Ditemukan 373910 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberhentian taruna kepolisian Kepala kepolisian daerah lampung; Tata kerja kepolisian Class action Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;; Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;; Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian; Elang samudra vs kepala kepolisian daerah lampung;; Yudiandar ariga vs kepala kepolisian daerah aceh;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — MUSLIM ARINO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
142 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUSLIM ARINO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — AHMAD RIZAL SOFIAN vs GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN
183 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMAD RIZAL SOFIAN vs GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-01-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/TUN/2023
Tanggal 20 Maret 2023 — KHAMALUDDIN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT;;
160 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHAMALUDDIN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — KHUDRI SALMAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;
236 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHUDRI SALMAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;
    PUTUSANNomor 98 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk, telahmemutus dalam perkara:KHUDRI SALMAN, Kewarganegaraan Indonesia,Bertempat tinggal di Dusun Ill Kampung RambutanRT.002 RW.002 Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar,Kabupaten Kampar, Pekerjaan Anggota Pol Air PoldaRiau;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, berkedudukanJalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru;Termohon Peninjauan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PUTRA BUDI RAHMAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;
98 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTRA BUDI RAHMAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;
    ., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Ofice Nuriman, Gusti &Associates, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa NERWAN, S.H., M.H., jabatanKasubbid Sunluhkum, Polda Riau, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah
    berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas namaPenggugat diterbitkan oleh Tergugat karena setelah dilakukan SidangKomisi Kode Etik terhadap Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugattelah terbukti melanggar Pasal 11 huruf c dan huruf d Perkap Nomor 14Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
    Ditinjau dari segi Kewenangan, prosedural formal maupunsubstansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PeraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
    H.Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan: Bahwa perbuatan "menelantarkan keluarga yang dilakukan PemohonKasasi/Penggugat tidak ada kaitannya dengan profesinya, sehinggaPeraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Polri tidak dapat diterapkan; Bahwa Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Polri tidak mengatur secara eksplisit tentangpelanggaran
    menelantarkan keluarga; Bahwa seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat menerapkan ketentuanPasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI yang mengatur secarategas bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara danbermasyarakat, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarangmenelantarkan keluarga; Bahwa untuk mencipta tertib rumah tangga, Termohon Kasasi/Tergugat,harus melakukan pembinaan terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat agarmenjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — ROT RICARDO SIHOMBING vs GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
155 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROT RICARDO SIHOMBING vs GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
    ., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan HukumHago Pulungan & Partners, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan AgungNomor 131, Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Drs.
    ., pekerjaan Anggota Kepolisian RepublikIndonesia, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Juli 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 4 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/168/IX/2017,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna AkademiKepolisian Tingkat Ill Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya atas namaBrigtutar Roy Ricardo Sihombing, Nomor AK.14.014, tanggal 26September 2017:3.
    Mewajibkan Tergugat Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesiauntuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanGubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/168/IX/2017, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi KepolisianTingkat Ill Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya atas nama BrigtutarRoy Ricardo Sihombing, Nomor AK.14.014, tanggal 26 September 2017;4.
    Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat sertakedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian RepublikIndonesia;5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/TUN/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — AGUS SEROJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
74 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUS SEROJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
    PUTUSANNomor 202 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AGUS SEROJA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Melati 6 Blok FA 02 RT. 11/ RW. 04Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, pekerjaanMantan Anggota Polri;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5Palembang 30000;Dalam hal
    Menyatakan Batal / Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Agus Seroja,Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2019pangkat BRIPKA NRP. 77080569, jabatan Brigadir Sat Sabharakesatuan Polres Ogan Komering Ulu, tanggal 28 Februari 2018;3.
    Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan Kasasi dari Pembanding/Penggugat;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 188/B/2018/PT.TUNMDN tanggal 27 November 2018 danputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor18/G/2018/PTUNPLG tanggal 2 Agustus 2018, yang dimohonkanPembanding/Penggugat sehingga amarnya sebagai berikut:Mengadili Sendiri :Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;2) Menyatakan Batal/Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian
    DaerahSumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Agus SerojaPangkat BRIPKA NRP. 77080569, jabatan Brigadir Sat SabharaKesatuan Polres Ogan Komering Ulu, tanggal 28 Februari 2018;3) Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atasnama Agus Seroja Pangkat Bripka NRP. 77080569, jabatan BrigadirSat Sabhara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2021
Tanggal 7 Juni 2021 — YORI NICKOLAS SARAGIH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
97 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YORI NICKOLAS SARAGIH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahJambi Nomor KEP/186/V/2020 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama YoriNicholas Saragih, Pangkat Brigadir, NRP: 85020861, tanggal 8 Mei 2020;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Jambi Nomor KEP/186/V/2020 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atasnama Yori Nicholas Saragih, Pangkat Brigadir, NRP: 85020861, tanggal 8Mei 2020;4.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupamengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sepertisemula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diwilayah Kepolisian Daerah Jambi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;5.
    Putusan Nomor 211 K/TUN/2021Kasasi seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia di wilayah Kepolisian Daerah Jambi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 K/TUN/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT VS ZAENAL ABIDIN;
206 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT VS ZAENAL ABIDIN;
    PUTUSANNomor 221 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, tempatkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748,Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, JawaBarat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kombes Pol.
    ., pekerjaan Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia pada Polri di Bidang Hukum KepolisianDaerah Jawa Barat, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021;Pemohon Kasasi;LawanZAENAL ABIDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Blok Rancabolong RT 003 RW 002, DesaPasindangan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Anggota Kepolisian RepublikIndonesia;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irjen Pol (P) Drs.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahJawa Barat Nomor Kep/221/Il/2020, tanggal 14 Februari 2020 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian RepublikIndonesia atas nama Zaenal Abidin, Pangkat/NRP Brigadir/861 11587,berikut dengan petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa BaratNomor Kep/221/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;3.
    tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 309/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Januari 2021; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor58/G/PTUN.BDG, tanggal 15 September 2020; Menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap TermohonKasasi semula Pembanding/Penggugat sebagaimana tertuang dalamKeputusan Kepolisian
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 274/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 1 Februari 2016 — SARLINA T.ILHAM LAWAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR, Cq.KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA DI SUNGGUMINASA Cq.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN SOMBA OPU DI SUNGGUMINASA
36 — 14
  • SARLINA T.ILHAMLAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR, Cq.KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA DI SUNGGUMINASA Cq.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN SOMBA OPU DI SUNGGUMINASA
    10Desember 2014, kuasa mana telah puladidaftar pada Kepaniteraan Pengadiian NegeriSungguminasa (kuasa terlampir); Selanjutnya disebut sebagai Para PembandingSemula Para Penggugat ; MELAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTACq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESISELATAN DI MAKASSAR, Cq.KEPALAKEPOLISIAN RESORT GOWA DISUNGGUMINASA Cq.KEPALA KEPOLISIANSektor...SEKTOR KECAMATAN SOMBA OPU ODISUNGGUMINASA, Berkedudukan di Jalan PorosMalino, Kabupaten Somba Opu , KabupatenGowa,selanjutnya disebut
    Bahwa sudah dijelaskan kepada bapak ketua dan anggota MajelisHakin serta telah dilampirkan pada bukti surat yaitu surat keterangankehilangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa sebahagian buktisurat yang dihadirkan persidangan surat asli tercecer setelahdipergunakan sebagai bukti surat pada gugatan perdata Nomor38/PDT.G/2009/Pn Sungg, antara Penggugat Kati Dg Kanang danTergugat Kapolda Sulsel, surat dimaksud sementara dalam proses pengurusan;bahwa surat dimaksud sebagai foto copy, pernah dipakai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2019
Tanggal 9 April 2019 — MUHAMMAD RAMAHADI ALFITRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;
136 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMMAD RAMAHADI ALFITRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;
    Iskandar Nomor 314Lt 2 Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor43/LF.DNSKTUN.KASASI/XII/ 2018, tertanggal 12Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, tempat kedudukandi Jalan T. Nyak Arif, Jeulingke Syiah Kuala Kota BandaAceh Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Eko Subandono,S.IK.
    Putusan Nomor 165 K/TUN/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:A.Dalam Penundaan;Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menundapelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh NomorKep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dariPendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum T.A. 2017/2018atas nama Muhammad
    Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan Bintara PolriTugas Umum T.A. 2017/2018 atas nama Muhammad RamahadiAlfitra;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari2018 tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan BintaraPolri Tugas Umum T.A. 2017/2018 atas nama Muhammad RamahadiAlfitra;Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baruyang pada pokoknya mengangkat kembali dan merehabilitasiPenggugat sebagai Siswa SPN Kepolisian
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menunda pelaksanaanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018,Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari PendidikanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2019Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum Tahun Ajaran 2017/2018 atasnama Muhammad Ramahadi Alfitra, sampai ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (/n kracht van gewijsde);A. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yangpada pokoknya mengangkat kembali dan merehabilitasi Penggugatsebagai Siswa SPN Kepolisian Daerah Aceh pada tahun ajaran yangsedang berjalan atau tahun berikutnya sesuai peraturan yang berlaku;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2022
Tanggal 29 September 2022 — SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
204 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2020
Tanggal 16 April 2020 — YUNI SAMSIYAR VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT;
198 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YUNI SAMSIYAR VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT;
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kepuh Tengah, RT 02, RW 035,Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat,Kabupaten Karawang, pekerjaan Polri:Pemohon Kasasi:LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT,tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta,Nomor 748, Kota Bandung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa KOMBES POLDr.
    permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai denganketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-02-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — KHALID AISHIDQI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
89 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHALID AISHIDQI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 06-03-2023 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 13 Maret 2023 — PENGGUGAT : ERWIN DEPARI TERGUGAT : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA ) KEPULAUAN RIAU
356 — 0
  • PENGGUGAT : ERWIN DEPARI TERGUGAT : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA ) KEPULAUAN RIAU
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 31-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Kfm
Tanggal 21 Nopember 2016 — KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TIMUR TENGAH UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA sebagai TERMOHON
171 — 77
  • KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TIMUR TENGAH UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA sebagai TERMOHON
    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSATENGGARA TIMUR cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TIMUR TENGAHUTARA cq.
    KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA, yang beralamatdi Kantor Kepolisian Sektor Biboki Utara, Desa Boronubaen, Kecamatan BibokiUtara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dalam hal ini menghadap sendiriIPDA Anselmus Pera Kepala Kepolisian Sektor Biboki Utara berdasarkan suratperintah dari Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara Nomor : Sprin / 1233/ X1/2016/ RES, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri KefamenanuNomor 2/Pid.Prap
    Benediktus Amleni alias Beni yang hadir dalampersidangan perkara ini yang didamping oleh Kuasanya A/N: Helio MonisDe Araujo, SH oleh Kepala Kepolisian Sektor Biboki Utara sebagaitermohon sudah sesuai dengan sistem Hukum Positif yang berlaku dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sesuai denganUndangUndang Kepolisian Negara Republik Indonesia UndangUndangNomor 2 Tahun 2002 (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (TentangHukum Acara Pidana/KUHAP) dan Kitap UndangUndang HukumPidana/KUHP;2.
    yaitu pada tanggal 5September 2016Bahwa saksi pernah diperiksan satu kali saja;Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian sebagai saksi;6.
    Benediktus Amleni alias Beniyang hadir dalam persidangan perkara ini yang didamping oleh Kuasanya A/N:Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN KfmHelio Monis De Araujo, SH oleh Kepala Kepolisian Sektor Biboki Utara sebagaitermohon sudah sesuai dengan sistem Hukum Positif yang berlaku dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sesuai dengan UndangUndang Kepolisian Negara Republik Indonesia UndangUndang Nomor 2 Tahun2002 (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (Tentang Hukum AcaraPidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
135 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492 K/TUN/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — SYAIFUL RIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;
139 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAIFUL RIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;
    Balikpapan Selatan,pekerjaan Ex Anggota Polri;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,tempat kedudukan di Jalan Syarifudin Yoes Nomor 99 diKota Balikpapan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Kombes Polisi Ary DonnySetiawan, S.I.K., M.H., jabatan Kepala Bidang Hukum PoldaKalimantan Timur, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 September 2019:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari
    putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahKalimantan Timur Nomor Kep/586/X/2015, tanggal 9 Oktober 2015tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Bripka Syaiful Rizal, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-03-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — ANDRI NOVRIANSYAH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
131 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANDRI NOVRIANSYAH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-05-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2023
Tanggal 10 Agustus 2023 — SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
392 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;