Ditemukan 31945 data
111 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 165 PK/TUN/20154.
Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Kembali telah melanggar Asas Kecermatan dalam mengeluarkansebuah Keputusan TUN yang mana permasalahan tersebut bukanlahpermasalahan keperdataan.
Putusan Nomor 165 PK/TUN/201554.55.56.57.tersebut tidak pernah diterima oleh Sudiyanto dan Ny.
Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Vi.f.
Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015
111 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 PK/TUN/2010
80 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 K/TUN/2008
No. 129 K/TUN/2008.Khusus Nomor.
No. 129 K/TUN/2008.6.10.Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.
No. 129 K/TUN/2008.Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No. SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006 ;4.
No. 129 K/TUN/2008.14.15.Dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Arifin P.
No. 129 K/TUN/2008.Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.
74 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
419 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 419 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:EMME SURANTA KERINA BANGUN, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Dusun VI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, KabupatenSerdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;melawan:PAYO BANGUN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangTurut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:A Objek Gugatan:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu:Halaman dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN
Sebab Makei Bangun dan Istrinya Rohani Ginting tidak mempunyaianak kandung;6 Bahwa dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9Pebruari 1995 yang menyatakan Emme Suranta Kerina Bangun adalah anak lakilaki dari Makei Bangun dan Rohani Ginting dikhawatirkan Emme SurantaKerina Bangun menguasai harta peninggalan Almarhum Makei Bangun yaitu :Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014a Sebidang tanah seluas lebih kurang 332 M2 dan bangunan rumah diatasnyayang setempat dikenal
Sebab proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebutberdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah;Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/201411 Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, AsasTertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas dan juga telahmelanggar Pasal 28 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 72UndangUndang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf
,Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014Panitera Pengganti :Biaya biaya : ttd1.Meterat..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto, SH.MH.,2,.RedaksSi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp489.000.00Jumlah .......... Rp500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.
80 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugattelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 35 K/TUN/2011, tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dan Il dahulu Termohon Kasasi dan Il/Terbanding/Tergugat danTergugat II Intervensi
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014he8.c. Asas Transparansi.
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014 Bahwa dalil Penggugat angka 1 menyatakan bahwa Penggugat adalahpemilik tanah milik adat seluas 1.460 M?
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014Objek Sengketa oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan OKI) tersebutsudah dihibahkan atau sudah dilepaskan hak kepemilikannya dari pemiliksebelumnya yaitu : A. Nawawi Talib (Penggugat) kepada Hj. Sri Murniati,S.E.
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 K/TUN/2010
No. 118 K/TUN/2010(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai pengguasaan tanah atau penerbitan sertipikatsertipikat tersebut.
No. 118 K/TUN/2010Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.13tanggal 5 Februari 1976 atas nama Bank Indonesia i.c. obyekgugatan a quo, sebagaimana tercantum dalam putusan No. 42/Pdt.G/2008/PN.JPR tanggal 22 Desember 2008 (Bukti TIIIntervensi2);f.
Bahwa selanjutnya SE MA No.2 tanggal 3 juli 1991 mengatursebagai berikut ~Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatukeputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagiamana dimaksud dalam Pasal 55dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahuiadanya Keputusan TUN yang bersangkutan.;j.
Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dituju olehKeputusan TUN yang berupa Sertifikat Hak Milik No.13 tanggal 5Februari 1976 atas nama Bank Indonesia, yang merupakan obyekgugatan perkara a quo, sehingga jangka waktu 90 hari dihitungsejak saat Penggugat mengetahui adanya sertifikat tersebut ;k.
No. 118 K/TUN/2010
65 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 PK/TUN/2011
No. 129 PK/TUN/2011Berita Acara Koreksi dari Petugas, mengumumkan hasil wujiankemudian menempelkan foto copy lembar jawaban pada papanpengumuman.
No. 129 PK/TUN/2011a.UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009;12.
No. 129 PK/TUN/2011maupun peraturanperaturan lainnya yang berhubungan denganPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya ;19.
No. 129 PK/TUN/20112.
No. 129 PK/TUN/2011
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 K/TUN/2014
Putusan Nomor 430K/TUN/2014perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata. ;1.2.
Putusan Nomor 430K/TUN/20147.1.7.2. Ali Hasan (dahulu bernama Lian Tjang) ; Chandra Hanum (dahulu bernama Yong Hua) ; Nyonya Susilawati Hasan (dahulu bernama Yong Fang) ;di mana Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari (Alm)Tuan Johan Hasan. ;c.
Putusan Nomor 430K/TUN/201411.211.3.11.4.12.Hakhak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) ialah :a. Hak milik ;jo.
Putusan Nomor 430K/TUN/20142013, Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 5 Februari 2013 atas namaJeffry Kartasasmita dengan luas 88 M? (delapan puluh delapan meterpersegi), yang diterbitkan di atas bidang tanah dengan Hak Milik No.204/Kel.
Putusan Nomor 430K/TUN/2014
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 PK/TUN/2007
No.11 PK/TUN/20077.
No.11 PK/TUN/2007Penggugat dan PT.
No.11 PK/TUN/2007putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap ;6.
No.484 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPT. JAYA NUR SUKSES tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biayaperkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yangditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusanHal. 16 dari 19 hal. Put. No.11 PK/TUN/2007Mahkamah Agung R.!.
No.11 PK/TUN/20071. Me t Ff AQ bf vinte tee eee eens Rp. 6.000, ttd./2. Redak S$ lo waseeeceeeeeeeues Rp. 1.000. HasiamahDistiyawaty, SH.MH.3. Administrasi peninjauan kembali Rp.2.493.000,JumlahRp.2.500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara ( ASHADI, SH )Nip : 220000754Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.11 PK/TUN/2007
101 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 K/TUN/2010
No.21 K/TUN/2010bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugatyang dengan sewenangwenang telah menerbitkan objek sengketaperkara a quo, yaitu dengan alasan yang dicaricari, dan adalah faktanyata bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo dikeluarkan dalamwaktu. yang hampir bersamaan dengan pendirian PT.
No.21 K/TUN/2010selama ini, serta tidak terdapat kepentingan umum diatas tanah objeksengketa, maka mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak cq.
No.21 K/TUN/2010maupun materiil untuk dituangkan dalam putusan yang dijadikandasar memutus suatu perkara, oleh karena itu mohon agar putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibatalkan ;.
No.21 K/TUN/2010dst ..... sampai dengan halaman 11 putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta dst. ......
No.21 K/TUN/2010
291 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 K/TUN/2020
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 385 K/TUN/20206. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 8214/KptsII/2002 Tanggal 9 September 2002Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20(Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus)Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NusaTenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;7.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020nama .G.B.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 385 K/TUN/2020
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 K/TUN/2009
No.424 K/TUN/2009OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan RayaPalembangInderalaya Km.31,5, Kelurahan SimpangTimbangan, Kecamatan Inderalaya ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;dan:Ir.
No.424 K/TUN/20093. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali SertifikatHak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat UkurNo.138/Tanjung Seteko/1999, atas nama Ir. Ishak Mekki ;4.
No.424 K/TUN/2009Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan llir selaku Tergugat, makasecara hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secarahukum menjadi salah subjek (error in subjecto) ;4.
No.424 K/TUN/20094.
No.424 K/TUN/2009Hal.16 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009
123 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Pembanding/Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/TUN/2015, Tanggal 07September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTurut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:a.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/20164. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan SertipikatHak Milik atas nama H. Genda Kadir (Penggugat) berdasarkan perundangundangan yang berlaku;5.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/20162.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016permohonan Kasasi dari pemohon kasasi / H.Joto tersebut,menyatakan pula bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu 90 harisudah daluwarsa ;3.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 K/TUN/2012
PUTUSANNomor 320 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LESTARIA Br.
Ginting bukanistri yang sah dan juga tidak termasuk ahli waris daripada Masmin BangunHalaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012101022.
Masmin Bangun yakni:Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201226261011Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor = 1427/1005/06/TK/2006, atasnama Masmin Bangun (Bukti T1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206014707620001 atas namaLestaria Br.
Ginting in casuPemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) melangsungkanperkawinan pada tahun 1996 akan tetapi dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/ G/2011/Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/20122828PTUNMdn, Tanggal 26 Januari 2012 membuat keteranganbahwa Masmin Bangun (Alm.) dan Lestaria Br.
Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201232Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1 Meterai ................00005 Rp. 6.000, ttd.2, Redaksi .................0005 Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3 Administrasi ............... Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 32
113 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
391 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 391 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT.
Putusan Nomor 391 K/TUN/2014Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/PTTHGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak atas nama PT.
Putusan Nomor 391 K/TUN/20144.2. Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan olehTergugat a quo merupakan suatu Putusan Tata Usaha Negara yangmemenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1 angka b UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yakni:4.2.1.
Putusan Nomor 391 K/TUN/201410.Bahwa Penggugat telah menanam kelapa sawit seluas 4848 Ha di beberapatempat yang termasuk didalamnya HGU a quo serta telah membagikan kebunplasma kepada petani berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor595.1/109/Hk.2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Nama Nama Petani PesertaPlasma Kebun Kelapa Sawit PT.
Putusan Nomor 391 K/TUN/2014PERTAMA:KEDUA:KETIGA:Menetapkan Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak seluas1.049,616 Ha (seribu empat puluh Sembilan koma enamsatus satu senam hektar ? atas nama PT.
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
09 K/TUN/2010
No. 09 K/TUN/2010Akta lama, dengan demikian keberadaan yayasan dimaksud bertentangandengan Pasal 71 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 jo.
No. 09 K/TUN/2010melalui Surat Kabar Harian Umum yang beredar di Wilayah Kota Bogor,yaitu Harian Radar Bogor tertanggal 1 Agustus 1999.
No. 09 K/TUN/2010DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;2.
No. 09 K/TUN/2010Tentang buktibukti;.
No. 09 K/TUN/2010
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 102 PK/TUN/20142. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, tempatkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.Zaini Bustaman, SH.
Putusan Nomor 102 PK/TUN/201410.tanah Akta Jual Beli Nomor 563/KT/VII/1995 habis atau menjadi 0 m2,kemudian pihak PT. GMTD. Tbk menggunakan Akta Jual Beli Nomor 563 sisa0 m2 untuk melakukan Perjanjian Tukar Menukar dengan AKPAR Peta Blok271 bagian Timur.
Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014Bahwa bukti P.K.12 tidak masuk dalam Putusan Kasasi Nomor 467/K/TUN/2012, terbukti Majelis Hakim Agung telah melanggarPeraturan Tata Usaha Negara UndangUndang Nomor 5. Tahun1986 Pasal 109 ayat (1) huruf d". Pertimbangan dan penilaian setiapbukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa".
Sapta Tertib BPN, Visi dan Misi.Bahwa dengan adanya faktafakta dan buktibukti tersebut diatas, terbuktiPutusanputusan seperti dibawah ini Nomor 467 K/TUN/2012 juncto Nomor 21/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks. juncto Nomor 36/G.TUN/ 2011/P.TUN.Mks.Halaman 25 dari 28 halaman.
Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014ASHADL SH.NIP. : 220000754
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 287 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :MOH ZEIN MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta TempatTinggal Jl.
Taman Puspa RayaBlok D No. 10 (Komp Perumahan Citra Raya), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 184/SKK/35.78.14/V1I/2013 tanggal 03 Juni 2013Halaman dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20142.1. H. MAS MUCHAMMAD ALI DJAFAR,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Tempat Tinggal Jl.Tambak Langon I/18 RT.001, RW.002, Kel. Tambak Langon, Kec.Asemrowo, Kota Surabaya ;2. H. MAS SULAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan SwastaTempat Tinggal Jl.
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20145).
Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tanda Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2003/ P18 Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014 PTUN.Sby tanggal 03 Januari 2013; 19. Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tandaSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/P19B/2013/PTTUN.Sby tanggal 21 Mei 2013 jo. Putusan Nomor 60/G/2003/PTUN.Sby tanggal tanggal 03 Januari 2013;20.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 182 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Anggota DPRD Banjar, bertempat tinggal JI. MISMiftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec.
Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah, S.Sos pada jam: 10.30 Wita di Ruangan Komisi IV DPRDKabupaten Banjar.Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
, pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagaianggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndangUndangan.Dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politikdiberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
UNDANGUNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYATDAERAH.2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH,TENTAN TATA TERTIB DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.3.
Pasal103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi Gubernurmeresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/walikota.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/20143.