Nomor 266 K/Padt.SusPHI/2016sudah barang tentu sama sekali tidak memiliki nomor pencatatan; Bahwa oleh karena ternyata Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SBKIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki nomor pencatatan, makasecara hukum Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSISumatera Utara tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal standing) untukmewakili Penggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial; Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera

Utara Nomor : 003/SK/KORDA/FSB KIKES/SBSUSU/11/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi KordaF SB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapbkan pada tanggal 26Februari 2014 dimana namanama Tim Advokasi Korda F SB KIKESSBSI Sumatera Utara adalah terdiri dari Juliandi, S.H., M.H., dan kawankawan sebanyak 14 orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, S.H.

,sama sekali tidak tercantum dalam Tim Advokasi dimaksud; Bahwa dengan demikian kalaupun kuasa hukum Penggugatmenggunakan Pengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSISumatera Utara dalam mengajukan gugatan perkara a quo, maka sdr.Usaha Tarigan, SH tidak memiliki kapasitas mewakili Penggugat karenanama yang bersangkutan tidak tercantum dalam Pengurus/Tim AdvokasiKorda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan KordaF SB KIKES SBSI Sumatera Utara tertanggal 26 Februari 2014; Bahwa oleh karena

Tentang keberadaan F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memilikikapasitas sebagai kuasa hukum PenggugatHalaman 6 dari 14 hal. Put.

Nomor 266 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa kalaupun dalam perkara a quo Penggugat menggunakan kuasahukumnya adalah serikat buruh yang bernama Kordinator Daerah FederasiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa,Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDAF SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, maka sesungguhnya KORDA F SBKIKES SBSI tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat;Bahwa dalam Penjelasan Pasal 87 UndangUndang PPHI dinyatakanbahwa "Yang dimaksud

Sos, PengurusDewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal serikatburuh sejeahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten dan Kota Kupangberalamat di Jl. Gunung Meja I/57 Kel. Merdeka Kec. Kota Lama KotaKupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 26/SKPHI/XVI/DPCFKUISBSI/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ; non n2nn 22222 === MELAWANPT. SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT.SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG, beralamat di jalanYos Sudarso Kel.

Bahwa kami Tergugat berkeberatan dengan Gugatan Penggugat karenaPerusahaan Tergugat tidak mengenal atau tidak pernah bekerjasama denganDewan Pengurus Cabang Kupang Federasi Konstruksi Umum dan InformalSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI SBSI Kabupaten Kupang dan KotaKupang) ataupun FKUI SBSI Cabang Kupang tidak pernah memberitahukansecara tertulis keberadaannya kepada Tergugat selaku mitra sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 TentangSerikat Pekerja / Serikat

Buruh sehingga Gugatan yang diajukan oleh DPCFKUI SBSI Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sangat bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku sehingga Gugatan Penggugattersebut tidak berdasarkan atas hukum ; 2.

; Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada organisasi SBSI pada perusahaan Tergugat tersebut ; eee aHIl.

Tergugat berkeberatan dengan gugatan Penggugat yang dalam hal ini di wakilioleh kuasanya dari Pengurus DPC FKUI SBSI Kabupaten dan Kota Kupangkarena tidak pernah ada pemberitahuan secara tertulis keberadaan anggotanyakepada Tergugat selaku mitra ;2.

Nomor 378 K/Pdt.SusHKI/2015gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambang resmi dalam setiapaktivitas organisasi;7 Bahwa sejak tanggal 25 April 1992 Penggugat sebagai pencipta, juga sebagai KetuaUmum SBSI yang menjadi pengguna logo SBSI dan nama SBSIJ;8 Bahwa selain menciptakan logo SBSI Penggugat slogan katakata untuk buruh diIndonesia yang dikenal dengan Tridarma SBSI dan juga Penggugat bersama AmorTampubolon menciptakan lagu Mars SBSI yang selalu dinyayikan pada setiap acaradi SBSI sebagai

,nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI milik Penggugat, maka selama perkaraini masih dalam pemeriksaan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terlebih dahulu memerintahkan ParaTergugat untuk menghentikan pemakaian dan mengunakan Logo SBSI, nama SBSI,Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;Dalam Pokok Perkara:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunanatas nama Tergugat I yang beralamat

dengan masih mengunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSIdan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaranHak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat IH, Tergugat II, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VUI, Tergugat IX, Tergugat Xdan Tergugat XI untuk mengunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan TriDarma SBSI;Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII,

Termohon Kasasi/Tergugat mendapatkan dana tersebut adalah denganmenawarkan program yang menggunakan nama SBSI, Logo SBSI, Mars SBSI danTridharma SBSI, sementara Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi terhalangmenggunakannya.

Sebab saksisaksi yang dimajukan oleh Para Termohon Kasasi/ParaTergugat dalam memberikan keterangan dibawah sumpah adalah orang yang masukmenjadi anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) setelah SBSI lahir, sudahberjalan beberapa tahun dengan mengunakan Logo SBSI, Mars SBSI dan TridharmaSBSI. Tidak ada satupun saksi yang melihat atau mengetahui proses terciptanyaLogo SBSI, Mars SBSI dan Tridharma SBSI.

No. 44/G/2015/PHI.Sby.3.Bahwa Penggugat selain sebagai pekerja/ouruh PT.MASPION UNITIIsebagaimana tersebut diatas, juga selaku pengurus serikat buruh yangberkedudukan pada Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin danElektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKF.LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI) PT.MASPION UNITII, sebagai WakilKetua VIII.

DewanPengurus Cabang Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor LogamSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F.LOMENIK SEKTOR LOGAMSBSI) KABUPATEN SIDOARJO, SK DPC F.LOMENIK SEKTOR LOGAMSBSI Nomor : 018/DPC F LOMENIKLogamSBSI/KEP/SDA/III/2014Tanggal 25Maret201 4 5 220222 2 02 2nn nnn nen nn nnn nnnnn =e4.Bahwa Penggugat selain sebagai pekerja/ouruh PT.MASPION UNITII dansebagai Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan ElektronikaSektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F.LOMENIKSEKTOR LOGAM SBSI

) PT.MASPION UNITII sebagaimana tersebutdiatas, juga selaku pengurus serikat buruh yang berkedudukan padaDewan Pengurus Cabang Federasi Logam Mesin dan Elektronika SektorLogam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F.LOMENIK SEKTORLOGAM SBSI) KABUPATEN SIDOARUJO, sebagai Ketua DPC F.LOMENIKSEKTOR LOGAM SBSI KABUPATEN SIDOARJO.

Sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam Mesin danElektronika Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F.LOMENIK SBSI), SKDPP F.LOMENIK SBSI Nomor : 01303/DPP/F LOMENIK SBSI/KEP/V1I/2011 Tanggal 21a5.Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 Penggugat bersama dengan keduaorang rekannya (Sdr. PURWADI dan Sdr.

SUPARMAN) selaku PengurusKomisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (PK F.LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI)PT.MASPION UNITII, mendapat perlakuan tidak sepatutnya dari Tergugatyaitu Absensi Finger (sidik jari) yang bersangkutan untuk keluar atau masuktidak difungsikan. Oleh karena Absensi Finger (sidik jari) yangbersangkutanHal. 3 dari 31 hal. Put.

(P3)Bahwa adapun tuntutan anggota PK SBSI. PT.

RI Joko Widodo dan jalan tersebut harusSteril.Bahwa atas perintah Polisi maka Anggota PK SBSI PT.

pertemuan dengan SBSI yang diwakili oleh Sdr.

; Tanggal 26 Juli 2017, pertemuan dengan SBSI yang diwakili oleh Sdr.

Bahwa di PT EPFM ada 2 (dua) Serikat Pekerja yaitu SPSI dan SBSI;Saksi Syawaluddin:1.Bahwa Saksi adalah karyawan PT Benteng Celebes yang ditempatkan untukbekerja di pabrik PT EPFM sebagai operator Forklift;Bahwa Saksi juga sebagai bendahara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI) dan sebagai anggota SBSI sejak 1 Mei 2011;Bahwa Penggugat adalah Ketua DPC SBSI Kota Makassar;Bahwa Saksi ikut rapat pada tanggal 12 Juli 2017 saat istirahat makan siangjam 12.00 sampai dengan 13.00 bertempat di taman dekat

Bahwa kami Tergugat berkeberatan dengan gugatan Penggugat karenaPerusahaan Tergugat tidak mengenal atau tidak pernah bekerjasamadengan Dewan Pengurus Cabang Kupang Federasi Konstruksi Umum danInformal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI SBSI KabupatenHal. 3 dari 10 halaman Put.

Nomor 148 K/Pdt.Sus PHI/2014Kupang dan Kota Kupang) ataupun FKUI SBSI Cabang Kupang tidakpernah memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada Tergugatselaku mitra sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhsehingga Gugatan yang diajukan oleh DPC FKUI SBSI Kabupaten Kupangdan Kota Kupang sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat tersebut tidakberdasarkan atas hukum;2.

Nomor 148 K/Pdt.Sus PHI/2014berdirinya Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sudahmelalui pentahapan perundangan dan ketentuan yang ada di Indonesia dansampai saat ini SBSI tetap Eksis sebagai Organisasi Pekerja/B uruh;Bahwa karena SBSI adalah Organisasi Pekerja/Buruh, maka sesuaiketentuan Pasal (87) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 junto Pasal 27ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, Pengurus dapatmewakili anggotanya dalam perkara Pengadilan WHubungan Industrial.Apalagi sudah

Bahwa pertimbangan Hakim dalam halaman 15 alinie ke 3 dan ke 4 putusanTersebut sangat menyesatkan karena tidak pernah Pemohon mengakuibahwa tidak membuktikan Organisasi SBSI kepada Termohon yang benaradalah:Bahwa pembentukan unit kerja/Komisariat SBSI di salah satu Perusahaanharus disesuaikan dengan Pasal (5) ayat 2 UndangUndang Nomor 21tahun 2000 yang berbunyi: Serikat Pekerja/Serikat buruh di bentuksekurangkurangnya 10 orang (Sepuluh ) orang pekerja/Buruh;Dengan demikian Pembentukan Komisariat/

Unit kerja SBSI di PerusahaanTermohon belurn terlaksana, karena anggotanya belum memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada, akan tetapipemegang kartu keanggotaan SBSI di Perusahaan Termohon Kasasi sesuaidengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Junto Pasal 87UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 harus mendapat pembelaan dariInduk Organisasi.

/SU/I/2016Perihal : undangan bipartit guna untuk membicarakan perselisihan aquo, akan tetapi tidakmendapat tanggapan sama sekall ;Bahwa dengan dengan demikian maka penyelesaian perkara aquo secara bipartit telah dapatdinyatakan telah gagal :Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugat melimpahkan perkaraaquo ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, hal mana sesuaidengan surat KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor : 021/KORDA/F SBKIKES/SBSI/SU/II/2016

SB KIKES SBSI Propinsi Sumatera Utaraberdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. 0014/SK/DPP F. SB KIKES/VII/2011Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KIKES SBSI yang berdomosili di JalanCipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur 13420 (akan tetapi tidak termasuksaudari Hera Yunita Siregar S.Sos).2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh Jo.

Reg.0180/KTA/FSB.KIKES/SBSI/DS/2016.Bahwa saudara Rakimin ( Ic. Penggugat ), telan mengajukan gugatan dalam perkara aquomelalui kuasa hukumnya Usaha Tarigan, Dkk selaku pengurus / Tim Advokasi FederasiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan10Deptstore Buruh (KORDA F.SB KIKES SBSI ) Propinsi Sumatera Utara, beralamat di JalanK.L Yos Sudarso KM 9,1 No. 21 Lingk. Kel. Mabar Kec.

Foto Copi Surat Keputusan DPP F SB KIKES SBSI Nomor : 0014/SK/DPP F SB KIKES/VII/2011Tanggal 01 Juli 2011, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor possetempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; P7 ;8. Foto Copi Surat Keputusan KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor :003/SK/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/II/2014 Tanggal 26 Februari 2014, telah dibubuhi materaisecukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; P8 ;9.

Foto Copi Surat Keputusan DPP F SB KIKES SBSI Nomor : 0016/SK/DPP F SB KIKES/IX/2014Tanggal 16 September 2014, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; ~ P9 ;10.Foto Copi Surat KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor : 019/KORDA/F SBKIKES/SBSI/SU/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; P10 ;11.Foto Copi Surat KORDA F SB

JAMAFAC yang berlokasi diJalan Raya Cimareme Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung sudahlama karyawannya berada dalam Organisasi Buruh SPSI (Serikat PekerjaSeluruh Indonesia) dalam perkembangan selanjutnya sampai pertengahanTahun 2000, para Terdakwa tersebut bermaksud mendirikan Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) sektor Kimia dan Kesehatan Unit PT. JAMAFAC,sedangkan untuk memenuhi persyaratan berdirinya unit organisasi SBSI diPT.

Org/569/2115/HIPK/2000,tentang pengesahan kepengurusan Organisasi SBSI Sektor Kimia danKesehatan unit PT. JAMAFAC, dengan susunan pengurusnya dan anggotaanggotanya, dimana tertera keenam Terdakwa duduk sebagai Pengurus SBSIunit PT.

Menetapkan Barang Bukti berupa: Surat Keputusan Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung, tentang pengesahan Pengurus SBSI Cabang PT.JAMAFAC dan daftar nama anggota SBSI Cabang PT. JAMAFACdikembalikan kepada PT.

JAMAFAC; Bahwa keresahan yang berkembang = dilingkungan perusahaansesungguhnya bukan diakibatkan oleh adanya pemalsuan tanda tangan,tetapi diakibatkan oleh adanya intimidasi pihak manajemen perusahaanterhadap SBSI Unit PT. Jamafac dan seluruh anggotanya karena organisasiSBSI sangat gencar memperjuangkan hak normative kaum buruh.

perbuatan para PemohonKasasi dengan keresahan yang dialami oleh pelapor; Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan, sesuai dengan fakta di lapanganserta indikasi yang muncul sebagai fakta dalam persidangan, bahwakeresahan yang menimpa 17 orang anggota SBSI dan seluruh buruh yangmenjadi anggota SBSI terjadi bukan karena perbuatan para PemohonKasasi, tetapi karena adanya tekanan pihak manajemen terhadap buruhyang menjadi anggota SBSI; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwaPemohon

yangsekarang KSBSI;1.2.Mars yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarangKSBSI;1.3.Tri Darma yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarangKSBSI;1.4.Nama SBSI yang sekarang KSBSI;Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang ganti kerugiansebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupian) kepada KSBSI melaluiPenggugat;Halaman 2 dari 8 hal.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebin dahulu walaupun adaupaya hukum dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);Dalam Pokok Perkara:1.Memutuskan bahwa SBSI yang sekarang KSBSI adalah pencipta danpemilik hak moral atas ciptaan:1.1.Logo/lambang yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yangsekarang KSBSI;1.2.Mars yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarangKSBSI;1.3. Tri Darma yang merupakan bagian dari ciptaan SBS!

yang sekarangKSBSI;1.4.Nama SBSI yang sekarang KSBSI adalah ciptaan dan milik SBSI yangsekarang KSBSI;Memerintahkan Tergugat IIl untuk mencabut dan membatalkanpencatatan pendaftaran ciptaan slogan Tri Darma SBSI dengan NomorPendaftaran 065536 atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.;Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut dan membatalkanpencatatan pendaftaran ciptaan lagu mars SBSI dengan NomorPendaftaran 065537 atas nama Amor Tampubolon S.H., dan Dr. MuchtarPakpahan, S.H., M.A.

Logo/Lambang yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yangsekarang KSBSI;1.2. Mars yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarangKSBSI;1.3. Tridarma yang merupakan dari ciptaan SBSI yang sekarangKSBSI;1.4. Nama SBSI yang sekarang KSBSI;2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang ganti kerugiansebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) kepada KSBSI melaluiPenggugat;3.

SusHKI/20186.Memutuskan bahwa SBSI yang sekarang KSBSI adalah pencipta danpemilik hak moral atas ciptaan:1.1. Logo dan lambang yang merupakan yang merupakan dariciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;1.2. Mars yang merupakan yang merupakan ciptaan SBSI yangsekarang KSBSI;1.3. Tri Darma yang merupakan ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;1.4.

Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (DPP FLOMENIK SBSI) di Jakarta cq.Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam Mesin dan ElektronikSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FLOMENIK LOGAM SBSI)Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo cq. Pengurus Komisariat FederasiLogam Mesin dan Elektronik Sektor Logam Serikat Buruh SejahteraIndonesia (PK FLOMENIK SBSI) PT.Langgeng Makmur Industri Tbk.Unit , yang beralamat di Jl.Letjen.

2015 karenatidak ada pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan oleh anggotadan PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat IIkepada Pengurus Serikat Buruh PK FKUISBSI;Hal. 7 dari 69 Hal.

dan seharusnya Direktur/PimpinanPerusahaan in casu Tergugat memberitahukan kepada PengurusSerikat Buruh PK FKUI SBSI adanya kegiatan rencana mogok kerjayang dilakukan oleh anggota dan Pengurus Serikat Buruh PKFLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat Il, agar tidakterjadi perselisihan yang berkepanjangan;; Bahwa akibat tidak terjadinya komunikasi/miskomunikasi tersebut padatanggal 21 Februari 2015 Pengurus Serikat Buruh PK FKUI SBSI Unit PT.Langgeng Makmur Tbk., melalui DPC FKUI SBSI KabupatenSidoarjo

PengurusSerikat Buruh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casuTergugat Il, dan 3. Pengurus Serikat Buruh DPC FLOMENIK SEKTORLOGAM SBSI Kabupaten Sidoarjo namun tidak ada tanggapan;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Pengurus Serikat Buruh PKFKUI SBSI Unit PT.Langgeng Makmur Industri Tbk., melalui DPCFKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan permintaan perundinganbipartit ke2 kepada 1.Direktur/Pimpinan Perusahaan in casu Tergugat, 2.

Pengurus Serikat Buruh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI incasu Tergugat Il,Hal. 8 dari 69 Hal. Put. No. 65/G/2015/PHI.Sbydan 3. Pengurus Serikat Buruh DPC FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSIKabupaten Sidoarjo namun tidak ada tanggapan juga; 16.Bahwa pada tanggal 3 Maret 2015 Para Penggugat pekerja/ouruhanggota PK FKUI SBSI Unit PT.Langgeng Makmur Industri Tbk.

Apakah saudara setuju dengan SBSI ?, bilasetuju kirimkaniah komentar saudara sebaiknya diantar langsung keSekretariat SBSI terdekat.

Mengatakan SBSI telah memenuhi Undangundang;(d).

DPP SBSI telah membuat dan menandatangani surat pengantar No. 75/E/SBSI/AV/1994, tanggal Jakarta 8April 1994 yang dikirimkan kepada seluruh DPC SBSI di seluruhIndonesia, antara lain DPC SBSI Medan dengan melampirkanNaskah Pidato Ulang Tahun ke II SBSI tertanggal 25 April 1994dengan judul Pidato Ulang Tahun ke II SBS (25 April 1992 25April 1994)".

(satu) lembar surat SBSI Nomor : 7S/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8April 1994, perihal informasi;13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/III/1994tentang surat edaran;14, 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 65/Int/SBSI/II/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;15. (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.

(satu) lembar surat SBSI Nomor : 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April1994, perihal informasi; ,. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/IiI/1994 tentangsurat edaran;. (satu) lembar surat SBS PusatNomor : 65/Int/SBSI/11/94, tanggal 25Maret 1994 perihal penundaan mogok; (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.

BUPELA SBSI PT. SamuderaWisata Indah lainnya juga menyampaikan surat pengunduran diri kepada SaksiBINSAR TAMBUNAN;Bahwa sesuai Surat Nomor 560 / 908 / 2012 tanggal 09 Agustus 2012tersebut, ada keterangan dari pihak Pengusaha PT. Samudera Wisata Indahkepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga, yakni : Bahwa adanya perbedaan keterangan lisan yang diberikan oleh PengurusPK F. BUPELA SBSI PT.

BUPELA SBSI Sibolga Tapanuli Tengahtidak bisa lagi melakukan pembelaan langsung terhadap kepentingan anggotaPK di PT. Samudera Wisata Indah melainkan melalui jasa pengacara danpihak DPP dan DPC F. BUPELA SBSI mengalami kerugian materi sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yakni dana untuk menyewa jasapengacara dan biaya transportasi dan konsumsi saat melakukan koordinasidengan DPP F.

BUPELA SBSI di Jakarta dan Medan, hilangnya iuran /kewajiban 14 (empat belas) orang anggota yang mengundurkan.

,M.Pd, Surat Nomor 560/908/2012 tanggal 09 Agustus 2012 perihal PembatalanPencatatan PK F BUPELA SBSI yang ditandatangani oleh Terdakwa selakuKepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga terdapat unsur intimidasi,yaitu pada kalimat untuk sementara kami batalkan atau dicabut kembali yangartinya PK F BUPELA SBSI PT. Samudera Wisata Indah Sibolga dipaksauntuk tidak melakukan kegiatan di PT.

Samudera Wisata Indah; Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga Nomor 560 /908 / 2012 tanggal 09 Agustus 2012 perihal Pembatalan Pencatatan PKBUPELA SBSI;Hal. 4 dari 11 hal. Put.

Direktur PT LanggengMakmur Industri Tok., 2.Sdr.Ketua DPC FKUI SBSI Sidoarjo Kuasa HukumPekerja Sugiono dkk., sehingga dalam anjurannya Serikat Buruh PKFLOMENIKSEKTOR LOGAM SBSI tidak dilibatkan sebagai pihak dalamperselisihan tersebut;B.

Nomor 88 K/Pdt.SusPHI/201611.12.13.dilakukan oleh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat II;Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui adanya mogok kerja yangmenuntut UMSK Tahun 2014 dan UMK dan UMSK Tahun 2015, karena tidakada pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan oleh anggota dan PKFLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat II kepada PengurusSerikat Buruh PK FKUISBSI; Bahwa Pengurus Serikat Buruh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI incasu Tergugat Il, seharusnya memberitahukan kegiatan rencana

Oleh karena tidak ada koordinasi dari Pengurus Serikat BuruhPK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat II sehingga banyakanggota Serikat Buruh PK FKUI SBSI UNIT PT Langgeng Makmur IndustriTbk. yang tidak dapat masuk kerja;Bahwa Pengurus Serikat Buruh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI incasu Tergugat II sebelum kegiatan mogok kerja dilaksanakan tentunya telahmemberitahukan kepada kegiatan rencana mogok kerjanya kepadaDirektur/Pimpinan Perusahaan in casu Tergugat .

Bahwa sudah sepatutnyadan seharusnya Direktur/Pimpinan Perusahaan jin casu Tergugat memberitahukan kepada Pengurus Serikat Buruh PK FKUI SBSI adanyakegiatan rencana mogok kerja yang dilakukan oleh anggota dan PengurusSerikat Buruh PK FLOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI in casu Tergugat Il,agar tidak terjadi perselisinan yang berkepanjangan;14.Bahwa akibat tidak terjadinya komunikasi/miskomunikasi tersebut padatanggal 21 Februari 2015 Pengurus Serikat Buruh PK FKUI SBSI Unit PTLanggeng Makmur Tbk., melalui

DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo,mengajukan permintaan perundingan bipartit ke1, kepada 1.

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTpemakai logo, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI adalahPenggugat (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) SBSI;Bahwa melalui media sosial grup WhatsApp Trainer BernegosiasiPenggugat mengetahui kalau Tergugat telah mengeluarkan suratundangan yang ditujukan kepada APINDO dan Serikat Pekerja/SerikatBuruh dengan surat undangan bernomor 2115/Set/RH.04 06/2017 tanggal31 Agustus 2017, Perihal Koordinasi Pelaksana Seleksi Calon Hakim AdHoc pada Mahkamah Agung RI; untuk hadir

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTMars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walau adaupaya hukum Para Tergugat; Menyatakan bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIll, Tergugat VIll,Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijinlisesnsi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangmerupakan

Melanggar hak cipta Penggugat tentang kepemilikan nama, logo danatribut SBSI ;b. Merusak dan/ atau mencederai nama baik SBSI ;c. Melanggar dan mendegradasi Putusan Mahkamah Agung RI tentangkepemilikan nama, logo dan atribut SBSI yang telah incracht, atasnama Penggugat, ic. Prof. Dr.

Bila mengklaim sebagai pribadi selaku pencipta,kenapa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengankapasitas sebagai Ketum dan Sekjend SBSI dan pertanyaannya sejakkapan Pengadilan mengatakan Ketum dan Sekjend SBSI dan sekaligussebagai pencipta logi yang dipergunakan oleh Organisasi Pengusul? danlogo yang mana yang ciptaan Ketum dan Sekjend SBSI tersebut? ;Bahwa puncak dari gugatan Penggugat semakin tidak jelas (kabur) setelahtiba pada posita butir 15 (halaman 6) Gugatan Penggugat.

Merusak dan/atau mencederai nama baik SBSI;3. Melanggar dan mendegradasi Putusan Mahkamah Agung RI tentangkepemilikan nama. Logo dan atribut SBSI yang telah inkracht atas namaPenggugat. Ic Prof Dr. Muchtar Pakpahan S.H., .MA, sebagaimanaHalaman 45 dari 49 halaman.

KelurahanMabar Kecamatanamatan Medan Deli Kota Medan;Bahwa kuasa hukum Penggugat yang menamakan dirinya Pengurus/ TimAdvokasi pada kantor Kordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia,Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan danDepstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI)Sumatera Utara tidaklah mempunyai kedudukan hukum (legal standing)untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial karena Pengurus/TimAdvokasi Serikat Buruh sama sekali tidak dikenal

/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidakmemiliki kKedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili Penggugatberacara di Pengadilan Hubungan Industrial; Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor 003/SK/ KORDA/FSB KIKES/SBSUSU/1 1/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi Korda FSB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari2014 dimana namanama Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI SumateraUtara

adalah terdiri dari Juliandi, SH, MH dan kawankawan sebanyak 14orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, SH, sama sekali tidak tercantumdalam Tim Advokasi dimaksud; Bahwa dengan demikian kalaupun kuasa hukum Penggugat menggunakanPengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara dalammengajukan gugatan perkara a quo, maka sdr.

Tentang keberadaan F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memilikikapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat; Bahwa kalaupun dalam perkara a quo Penggugat menggunakan kuasahukumnya adalah Serikat Buruh yang bernama Kordinator Daerah FederasiHalaman 6 dari 14 hal.Put.Nomor 113 K/Pdt.SusPHI/2017Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa.Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA FSB KIKES SBSI) Sumatera Utara, maka sesungguhnya KORDA F SBKIKES SBSI tidak

Sumatera Utara tidak memilik kapasitas sebagai kuasahukum Penggugat karena KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidakada menerima kuasa dari serikat buruh KIKES SBSI tingkat perusahaan; Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelaslah bahwa KORDAF SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas bertindaksebagai kuasa hukum Penggugat dan dengan demikian maka cukupberalasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan

Bahwa Kemudian PK SBSI PT. SBWP kembali mengajukan permohonanbipartit melalui surat No.020/PkSBSI/SBWP/II/2016 tertanggal 24 Februari2016 perihal Pengajuan Bipartit Ke3, hasil perundingan yang dilakukan padatanggal 29 Februari 2016 kembali tidak mencapai kesepakatan;. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan atas perundinganperundinganyang dilakukan, maka pada tanggal 04 Maret 2016PK SBSI PT.

Sinar Baru Wijaya Perkasa dengansurat No. 23/DPC/SBSI/III/2016;21.Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia Kabupaten Lahat kembali menyampaikan suratpermohonan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat dengan suratNo.28/DPC/SBSI/III/2016 dan No. 29/DPC/SBSI/III/2016;22.Bahwa terhadap permasalahan ini Wakil Bupati Kabupaten Lahat telahHalaman 9 dari 54, Putusan Nomor 57/Pdt.SusPHI/2016/PN.Plg.mengeluarkan surat No. 506/213/Nakertrans/4/2016 perihal

Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan melalui Biparti I, Il, Ill ataspermasalahan sebagaimana poin 4, 5, 6 diatas Penggugat / PK SBSI PT.SBWP menggalang masa yang notabane adalah Karyawan yang tergabungdalam Serikat PK SBSI untuk mengadakan aksi Mogok Kerja selama 7(tujuh) hari.. Bahwa tindakan Mogok Kerja oleh Penggugat / PK SBSI PT.

Bukti P11:Fotocopy dari asli Surat Keputusan PengangkatanKaryawanTetap Para Penggugat;Fotocopy dari asli Slip Gaji Para Penggugat;Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan berkahirnyaPerjanjianKerja Waktu Tertentu;Fotocopy dari asli Surat Pengajuan Bipartit 2 dan 3 sertaTanda Terima Surat Bipartit ; No 016/PK/SBSI/SBWP/II/2016tanggal 14 Februari 2016; No 017/PK/SBSI/SBWP/II/2016tanggal 18 Februari 2016; No 020/PK/SBSI/SBWP/II/2016tangga 24 Februari 2016;Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Pemberitahuan

/III/2016 tanggal 24 Maret 2016dan No 27/DPC/SBSI/III/2016 tanggal 29 Maret 2016;Fotocopy dari Copy Surat Pemberitahuan Aksi Damai No29/DPC/SBSI/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;Halaman 29 dari 54, Putusan Nomor 57/Pdt.SusPHI/2016/PN.Plg.12.

Bahwa terhadap mogokkerja seperti tersebut tidak boleh dikenakan proses pidana ( ditangkap, ditahandan diadili di pengadilan umum ).Terhadap perbuatan / aktifitas Terdakwa / Pembanding sebagaiPengurus Serikat Buruh ( ketua SBSI ) yang melakukan mogok kerja bersamaanggota dan karyawan lain bukan anggota SBSI di perusahaan PT. WahyuniMandira tanggal 24 Desember 2008 dapat dirinci sebagai berikut :a.

Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Serikat Buruh ( SBSI) telah mencatatkanke Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Kab OKI vide Bukti TD1 , yangsecara legalitas berhak mendampingi dan memperjuangkan hakhakanggota.c.

Tidak logis seorang karyawan mencatatkan serikat buruh keDisnakertrans OKI kalau tidak sebagai pengurus yang sudah dipilih dandi SK kan oleh organisasi ( dalam hal ini YUCE HENGKI SADOK BINTHIMOTIUS LASBAUN adalah ketua SBSI yang di SK kan DPP FSBHal. 10 dari 18 hal. Put. No.2185 K/Pid/2009HUKATAN SBSI ;c. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hal. 1 yangmemuat pekerjaan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi adalahkaryawan PT.

Dan mogok kerjayang dilakukan karyawan ( SBSI ) dimana Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Ketua SBSI yang menampung aspirasi anggotauntuk menuntut hak dengan melakukan mogok kerja akibat gagalnyaperundingan ( tuntutan jamsostek , tunjangan transport, uang makan tidakdipenuhi) dan mekanisme telah ditempuh sesuai prosedur ; Prof. Noyon Langemeijer (delikdelik khusus kejahatan terhadapkepentingan hukum Negara Drs.

anggota SBSI maka Terdakwa selaku Ketua SBSI mengajak seluruhanggota SBSI untuk mogok kerja ... dst ,;maka dalam hal ini yang benar adalahbahwa mogok kerja dilakukan dengan menampung aspirasi anggota karenatuntutan jamsostek, tunjangan transport dan uang makan tidak dipenuhiHal. 12 dari 18 hal.

,MAJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan : DosenJabatan : Ketua PK FPASN SBSI UKIAlamat : Jalan tanah tinggi 2 No.44 B, Jakarta Pusat.2. Nama : Tati LamriaJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : Perawat pada Rumah Sakit UKIJabatan : Sekretaris PK FPASN SBSI UKIAlamat : JI. Juhri No.57, Jakarta BaratDalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Gusmawati Azwar, SH., EbitPardede, S.H., Hechrin Purba,S.H., David Marpaung,SH.,MH.

Putusan No.247 /Pdt.G/2018/PN.Jkt.TimTimur nomor Pencatatan : 840/IV/P/I/2015 dengan nama PK SBSIRumah Sakit UKI, dan sesuai dengan SK DPP FPASN SBSI (DewanPengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara SerikatBuruh Sejahtera Indonesia) Nomor:07/PK SPASN SBSI UKI/12.2017ada perbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PKFPASN SBSI UKI. Alamat Penggugat Jalan Sutoyo no 2, Cawang,Jakarta Timur.;.

PK SPASN SBSI UKI/12.2017 adaperbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PK FPASNSBSI UKI.

DPP FPASN SBSI (DewanPengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara SerikatBuruh Sejahtera Indonesia) Nomor:07/PK SPASN SBSI UKI/12.2017 adaperbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PK FPASNSBSI UKI.

Bahwa pada tanggal 25 April 1992 Penggugat diangkat secara aklamasi olehpeserta pertemuan Buruh Nasional menjadi Ketua Umum Pertama SBSI dansejak saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambangresmi dalam setiap aktivitas organisasi;. Bahwa sejak tanggal 25 April 1992 Penggugat sebagai pencipta, jugasebagai Ketua Umum SBSI yang menjadi Penggugat logo SBSI tersebut;.

tetap dijabat oleh Penggugat dan gambar logo SBSI tersebut tetapdipergunakan sebagai lambang resmi SBSI;Bahwa kemudian pada Kongres Ill tahun 2000 Raswan Suryana terpilihmenjadi Sekretaris Jenderal untuk periode 2000 2004 gambar logo tersebutHal. 3 dari 23 hal Put.

Nomor 444 K/Pdt.SusHKI/201313.14.15.16.If:18.19.20.tetap dipergunakan sebagai lambang resmi SBSI pada saat Raswan Suryanamenjadi Sekretaris Jendral III SBSI;Bahwa pada saat pertemuan Buruh Nasional yaitu tanggal 24 26 April 1992Tergugat tidak hadir dan tidak ikut serta dalam acara tersebut;Bahwa Tergugat bergabung dan menjadi anggota SBSI sejak tahun 1993 danmenjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat SBSI dan padasaat itu Ketua Umum SBSI adalah Penggugat dan Sekretaris Jenderal adalahSiti

Musdalifah;Bahwa pada tahun 1994 ketika Penggugat dipenjarakan oleh PemerintahanOrde Baru, Tergugat meninggalkan Kepengurusan DPP SBSI karena merasakeselamatannya terancam menjadi pengurus SBSI, dan kemudian aktifkembali di SBSI tahun 1996;Bahwa pada bulan April 2003 Tergugat menjadi Ketua Umum SBSI untukmenggantikan Penggugat dengan masa jabatan dari April 2003 sampaidengan April 2007 dan Tergugat kemudian terpilih menjadi PresidenKonfederasi SBSI untuk periode April 2007 sampai dengan April 2011

kepada Turut Tergugatpada tanggal 14 Mei 2004 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia" oleh Tergugat dilakukan pada saat Tergugat menjabat sebagaiKetua Umum SBSI tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada saat itumenjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi SBSI;Bahwa Penggugat mengetahui ciptaannya telah didaftarkan oleh orang laindalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat pada tanggal 03 Januari 2013dari Pengurus SBSI di wilayah Aceh dengan menunjukan adanya SuratPendaftaran

Penggugat tidak terbukti melakukanpelanggaran hakhak normatif ;Bahwa kemudian Penggugat menerima surat Pemberitahuan Mogokdari DPC SBSI 1992 Kota Cimahi tertanggal 11 Agustus 2007 ;Bahwa Pemberitahuan Mogok Kerja dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahiadalah merupakan suatu penekanan dan intimidasi serta intervensi dari pihakluar terhadap masalah Hubungan Industrial di internal Perusahaan Penggugat,karena antara Perusahaan Penggugat dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahitidak mempunyai hubungan kerja / hubungan

hukum ;Bahwa pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan DPC SBSI 1992Kota Cimahi tanggal 11 Agustus 2007 adalah tidak proporsional karenaPenggugat tidak ada hubungan kerja dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahi :Bahwa pemberitahuan magok dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahi telahmenimbulkan keresahan dikalangan pekerja yang mayoritas menolak adanyapemogokan dan hanya para Tergugat yang tetap menekan para pekerja diPerusahaan Penggugat untuk ikut terlibat dalam pemogokan ;Bahwa pembatalan mogok kerja oleh DPC

Sokolancar kepada buruhnya ataslaporan dari PK SBSI 1992 PT. Bapintri dan PT. Sokolancar karena ajakan untukpertemuan bipartit tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan PT. Bapintri danPT.

Atas kompetensi apa Penggugat dalam hal ini, apakahselaku Pengawas Ketenagakerjaan atau Institusi apa, yang manasehingga mempunyai Kompetensi untuk menilai DPC SBSI 1992Kota Cimahi sebagai pihak luar dalam masalah perselisihan ini danapa kompetensi Penggugat menilai tindakan Pengurus PK SBSI 1992PT Sokolancar telah melakukan tindakan perbuatan denganmenyebarluaskan dan melaporkan keterangan yang tidak benar kepadapihak luar yaitu DPC SBSI 92 Kota Cimahi meskipun DPC SBSI 92Kota Cimahi mempunyai fakta

Bahkanatas hasil komunikasi dengan pihak POLRES (intel) Kota Cimahi danKepala Dinas Ketenagakerjaan serta dengan semua pertimbanganHal.8 dari 24 hal Put.No.072PK/Pdt.Sus/2009moril SBSI 1992 Kota Cimahi dalam mendukung suasana PILKADAKota Cimahi akhirnya aksi mogok kerja dibatalkan. Apa KompetensiPenggugat dengan penilaian pemberitahuan yang tidak proposional danDPC SBSI 1992 Kota Cimahi tetap menekan para pekerja diperusahaan?