Bahwa benar lahan tanah yang berada di Ds Jenis gelaran tersebut adalah milikTNI AD berdasarkan surat Depkeu RI nomor S.259/WKN. 10/KNL.03/2015 tanggal 2Februari 2015 dan telah ditanami kayu jai dan pengawasaanya dilakukan olehKodim 0814/Jombang.13. Bahwa benar selama dalam pengawasan Kodim 0814 Jombang, tidakdiperbolehkan satu anggotapun untuk mengambil maupun menebang pohon jatitanpa seijin Komandan Kesatuan dalam hal ini Dandim 0814 Jombang.14.

Jenis Gelaran.Bahwa benar lahan tanah yang berada di Ds Jenis gelaran tersebut adalah milikTNI AD berdasarkan surat Depkeu RI nomor S.259/WKN. 10/KNL.03/2015 tanggal 2Februari 2015 dan telah ditanami kayu jai dan pengawasaanya dilakukan olehKodim 0814/Jombang.Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual kayu jati tersebut kepada Saksi 3 (Sdr.Sapii) tidak ada ijin dari komandan kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandim 0814Jombang.Bahwa benar uang dari hasil penjualan pohon kayu jati sebesar Rp.

seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalahbahwa barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku tersebut adalah merupakan barangkepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukan merupakan barang miliksi pelaku.Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alatbukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa benar lahan tanah seluas 10 ha (sepuluh hektar) yang berada di Ds Jenisgelaran tersebut adalah milik TNI AD berdasarkan surat Depkeu

oleh Pertamina;Bahwa Penggugat benar telah mengajukan permohonan untuk membelirumah jabatan di Jalan Moh.Yamin No.48 Jakarta Pusat (Bukti T4),namun sejauh ini belum ada persetujuan prinsip sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat, karena apa yang disebut sebagai usulanpenghapusan aset memang telah ditindaklanjuti tetapi usulanpenghapusan aset ini hanya diperbolehkan kepada aset yang tidakdipergunakan jika tidak dihapuskan akan menimbulkan beban/kerugianbagi perusahaan sesuai Surat Dirjen Anggaran Depkeu

Hal ini dikarenakan :a.Tergugat tidak melanjutkan proses pembelian RDP dikarenakan adanyaSurat Dirjen Anggaran Depkeu RI No.S575/MK.02/2003 tanggal 11November 2003 yang meminta PT.Pertamina (Persero) untuk melakukanusulan penghapusan aset yang benarbenar tidak dipergunakan danmenjadi beban/kerugian perusahaan, padahal rumah Jabatan di JalanMoh.Yamin No.48 tersebut merupakan aset yang dipergunakan untukrumah Direksi yang baru sehingga merupakan aset yang sangat bergunadan sama sekali tidak menimbulkan

Bahwa Direksi Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan kebijakanbaru untuk menjadikan Rumah Dinas Jalan Moh.Yamin Noi.48 sebagaiRumah Jabatan untuk Direktur Baru PT.Pertamina (Persero) yang barumelalui No.634/l100000/2004S8 tanggal 30 Agustus 2004, berdasarkanpertimbangan Surat Dirjen Anggaran Depkeu RI No.S575/MK.02/2003tanggal 11 November 2003;i.

juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Mulya AHasjmi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (SesditjenBina Yanmed) Depkes RI, kemudian Sesditjen Bina Yanmed Depkes RImenyetujui dan meneruskan usulan Terdakwa kepada Syafii Achmad selakuSekretaris Jenderal (Sekjen) Depkes RI yang selanjutnya Sekjen Depkes RImeneruskan usulan Revisi DIPA satuan kerja (satker) Direktorat Bina PelayananMedik Dasar TA 2006 ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan(DJAP) Departemen Keuangan RI (Depkeu

RI), lalu pada tanggal 5 Oktober2006 DJAP Depkeu RI menyetujui Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja(SPSAPSK) Direktorat Jenderal Bina pelayanan Medik Dasar Depkes RI TA2006, dari sisa anggaran sebesar Rp 8.823.800.000,00 (delapan miliar delapanratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) disetujui untuk kegiatanpengadaan alat kesehatan dalam rangka penanganan flu burung sebesar Rp7.023.800.000,00 (tujuh miliar dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)yang terdiri dari Ventilator

;Kemudian setelah revisit DIPA disetujui DJAP Depkeu RI, Terdakwamemerintahkan Usman Ali membuat surat permintaan rekomendasi penggunaansisa anggaran sebesar Rp 7.023.800.000,00 (tujuh miliar dua puluh tiga jutadelapan ratus ribu rupiah) kepada Farid W Husain selaku Dirjen Bina YanmedDepkes RI, dalam surat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa sisa danatersebut akan digunakan untuk pengadaan peralatan ventilator sebanyak 13 (tigabelas) unit dan pelaksana pengadaannya akan ditunjuk PT Rajawali Nusindodengan

sebanyak 13 (tiga belas) unit senilai Rp6.985.238.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratustiga puluh delapan ribu rupiah) dan Personal Protection Equipment (PPE)sebanyak (satu) unit senilai Rp 38.562.000,00 (tiga puluh delapan juta limaratus enam puluh dua ribu rupiah) serta untuk pembangunan ruang isolasipenanganan flu burung pada 12 (dua belas) rumah sakit sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus jutaKemudian setelah revisit DIPA disetujui DJAP Depkeu RI

Pdt.G/2014/PA.PasBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatantara:PENGGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir $1, pekerjaanusaha butik, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaanPNS Depkeu

DAMAR JAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.I. Direktorat Jenderal Pajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon, (foto copy) ;18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV.

DAMAR JAYA dari DEPKEU R.I Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Agustus 2004, (foto copy) ;19. 1 (satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer Dari Kantor Notaris dan PPAT HENGKI TENGKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004, (foto copy) ;20. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503 / SK / 888 / 2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Berlaku sejak 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004, (foto copy) ;21. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP

DAMARJAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.I. Direktorat Jenderal Pajak KanwilXVUI DPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon, (foto copy) ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV.

DAMARJAYA dari DEPKEU R.I Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Agustus 2004, (fotocopy) ;1 (satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer Dari Kantor Notaris dan PPATHENGKI TENGKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004, (foto copy) ;1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503 / SK / 888 / 2004tanggal 2 Agustus 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Berlaku sejak 1Januari 2004 s/d 31 Desember 2004, (foto copy) ;1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, menengah, besar

DAMARJAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.I. Direktorat Jenderal Pajak Kanwil XVUIDPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon, (foto copy) ;18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV.

DAMAR JAYAdari DEPKEU R.I Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Agustus 2004, (foto copy) ;19. 1 (satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer Dari Kantor Notaris dan PPAT HENGKITENGKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004, (foto copy) ;20. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503 / SK / 888 / 2004 tanggal2 Agustus 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Berlaku sejak 1 Januari 2004s/d 31 Desember 2004, (foto copy) ;21. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil

DAMARJAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.I. Direktorat Jenderal Pajak Kanwil XVIIIDPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon, (foto copy) ;18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV.

KERETA API INDONESIA; TN GEORGE DROOP; TUAN MEESTER KAREL RANE; DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DEPKEU BANDUNG; KEMENTRIAN BUMN REPUBLIK INDONESIA; BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG.

Depkeu Bandung di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat/keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ditujukan secara spesifik UnitEselon I mana yang masuk dalam gugatan/digugat. Perlu Penggugat ketahui,bahwa terdapat 11 Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan (d.h.

Depkeu Bandung sebagai pihakdalam gugatan sebagaimana tertera pada nomor 5 (dalam urutan pihak gugatan)halaman 2 tanpa mengkaitkan atau menyebutkan Unit Eselon I mana yangdimaksud, jelas sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum;b Bahwa Perlu Penggugat ketahui, Kementerian Keuangan (d.h.

Negara kesatuan republik Indonesia, kalau secaranyatanya TERGUGAT dinyatakan wanprestasi TERGUGAT terutamaterlebin dahulu harus mementingkan keselamatan kredit PENGGUGATyaitu dengan melakukan restruktur atau setidaknya memberikankesempatan untuk mengangsur sebatas dengan kemampuannya sampaiekonomi membaik hingga angsuran tersebut bisa dinormalkan kembalisebagaimana perjanjian yang telah disepekati, dengan demikianHalaman 4 dari 36 Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT DPS.TERGUGAT telah menjalankan aturan Depkeu

Olehkarenanya dengan tidak melakukan aturan Depkeu No.23/BPPP/1991dengan segala perubahannya sebagaimana posita angka 13 dibawahTERGUGAT telah melakukan penyimpangan dari aturan tersebut;10.Bahwa berdasarkan uraian hukum posita angka 7 di atas TERGUGAT 1112.13.telah melanggar pasal 2 dalam perjanjian kredit sebagaimanadimaksudterkait jangka waktu yang ditentukan oleh TERGUGAT dan jugabaik PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah bersepakat bahwa masaakhir kontrak kredit berakhir sebagaimana dimaksud meski

diBNI cabang Depkeu Pecenongan, tanggal 14Oktober 2009 (foto copy dari foto copy) ;Surat permohonan penundaan pembayaranpelunasan lelang, tertanggal 20 Oktober2009 (foto copy dari foto copy) ;Paspor Penggugat yang membuktikan bahwa benarpada tanggal 20 Oktober 2009, Penggugatberangkat ke Hongkong (foto copy sesuaiaslinya) ;Surat dari Kantor Rasida Siregar & RekanNo.349 A/RSRAMM/Lelang/X2009, tertanggal 26Oktober 2009, yang ditujukan kepada TergugatIl, perihal Keberatan atas Penggugat,batalan(foto

copy dari foto copy) ;Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Piutangdan Lelang Negara (KPKNL) Jakarta II,No.1414/WPL.03 KP.03/2005, tertanggal 18Agustus 2005, perihal Peringatan PembayaranUang Hasil Lelang (foto copy sesualaslinya) 3; Bukti setor uang jaminan lelang, tanggal 10Agustus 2009 dan bukti setor pelunasan,tanggal 19 Agustus 2005 (foto copy sesuaiaslinya) ;Bukti P9 : Bukti setor pelunasan pokok lelang sebesarRp.1.510.000.000, ke rekening Tergugat II diBank Negara Indoensia, Cabang Depkeu,tertanggal

sekarangbertugas di Kantor Wilayah XVI Direktorat JenderalPerbendaharaan Pontianak (DJPB), yang berada di bawahtanggung jawab dan wewenang Tergugat;Mengenai Fakta Fakta Sebelum Diterbitkannya Obyek GugatanaquoBahwa sebelum Tergugat menolak dalil dalil Penggugat,Tergugat dengan ini akan menjelaskan fakta fakta hukumyang telah terjadi sebelum terbitnya Obyek Gugatanaquo;Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan aquo,Tergugat mendapatkan Surat dari Inspektur JenderalDepartemen Keuangan (Irjen Depkeu

pernyataantidak puas secara tertulis sesuai dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil (PP Nomor 30 Tahun 1980);Bahwa dasar dilakukannya audit investigasi adalahberkenaan dengan adanya surat pengaduan masyarakat padabulan Desember 2008 yang menginformasikan adanya dugaanpenyimpangan dan penyalahgunaan wewenang olehPenggugat;10.11.24Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2008, Tim InspektoratJenderal Departemen Keuangan (Itjen Depkeu

Terbanding/Tergugat : DEPKEU RI CQ. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTAI
Terbanding/Tergugat : BATU CEPER PRIMA SARI PT.
Terbanding/Tergugat : KONDANG JAYA PT.
Terbanding/Tergugat : HAMAM BISHIR AZIZ
Terbanding/Tergugat : FATIMAH SALEH AZIZ

XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Depkeu,tempat kediaman di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dibawah sumpah telahmemberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Tergugat;e Bahwa, Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2008 dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dengan saksi;e Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal dirumah saksi, di XXXXXXXXXX;e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpapersetujuan dari PENGGUGAT selaku pemilik hak, kalau secaranyatanya TERGUGAT dinyatakan wanprestasi TERGUGAT terutamaterlebin dahulu harus mementingkan keselamatan kredit PENGGUGATyaitu dengan melakukan restruktur atau setidaknya memberikankesempatan untuk mengangsur sebatas dengan kemampuannya sampaiekonomi membaik hingga angsuran tersebut bisa dinormalkan kembalisebagaimana perjanjian yang telah disepekati, dengan demikianTERGUGAT telah menjalankan aturan Depkeu

Olehkarenanya dengan tidak melakukan aturan Depkeu No.23/BPPP/1991TERGUGAT telah melakukan penyimpangan dari aturan tersebut..10.Bahwa berdasarkan uraian hukum posita angka 7 di atas TERGUGAT telan melanggar pasal 2 dalam perjanjian kredit nomor:100014599/SP/V/2017 terkait jangka waktu yang ditentukan olehTERGUGAT dan juga baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT telahbersepakat bahwa masa akhir kontrak kredit berakhir pada tanggal 18Juli 2022.

Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyatan sebagai berikut : 1. Bahwa penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan IdjiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas.2. Bahwa berhubung dengan itu, maka kami dan atas nama Idji Hataji maupununtuk dan atas nama Group CV.

J.B.Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwaHalaman 22 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan IdjiHataji/Group CV.

Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyatan sebagai berikut : 1. Bahwa penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan IdjiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas ; Halaman 29 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.2.

J.B.Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwapenyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan IdjiHataji/Group CV.

Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;bahwa menurut Majelis yang menjadi sengketa sampai dengan banding adalahDPP ekspor yang dianggap Terbanding sebagai penyerahan dalam negeriyang belum dikenakan PPN;bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis akan melakukan tinjauan apakahsudah tepat alasan Terbanding melakukan koreksi dan menerbitkanKeputusan a quo dengan kuasa Pasal 16 UU KUP sebagai wujudtindaklanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan (ITJEN DEPKEU

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikutiketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan,Depkeu ;2. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukanmelalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku ;8. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatura dalam peraturanDirjen PMD, Kementrian Dalam Negeri ;4.

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikutiketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan,Depkeu ;2.. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukanmelalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku ;3. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatura dalam peraturanDirjen PMD, Kementrian Dalam Negeri ;4.

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikutiketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan,Depkeu;2. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukanmelalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku;8. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatura dalam peraturanDirjen PMD, Kementerian Dalam Negeri;4.

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikutiketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan,Depkeu ;2. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukanmelalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku ;3. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatura dalam peraturanDirjen PMD, Kementrian Dalam Negeri ;A.

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuanyang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan,Depkeu ;2. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melaluimekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku ;3. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan DirjenPMD, Kementerian Dalam Negeri ;4.

Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuanyang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan,Depkeu ;2. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melaluimekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku ;Hal. 22 dari 58 hal. Put. Nomor 2918 K/PID.SUS/20153. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan DirjenPMD, Kementerian Dalam Negeri ;4.

Saksi Baso Lewa,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sesuaikeahliannya sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi untuk di dengar keterangansebagai saksi ;Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan masalah legalitaskepemilikan ;Bahwa saksi pensiunan PNS di Depkeu sebagai seksi Ipeda ;Halaman 15 Putusan Nomor :24/Pid.Pra/2020/PN.MksBahwa jabatan saksi saat itu sebagai pelaksana mutasi laporan wajib pajakpada seksi Ipeda ;Bahwa Saksi bekerja di Depkeu sejak tahun

No. 393/B/PK/PJK/2009 28 09 Agustus 2004 1.100.000 PT.Dahana 7,5% 82.50010 Agustus 2004 14.493.263 Proyek Peningkatan ITB 15% 2.173.98910 Agustus 2004 27.000.000 Depkeu RI Badan Analisa Fiskal 15% 4.050.00010 Agustus 2004 42.000.000 Dinas Koperasi Kab Cianjur 15% 6.300.00013 Agustus 2004 17.298.747 Proyek Peningkatan ITB 15% 2.594.81213 Agustus 2004 16.573.750 KMNRT 15% 2.486.06313 Agustus 2004 4.500.000 RUK 15% 675.00013 Agustus 2004 10.442.500 PT.Unocal Geothermal of 7,5% 783.188Indonesia16 Agustus

4.124.14015 Desember 2004 51.300.000 Pelindo 7,5%, 3.847.50015 Desember 2004 30.000.000 BPPT 15% 4.500.00015 Desember 2004 30.000.000 BPPT 15% 4.500.000 32 15 Desember 2004 54.000.000 Kantor Lingkungan Hidup 15% 8.100.00015 Desember 2004 30.000.000 PT.Timah Eksplomin 7,5%, 2.250.00015 Desember 2004 547.800 Perorangan 7,5% 41.08521 Desember 2004 1.372.823.93 PT.PLN Dist Jateng dan Jogja 7,5% 102.961.798 522 Desember 2004 362.608.159Pemerintah Daerah Kab.Siak 15% 54.391.22422 Desember 2004 70.000.000 Depkeu

PUTUSANNomor 938/Pdt.G/2013/PA.MdnBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia,pendidikan S I, pekerjaan PNS pada Depkeu, bertempattinggal di Jalan XXXXX Kecamatan Medan Area, KotaMedan, selanjutnya

BPDJatim dalam rangka KUPS No.PKP02/KUPS/DSMI/2009 itgl 31 Desember2009;> KUPS hanya dapat digunakan untuk pembiayaan usaha pembibitan sapioleh pelaku usaha yang melakukan pola kemitraan dengan peternak (psl 3ayat 2);> Dalam hal Bank Jatim melakukan pelanggaran, maka Depkeu dapatmemberikan sanksi penundaan/penghentian subsidi bunga. (psl 14 butir 2b dan 2c);.

Depkeu DitjenPerbendaharaan sewaktu waktu baik sendiri maupun dengan Bank dapatmengirimkan pejabatnya untuk melakukan pemeriksaan atas realisasiKUPS (butir 13.3.a);Bahwa ternyata saksi Ir Masykur Afandi, secara nyata hanya membeli sapiimpor dari Australia sebanyak 749 ekor dengan harga sebesar USD.400,000.00, melalui bagian Luar Negeri Bank Jatim Cabang Utama Surabayayakni ke rekening Eksportir International Livestock Export Pty Ltd di UtamaAustralia lewat LC (Letter of Credit) melalui National Australia

BPDJatim dalam rangka KUPS No.PKP02/KUPS/DSMV/2009 tgl 31 Desember2009;> KUPS hanya dapat digunakan untuk pembiayaan usaha pembibitansapi oleh pelaku usaha yang melakukan pola kemitraan denganpeternak (psl 3 ayat 2);> Dalam hal Bank Jatim melakukan pelanggaran, maka Depkeu dapatmemberikan sanksi penundaan/penghentian subsidi bunga. (ps!l 14 butir2b dan2c);3.

Depkeu DitjenPerbendaharaan sewaktu waktu baik sendiri maupun dengan Bankdapat mengirimkan pejabatnya untuk melakukan pemeriksaan atasrealisasi KUPS (butir 13.3.a);Bahwa ternyata saksi Ir Masykur Afandi, secara nyata hanya membeli sapiimpor dari Australia sebanyak 749 ekor dengan harga sebesar USD.400,000.00, melalui bagian Luar Negeri Bank Jatim Cabang Utama Surabayake rekening lEksportir International Livestock Export Pty Ltd di UtamaAustralia lewat LC (Letter of Credit) melalui National Australia