Ditemukan 3179 data
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
DELTA PACIFIC INDOTUNA;
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAN PACIFIC DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL;
82 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA
AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5124/PJ/2017 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 31 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC
Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
Putusan Nomor 755/B/PK/Pjk/2020nama: PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9212.001,beralamat di Bukit Batrem, Jaya Mukti, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau28815, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp.100.671.804.086, Pajak Terutang Rp. 16.920.158.436, Kredit Pajak Rp. 16.850.840.873.Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 69.317.563,Sanksi Administrasi VU KUP Rp. 33.272.430,Jumlah Pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp. 102.589.9993, Menimbang, bahwa sesudah
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00026/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Nomor 00004/201/11/212/16tanggal 16 Mei 2016 Masa Pajak Desember 2011 atas nama: PTChevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9212.001,beralamat di Bukit Batrem, Jaya Mukti, Dumai Timur, Kota Dumai,Riau 28815, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTER PACIFIC CITRA;
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHEVRON PACIFIC INDONESIA
59 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASIA PACIFIC FIBERS TBK.;
131 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOUTH PACIFIC VISCOSE;
1239/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU920/PJ/2019, tanggal 27 Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SOUTH PACIFIC
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00684/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor 00054/207/13/092/16 tanggal 14 Juni 2016, atas namaPT South Pacific Viscose, NPWP 01.000.573.4092.000, beralamatdi Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 22 JalanJenderal Sudirman Kavling 4546 Setiabudi Jakarta Selatan 12930,adalah telan sesuai
163 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES;
PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1186/PJ/2019, tanggal 6 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PACIFIC
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00574/NKEB/WPJ.02/2018 tanggal 8 Mei 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2014 Nomor 00004/107/14/218/17 tanggal 14 Februari 2017, atasnama PT Pacific Indopalm Industries, NPWP 02.365.427.0218.000, beralamat di Jalan Raya DumaiBasilam Baru KM.14,Lubuk Gaung Sungai Sembilan, Kota
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAN PACIFIC DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC PALMINDO INDUSTRI
Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU651/PJ/2017,tanggal 24 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan P.Bawean KIM Il, Saentis, Deli Serdang, Sumatera Utara, yangdiwakili oleh Salah Ahmed Hayel Saeed, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang
16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP814/WPUJ.07/2015, tanggal10 Maret 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2006Nomor 00003/307/06/057/13, tanggal 18 Desember 2013, sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP00006/WPJ.07/KP.0503/2015, tanggal 6 Maret2015, atas nama PT Pacific
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP814/WPJ.07/2015, tanggal 10 Maret 2015, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2006 Nomor 00003/307/06/057/13, tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00006/WPJ.07/KP.0503/2015, tanggal6 Maret 2015, atas nama PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan
137 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC MEDAN INDUSTRI;
1344/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3286/PJ/2019, tanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC
September 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105440.15/2010/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27Januari 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari2015 Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri,NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau NiasSelatan, KIM Il Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi: Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRHalaman 3 dari 8 halaman.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari 2015Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan, KIMIl Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi : Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRRasuna Said, Blok X5 Kavling 2&3, Jakarta 12950), adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NEWMONT PACIFIC NUSANTARA;;
68 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTER PACIFIC CITRA;
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2798/PJ/2016, tanggal 9 Agustus 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INTER PACIFIC
Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.70202/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 25 April 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1275/WPJ.04/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2009, Nomor 00022/207/09/064/13,tanggal 21 Juni 2013, atas nama PT Inter Pacific
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1275/WPJ.04/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009,Nomor 00022/207/09/064/13, tanggal 21 Juni 2013, atas nama PTInter Pacific Citra, NPWP 01.309.442.0064.000, alamat JalanWolter Monginsidi Nomor 84A, Petogogan, Jakarta Selatan, 12170,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOUTH PACIFIC VISCOSE;
PUTUSANNomor 2214/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5101/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SOUTH PACIFIC
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106064.15/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00213/KEB/WPJ.19/2016tanggal 9 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00008/406/13/092/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTSouth Pacific
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00213/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 9 Mei 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00008/406/13/092/15 tanggal 20 Februari 2015 atas nama:PT South Pacific Viscose, NPWP 01.000.573.4092.000 beralamatdi Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 22, JalanJenderal Sudirman Kavling 4546, Jakarta Selatan 12930, adalahtelah sesuai dengan ketentuan
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTER PACIFIC CITRA;
57 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASIA PACIFIC FIBERS, TBK
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTER PACIFIC CITRA;
69 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA
AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5125/PJ/2017 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 31 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC
Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
Putusan Nomor 754/B/PK/Pjk/2020atas nama PT Chevron Pacific Indonesia DuriBekasap SBU, NPWP01.308.508.9219.003, beralamat di New Main Office Duri, Pematang Pudu,Mandau, Bengkalis, Riau 28884, sehingga perhitungan pajak menjadisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp.1.696.774.140.044 Pajak Terutang Rp. 340.361.126.306, Kredit Pajak Rp. 340.254.707.006.
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00025/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 10 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Nomor00001/201/11/219/16 tanggal 22 Maret 2016 Masa PajakDesember 2011 atas nama PT Chevron Pacific Indonesia DuriBekasap SBU, NPWP 01.308.508.9219.003, beralamat di NewMain Office Duh, Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis, Riau28884, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOUTH PACIFIC VISCOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2257/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SOUTH PACIFIC VISCOSE, beralamat di SampoernaStrategic Square, South Tower Lt. 22, Jalan JenderalSudirman Kav. 4546, Jakarta Selatan, 12930, yang diwakilioleh Venkatachalam Sundararajan, jabatan Direktur Teknis;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta
amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut106064.15/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00213/KEB/WPJ.19/2016tanggal 9 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00008/406/13/092/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PT.South Pacific
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SOUTH PACIFIC VISCOSE ;Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2257/B/PK/Pjk/2019Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2257/B/PK/Pjk/2019Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2257/B/PK/Pjk/20192.