Dengan demikian haruslah kembali pada SK Gubernur Nomor561/Kep 904Huk/2012 tanggal 27 November 2012 ditetapkan besarnyaHal. 35 dari 39 hal.Put.Nomor 44 K/Pdt.SusPHI/2015UMK Kota Tangerang Selatan adalah Rp 2.200.000,00;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T12 berupa SuratKeputusan Dereksi Nomor 01/SK.Dir/UP12012 tentang Uang Pisah MenetapkanUang Pisah yang dikualifikasikan Mengundurkan diri Rp200.000,00 dengandemikian masingmasing Tergugat Rekonvensi I Sdr.

Dan sahnya kesepakatan peraturan setelah bipartite didaftarkan keDinas Tenaga Kerja, oleh karena itu SK Dereksi Nomor 01/SK Dir/UP/2012adalah illegal, karena SK illegal maka tidak dapat sebagai ajuan hukum. Susuaiperaturan perunsangundangan Ketenagakerjaan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Pasal 110 ayat (1) Peraturan perusahaan disusun denganmemperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh diperusahaanyang bersangkutan.

Bahwa jika PENGGUGAT mnegajukan gugatan terhadapPT.Garuda Graha Indah Semarang,maka PENGGUGATcukup ,mengajukan gugatan terhadap badan hukumnyaSaja yaitu PT.atau Perseroaan Terbatas,bukan terhadaporganya.Apalagi organ yang digugat oleh PENGGUGATadalah bukan Dereksi,tetapi Manager Keuangan yangtidak mempunyai kKewenangan hukum bertindak ke luarmewakili Perseroaan;Hal 5 dari 21 Hal Putusan No. 52/Pdt.SusPHI/2016/PN Smg3.

Apalagi organ yang digugat oleh Penggugat adalah bukan Dereksi,tetapi Manager Keuangan yang tidak mempunyai kewenangan hukumbertindak ke luar mewakili Perseroaan;Bahwa dengan diajukannya gugatan terhadap PT. Garuda Graha IndahSemarang (Manager Keuangan Medan), sehingga membuat gugatanPenggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel), apakah ditujukankepada badan hukum PT. Garuda Graha Indah atau ditujukan kepadaorgannya yaitu Manager Keungan Medan.

Komisaris dan Dewan PengawasBUMN di Tempat, (Fotocopy sesuai copynya) ;Peraturan Dereksi Nomor : 19/PD/LGND/2010, tanggal 18Agustus 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan / JasaDi Lingkungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.(fotocopy sesuai salinannya) ;Surat Panitia Pengadaan PT. Bank Tabungan Negara KantorCabang Banjarmasin Nomor : 1050/Bjm.I/OpsGA/XI/2012,tertanggal Banjarmasin, 02 Nopember 2012, yang ditujukankepada PT. Rezaind Bersaudara Jl.

Tertanggal 30 Maret 2017 yang dibuatdihadapan Fatjianh Helmi,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.Bukti tersebut telahmenunjukkan bahwa Nyonya Emilya Tjahjadi dan Joseph Chan Fook Oondiangkat dan berkedudukan sebagai Derektur, selain ada Direktur Direktur yanglain Bahwa sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas maka Dereksi (In casso Nyonya Emilya Tjahjadi dan JosephChan Fook Oon ) memounyai kapsitas / Wewenang bertindak untukkepentingan Perseroan Bahwa Selanjutnya

Danar Hadi Surakarta sudah mendapat persetujuandari Dereksi atau belum ada ijin dari Direksi; Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat mendapat tugas dimutasi kePT.

PerkebunanNusantara II, diberi tanda P5i;15.Foto copy dari Surat dari John Rafles Tambunan yang ditujukan kepadaDireksi PTPN II, tanggal 29 September 2006, diberi tanda P5j;16.Foto copy Surat dari John Raples Tambunan ke Dereksi PTPN II, tanggalNopember 2008, diberi tanda P5k;Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Mdn17.Foto copy kwitansi pembayaran cicilan pembelian tanah Rp.20.000.000,tanggal 5 September 2011, diberi tanda P5I;18.Foto copy kwitansi pembayaran cicilan pembelian tanah

pertama sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta ruaih) tersebut kemudian Terdakwa meminjam uang kembalidengan bermacammacam alasan sehingga saksi mentransfer sesuaiapa yang Terdakwa minta kepada saksi.Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa tidak intens menghubungi saksikemudian terjadi kecurigaan dan selanjutnya melakukan kroscekterhadap pemilik nomor yang digunakan Terdakwa dan ternyata nomortersebut milik orang lain.Bahwa saksi mentransfer uang kepada terdakwa yaitu antara lainsebagai berikut: Untuk dewan dereksi

Untuk Notaris dereksi agar bisa mencairkan gaji terdakwa. Untuk biaya pengobatan terdakwa di rumah sakit. Untuk menyewa helikopter atasannya terdakwa yang digunakanuntuk ke singapura.

Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan .Jadi yang harus menjadi Penggugat untuk mewakili perseroan adalahdireksi, sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenangmewakili perseroan adalah setiap anggota Dereksi, kecuali ditentukan laindalam anggaran dasar .Dengan demikian Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukangugatan dalam perkara

Bahwa Penggugat adalah karyawan di PT.PEGADAIAN (Persero) diwilayah IV Balikpapan pada tanggal 01 /04/2013 sebagai Pegawai Kontrakdengan Nomor SK 74/04003BPN/2013 dan Penggugat menjadi PegawaiTetap di PT.PEGADAIAN (Persero) di wilayah IV Balikpapan terhitung mulaitanggal 01/04/2015 dengan Nomor SK = 215/KEPBLP/2015 denganpangkat/Golongan Grade 4 atas persetujuan dereksi PT.Pegadaian PerseroPusat Jakarta;Be Bahwa selama Penggugat sebagai Pegawai BUMN di PT.PEGADAIAN(Persero) berdasarkan SK 215/KEPBLP

selama 5 (lima) bulan dengan rincian: Rp.15.000.000 x 5 =Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah paraTergugat dalam perkara a quo harus menanggung secara tanggung renteng atau sendirisendiriatas hakhak Penggugat tersebutMenimbang bahwa sesuai ketentuan Undang)undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangperseroan terbatas, bahwa yang dapat melakukan perbuatan hukum mewakili perseroankedalam maupun keluar adalah diwakili oleh Direksi, dan Dereksi

Padak Mas Mentari Mineral adalah Direksihalmana sesuai dengan Undangundang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 98yang berbunyi:"Dereksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar penqadilan" Sehingga dengan demikian kedudukan Pelawan atas Perlawanan aquo amat sangat somir,obscuur dan membingunkan dimana Pelawan tidak dapat menjelaskan secara lugas bertindakselaku siapa atas diri Pelawan, karena seluruh dalildalil yang Terlawan kemukakan senantiasabersinggungan dan mengatas namakan PT

Bahwa dalam perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) Tergugat mewakili Tergugat IIdijabatannya sebagai kepala cabang atas dasar apa Tergugat mewakiliTergugat Il padahal Tergugat Il adalah Perseroan Terbatas yang terkaitdengan Undangundang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangdalam pasal 97 ayat 910 yang menyebutkan Dereksi bertanggung jawabatas pengurusan perseroan sebagaimana dikaksud pada pasal 2 ayat(10) karena dalam perjanjian Pembiayaan

ICHSAN SUAIDI, pemegang 6.600 (enam ribu enam ratus)lembar;b) SYUKUR MURSID BROTOSEJATI pemegang 725 (tujuh ratusdua puluh lima) lembar;c) RIZKI ARDIANSYAH P pemegang 1.225 (enam ribu enam ratus)lembar;d) ALFIAN BAGUS NURCAHYO pemegang 1.225 (enam ribu enamratus) lembar;e) GAMAS ALDI KURNIAWAN pemegang 1.225 (enam ribu enamratus) lembar;Berdasarkan Akta Nomor 32 Tanggal 25 Oktober 2019 tersebutadalah :Dewan Dereksi yaitu :Direktur Utama : RIZKI ARDIANSYAH PRASETYO;Direktur : ALFIAN BAGUS NURCAHYO

KARYA MANDIRIPERKASA ;Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDIN, SH. selaku KuasaPengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmendalam pekerjaan urugan dan perataan tanah shoulderBandara Brang Biji tahun anggaran 2008 beberapa item pekerjaan yang tidak dilakukanseperti : e 1(satu) buah pembuatan papannama; e Pekerjaan Dereksi Kit24M2 ;e Pekerjaan pengukuran 44.352M2 ;e Pekerjaan Stripping 20.451,26M2 ; 1212puluh sen) antara lain :e Pekerjaan urugan dan pemadatan tanah 6.652.

Fotocopy Perjanjian Jual Beli Perusahan tertanggal 2 Desember2015, antara Ni Nengah Sari S.E.AK ( selaku Dereksi CV .PutraAbadi/Penjual) dengan Wayan Seri ( selaku Direktur CV.Arta WulanSari/Pembeli). Yang menyatakan bahwa seluruh asset milik CV. PutraAbadi telah di beli oleh CV Arta Wulan , yang kemudian diberi tanda bukti5.

Sudjamiko yang bertindak sebagai kuasa Dereksi kepadakuasa hukumnya adalah tidak sah karena pihak pemberi kuasa merupakanorang yang tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada kuasahukumnya ;Bahwa Surat Kuasa yang diterima oleh L. Sudjatmiko dari Direksi PT.Majukarsa Perdana Jaya Lines tertanggal 20 Desember 2004 (Bukti T2)merupakan Kuasa Direksi yang bersifat umum walaupunn tertulis kalimatkhusus untuk.

Fotocopy dari Fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubarakepada Dereksi PT.Riau Bara Harum Nomor : 788/87.03/DBB/2011 tanggal12 April 2011 Perihasl persetujuan Rencana Kerja Anggaran biaya (RKAB)tahun 2011, bukti mana telah diperiksan dan tidak ada aslinya, diberi tandaTIS;9.

Utama PT.Riau Bara Harum Nomor : 751/87.03/DBB/2012tanggal 9 April 2012 Perihal persetujuan Rencana Kerja Anggaran biaya(RKAB) tahun 2012 diberi tanda TIll9 ;10.Fotocopy dari Fotocopy Surat Direktur Teknik dan Lingkungan / KepalaInspektur Tambang kepada Derektur Utama PT.Riau Bara Harum Nomor :158/37.03/DBT/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal penempatan JaminanReklame Tahun 2013, diberi tanda TIll10 ;11.Fotocopy dari Fotocopy Surat Direktur Teknik dan Lingkungan / KepalaInspektur Tambang kepada Dereksi

Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992,sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia No.10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, adalahmerupakan suatu) kesatuan dengan pasal 49 ayat 2 hurufa ;Menimbang, bahwa baik dalam pasal 49 ayat 2 huruf amaupun dalam pasal 49 ayat 2 huruf b, tidak ada mengaturmengenai prosedur / proses penerbitan bilyet deposito,dan prosedur / proses penarikan / pencairan deposito,karena dalam pasal 49 ayat 2 huruf a, mengatur tentangAnggota Dewan komisaris, Dereksi