Trimegah BangunPersada Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriLabuha, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan itu yang merintangi atau mengganggu kegiatanusaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang memenuhi syaratHal. 1 dari 13 hal. Put.

SYARIF LA LAPO alias HAdI terbukti bersalahmelakukan tindak pidana baik sebagai yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu yang merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yangmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2),sebagaimana dakwaan Kesatu diancam pidana dalam Pasal 162 UndangUndang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarajo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

dalam Pasal 136 ayat(2), tidak mempertimbangkan atau tidak dapat merumuskan dan/atau tidakdapat menunjukkan dalam pertimbangan putusannya mengenai perbuatanPemohon Kasasi/Terdakwa yang mana atau yang bagaimana atau apayang dilakukan oleh Pemohon' Kasasi/Terdakwa sehingga dapatdipersalahkan telah merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK sebagai unsur Pasal 162UndangUndang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara yang adalah merupakan salah

Putusan judex facti (PengadilanNegeri) dalam perkara a quo hanya mempertimbangkan mengenai apayang dimaksud merintangi atau mengganggu tanoa menunjukkan perbuatanPemohon Kasasi/Terdakwa yang mana yang dikategorikan telah merintangiatau mengganggu tersebut.

Terdakwaterbukti merintangi atau mengganggu kegiatan PT. Harta Group yangmempunyai IUP/IUPK dengan cara merusak sarana perkantoran danpertambangan milik PT.

Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS ANAK DARI MARING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPIC -;------------------------------------------2.

bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengansurat dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa FRANSISCUS Anak Dari MARING pada hari Senin tanggal 27 Agustus2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustustahun 2012 bertempat di Area Crusing Pland (tempat Muat batu bara) KM 40 Desa Samurangau Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser Atau setidaktidaknya disuatu tempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang merintangi

110e Bahwa terdakwa melakukan penyetopan kegiatan di Cruishing Pland tersebut tanpamendapat iin darimanapun)Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakantuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkaraini memutuskan sebagaiberikut : 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ncn nee1 Menyatakan terdakwa FRANSISKUS Anak Dari MARING telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MERINTANGI

Unsur Merintangi Atau Menggangeu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP Atau IUPIC Yang Memenuhi SyaratSyarat Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 162 ayat (2) UURI no. 4 Tahun 14Menimbang berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa pada Kamis tanggal23 Agustus 2012 terdakwa datang ke PT. KIDECO JAYA AGUNG guna menanyakanpermasalahan kerusakan mobil oprasional milik terdakwa dimana sebelumnya Sdr.

KIDECO JAYA AGUNG tidak bertanggung jawab atas kerusakan mobil milikterdakwa karena tidak pernah merusak mobiltersebut;Bahwa terdakwa melakukan penyetopan kegiatan di Cruishing Pland tersebut tanpa mendapatiin darimanapun;Berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas Majelis berpendapat unsur Merintangi AtauMengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP Atau IUPIC Yang MemenuhiSyaratSyarat Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 162 ayat (2) UURI no. 4 Tahun2009 telah terbukti secara sah dan

menyakinkan menurutMenimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsurunsur dalam pasal 162 UndangUndang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, maka MajelisHakim telah mendapat bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya: MERINTANGI ATAUMENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KEDAM anak dari BIUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

• 2 (

Kutai Barat, atau setidaktidaknyasuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri KutaiBarat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPKyang telah memenuhi syaratsyarat.

Kutai Barat ProvinsiKalimantan Timur terjadinya perbuatan merintangi, menghalangi ataularangan kerja, yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap kegiatan kerja PT.Firman Ketaun Perkasa, yang dilakukan oleh PT. Karunia Wahana Nusa. Bahwa Pihak PT. Karunia Wahana Nusa membuat badan jalan hollingpengangkutan batubara dilokasi tanah yang diklaim oleh Terdakwaatasdasar perintah dari PT. Firman ketaun Perkasa berdasarkan kontrak kerjaantara PT. Karunia Wahana Nusa dengan PT.

Kutai Barat ProvinsiKalimantan Timur terjadinya perbuatan merintangi, menghalangi ataularangan kerja, yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap kegiatan kerja PT.Firman Ketaun Perkasa, yang dilakukan oleh PT. Karunia Wahana Nusa. Bahwa Pihak PT. Karunia Wahana Nusa membuat badan jalan hollingpengangkutan batubara dilokasi tanah yang diklaim oleh Terdakwa atasdasar perintah dari PT. Firman ketaun Perkasa berdasarkan kontrak kerjaantara PT. Karunia Wahana Nusa dengan PT.

Menyatakan terdakwa KEDAM anak dari BIUK telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi kegiatan usahapertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itudengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan;3.

Kutai Kartanegara, atausetidak tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerahhukum ~~ Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUPatau IUPK yang telah memenuhi' syarat syarat sebagaimanaHal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1408K/Pid.Sus/201 1dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), yang dilakukan denganCaradan keadaan sebagai berikutBerawal PT.

BDAM (sesuai denganpeta situasi tanah, yang terlampir) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 27 Juli 2010 sebagaiberikut1.Menyatakan Terdakwa, SYAMSU ARJAMAN alia TIKONG bin M.JABIR PASTING, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatanusaha pertambangan dan pemegang IUP atau IUPKsebagaimana didakwakan

Menyatakan Terdakwa SYAMSU ARJAMAN alia TIKONG bin M.JABIR PASTING, dengan identitasnya tersebut di atas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Merintangi atau) MengganguKegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP atauIUPK;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwatersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3.

Bahwa baik terhadap putusan Pengadilan NegeriTenggarong Nomor : 114/Pid.B/2010/PN.Tgr, maupunterhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.22/PID/2011/PT.KT.Smda tanggal 10 Maret 2011, makadilihat dari pertimbangan dan adanya fakta faktapersidangan yang diperoleh ataupun terungkapdipersidangan, maka terhadap perbuatan yang didakwakanpada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan,melakukan tindak pidana merintangi kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau JIUPK.

perdebatanyang akhirnya berujung pada perbuatan melawan hukum.Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olehPemohon Kasasi : Terdakwa pada pokoknya sebagai berikutAlasan Pertama :Putusan Judex Factie tidak menerapkan Ketentuan Pasal 136ayat (2) UndangUndang Nomor 4 42Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara, atau menerapkannya tidaksebagaimana mestinya.Bahwa unsur Pasal 162 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalahe Unsur setiap orange Unsur yang merintangi

Menyatakan Terdakwa I DAMANHURI Bin HERMAN dan Terdakwa II ABDUL MUIS Bin HADI BUSTANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan aktivitas merintangi kegiatan usaha pertambangan; -----------------------------------2.

penetapan harisidang dalam perkara tersebut; Berkas perkara dan suratsurat lain yang ada hubungannya denganperkara ini; Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, Para Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.Menyatakan Terdakwa DAMANHURI Bin HERMAN dan Terdakwa ABDUL MUIS Bin HADI BUSTANI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi

BARAMARTA di Desa Rantau Nangka,Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMartapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan yang merintangi atau mengganggukegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaskud dalam Pasal 136 ayat (2),perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 162 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan yang didakwakan pada Para Terdakwa, mengingat dakwaan yangdidakwakan merupakan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akanmembuktikan dakwaan tersebut yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Unsur setiap orang; 27+ 22 222222 o Unsur yang merintangi

subjek hukum, baik lakilaki maupun perempuan di manaOrang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmanidan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkanTerdakwa DAMANHURI Bin HERMAN dan Terdakwa Il ABDUL MUIS BinHADI BUSTANI ke depan persidangan dengan identitas Para Terdakwasebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwamampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik; Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi; 2 Unsur yang merintangi

kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2); Soca Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilaiapakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya MajelisHakim akan mendefinisikan terlebin dahulu halhal sebagai berikut: Merintangi: perobuatan menghalanghalangi atau menjadikan sulit (baiksecara fisik maupun pSiki$); === = === = ===Usaha pertambangan: kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral

SP.Han/29/II/2019/Reskrim, tanggal 28 #Februari 2019,Nomor:SP.Han/27/II/2019/Reskrim, tanggal 28 Februari 2019,Nomor:SP.Han/20/II/2019/Reskrim, tanggal 28 Februari 2019,Yang ditandatangi oleh Termohon III karena menurut TermohontermohonPemohonpemohon berdasarkan alat bukti yang cukup diduga telahmelakukan Tindak Pidana Dimuka umum dengan lisan atau tulisanmenghasut supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum,atau tidak menuruti ketentuan undangundang atau dengan kekerasandan ancaman kekerasan merintangi

Pasal 55, 56 dari KuhPidana dapatdikenakan kepada Pemohonpemohon.Bahwa demikian pula Termohon II selaku Pimpinan Kepoisian di KotaTebing Tinggi Sama seperti Termohon seharusnya mengetahui pulaapakah Sangkaan melakukan Tindak Pidana Dimuka umum dengan lisanatau tulisan menghasut supaya melakukan kekerasan terhadappenguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undangundang ataudengan kekerasan dan ancaman kekerasan merintangi Suatu pertemuanumum agama yang tidak dilarang, upacara agama, upacara penguburanmayat

Pasal 55, 56dari KuhPidana dapat dikenakan kepada Pemohonpemohon.25.Bahwa demikian pula halnya dengan Termohon IV selaku Penyidik yangselalu berhadapan dengan warga masyarakat seharusnya mengetahuldan meneliti bahwa tidak ada perbuatan Pemohonpemohon yang dapatdisangkakan telah melakukan Tindak Pidana Dimuka umum dengan lisanatau tulisan menghasut supaya melakukan kekerasan terhadappenguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undangundang ataudengan kekerasan dan ancaman kekerasan merintangi Suatu

Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pemohonpemohon sebagaiTersangkatersangka Perkara Pidana Dimuka umum dengan lisan atautulisan menghasut supaya melakukan kekerasan terhadap penguasaumum, atau tidak menuruti ketentuan undangundang atau dengankekerasan dan ancaman kekerasan merintangi Suatu pertemuan umumagama yang tidak dilarang, upacara agama, upacara penguburan mayatdan atau turut serta, menyuruh, membantu perbuatan tersebut,sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 subs pasal 175 jo.

Pasal 175 KUH Pidana yaitu barang siapa dengan kekerasan danancaman kekerasan merintangi Suatu pertemuan umum agama yangtidak dilarang, upacara agama, upacara penguburan mayat.a. Unsur barang siapaBahwa yang dimaksud barang siapa adalah merujuk kepadapara Pemohon sebagai subjek hukum pidana yangpembuktiannya setelah unsur berikutnya dari pasal ini terbukti.b.

Menyatakan Terdakwa DAVID MELA LHAIYEXES anak dari JUKUNG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berlanjut Dan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam ;--------------------------------------------------------------------------------2.

Unsur yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat ;3. Unsur antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggadipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Unsur yang merintangi atau. menggangeu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratSyarat ; 22222 22 ===Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata atau sehingga bersifat alternatif,artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salahsatu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhiHalaman 33 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN KubarMenimbang, bahwa yang dimaksud merintangi adalah mengalami

MARSAN sebagaimana lokasi tanah yangditutup oleh Terdakwa karena diklaim oleh Terdakwa adalah miliknya sehingga akibatdari merintangi jalan tersebut maka usaha pertambangan batubara PT.FKP menjaditerganggu dan akibatnya PT.

FKP mengalamikerugian ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimoeberpendapat maka unsur ke2 dari Pasal di atas yaitu merintangi kegiatan usahaHalaman 35 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Kubarpertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah terpenuhi secarasah dan meyakinkan menurut hukum ;Ad.3.

Damai Kab.Kutai Barat, dengan cara menggunakan (satu) unit mobil dump truk warna hijau No.Pol 8254 PB milik Terdakwa yang diparkir melintangi jalan dan membuat portal yangterbuat dari kayu bulat lalu diberi papan bertuliskanSTOP ; 222 22a nn nnn nn nnn nnn nnn cnn cnn nnn cn cn nnn nnn nenMenimbang, bahwa Terdakwa merintangi atau menutup jalan houling yangpertama dan kedua tersebut samasama menggunakan (satu) unit mobil dump trukwarna hijau No.

Murung Raya PropinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di suatu tempat sekitar itu yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, turut serta melakukanperbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yaitu PT. Indo Muro Kencana (IMK) yang telah memenuhisyaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

No. 43/PID.SUS/2013/PT.PR.Pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa I dan terdakwa II merintangi kegiatanusaha pertambangan PT. IMK berupa kegiatan pembuangan tanah sisa tambang yangmemegang IUPK berupa surat dari Presiden RI Nomor : B07/Pres/I/1985 tanggal 21Januari 1985 perihal persetujuan atas naskah kontrak karya antara Pemerintah RIdengan Duval Corporation of Indonesia, Pelsart Muro Pty, Ltd. Jason Mining Limiteddan PT.

JANAN Bin TAJI bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Merintangi atau Mengganggu KegiatanPertambangan Yang Memiliki IUPK yang Sah sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 162 UU Nomor 4 Tahun2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TOGOR BinCAWIT MERANG, Terdakwa Il. MUHAMAD HOYANBin TAJI, Terdakwa II. JANAN Bin TAJI dengan pidanakurungan masingmasing selama 5 (lima) bulan.3.

Als HOYAN Bin TAJI (Alm) serta Terdakwa III.JANAN Bin TAJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut Serta Merintangi atau Menggangu KegiatanPertambangan Yang Memiliki IUPK yang Sah.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan;3.

Putusan Nomor 2412 K/PID.SUS/2013berada di wilayah Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Multiara,Kabupaten Alor atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah dengan sengaja mencegah,merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsungpenuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas namaTerdakwa Anselmus B.

Menyatakan Terdakwa KIKI MUHAMMAD AKBAR alias KIKI terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secaralangsung maupun tidak langsung pemeriksaan saksi dalam perkara tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2.

Wewe telah (dapat) diputus oleh PengadilanNegeri Kalabahi tanoa kehadiran Terdakwa sebagai saksi, sehingga unsurmencegah, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan di sidang pengadilansebagaimana tersebut Pasal 21 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tidakterpenuhi;Bahwa pemanggilan paksa terhadap Terdakwa sebagai saksi dalamperkara Anselmus B. Wewe hanya dilakukan oleh seorang petugas dariKejaksaan Negeri Kalabahi tanoa bantuan Kepolisian;Hal. 8 dari 11 hal.

Wewe, karenanyaunsur dakwaan: mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan telah terpenuhi;Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggiadalah salah karenanya dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon

SuratDakwaan sebagai berikut:DAKWAANKESATU Bahwa ia Terdakwa DARWIS YOMBA Anak Dari MADI, pada bulan agustus2014 atau setidaktidaknya pada suatu hari di bulan agustus tahun 2014bertempat di areal Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pertambangan Umum di blok Damekamp.Muhur kec.Silug Ngurai kab.Kutai Barat, atau setidaktidaknya suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Baratyang berwenang memeriksa dan mengadili, telah merintangi

GBPCtersebut.Bahwa benar terdakwa telah merintangi atau mengganggu usahapertambangan PT. GBPC dengan melakukan kegiatan pembukaan lahan lalumenanam puluhan pohon kelapa sawit kemudian membuat pondok/rumah diatas lahan milik PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (PT. GBPC) tersebutyaitu Terdakwa DARWIS.Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi maksud dan tujuanTerdakwa DARWIS merintangi atau mengganggu usaha pertambangan PT.GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (PT.

PAULINA atau kakak ipar terdakwa.Bahwa benar saksi menerangkan hingga saat ini merintangi ataumengganggu usaha pertambangan PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COALHalaman 16 dari 27 hal Put. No. 196/PID/2020/PT SMR(PT. GBPC) oleh Terdakwa DARWIS masih dilakukan dan yang bersangkutanberjualan dengan membuka warung di bangunan tersebut. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Terdakwa DARWIS yang merintangi ataumengganggu usaha pertambangan PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL(PT.

Merintangi memiliki definisi dan maksud bahwa menghalangi,menghalanghalangi, mengganggu; mengusik, orang yg sedang bekerja.c. Mengganggu juga memiliki defenisi menggoda, mengusik, menyebabkantidak berjalan sebagaimana mestinya, mendatangkan kekacauan,sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;d.

Pasal 162 UU No.4 Tahun 2009, Setiap orang yang merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atauIUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalamPasal136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah).

atau menggagalkan secara Langsung atau tidak langsungpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yaitu terhadapTersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara Korupsi yaituTerdakwa Mohamad Hasan bin Khusi Mohamad dan Terdakwa II R Azmi binMuhamad Yusof dengan maksud mencegah atau merintangi penyidikan yangsedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaantindak pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik TenagaSurya (PLTS) di Ditjen Pembinaan

Oleh karena itu, tidaklan mungkin para Pemohon Kasasill/para Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksudmencegah atau merintangi penyidikan yang sedang dilakukan olehPenuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan danPemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di DitjenPembinaan Pengembangan Masyarakat dan KawasanTransmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Tahun Anggaran 2008 dengan Tersangka NenengSri Wahyuni dengan

unsur "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secaralangsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaandi sidang Pengadilan" dalam hal ini yang terdapat pada halaman 161 s/dhalaman 164, khususnya alinea terakhir pada halaman 164 yangberbunyi :"Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Mohamad Hasan binKhusi Mohamad dan Terdakwa II R.

Azmi bin Mohamad Yusof dapat dikualifisir sebagaiperbuatan yang telah mencegah, merintangi atau menggagalkan secaralangsung atau tidak langsung proses penyidikan, yang sedang dilakukanoleh KPK, sehingga KPK tidak dapat memproses Tersangka Neneng SriWahyuni ke penuntutan dan pelimpahan ke Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurmencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidaklangsung penyidikan, telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan

Olehkarena itu, sepatutnya saksi Bertha Herawati yang didakwa telahmencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidaklangsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangPengadilan, bukanlah para Pemohon Kasasi Il/para Terdakwa karenapara Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak pernah mengatahui danmengenal saksi Neneng Sri Wahyuni, para Pemohon Kasasi II/paraTerdakwa hanya mengenal seorang wanita yang mengaku bernamaNADIA.

Sangatta Utara Kabupaten KutaiTimur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenanganPengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara iniyang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, Orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) UndangUndang RINo.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Perk : PDM 494/SGTEku.2/02/2021 tanggal 6 Juli 2021 pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur terhadapTerdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR yang pada pokoknya agar MajelisHakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1.3.Menyatakan terdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana "Yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,Orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari

Menyatakan Terdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR terbukti secarasah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana Yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhisyaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) UndangUndang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2.

diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksamaberkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri SangattaNomor: 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2021 dan pendapat JaksaPenuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenasudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbuti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan perbuatan merintangi

Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangattaberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orangyang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimanadimaksud dalam pasal 136 ayat (2) UndangUndang RI No.4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,

ANDI BASO DIMAN bin ANDI MAPPIAREtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan orang yang merintangi atau mengganggukegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat(2) UndangUndang RI No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 162 UndangUndang RI

Menyatakan Terdakwa H.ANDI BASO DIMAN bin ANDI MAPPIAREterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan, orang yang merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atauIUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksuddalam pasal 136 ayat (2) UndangUndang RI No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana dalamDakwaan Tunggal Penuntut Umum;2.

diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksamaberkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri SangattaNomor: 85/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2021 dan pendapat JaksaPenuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, olehkarena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telahterbuti secara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanaTurut serta melakukan perbuatan merintangi

Poros BengalonSangattaKm. 28 Rt.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten KutaiTimur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta melakukan tindak pidana,merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegangIUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 136 Ayat (2), dengan caracara sebagai berikut :Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 witaterdakwa YUNUS

Menyatakan terdakwa Yunus Toding Rante Als Toding Bin Daniel TodingRantebersalah melakukan tindak pidana Merintangi atau mengganggukegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baradalam DakwaanJaksa Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa Yunus Toding Rante Als Toding Bin DanielToding Rante, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Merintangi atau mengganggu kegiatanusaha pertambangan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;3.

Dan dengan mengadili sendiri, yaitu:2.1 Menyatakan Terdakwa Yunus Toding Rante Als Toding Bin DanielToding Rante, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Merintangi atau mengganggu kegiatausaha pertambangan:2.2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntutumum;2.3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaandakwaan tersebut(vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van allerechtvervolging

Menyatakan Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan pengadilantingkat Pertama Nomor : 41/Pid.Sus/2018/PN.SGT, tanggal 12 April 2018,dengan amar putusannya :iMenyatakan terdakwa YUNUS TODING RANTE Als TODING BinDANIEL TODING RANTE, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Merintangi atau mengganggukegiatan usaha pertambangan ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUNUS TODINGRANTE Als TODING Bin DANIEL TODING RANTE selama 3 (tiga)bulan ;Menetapkan barang bukti

KIMAN tersebut pernah mempunyai suatu permasalahan.Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs Saksi menerangkan bahwa yang merintangi jalan setapak tersebut yaituSdri. SANTI, Sdri. SANTI merintangi jalan tersebut dengan menggunakanpotongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut telah dilakukan Sdri. SANTI sejak +2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya Sdri.

KIMAN tersebut pernah mempunyai suatu permasalahan.Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs Saksi menerangkan bahwa yang merintangi jalan setapak tersebut yaituSdri. SANTI, Sdri. SANTI merintangi jalan tersebut dengan menggunakanpotongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut telah dilakukan Sdri. SANTI sejak +2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya Sdri.

SANTI.Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs Saksi menerangkan bahwa yang merintangi jalan setapak tersebut yaituSdri. SANTI, perlu Saksi terangkan Sdri. SANTI merintangi jalan tersebutdengan menggunakan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut seingat Saksitelah dilakukan Sdri.

Bahwa benar Permasalahan yang diperbuat sdri SANTI dilingkungan DesaTanah Hitam yaitu Sdri SANTI sudah sering merintangi jalan semensetapak dengan menggunakan beberapa potongan kayu ukuran 8x8 centimeter sehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas dansdri SANTI sering membuat kebisingan dari bunyi knalpot recing sepedamotor miliknya serta sdri SANTI berprilaku yang tidak bersahabat denganwarga dilingkunganya.

Bahwa benar Permasalahan yang diperbuat sdri SANTI dilingkungan DesaTanah Hitam yaitu Sdri SANTI Sudah sering merintangi jalan semen setapakdengan menggunakan beberapa potongan kayu ukuran 8x8 centi metersehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas dan sdriSANTI sering membuat kebisingan dari bunyi knalpot recing sepeda motormiliknya serta sdri SANTI berprilaku yang tidak bersahabat dengan wargadilingkunganya.

No. 1936 K/Pid.SusLH/2018Dakwaan Tunggal: diatur dan diancam dalam Pasal 162 UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSerdang Bedagai tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa JAMIN SITOPU LINGGA dan Terdakwa IlPERISTIWATI JUMPA REZEKI terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Setiap orang yang merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atauIUPK

Smash Nomor Polisi BK4990MT, dikembalikan kepada yang berhak, Bapak JAMIN SITOPULINGGA;Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor1108/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 7 September 2017 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa JAMIN SITOPU LINGGA dan Terdakwa IIPERISTIWATI JUMPA REZEKI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama merintangi

alasan kasasi yang diajukan ParaPemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan Nomor 688/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 12 Desember 2017 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1108/Pid.Sus/2017/PN Lbptanggal 7 September 2017, yang menyatakan Para Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSecara bersamasama merintangi

Menyatakan terdakwa HASAN BASRI Panggilan PAK DE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi atau Mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HASAN BASRI Panggilan PAK DE sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

.: PDM15/Sijun/Ep.3/04/2014, Terdakwa telahdidakwa sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI Panggilan PAK DE pada hari Senintanggal 15 April 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSawahlunto, telah merintangi atau menggangu kegiatan usaha pertambangandari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK

K.H.U.Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merintangi/menghalangi kegiatan usahatambang PT KHU , mengakibatkan kegiatan tambang menjadi terhenti dan PTKHU dan tidak dapat beroperasi selama beberapa hariPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 162 UndangUndang Nomor. 04 Tahun 2009 tentang Mineral danTambang BatubaraATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa Hasan Basri pg!

Yang merintangi atau mengganggu;3. Kegiatan usaha pertambangan;4. Dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhisyarat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal136 ayat (2);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad.1.

Atau Mengganggu;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yangdimaksud dengan merintangi atau mengganggu adalah menyebabkan sesuatutidak berjalan sebagaimana mestinya atau menyebabkan sesuatu menjaditerhalang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selamapersidangan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 12.00 wibbertempat dilokasi pertambangan PT.

KHU sekitarRp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Merintangi atauMengganggu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Ad.3.

M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa MIRZA Bin ARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimeksud dalam Pasal 136 ayat (2) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Menyatakan Terdakwa MIRZA Bin ARMAIN (alm) telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatanberlanjut merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 162 UndangUndang RI No.4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.1 dari 392.

Unsur yang merintangi ataumenggangu kegiatan usaha pertambangandaripemegang IUP atau IUPKyang telah memenuhisyaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) ;Menimbang, bahwa kata merintangi berasal dari akar kata rintang,makna merintangi itu sendiri secara etimologi di dalam kamus bahasaIndonesia dimaknai sebagai tindakan menghalanghalangi ataumengganggu/mengusik sedangkan menggangu sendiri berasal dari akar kataganggu, yang berarti mengusik.

Di dalam rumusan Pasal 162 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,tindakan/kenyataan (feit) berupa merintangi atau menggangu disusun secaraalternatif, artinya jika salah satu bentuk diantara tindakan/kenyataan tersebutterpenuhi maka bentuk' tindakan/kenyataan lainnya tidak perludipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi ;Menimbang, bahwatindakan merintangi atau menggangu sebagaimanayang dimaksud di dalam rumusan Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan

Hal.31 dari 39kontempelasi kepada Hakim untuk memaknai seperti apa bentuk tindakanmerintangi atau menggangu itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekalibentuk modifikasi daripada tindakan merintangi atau menggangu itu sendiri.Sehingga tidak mungkin jika undangundang harus merinci satu persatubentuk tindakan tersebut.

Sehinggamengakibatkan terhentinya kegiatan di areal tambang PT KPC yang padaakhirnya menimbulkan kerugian pada PT KPC;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumtersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur merintangi kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) telah terpenuhimenuruthukum ;.

Firman Ketaun Perkasa Pit.Kinong Blok 58 yang terletak di daerah Simpukng Kakah Nubak KampungJengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, atau setidaktidaknyadi tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yangberwenang memeriksa dan mengadili, merintangi atau mengganggu kegiatanusaha pertambangan batubara dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu PT. Firman KetaunPerkasa (PT.

tujuh ratusdelapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus limapuluh enam rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 162 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSendawar tanggal 4 Agustus 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa UDINSYAH anak dari SAJAK (alm) terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi

denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Deference) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atautujuan pidana yang umum (Prevensi General) yaitu. menciptakantatanan masyarakat agar bisa hidup tentram dan tidak melakukanperbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidakmengulangi perbuatannya.Maka berdasarkan dengan adanya peran dan keinginan dari diri paraTerdakwa untuk, merintangi

Firman Ketaun Perkasa(FKP).Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat :TERHADAP ALASAN PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi kegiatanusaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) danmenjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana Merintangi Kegiatan UsahaPertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena apabilaTerdakwa merasa mempunyai hak atau mengklaim lokasi yang merupakanareal tambang PT. Firman Ketaun Perkasa (FKP) bukan dengan carabertindak main hakim sendiri melainkan dapat saja menempuh aksi perdatakepada pihak perusahaan tambang yang bersangkutan.

Menyatakan Terdakwa Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus;;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) selama 5 (lima) bulan ;3.

Unsuryang merintangi atau menggangu kegiatan usaha pertambangandaripemegang IUP atau IUPKyang telahmemenuhisyaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) ;Menimbang, bahwa kata merintangi berasal dari akar kata rintang, maknamerintang! itu sendiri secara etimologi di dalam kamus bahasa Indonesia dimaknaisebagai tindakan menghalanghalangi atau mengganggu/mengusik sedangkanmenggangu sendiri berasal dari akar kata ganggu, yang berarti mengusik.

Didalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara, tindakan/kenyataan (feit) berupa merintangi atau menggangudisusun secara alternatif, artinya jika salah satu bentuk diantaratindakan/kenyataan tersebut terpenuhi maka bentuk tindakan/kenyataan lainnyatidak perlu dipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa tindakan merintangi atau menggangu sebagaimanayang dimaksud di dalam pasal Rumusan 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan

Kesengajaanuntuk menggangu atau merintangi tersebut ditujukan kepada kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2).

Selanjutnya di dalam rumusanpasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baraitu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentukbentuk tindakan seperti apa yangdapat dikategorikan sebagai tindakan merintangi atau menggangu.

Artinyarumusan pasal tersebut memberikan ruang kontempelasi kepada Hakim untukmemaknai seperti apa bentuk tindakan merintangi atau menggangu itu sendiri,mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasi daripada tindakan merintangialau menggangu itu sendiri. Sehingga tidak mungkin jika undangundang harusmerinci satu persatu bentuk tindakan tersebut.