan Putusan yang telah memiliki kKekuatan Hukum Tetap, apabilaTERMOHON EKSEKUSI tidak bersedia menjalankan Putusan tersebut secarasuka rela maka akan dilakukan EKSEKUSI PAKSA.Bahwa atas proses Aanmaning tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020PEMBANTAH telah mengajukan gugatan bantahan (deden verzet).

ini dan untuk selanjutnyapenetapan aquo dibatalkan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat, karena tidak berdasar.Bahwa Terkait gugatan bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAHsedangkan proses Aanmaning sehingga gugatan bantahan aquo adalahPREMATUR dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.B.

berdasarkan Penetapan Teguran Eksekusi Nomor1.Pen.Pdt.Aan/Eks/2020/PN Srl sebagaimana disebutkan dalam Relaas PanggilanTeguran/Aanmaning yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolanguntertanggal 19 Agustus 2020 sebagai pelaksanaan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Sarolangun Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Srl sampai adanya putusan Bantahanberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tuntutan provisi yangdiajukan oleh Pembantah, ternyata pelaksanaan Teguran/Aanmaning berdasarkanPenetapan

gagal, sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SarolangunNomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Srl tanggal 19 Agustus 2020 merupakan Penetapanuntuk dilakukan Aanmaning bukan untuk melakukan eksekusi paksa.

1. mengabulkan permohonan pelawan I dan pelawan II2. menyatakan para pelawan I dan pelawan Ii adalah pelawan yang beritikad baik3. menyatakan mengangkat dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang no 04/Pen.Eks/2013 jo surat aanmaning atas putusan pengadilan negeri tangerang no 181/Pdt.G/2008/Pn.Tng tanggal 25 maret 2009 jo putusan pengadilan tinggi banten no 92/Pdt.G/2009/PT.BTN tanggal 5 januari 20104. menghukum terlawan kedudukannya sebagai Direktur PT BPR Molomitra Adil Jaya untuk

Bahwa objek perkara yang dalam Penetapan Pengadilan NegeriTangerang No.04/Pen.Eks/2013 jo Surat Aanmaning atas putusanPengadilan Negeri Tangerang No.181/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 25Maret 2009 jo Putusan Tinggi Banten No.92/Pdt.G/2009/PT.BINtanggal 5 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RINo.1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 Septeber 2007 yang menurutterlawan dilakukan dengan pelawan I dan Pelawan II ; 2.

atas putusan PengadilanNegeri Tangerang No.181/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 25 Maret 2009jo putusan Pengadilan Tinggi Banten No.92/Pdt.G/2009/PT.BINtanggal 5 Januari 2010 jo putusan Mahkamah Agung = RINo.1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010, sebelum perkarapermohonan perlawanan ini memiliki putusan akhir dengan putusanSela (putusan pendahuluan) yang menyatakan melakukan penundaanatas penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.04/Pen.Eks/2013jo Surat aanmaning atas putusan Pengadilan Negeri TangerangNo

Semua bukti yang diajukanterlawan dahulu penggugat/terbanding/pemohon kasasi adalahpalsu yang dilakukan oleh Susianto alias Totok ; Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.04/Pen.Eks/2013jo surat aanmaning atas putusan Pengadilan Negeri TangerangNo.181/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 25 Maret 2009 jo PutusanPengadilan Tinggi Banten No.92/Pdt.G/2009/PT.BTN tanggal 5Januari 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1592/K/Pdt/2010tanggal 27 September 2010, sangat bertentangan dengan ketentuanhukum yang

I Pengadilan Negeri JakartaTimur No.04/Pen.Eks/2013/PN.TNG tanggal 14 Mei 2013, diberitanda TaLbA, fo scm tee en Sn15.Foto copy relas panggilan aanmaning II Pengadilan NegeriJakarta Timur No.04/Pen.Eks/2013/PN.TNG tanggal 13 Maret 2013,diberi tanda T14B ; 16.Foto copy relas aanmaning III No.04/Pen.Eks/2013/PN.TNG melaluimedia massa , diberi tanda T14C ;Bahwa buktibukti surat tersebut telah diteliti dan disesuaikandengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai cukup kecualialat bukti surat bertanda

Menyatakan mengangkat dan membatalkan penetapan PengadilanNegeri Tangerang No.04/Pen.Eks/2013 jo surat aanmaning atasputusan Pengadilan Negeri Tangerang No.181/Pdt.G/2008/PN.TINGtanggal 25 Maret 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi BantenNo.92/Pdt/2009/PT.BIN tanggal 5 Januari 2010 jo PutusanMahkamah Agung RI No.1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010;4.

Pasal 208 ayat (1) RBG, yaknidijalankan tanpa adanya peringatan/Aanmaning terlebih dahuluterhadap Para Termohon Eksekusi, i.c. Para Penggugat atau akhliwarisnya.Seturut Berita Acara Aanmaning tanggal 23 Juni 2008 No.09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (bukti surat P.6), Ketua Pengadilan NegeriTarutung berdasarkan Penetapan tanggal 02 Juni 2008 No.:05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt.

TAUFIK, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang menjalankan Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap TermohonEksekusi VIII (ELISABETH SIANIPAR), i.c.

(bukti P.1),Berita Acara Aanmaning tanggal 23 Juni 2008 No.09/Pdt.G/2002/PN.Trt.

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 No. 241 K / Pdt /2005.P3 Foto Copy resmi / salinan sah Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tarutung tanggal 02 Juni 2008 No. 05 / Eks / 2008 / 09 / Pdt.G/ 2002 / PN.Trt. tentang perintah panggilan peneguran (Aanmaning).P4 Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan NegeriMedan tanggal 16 Juni 2008 atas nama ANDRY MARCHALSIANIPAR, Termohon Eksekusi VII, i.c Penggugat V.P5 Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal

Turut Tergugat dalam perkara ini).Fotocopy Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan NegeriMedan tanggal 16 Juni 2008 atas nama ANDY MARCHAL SIANIPAR(Termohon Eksekusi VII, ic. Penggugat V).Fotocopy Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 19 Juni 2008 atas nama ELISABETH SIANIPAR(Termohon Eksekusi VIII, ic.

Nomor 06/Pen.Pdt.G.Aanmaning/2012/PN.Mkl tanggal 28 Pebruari 2012 telahdilaksanakan Aanmaning oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale ;Bahwa Pembantah sangat keberatan dengan Berita Acara Aanmaning tersebutkarena mengenai objek tanah dan bangunana yang adalah milik Pembantah,keberatan mana didasari atas alasan hukum sebagai berikut :7.1.Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No.06/Pen.Pdt.G.Aanmaning/2012/PN.Mk tanggal 28 Pebruari 2012 yang menjadidasar dilaksanakannya Aanmaning karena adanya

Yang dikenal dalam hukum acara adalahperlawanan atas eksekusi dan tidak dikenal apa yang disebut sebagaiperlawanan atas aanmaning !!. Perlu diketahui, tahap aanmaning hanyalahsebagian dari tahapan pelaksanaan putusan yang harus dilakukan dalam rangkamemperingatkan Termohon Eksekusi yang telah kalah berperkara agar tundukdan patuh atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteksperkara ini, aanmaning telah selesai dilakukan.

Gani No.22 Rantepao yangdimohonkan aanmaning dan eksekusi oleh Terbantah I dan kemudianPembantah mengajukan bantahan atas penetapan aanmaning oleh KetuaPengadilan Negeri Makale, benar adalah milik Terbantah I, hal mana19dibuktikan dengan adanya Akta Hibah No.109/HB/KR/VI/81, tanggal 11 Juni1981 dan Akta Hibah No.42/HB/KR/IX/83, tanggal 10 September 1983, danselanjutnya diterbitkan SHM 782 Tahun 1986 an.

atas Permohonan Eksekusi yang diajukan TerbantahI dengan adanya Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 18 September 1980 yangdilakukan Pembantah dengan Terbantah II yang merupakan Pemilik atas Tanahberikut Bangunan diatas tersebut dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama41Terbantah II sehingga Pembantah sangat berkepentingan dan merasa keberatan atasPenetapan Aanmaning tersebut maka dalam Petitumnya menuntut untuk menyatakanPembantah selaku Pemilik yang sah atas Objek Penetapan Aanmaning tersebut

IT Tanah dan Bangunan yang menjadiObjek Penetapan Aanmaning yang masih bersertifikat Hak Milik atas namaTerbantah II sehingga timbul Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 18 September1980 kemudian Pembantah mengajukan Bantahan/Perlawanan akibat adanyaPenetapan Aanmaning atas Permohonan Eksekusi yang diajukan Terbantah I, yangmana merupakan suatu Tindakan Pembantah untuk memperoleh Haknya dariTerbantah I dan Terbantah II, dengan demikian tidak tampak adanya kehendakPembantah untuk melepaskan haknya

Pelawanin person a quo) sebelumnya juga telah dipanggil secara patut dan sah sesuai RelaasPanggilan Sidang untuk peneguran (aanmaning) tertanggal 17 Juli 2008, dan padasaat persidangan untuk peneguran (aanmaning) digelar oleh Pengadilan NegeriLubuk Pakam pada tanggal 25 Juli 2008, Tergugat (ic.Pelawan a quo) jugamenghadiri sendiri persidangan tersebut secara langsung tanpa diwakili olehkuasanya dimaksud guna untuk memenuhi peneguran (aanmaning) oleh PengadilanNegeri Lubuk Pakam tersebut;Bahwa secara

(aanmaning) oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 15 / Eks / 2008 / 36 / Eks /2008 / 436.PDT.G / 2006 / PN.Mdn / PN.LP tanggal 28 Juli 2008 tersebut.

Raja Muda No. 99, Lubuk Pakam;Bahwa tindakan tersebut justru a contrario dengan alamat pemanggilanuntuk sidang insidental (aanmaning) yang ditujukan ke jalan T.

Bahwa Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016 berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Agustus 2016Nomor: 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan agar Pelawandalam tenggang waktu 8 (delapan) hari harus melunasi hutangnyayang hingga per 16 Mei 2016 sebesar Rp. 15.070.888.389.89,Hal 3 Perk.No.31/PDT/2020/PT.DKI(Lima belas milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tigaratus delapan puluh sembilan rupiah

Oleh karena itu Pelawan dan Pelawan II (Para Pelawan) adalahBUKAN Pelawan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 195 ayat(6) HIR.Atas dasar itu Pelawan dan Pelawan II (Para Pelawan) tidak memilikikwalitas untuk mengajukan perkawanan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoransebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum acara perdata.Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (obscure libel)Perlawanan diajukan

berkenaan dan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/ PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoran, akan tetapisasaran (objek) tuntutan pada posita dan potitumnya ternyata adalahtuntutan untuk dilakukannya penjadwalan ulang atas hutang ParaPelawan kepada Terlawan.Tuntutan untuk dilakukannya penjadwalan ulang hutang Pelawan danPelawan Il kepada Terlawan pada hakekatnya adalah tuntutan atasHal 5 Perk.No.31/PDT/2020/PT.DKIperubahan suatu perjanjian

Bahwa Terlawan menolak tegas terhadap dalil dan tuntutan perlawananPelawan dan Pelawan II (Para Pelawan) terhadap Penetapan KetuaHal 6 Perk.No.31/PDT/2020/PT.DKIPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 19 Agustus 2016 tentang aanmaning/tegoran, karenapenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telahsesual dengan hukum, dan karena itu perlawanan Pelawan danPelawan II tersebut haruslah ditolak..

) yang merupakan proseseksekusi atas permohonan kreditur adalah melaksanakan ketentuanundangundang.16.Dengan demikian maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Agustus 2016tentang tegoran (aanmaning) yang merupakan proses eksekusi ataspermohonan kreditur telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang.17.Terlawan menolak tegas terhadap tuntutan Pelawan dan Pelawan Il(Para Pelawan) menuntut untuk dilakukannya penjadwalan ulangpembayaran angsuran hutang

TERLAWAN Il), dengan nilai penjaminanpelunasan piutang sebesar Rp.12.000.000.000, (dua belas miliarrupiah);Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 369/PDT/2020/PT DKI19.20.Bahwa PARA PENGGUGAT selaku pihak TERMOHON EKSEKUSI /TURUT TERMOHON EKSEKUSI dan juga selaku pemilik OBYEKEKSEKUSI, tidak pernah diberikan salinan/ fotocopy dari kedua SertipikatHak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dicantumkandalam Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) sebagaimana dimaksuddalam angka 18 diatas;Bahwa

PARA PELAWAN pada saat menghadiri Panggilan Teguran(Aanmaning) sebagaimana PENETAPAN AANMANING KETUAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 81/2019.EKSTANGGAL 26 JUNI 2019, baru mengetahui faktafakta sebagaiberikut:a.

Akan tetapiPARA PELAWAN telah dibebani untuk membayar Utang Pokok,Bunga dan Denda atas 2 (dua) buah Akta Pemberian HakTanggungan yaitu: Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2014 tanggal 10 Oktober2014 dengan nilai penjaminan pelunasan piutang sebesarRp.33.000.000.000, (tiga puluh tiga miliar rupiah); Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 2 Juli 2015dengan nilai penjaminan pelunasan piutang sebesarRp.12.000.000.000, (dua belas miliar rupiah);Bahwa didalam "PENETAPAN AANMANING KETUA PENGADILANNEGERI

Bahwa oleh karena terbitnya PENETAPAN AANMANING KETUAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 81/2019.EKSTANGGAL 26 JUNI 2019 atas dasar adanya itikad tidak baik dariTERLAWAN I, maka cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara untuk membatalkan atau setidaktidaknya menangguhkanpelaksanaan Penetapan dimaksud dengan segala akibat hukumnyaseraya menolak permohonan eksekusi yang diajukan TERLAWAN I:Berdasarkan seluruh uraian dan

dalildalil perlawanan diatas, PARAPELAWAN mohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan seraya memanggilpara pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan dan selanjutnyamengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Mengabulkan Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;Menyatakan PARA TERLAWAN adalah terlawan yang tidak baik;Membatalkan Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 81/2019.

Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No.E.132014.HT.PN.Smda tentang aanmaning tanggal 23 Oktober 2014 yang merupakanproses eksekusi.Bahwa aanmaning tersebut adalah tegoran kepada Termohon Eksekusi incassuPenggugat dalam perkara ini untuk melunasi kewajiban mebayar hutangnyakepada Pemohon Eksekusi (Tergugat dan II) sebesar hutang Penggugat kepadaTergugat I, Il Rp 4.478.917,657 (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapanjuta sembilan ratus tujuh belas ribu nam ratus lima puluh tujuh rupiah) yangwajiod

Dalam tegoran (a@anmaning) sebagaimana dicatat dalam BeritaAcara aanmaning tertanggal 18 Nopember 2014 bahwa Termohon EksekusiHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT SMR7.8.9.incassu Penggugat meminta kelonggaran waktu dan cara menyelesaikanpembayaran hutangnya kepada Tergugat dan II (selaku Pemohon Eksekusi)dan disepakati sebagai berikut:a.

) tanggal 18 Nopember 2014.Diakui dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku Termohon Eksekusi setelahtanggal aanmaning (18 Nopember 2014) hanya membayar sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sedangkan kewajiban yang disepakatidalam aanmaning tersebut adalah Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah),karena itu Penggugat sebagai Termohon Eksekusi dalam tenggang waktuselambatnya 2 (dua) terhitung sejak tanggal aanmaning tidak dapat memenuhikesepakatannya yang dicatat dalam Berita Acara aanmaing

pada butir 1.Oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhikewajiban yang diberikan dalam aanmaning, maka Tergugat dan II selaku krediturPemohon Eksekusi tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan yangditentukan dalam butir 1 berita acara aanmaning tersebut Sekalipun demikianTergugat dan II selaku Pemohon Eksekusi dan pemegang Hak Tanggungan telahHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT SMR10.11.1213.14.15.menyerahkan = Sertifkat Hak Guna Bangunan No.31/Sambutan

Dan karena itu tidak dalil Penggugat yang mengatakan bahwaeksekusi Hak Tanggungan tersebut belum waktunya, adalah sangat tidakberalasan hukum dan harius ditolak.Dan oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhikewajilban membayar hutang yang didalam tenggang waktu yang diberikankelonggaran pada saat aanmaning, dan sesuai kesepakatan yang dicatat dalamBerita Acara aanmaning No.E.132014.HT.PN.SMDA tanggal 18 Nopember 2014,maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat meminta penundaan

Dalam tegoran (aanmaning) sebagaimanadicatat dalam Berita Acara aanmaning tertanggal 18 Nopember 2014 bahwa TermohonEksekusi incassu Penggugat meminta kelonggaran waktu dan cara menyelesaikanpembayaran hutangnya kepada Tergugat dan II (selaku Pemohon Eksekusi) dan disepakatisebagai berikut:a.

Diakui dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku Termohon Eksekusi setelah tanggalaanmaning (18 Nopember 2014) hanya membayar sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah), sedangkan kewajiban yang disepakati dalam aanmaning tersebut adalah Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah), Karena itu Penggugat sebagai Termohon Eksekusi dalamtenggang waktu selambatnya 2 (dua) terhitung sejak tanggal aanmaning tidak dapatmemenuhi kesepakatannya yang dicatat dalam Berita Acara aanmaing pada butir 1.9.

Dan oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhi kewajibanyang telah diberikan kelonggaran sebagaimana dicatat dalam Berita Acara aanmaning butirke.1, maka proses eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut dapat dilanjutkan. Demikian pulatemyata Penggugat selaku Termohon Eksekusi juga tidak dapat menyelesaikan pembayaransisa hutangnya sesuai Kesanggupannya yang dicatat dalam Berita Acara aanmaning padabutir ke.2.

Dalam tegoran (aanmaning)sebagaimana dicatat dalam Berita Acara aanmaning tertanggal 18 Nopember 2014 bahwaTermohon Eksekusi jincassu Penggugat meminta kelonggaran waktu) dan caramenyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Tergugat dan E (selaku PemohonEksekusi) dan disepakati sebagai berikut:a.

Foto Copy Surat Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri SamarindaNo.E.13.2014.HT.PN.Smda., tertanggal 23 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya diberitanda T.L.II1;2. Foto Copy Surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) No.E.132014.HT.PN.SMDAtertanggal 18 Nopember 2014, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.L.II 2 ;3.

Bahwa Pelawan belum ataupun tidak pernah diberikan teguran(aannmaning) oleh Pengadilan Negeri Lumajang sampai saat ini.Memang pernah keluarga Pelawan menerima Surat Panggilan dariPengadilan Negeri Lumajang tahun 2013, untuk diberikan teguran(Aanmaning).

Pelawan "merasa" belum pernah mendapat surat tegoran(Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Lumajang;6.2.

Pelawan mengakui anggota keluarga Pelawan pernahmenerima surat teguran (Aanmaning) dari Pengadilan NegeriLumajang, akan tetapi dengan sengaja pelawan tidakmemenuhi panggilan yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriLumajang tersebut dengan alasanterdapat salah ketik nama PEMOHON EKSEKUSI yaitu bukan TONYHARTONO melainkan TONY SUHARNO sebagaimana dalam relaaspanggilan untuk Aanmaning Nomor 02/Pdt/Fiat/I/2013/PN. Lmj;6.3.

Terhadap haltersebut seharusnya Pelawan menunjukkan itikat baiknya, selaku TermohonEksekusi "setidaktidaknya" melakukan konfirmasi dan/atau menanyakankepada Pengadilan Negeri Lumajang tentang kebenaran dari relaas panggilanuntuk Aanmaning Nomor 02/Pdt/Fiat/I/2013/PN.

KeluargaPelawan pernah menerima Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Lumajangpada tahun 2013, untuk diberikan teguran (Aanmaning), akan tetapi ternyatasurat panggilan itu salah, sebab ternyata yang berkedudukan sebagai Pemohoneksekusi dalam Relaas Panggilan untuk Aanmaning Nomor 02/Pdt/Fiat/l/2013/PN.

yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapatditerima untuk diajukan sebagai buktibukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :1Bukti P1: Surat Mahkamah Agung R.I Nomor. 100/Dju.4/HK.02/1/15/12KP/2015 tanggal 21 Januari 2015.Bukti P.2 : Surat Mahkamah Agung R.I Nomor. 15659/659K/PDT/2015 tanggal 6 Mei 2015.Bukti P.3: Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor. 025/LSP/IV/2016 tanggal 25 April 2016.Bukti P.4: Risalah Panggilan Aanmaning

Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS tanggal 29 Juni 2016 tentang telah memanggil IbnuHajar untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa.Bukti P.5 : Risalah Panggilan Aanmaning Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS tanggal 29 Juni 2016 tentang telah memanggil AbuBakar, SE untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa.Bukti P.6 : Berita Acara Aanmaning Perkara Eksekusi HakTanggungan Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Terlawan telahmengajukan buktibukti

menguatkan dalildalil perlawanannya, para Pelawantelah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6sedangkan untuk menguatkan sangkalannya Terlawan telah mengajukan bukti surat yangdiberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.13.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahanhukum tersebut diatas, seperti yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;Menimbang, bahwa pada pokoknya sengketa hukum aquo secara substansibertitik tolak pada Berita Acara Aanmaning

Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS memanggil Abu Bakar, SE agar datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 (bukti P.4), RisalahPanggilan Aanmaning Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS memanggil Ibnu Hajar agardatang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa tanggal 19 Juli2016 (bukti P.5) dan Berita Acara Aanmaning Perkara Eksekusi Hak TanggunganNomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLgs tanggal 19 Juli 2016 (bukti P.6);12Menimbang, bahwa sebagaimana dari gugatan

(buktiT.6) dan Nomor. 1.666/2011 (bukti T.8), maka pengajuan permohonan Eksekusi HakTanggungan tersebut ke Pengadilan Negeri Langsa tidaklah bertentangan dengan hukumHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G.BTH/2016/PN Lgs14kecuali dalam Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 174/2011 (bukti T.12)pengajuan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut ke Pengadilan Negeri Idi;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Aanmaning

Nomor:189/Pdt/2016/PT.Mks.Negeri Makassar telah memanggil Para Termohon Eksekusi guna ditegurberdasarkan Surat Panggilan/Aanmaning Nomor : 4/EKS/2015/PN.Mks.tanggal 24042015 guna menghadap Ketua Pengadilan Negeri Makassarpada hari Rabu tanggal 06052015 pagi jam 9.00 WITA:Bahwa terhadap panggilan aanmaning tersebut Para Termohon Eksekusimengajukan KEBERATAN, berdasar suratnya tanggal 2 Mei 2015:;Bahwa berdasar panggilan aanmaning tersebut Para Termohon Eksekusitelah memenuhi panggilan tersebut dan

menghadap pada KetuaPengadilan Negeri Makassar tanggal 06052015 hari Rabu;Bahwa aneh bin ajaib oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, kembalimemanggil perihal surat panggilan aanmaning berdasar suratnya Nomor :04/EKS/2015/PN.MKS., tanggal 19 Juni 2015 guna menghadap KetuaPengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 pagi jam 09.00 WITA;Bahwa terhadap dua panggilan aanmaning tersebut Ketua PengadilanNegeri Makassar telah melakukan pelanggaran tentang Hukum Acara/TataCara tentang

teguran/aanmaning agar dalam tempo 8 (delapan) hariterhitung teguran pertama tanggal 06 Mei 2015 atau terhitung teguran kedua tanggal 01 Juli 2015 (Bukti P/2, P/2.A, P/2.B, P/2.C dan P/2.D);4.

,tidak dikenal adanya prosedur keberatan atas aanmaning. Bahwa terhadap pertimbangan Hukum tersebut ,Pelawan sebagaiTermohon Eksekusi ,kemana lagi meminta perlindungan terhadap perlakuan:1. Putusan yang akan dilaksanakan Eksekusinya ,Gugatan Petitumdan diktum putusannya TIDAK SEMPURNA.2. Panggilan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar gunamenghadap Ketua Pengadilan untuk ditegur /aanmaning(vide BUKTI P/2A P/2B P/2C dan P/2D);3.

Bahwa keberatan tersebut tidak ditanggapi baik lisan dan jugatertulis,dimana sebulan kemudian datang lagi panggilan agarmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Makassar ,untuk ditegur/ aanmaning pada tanggal 01072015.

Plw.P/VII.12, perihal Perlawanan terhadap Eksekusi sebagaimanaRelaas Panggilan Tegoran ( Aanmaning ) No : 04/Pdt. Eks./ 2012/ PN. Kdr/ 24/Pdt.G /2008 /PN. Kdr juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 24 /Pdt.

Eks./2012/PN.Kdr/ 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 513 PK/Pdt/2011 tanggal 2Februari 2012 ;Bahwa, mengingat atas Permohonan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II masih Aanmaning (Tegoran) sebagaimanaRelaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24 /Pdt.G/2008/PN.Kdr, belum adanya Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua PengadilanNegeri Kota Kediri, maka atas Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan Pelawantidaklah

masih dalam proses Panggilan Tegoran(Aanmaning) sebagaimana Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks/2012/PN.Kdr./ 24/Pdt/Pdt.G/2008, sehingga atas Perlawanan Eksekusi yangdiajukan oleh Pelawan dengan Gugatan Perlawannya No. 48/Pdt.PLW/2012/PN.Kdr15tertanggal 02 Agustus 2012 ini adalah Perlawanan yang Prematur, sehinggaPerlawanan yang demikian selayaknya untuk ditolak ;Bahwa, Pelawan dan orang tua kandung Pelawan yang bernama Sdr.

Tanggal : 02 Pebruari 2011, diberi tanda (TLW III/ IV 13) ;14 Foto Copy Relaas Panggilan Tegoran (AANMANING), tanggal 27 Juli 2012, Nomor04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24/Pdt.G/2008/PN.Kdr., kepada PONIRAN, diberi tanda(TLW III/IV 14) ;15 Foto Copy Relaas Panggilan Tegoran (AANMANING) tanggal 27 Juli 2012Nomor 04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24/Pdt.G/2008/PN.Kdr., kepada WIJANI, diberitanda (TLW III/IV 15) ;Foto copy buktibukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan denganaslinya ternyata telah sesuai

: 513 PK/PDT/2012 Jo 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr yang masih dalam proses Panggilan Tegoran(Aanmaning) sebagaimana Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks/2012/PN.Kdr./ 24/Pdt/Pdt.G/2008 ;e Terlawan III dan Terlawan IV juga tidak secara khusus menanggapi tuntutan provisipelawan namun pada dasarnya Terlawan III dan Terlawan IV sependapat denganPelawan apabila pelaksanaan Eksekusi tersebut ditangguhkan ;e Untuk Turut Terlawan I tidak menanggapi perlawanan pelawan karena tidakmenyinggung keterkaitan

TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN PERLAWANAN; Bahwa PELAWAN TERMOHON ~ EKSEKUSI Ill menerima RelaasPanggilan TEGURAN (Aanmaning) Nomor 13/EKS/2015/PN.BKS JunctoNomor 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, Juncto Nomor 218/Pdt/2006/PT.

Bks tanggal 04Oktober 2005;Bahwaatas panggilan TEGURAN (Aanmaning) tersebutPELAWAN TERMOHON EKSEKUSI Ill telah menghadiri Panggilandimaksud tepat waktu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 diwakili olehKuasanya dari Law Office REFER HARIANJA, SH & Partners, danPELAWAN TERMOHON EKSEKUSI Ill telah ditegur untuk segeramemenuhi isi Putusan sebagaimana tersebut dalam Surat TEGURAN(Aanmaning),;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri menjelaskan secara rinci tentangmaksud dan tujuan TEGURAN (Aanmaning) dimaksud bahwaLokasitanah

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menjelaskan secara rinci tentangmaksud dan tujuan TEGURAN (Aanmaning) dimaksud kepada Kuasahukum PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI Ill untuk segeramelaksanakan Isi /Bunyi Putusan tersebut secara Suka rela dalam waktu8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal dilakukannya Teguran(Aanmaning),;Halaman 7 dari 48 hal. Put. Nomor 1385 K/Pdt/20177.

Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPANKetua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal19 September 2012 Jo BERITA ACARA Aanmaning Nomor 46/EKS.G/2012/ PN.

Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPAN KetuaPengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19September 2012 Juncto BERITA ACARA Aanmaning Nomor 46/EKS.G/2012 / PN.

Aanmaning No. 07 / Eks / 2013 / PN.

Jkt.Ut. tanggal 18 April 2009("Penetapan Aanmaning") (Bukti T7).

Penetapan aanmaning padapokoknya menetapkan tanggal 06 Mei 2013 bagi Pelawan(Tunggono selaku Direktur dan Pemegang Saham PT AncolPusaka) untuk hadir guna diberi teguran (aanmaning) di PengadilanNegeri Jakarta Utara yang ditindak lanjuti dengan Relaas Panggilantegoran/aanmaning yang didelegasikan melalui PN Jakarta Barat.Bahwa faktanya Pelawan (Tunggono selaku Direktur danPemegang Saham PT Ancol Pusaka) sama sekali tidak hadir untukmemenuhi panggilan PN Jakarta Utara yang pemberitahuannyadidelegasikan

;Bahwa Pelawan menolak secara tegas pada butir (2) dan butir (5)halaman 23 adalah dalildalil yang mendasari Pelawanmengajukan Gugatan Perlawanan yang pada pokoknya Pelawanmenyatakan tidak pernah menerima surat relass panggilan teguran/aanmaning pertama dan kedua adalah dalildalil yang terbuktibertolak belakang dengan bukti surat relass panggilan teguran/aanmaning yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan NegeriJakarta Barat (Vide Bukti T8 dan Vide Bukti T9) yang secaranyata membuktikan surat relass

Pasal 196 HIR, makaPelawan hanya dapat mengajukan Gugatan Perlawanan pada harike8 (delapan) sejak teguran atau peringatan (Aanmaning)diterbitkan dan diberitahukan PN Jakarta Utara yangpemberitahuannya didelegasikan kepada PN Jakarta Barat dalamhal ini sejak Surat Relass Panggilan Teguran (Aanmaning) Keduatidak dipenuhi Pelawan (Tunggono) pada tanggal 22 Mei 2013 dengan batas akhir pengajuan Gugatan Perlawanan yaitu tanggal29 Mei 20183 .; 22 n anne nnn enn enn nenKetiga: Gugatan Perlawanan hanya dapat

PEMOHON VERZET telah di RELAS PANGGILANTEGORAN/AANMANING kepada TERMOHON EKSEKUSI No 84/Pdt.G/2007/PN.Bjm melaluiPengadilan Negeri Martapura pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2012 untuk datang/menghadapKetua Pengadilan Negeri Banjarmasin hari Senin tanggal 13 Februari 2012 jam 10 WITA gunadiberikan tegoran (Aanmaning).

Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning disampaikan ke KelurahanKertak Hanyar bukan ditunjukan ke alamat PEMOHON VERZET di Jalan Pangeran Samudra No132 RT 019 RW 006 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah KotaBanjarmasin;5.

Yani Km.7,6 Rt.03 Roko samping Gang Jinggah KertakHanyar Kabupaten Tingkat II Banjar Martapura, hal ini terbukti dengan adanya berita acaraPengadilan tersebut;4 Bahwa Tergugat sekarang PEMOHON VERZET, berdasarkan Penetapan dari KetuaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt.G/2007/PN.Bjm, tanggal 12 Januari2012, guna diberikan teguran aanmaning Termohon Eksekusi sekarang PEMOHONVERZET dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, melalui bantuan KetuaPengadilan Martapura, yang disampaikan

SURAT BUKTI RELAS PANGGILAN TEGORAN/AANMANING hari Jum'at tanggal 22 Januari2012 kepada TERMOHON EKSEKUSI No 84/Pdt.G/2007/PN.Bjm untuk datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 jam 10 Wita.

engadilan Negeri Banjarmasin hari Senin tanggal 30 Februari 2012 jam IOWITA guna diberikantegoran (Aanmaning).