Arman Djuhaefadan Joni Matasik yang ditandatangani oleh Sugeng Riyadi selakuBendahara Khusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan KabupatenLuwu Utara; 1 (satu) Map warna merah yang berisikan fotocopy kuitansikuitansipengeluaran oleh bendahara terhadap uang yang dititipkan keBendahara Badan Pusat Statistik (BPS); 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal, 30 Mei 2014 dengan Nomor841579F/058/110 TA. 2014; 1 (satu) lembar fotocopy SPM Tanggal, 28 Mei 2014 dengan Nomor00062 agar melakukan pembayaran sejumlah

No. 1623 K/PID.SUS/2018Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Luwu Utara dalam kegiatan pengadaan tanah untukKantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Utara dengananggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menyetujuiperubahan anggaran yang diajukan oleh PPK (Pejabat PembuatKomitmen) Abdullah Igo menjadi Rp499.000.000,00 (empat ratussembilan puluh sembilan juta rupiah) karena tanah yang akan dibeli dariArman Djuhaefa ternyata belum siap

No. 1623 K/PID.SUS/2018 Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa kepada pihak BPS (BadanPusat Statistik) Kabupaten Luwu Utara untuk membeli tanah a quoseharga yang ditawarkan, jual beli tanah a quo murni peristiwa perdata; Bahwa Pengguna Anggaran berhasil menyiapkan lahan sehingga siapbangun dan sertifikat tanah telah dibaliknamakan atas nama BPS(Badan Pusat Statistik) Kabupaten Luwu Utara yang membuktikanbahwa Pengguna Anggaran tidak mempunyai niat untuk memperkayaatau. menguntungkan' diri sendiri

saksi ArmanDjuhaefa untuk mau menjual tanahnya seluas 1.200 M2 kepada BPS(Badan Pusat Statistik) Kabupaten Luwu Utara tersebut dan setelahmelalui proses negosiasi baik oleh BPS (Badan Pusat Statistik)Kabupaten Luwu Utara sendiri maupun oleh Terdakwa, pemiliklahan/tanah Arman Djuhaefa bersedia menjual tanahnya seluas 1.200M2 dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalamkondisi tanah tidak siap bangun ;Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa Surat Kuasa yang sah secarahukum dari saksi Arman

Pusat Statistik) Kabupaten Luwu Utarayakni Asmin Nurdin untuk disimpan sebagai jaminan biaya sertifikatdan biaya penimbunan tanah sampai dapat terlaksana oleh Terdakwa;Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp67.000.000,00(enam puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumahRp107.810.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus sepuluh riburupiah) oleh Bendahara BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten LuwuUtara untuk digunakan sebagai pengurusan sertifikat tanah danpenimbunan tanah hingga siap bangun

Menetapkan barang bukti sebagaimana nomor urut barang bukti berupa;a. 1 (satu) set dokumen pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :1 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 486/PA/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember 2013 Asli2 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015

ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November 2014 Asli3 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Badan Pusat Statistik ditetapkan di Jakarta tanggal 1 April 2015 Asli4 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141215-09/SKKPA/2014 tentang Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015

ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014 Asli5 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instrumen Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Desember 2014 Asli6 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141212-10 Asli

7 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 141210-04/SKKPA/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 Asli8 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150921-02/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Nomor 1412112-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instumen SE2016 dan SUPAS Asli

Com. (20-09-2016) dalam pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 danTas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :- 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2015 tanggal 14 Nopember 2014;- 1 (satu) set copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Badan Pusat Statistik Nomor : SP DIPA-054.1.018576/2016 tanggal 07 Desember 2015;

Menyatakan barang bukti berupa :a. 1 (Satu) set dokumen pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA, danPanitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut : 1 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 486/PA/2013tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember2013Asli 2 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November2014Asli

3 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan diLingkungan Badan Pusat Statistik ditetapkan di Jakartatanggal 1 April 2015Asli 4 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 14121509/SKKPA/2014 tentang Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Instrumen SensusEkonomi 2016 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 ditetapkan diJakarta tanggal 15 Desember 2014Asli 5 Keputusan

Nomor 486/PA/2013tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember2013Asli Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November2014Asli Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan diLingkungan Badan Pusat Statistik ditetapbkan di Jakartatanggal 1 April 2015Asli

Nomor 486/PA/2013tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun AsliAnggaran 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Desember2013 2 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 385/PA/2014tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November2014Asli 3 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 222 Tahun2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di AsliLingkungan Badan Pusat Statistik ditetapbkan di Jakartatanggal 1 April

Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Desember 2014 6 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 15070601/SKKPA/2015 tentang PerubahanKeputusan Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor14121210Asli Hal 28 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI. 7 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 14121004/SKKPA/2014 tentang Pejabat Pembuat AsliKomitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 20158 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat

PDS05/Cimah/Ft.1/05/2018 tanggal 07 Mei 2018, yaitu sebagai berikut :KESATUBahwa Terdakwa MUSLIM Bin LILI RUSLI,selaku Pegawai Negeri Sipil/PNS padaDinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kabupaten Bandung Baratyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor:813/Kp.201BKD/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang juga ditunjuk sebagaiBendahara Barang pada Dinas Komunikasilnformatika dan Statistik sebagaimanaHalaman 4 dari 45Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgSurat Keputusan

Mengelola kepegawaian di Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Bandung Barat2. Mengelola absensi pegawai3. Menyusun Analisa Jabatan4. Melaksanakan penerimaan,pendistribusian dan pengiriman suratsurat/naskahdinas & arsip.5.

Melaksakan koordinasi dengan instansi terkait.Selebihnya tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Barat No. 41 tahun 2017,tentang tugas, fungsi, dan rincian tugas Dinas Kominfo dan Statistik Kab.Bandung Barat.Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa MUSLIM, sejak tahun 2017 tepatnyapada saat Saksi menjabat sebagai Kasubag Kepaegawaian dan Umum DinasKominfo dan Statistik Kab.

BandungBarat atau khususnya pada Dinas Kominfo dan Statistik Kab.

Menjabat sebagai Bendahara Penyimpan dan Pengurus Barang pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kabupaten Bandung Baratberdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 900/Kep.37Diskominfostik/20018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran dan Bendahara Penyimpan dan Pengurus Barang pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat TahunAnggaran 2018.2.

5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan HERMAN SASAWe, S.Sos Sebagai Kepala BPS Kab.Buol. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 Tentang Pemberhentian HERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas / Jabatan Sebagai Kepala BPS Kab.Buol. POK BPS Kab.Buol (054.01-637279) Tahun Anggaran 2010.

1 (Satu) Lembar Daftar penerimaan honor out put kegiatan dalam rangka program penyempurnaan dan pengembangan Statistik BPS Kab.Buol Bulan Juni 2010. 6 (Enam) Lembar Surat Keputusan Kuasa pengguna anggaran Nomor : 72070.143 Tahun 2010 Tentang KSK dan KORLAP Sensus penduduk 2010 BPS Kab.Buol TA.2010 tanggal 1April 2010. 1 (Satu) Lembar SPTB (Syrat pernyataan tanggung jawab belanja) Nomor :72071.087 tanggal 22 Juni 2010.

5 (Lima) Examplar Daftar Hadir Peserta Pelatihan Petugas Lapangan SP 2010 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol.

1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor : 795209P / 082 / 109, Tanggal 23 Juni 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp.1.003.436.000,- (Satu milyar tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor : 0317 / 054-01.2 / XXIV / 2010, Tanggal 31 Desember 2009.

1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor : 796949P / 082 / 109, Tanggal 2 September 2010 Tahun Anggaran 2010, Dengan jumlah pengeluaran Rp.94.200.000,- (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, DIPA Nomor : 0317 / 054-01.2 / XXIV / 2010, Tanggal 31 Desember 2009.

Perkara : PDS01/BUOL/03/2014 tanggal 10 Maret 2014 paraTerdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa HERMAN SASAWE, S.Sos Alias HERMANsebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol juga selaku KuasaPengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan KeputusanKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rl Nomor : 1754/KPG TAHUN 2009,Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan PusatStatistik (BPS) Kab.Buol sampai dengan

tanggal 20 April 2011 BerdasarkanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rl Nomor : 0754/KPG TAHUN2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian dari tugas dan jabatansebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol bersamasama denganterdakwa Il ABD.

(BPS) Kabupaten Buol juga selaku KuasaPengguna Angaran pada Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan KeputusanKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rl Nomor : 1754/KPG TAHUN 2009,Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan PusatStatistik (BPS) Kab.Buol sampai dengan tanggal 20 April 2011 BerdasarkanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor : 0754/KPG TAHUN2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian dari tugas dan jabatansebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol

BPS Kabupaten Buol untuk Sensus Penduduk tahun 2010tertuang dalam Kegiatan Pembinaan Statistik dan Sensus (5551).

Anggaran pada Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan KeputusanKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rl Nomor : 1754/KPG TAHUN 2009,Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan PusatStatistik (BPS) Kab.Buol sampai dengan tanggal 20 April 2011 BerdasarkanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Nomor : 0754/KPG TAHUN2011, Tanggal 20 April 2011 tentang Pemberhentian dari tugas dan jabatansebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Buol bersamasama denganterdakwa Il ABD.

Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenBanjar yang merupakan perpanjangan tangan dari BPS Pusat dan BPSPropinsi melaksanakan pendataan terhadap calon penerima BLT Susulansekitar bulan Oktober 2005 yaitu :> Melakukan proses penjaringan Rumah Tangga Miskin (RIM) yangdilakukan oleh Mantri Statistik/Mitra Statistik yang sudah dilatih dengansumber keterangan dari Ketua RT di milayah masingmasing;> Melakukan Verifikasi lapangan dan penyerapan aspirasi masyarakat,yang dilakukann oleh Mantri Statistik

No. 1533 K/Pid.Sus/2008> Pengolahan Data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota berdasarkanhasil pencacahan dan Mantri Statistik atau Mitra Statistik tersebut diatas;> Pengiriman hasil Pengolahan data yang dilakukan BPS Kabupaten/Kotake BPS Propinsi untuk selanjutnya diteruskan ke BPS Pusat.Dalam hal pendata atau sebagai Mitra Statistik ditunjuk Kepala Desa BenuaAnyar ST.

Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenBanjar yang merupakan perpanjangan tangan dari BPS Pusat dan BPSPropinsi melaksankan pendataan terhadap calon penerima BLT Susulansekitar bulan Oktober 2005 yaitu :> Melakukan proses penjaringan Rumah Tangga Miskin (RTM) yangdilakukan oleh Mantri Statistik/Mitra Statistik yang sudah dilatih dengansumber keterangan dari Ketua RT di milayah masingmasing;> Melakukan Verifikasi lapangan dan penyerapan aspirasi masyarakat,yang dilakukan oleh Mantri Statistik

, atau Mitra Statistik dengan sumberketerangan dari orangorang yang mengetahui keberadaan dankebenaran informasi tentang Rumah Tangga Miskin di wilayah masingmasing (tokoh masyarakat, tokoh agama dsb);> Melakukan Pencatatan dari rumah kerumah yang dilakukan oleh MantriStatistik/Mitra Statistik dengan cara mendatangi langsung ke rumahtangga yang berdasarkan informasi dari Point 1 dan 2;> Pengolahan Data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota berdasarkanhasil pencacahan dan Mantri Statistik atau Mitra

No. 1533 K/Pid.Sus/2008Dalam hal pendata atau sebagai Mitra Statistik ditunjuk Kepala Desa BenuaAnyar ST.

Mambu;

• 1 (satu) buah TV merk Samsung ukuran 42 inchi warna hitam;
• 3 (tiga) buah computer all in one merk HP warna putih;
• 3 (tiga) buah keyboard computer merk HP warna putih;
• 3 (tiga) buah mouse merk HP warna putih;
• 1 (satu) buah keyboard orgen merk Yamaha tipe PSR 5950;
• 1 (satu) set peralatan jaringan;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab.

Boalemo dan di KantorDinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Boalemo yang menjadi sasaranpara terdakwa setelah itu terdakwa 1.

Boalemodan Kantor Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab.

Boalemo, kantor Dinas KUM Perindag dan kantorHalaman 15 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.TmtKomunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab.

Boalemo,Kantor Dinas KUM Perindag dan Kantor Komunikasi Informatika Statistik danPersandian Kab. Boalemo, bertempat di Desa Piloliyanga Kec.

Boalemo, kantor Dinas KUMPerindag dan Kantor Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab.

SOPAR HARISON BUTARBUTAR (ketiganya dalam berkasperkara terpisah) pada suatu waktu antara bulan Maret 2005 sampai Desember 2005 atausetidaktidaknya pada tahun 2005 bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jalandr.

SOPAR HARISON BUTARBUTAR (ketiganya dalam perkaraterpisah) pada suatu waktu antara bulan Maret 2005 sampai Desember 2005 atausetidaktidaknya pada tahun 2005 bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jalandr.

;Copy Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 465 Tahun 2005tentang pengelola anggaran Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2005tanggal 12 April 2005 ;Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS (anggaran 54)Nomor 2 Tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sertaPemeriksaan dan Penerimaan Barang Pusat Statistik tahun anggaran 2005tanggal 14 Januari 2005 ;Copy Petikan Putusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0793/KPGtahun 2008 ;Copy iklan surat kabar Sinar Harapan perihal pengumuman

Nomor 3 Tahun 2005 tentangpengelola anggaran Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2005 tanggal 13Januari 2005 ;e Copy Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 465 Tahun 2005 tentangpengelola anggaran Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2005 tanggal 12April 2005 ;e Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS (anggaran 54) Nomor2 Tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pemeriksaandan Penerimaan Barang Pusat Statistik tahun anggaran 2005 tanggal 14Januari 2005 ;e Copy Petikan

Nomor 3 Tahun 2005tentang pengelola anggaran Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2005tanggal 13 Januari 2005 ;e Copy Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 465 Tahun 2005tentang pengelola anggaran Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2005tanggal 12 April 2005 ;e Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS (angkatan 54)Nomor 2 Tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sertaPemeriksaan dan Penerimaan Barang Pusat Statistik tahun anggaran 2005tanggal 14 Januari 2005 ;Copy Petikan

, Parulian ButarButar, Porang Hasibuan, Dame Hasibuan, Saur Butar Butar dan MangasiHasibuan, selain itu Terdakwa juga mendistriobusikan Raskin kepada 2 (dua)rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Raskin berdasarkan dataBiro Pusat Statistik (BPS) yaitu Asna Manurung dan Soltan Manurung;12.

yang tidak berhakuntuk menerima Raskin berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) yaituAsna Manurung dan Soltan Manurung;Bahwa untuk pendistribusian beras Raskin bulan Oktober 2009 Terdakwamenerima Raskin sebanyak 825 kg yang dialokasikan kepada 55 KK namuntidak didistribusikan Terdakwa kepada rumah tangga penerima manfaat atasHal. 13 dari 41 hal.

No. 1805 K/Pid.Sus/2012nama Norizen Gultom, Samsudin Manurung, Aman Hasibuan, ParulianButar Butar, Porang Hasibuan, Dame Hasibuan, Saur Butar Butar danMangasi Hasibuan, selain itu Terdakwa juga mendistribusikan Raskinkepada 2 (dua) rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Raskinberdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) yaitu Asna Manurung danSoltan Manurung;11.

(satu) set fotokopi Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten TobaSamosir No. 12062.021, Perihal: Data Rumah Tangga Sasaran (RTS)Tambahan Kabupaten Toba Samosir tahun 2008 tanggal 11 Maret2009;(satu) set fotokopi Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten TobaSamosir No. 12062.016, Perihal: Data Rumah Tangga Sasaran (RTS)Tambahan Kabupaten Toba Samosir tahun 2008 tanggal 2 Maret2009;(satu) set fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Nama RumahTangga Sasaran (RTS) Kabupaten Toba Samosir tahun 2008 No.12062.011

Bahwa untuk pendistribusian beras Raskin bulan Februari 2009Terdakwa menerima Raskin sebanyak 825 kg yang dialokasikan kepada55 KK namun tidak didistribusikan Terdakwa kepada rumah tanggapenerima manfaat atas nama Norizen Gultom, selain itu Terdakwa jugamendistribusikan Raskin kepada 2 (dua) rumah tangga yang tidak berhakuntuk menerima Raskin berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) yaituAsna Manurung dan Soltan Manurung;.

Bahwa ayah kandung anak YOHANES FATAN semasa hidupnya adalahseorang Pegawai Negeri Sipil (BADAN PUSAT STATISTIK);5. Bahwa anak YOHANES FATAN oleh PT.Taspen akan diberikan hakhak berupa uang duka wafat dikarenakan semasa hidupnya Alm. THOMASSUTONO merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);6. Bahwa anak YOHANES FATAN masih dibawah umur atau belumdewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum sehingga oleh PTTaspen diwajibkan untuk adanya wali yang dapat bertanggung jawab ataspengurusan hakhak Alm.

Asli Daftar Gaji Pegawai Golongan III Badan Pusat Statistik KabupatenSikka atas nama Almarhum THOMAS SUTONO, yang dikeluarkan olehPejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Badan Pusat StatistikKabupaten Sikka, kemudian diberi tanda bukti P11;Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P1 sampai dengan P10tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyatacocok dan sesuai, sedangkan bukti surat P11 adalah asli, serta ataskeseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi

Taspen;Bahwa almarhum THOMAS SUTONO merupakan pegawai negeri sipilyang bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka semasahidupnya;Bahwa salah satu syarat untuk pengurusan pencairan TabunganPensiun (TASPEN) pada PT. Taspen tersebut adalah Pemohon harusmeminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkanSiapa yang berhak untuk mengurus hakhak Tabungan Pensiun(TASPEN) atas nama almarhum THOMAS SUTONO pada PT.

bukti P3 dan P6 dihubungan dengan KeteranganPara Saksidapat diketahui bahwasannya THOMAS SUTONO dan YOSEFINAPETRONELI yang merupakan orang tua kandung dari Anak YOHANES FATANtersebut, telah meninggal dunia pada tahun 2021;Menimbang, bahwa bukti P11 dihubungkan dengan keterangan ParaSaksi, terbukti bahwa almarhum THOMAS SUTONO semasahidupnyaalmarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat StatistikKabupaten Sikka sebagaimana terlihat dari Daftar Gaji Pegawai Golongan IIIBadan Pusat Statistik

Kabupaten Sikka atas nama Almarhum THOMASSUTONO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Administrasi BelanjaPegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka;Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Para Saksi salah satusyarat untuk pengurusan pencairan Tabungan Pensiun (TASPEN) pada PT.Taspen tersebut adalah Pemohon harus meminta Penetapan dari PengadilanNegeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengurus hakhakTabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhum THOMAS SUTONO padaPT.

Menetapkan barang bukti berupa :- 7 (tujuh) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan;- 1.158 (seribu seratus lima puluh delapan) butir obat keras jenis double LL;- 1 (satu) buah buku Agenda Kerja Badan Pusat Statistik;- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Guess;Dirampas untuk dimusnahkan; - Uang sejumlah Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)Dirampas untuk disetorkan ke kas negara;- 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam;- 1 (satu) unit

Troy Felle mendatangi ke tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnyasetelah berada di tempat yang diinformasikan, saksi Rizki Mulyadi bin Bahdirbersama dengan saksi Petrus Troy Felle mendatangi rumah terdakwa, selanjutnyasaksi Rizki Mulyadi bin Bahdir bersama dengan saksi Petrus Troy Felle melakukanpenggeledahan rumah milik terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahandiketemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket shabushabu berat sekitar 2,6 gramyang berada di dalam buku agenda Badan Pusat Statistik

tepatnya di dalam kamarterdakwa, selanjutnya diketemukan lagi barang bukti berupa obat keras jenis doubleLL sebanyak 1.158 butir yang berada di dalam tas merek Guess tepatnya di dapur danuang tunai sebesar Rp. 2.360.000, (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), (satu) buah Handphone merk Mito warna merah, (satu) buah Handphone merk Noka6303 classic, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Guess dan 1 (sat) buah Buku AgendaBadan Pusat Statistik, selanjutnya saksi Mulyadi bin Bahdir bersama dengan

tepatnya di dalam kamarterdakwa, selanjutnya diketemukan lagi barang bukti berupa obat keras jenis doubleLL sebanyak 1.158 butir yang berada di dalam tas merek Guess tepatnya di dapur danuang tunai sebesar Rp. 2.360.000, (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Mito warna merah, (satu) buah Handphone merk Noka6303 classic, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Guess dan 1 (sat) buah Buku AgendaBadan Pusat Statistik, selanjutnya saksi Mulyadi bin Bahdir bersama dengan

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi besi spon warna Biru yang mana barang bukti tersebut milik kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Sabang dikembalikan kepada yang berhak;----------------4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);----------------------------------------------------------

Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI BASYRI SE Bin TM BASYRI teahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidanapenganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP32 Menjatuhkan pidana terhadap erdakwa ZULKIFLI BASYRI SE Bin TM.BASYRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan masapercobaan 4 (empat) bulan;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah kursi besi spon warna Biru yang mana barang bukti tersebutmilik kantor BPS (Badan Pusat Statistik

NASIR ALI, SE, M.Sc Bin ALI selaku kepala badan pusat statistik kotaSabang tanpa mengetuk pintu ataupun memberi salam, kemudian pada saattersebut terdakwa ZULKIFLI BASYRI SE Bin TM BASYRI berada di dalamruangan kerja saksi korban M. NASIR ALI SE. M.Sc Bin ALI terjadilahpembicaraan masalah dana Plit 09 yang tidak dapat dapat diterima terdakwaZULKIFLI BASYRI SE Bin TM BASYRI dengan mengatakan Hari ini jugaharus ada penjelasan /jawaban.

NASIR ALI SE,MSc Bin ALI;e Bahwa, benar keributan tersebut terjadi di ruang kerja saksi korban yaituruang Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sabang jalan Teuku Umar Kel. KotaAtas, Kec.

NASIR ALI SE, MSc Bin ALI di ruang kerja saksi korban yaitu ruangKepala Badan Pusat Statistik Kota Sabang jalan Teuku Umar Kel. Kota Atas,Kec.

MSc BinALI telah dipukul oleh terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak (satu)kali pada bagian mulut korban yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hariSelasa tanggal 02 Juni 2009 sekitar pukul 10.30 Wib di ruang kerja saksikorban yaitu ruang Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sabang jalan TeukuUmar Kel. Kota Atas, Kec.

Materi sehubungan dengan statistik yangtermaktub dalam UU 16 TAHUN 1997, antara lainsebagai berikut ; ~~~~~~~~~~~~~Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannyaterdiri atas statistik dasar yang sepenuhnyadiselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yangdiselenggarakan oleh instansi pemerintah secaramandiri atau bersama dengan BPS ;Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPSdiumumkan dalam Berita resmi Statistik (BPS) secarateratur dan transparan agar masyarakat dengan mudahmengetahui dan atau

mendapatkan data yangdiperlukan ; e Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif danefesien, dan ; e Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadahuntuk menampung aspirasSi masyarakat statistik yangbertugas memberikan saran dan pertimbangan kepadaBPS; === SS Se(iv).

serta sebagai sistem yangmengatur keterkaitan antar unsur dalampenyelenggaraan statistik ;Bahwa pengertian statistik dalam UU No.16 TAHUN1997 adalah luas, baik statistik sebagai data atauinformasi yang berupa angka, sebagai sistem yangmemadukan penyelenggaraan statistik, maupun sebagaiilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan,penyajian dan analisis data, ketiga pengertiantentang statistik tersebut menjadi landasanpenyelenggaraan statistik dalam mendukungpembangunan nasional ;Bahwa UU No

.16 TAHUN 1997 menetapkan Jjenisstatistik berdasarkan tujuan pemamfaatannya sertamengatur lingkup tugas dan fungsi para penyelenggarakegiatan statistik, berdasarkan tujuanpemamfaatannya, jenis statistik terdiri daristatistik dasar, statistik sektoral, dan statistikkhusus ; ~~~~~~~~~~~~Bahwa jenis statistik berdasarkan tujuanpemamfaatannya yang terdiri atas statistik dasar,statistik sektoral dan statistik khusus tersebutmencakup statistik bidang ekonomi, bidangHalaman 21 dari 133 Putusan No.122/Pdt.G

/2011/PN.Ber29.30.31.kesejahteraan rakyat dan bidang lainnya;Bahwa statistik bidang ekonomi meliputi antaralain : statistik pertanian, statistik industri,statistik perdagangan, dan statistik bidang ekonomilainnya, sedangkan statistik bidang kesejahteraanrakyat meliputi antara lain statistik kependudukandan statistik lingkungan hidup ;Bahwa statistik perdagangan yang disediakanberdasarkan UU No.16 TAHUN 1997 inilah yangdipergunakan sebagai rujukan harga pasar pada saatitu oleh PENGGUGAT dalam menentukan

li>Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menyatakan batal : -- Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butar-butar, SE dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar ; ------------------------------------------------------------------- -- Surat Keputusan Walikota Pematang

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut : -- Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 820/802/XI/WK-THN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butar-butar, SE dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar ; -----------------------------------------------------------

Surat Keputusan WALIKOTA PEMATANGSIANTAR Nomor820/802/XI/WKTHN 2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentangMemberhentikan dengan hormat Herry Tua Butarbutar, SE dariJabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar danmengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan,Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan3.dan Statistik KotaPematangsiantar j=s==ssese nen senenene nen sememenennnnememanenonSurat Keputusan WALIKOTA PEMATANGSIANTAR Nomor824/93/II/WKTHN 2013 tanggal 4 Pebruari 2013

PENGANGKATAN SEKRETARISKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTARPROVINSI SUMATERATenggang Waktu Objek Gugatan :1.Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatanpertama dalam perkara ini Nomor : 820/802/XIWKTHN 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Memberhentikan denganhormat Herry Tua Butarbutar, SE dari Jabatan Staf padaPemerintah KotaPematangsiantar .....Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalam Jabatan Kepala BidangPelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian,Pengembangan dan Statistik

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 820/802/XI/WKTHN 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Penggugat sebagaiKepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada BadanPenelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuaidengan Surat Undangan Walikota Nomor: 005/ 6718/ BKPP/ 2012tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterimaPenggugat pada tanggal 06 Nopember 2012 pada jam pukul 12.00WIB dari Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar danpada saat

Erorr in Objekbahwa salah satu objek gugatan yang diajukan Penggugatsebagaimana disebut pada halaman 2 angka 1 adalah SuratKeputusan ........Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WKTHN2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang memberhentikan denganhormat Herry Tua ButarButar, SE dari jabatan staf padaPemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya kedalamjabatan kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring padabadan Penelitian, Pengembangan dan Statistik KotaPematangsiantar ; 0 202

KotaPematangsiantar ; bahwa Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan KepalaBidang Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Pada BadanPenelitian, Pengembangan Dan Statistik KotaPematangsiantar, telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku yaitu ; a.

Bahwa untuk pendistribusian beras RASKIN bulan Januari 2009 Terdakwamenerima RASKIN sebanyak 825 kg yang dialokasikan kepada 55 KKnamun tidak didistribusikan Terdakwa kepada rumah tangga penerimamanfaat atas nama SAMSUDIN MANURUNG dan NORIZEN GULTOMselain itu Terdakwa juga mendistribusikan RASKIN kepada 2 (dua) rumahtangga yang tidak berhak untuk menerima RASKIN berdasarkan data BiroPusat Statistik (BPS) yaitu ASNA MANURUNG dan SOLTAN MANURUNG.2.

Bahwa untuk pendistribusian beras RASKIN bulan Pebruari 2009Terdakwa menerima RASKIN sebanyak 825 kg yang dialokasikan kepada55 KK namun tidak didistribusikan Terdakwa kepada rumah tanggapenerima manfaat atas nama NORIZEN GULTOM, selain itu Terdakwajuga mendistribusikan RASKIN kepada 2 (dua) rumah tangga yang tidakberhak untuk menerima RASKIN berdasarkan data Biro Pusat Statistik(BPS) yaitu ASNA MANURUNG dan SOLTAN MANURUNG.3.

kepada 55 KKnamun tidak didistribusikan Terdakwa kepada rumah tangga penerimamanfaat atas nama NORIZEN GULTOM dan SAMSUDIN MANURUNG,selain itu Terdakwa juga mendistribusikan RASKIN kepada 2 (dua) rumahtangga yang tidak berhak untuk menerima RASKIN berdasarkan data BiroPusat Statistik (BPS) yaitu ASNA MANURUNG dan SOLTAN MANURUNG.Bahwa untuk pendistribusian beras RASKIN bulan Juli 2009 Terdakwamenerima RASKIN sebanyak 825 kg yang dialokasikan kepada 55 KKnamun tidak didistribusikan Terdakwa kepada

rumah tangga penerimamanfaat atas nama NORIZEN GULTOM, SAMSUDIN MANURUNG danMAHONDANG MANURUNG;Selain itu Terdakwa juga mendistribusikanRASKIN kepada 2 (dua) rumah tangga yang tidak berhak untuk menerimaRASKIN berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) yaitu ASNAMANURUNG dan SOLTAN MANURUNG.Bahwa untuk pendistribusian beras RASKIN bulan Agustus 2009 Terdakwamenerima RASKIN sebanyak 825 kg yang dialokasikan kepada 55 KKnamun tidak didistribusikan Terdakwa kepada rumah tangga penerimamanfaat atas

rumah tanggapenerima manfaat atas nama NORIZEN GULTOM, SAMSUDINMANURUNG, AMAN HASIBUAN, PARULIAN BUTARBUTAR danMANGASI HASIBUAN, selain itu Terdakwa juga mendistribusikan RASKINkepada 2 (dua) rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima RASKINberdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) yaitu ASNA MANURUNG danSOLTAN MANURUNG.Bahwa untuk pendistribusian beras RASKIN bulan Oktober 2009 Terdakwamenerima RASKIN sebanyak 825 kg yang dialokasikan kepada 55 KKnamun tidak didistribusikan Terdakwa kepada

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TergugatNomor 042/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 07 Januari 2020, tentangPenguatan Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 0701004/KPGTahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, tentang Hukuman Displin BerupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama= Aijni Anggraini, NIP1984021 42006042001;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNomor 042/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 07 Januari 2020, tentangPenguatan Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 0701004/KPGTahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, tentang Hukuman Displin BerupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Aijni Anggraini, NIP1984021 42006042001;4.

berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 17 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 5/G/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Oktober 2020, danPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Mengadili Sendiri: Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat; Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi,yaitu Keputusan Badan Pusat Statistik

tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Pemintaan Sendiri atas nama AiniAnggraini; Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut keputusannya,yaitu Keputusan Badan Pusat Statistik tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Pemintaan Sendiri atas nama Aini Anggraini; Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan sebagai akibat dariterbitnya Keputusan Termohon Kasasi, yaitu Keputusan Badan PusatStatistik tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPemintaan Sendiri atas nama Aini Anggraini

Thaher depan Kantor Statistik Kec.

Thaher depan Kantor Statistik Kel. Cadika Kec.Rimbo Tengah Kab.

Thaher datang dari arah SMPN 3 Muara Bungomenuju arah Perumnas, sesampainya di depan Kantor Statistik kab.

nyawa atau barang, yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia, yakni korban Muhamad Rizal, perobuatan mana dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut := Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa VitalisBerek yang dalam keadaan mabuk dengan mengendarai Mobil Minibus DaihatsuHiline dengan nomor Polisi BG 1968 GR bersama saksi Nafsiah Silva dari arahselatan Bandara Mopah hendak menuju ke arah utara di Jalan Martadinata.Bahwa Sesampainya di depan Kantor Pusat Badan Statistik

Bahwa Sesampainya di depan KantorPusat Badan Statistik saksi Nafsiah Silva sempat mengingatkan terdakwa denganmengatakan untuk mengurangi kecepatan laju mobil Minibus Daihatsu HilinePolisi BG 1968 GR yang dikemudikan oleh terdakwa, namun terdakwamengatakan Tidak apaapa mace saya masih bisa pegang setir, namun padasaat itu terdakwa yang sudah melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggihingga terdakwa yang sudah dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman kerastidak dapat mengendalikan Mobil Minibus

Saksi Nafsiah SilvaBahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintasyang terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 ;Bahwa saksi mengenal terdakwa dan masih mempunyai hubungankeluarga dengan terdakwa yaitu suami saksi ;Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di depan kantor BadanPusat Statistik Kab.

Menyebabkan orang lain mati;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dariketerangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti terungkappada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di depankantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke di jalan Martadinata telah terjadikecelakaan antara mobil Hiline nopol BG 1968 Y warna hitam yang dikemudikan olehterdakwa dengan pengendara sepeda motor matic.

Mengakibatkan orang lain lukaluka ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dariketerangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti terungkappada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di depankantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke di jalan Martadinata telah terjadikecelakaan antara mobil Hiline nopol BG 1968 Y warna hitam yang dikemudikan olehterdakwa dengan pengendara sepeda motor matic.

KabupatenKarawang) untuk pelaksanaan Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah(Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, atas perintahTerdakwa Drs.

Adapun isiDaftar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey KetenagakerjaanDaerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut :a.

Prastowo (Pemimpin Pelaksana Kegiatan SurveyKetenagakerjaan Daerah / Sakerda Tahun 2006) kepada Novi Rinawati untukdisampaikan kepada Hamdani Siswoyo, SE agar SPJ Kegiatan SurveyKetenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuatseperti Dattar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey KetenagakerjaanDaerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) walaupun uang yang diterimaoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan SurveyKetenagakerjaan Daerah (Sakerda)

No. 1231 K/Pid.Sus/2010Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibuatseperti Dattar Rencana Pertanggungjawaban Kegiatan Survey KetenagakerjaanDaerah (Sakerda) Badan Pusat Statistik (BPS) walaupun uang yang diterimaoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang untuk Kegiatan SurveyKetenagakerjaan Daerah (Sakerda) hanya sebesar Rp. 225.436.000, (duaratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja, dalam Kegiatan Survey