Dan Terdakwa mengingatkan bahwa KUHPM yangmerupakan multi system peradilan militer, sudah diganti dengan UU No.26 Tahun 1997, yang lex specialis.Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan menelaahberbagai aspek azas legalitas dan system pemidanaan dalam KUHP yangmenganut tussen stelsel, karena putusan Pengadilan Militer III12 SurabayaNomor Put/107K/PM.III12/AD/ VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 telahmenerapkan double tracking system, yaitu pemidanaan yang tidak tepat dantidak mendidik.Dari

lagiperbuatan pidana yang tidak sejenis atau berbeda dari tindak pidanasebelumnya; Recidive Khusus, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukandelik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhipidana oleh Hakim serta telan menjalani pidananya di lembagapermasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalamjangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebutmelakukan lagi perbuatan pidana yang sejenis atau sama dari tindak pidanasebelumnya; Tussen

Tanggal 2 November2015 yang dimohon Banding menurut kami sudah tepat; Bahwa Perbuatan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tersebutmerupakan perbuatan recidive atau pengulangan tindak pidana dan apabiladihubungkan dengan sistem Tussen Stelsel yang merupakan perbuatanpengulangan tindak pidana atau recidive yang mana Terdakwa HarisSusanto alias Aris bin Mattarif melakukan pengulangan tindak pidanaNarkotika yang sebelumnya diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Buntanggal 31 Maret 2011 dengan

Konkretnya, jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan ;Menimbang, bahwa secara eksplisit eksepsi (Legal Term)/ tangkisan ini harusdiperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara kecuali terhadap eksepsimengenai ketidak wenangan Pengadilan Negeri (Exeptie van onbevoegheid) diputusmelalui putusan sela (tussen vonnis);Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya keberatanterhadap gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Batusangkar dimanamenurut eksepsi

JthDengan demikian maka secara yuridis dalam Gugatan Provisionil ini, PARAPENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariyah Jantho yangdiberikan wewenang yurisdiksi berdasarkan Pasal 185 HIR bahwa untukmembuat Putusan Sela interim meascure dan atau Penetapan terlebihdahulu sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara dansebelum dibuat Putusan Akhir eind voinnis;Dengan demikian perminta PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Provisi iniSupaya segera membuat Putusan Sela tussen vonnis adalah dibenarkandan

Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untukmentaati dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab PutusanSela ini tussen vonnis.DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Gugatan perkara ini dariPARA PENGGUGAT;2. Menyatakan dan menetapkan harta harta yang berupa benda tetapyaitu:a.

mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruhpertanyaan Majelis dengan lancar ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkanuraian di atas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;Bahwa menurut profesor Van BEMMELEN Van HATTUM :" Wegnemen is iedere handeling, waadoor iemand of een vermogenbestanddel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zondermedewerking of toestemming van die ander of de band, die op een of anderewijze nag tussen

Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahanyang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan PerdataHalam 11 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PT UNSMDbukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini.Oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkanPUTUSAN SELA (Tussen

bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkanuraian di atas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian MilikOrang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;Bahwa menurut profesor Van BEMMELEN Van HATTUM :" Wegnemen is iedere handeling, waadoor iemand of een vermogenbestanddel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zondermedewerking of toestemming van die ander of de band, die op een of anderewijze nag tussen

Olehkarenanya sudah sepatutnya eksepsi tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tersebut, maka MajelisHakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota tidakberwenang memeriksa dan mengadilil perkara ini, sehingga terhadap gugatan sitadan pokok perkara dalam perkara ini dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi para Tergugat tersebut,maka bentuk putusan perkara ini tidak lagi berupa putusan sela (tussen vonnis

biasa, akan tetapi dengan penggunaan tenaga,lebih lanjut keduanya mengatakan bahwa penggunaan tenaga yang tidak begitukuatpun dapat di masukan ke dalam pengertian ini.Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN MakLebih lanjut keduanya mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukansecara terangterangan atau yang dilakukan secara terbuka itu adalah HetGeweld Moet Gepleegd Zijn Openlijk,d.i Voor Het Publiek Waarneembaar;dat het in openbaar Gepleegd word is niet nodding; de weit maaktonderscheid tussen

No. 416K/Pdt/2010Xl adalah gugatan kabur, karena dalam posita gugatanPenggugat tidak menjelaskan dasar hukum serta peraturanhukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat XIsebagaimana disyaratkan dalam Hukum Acara Perdata:Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Tergugat XImohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusansela (Tussen Vonis) yang berisi: Menerima eksepsi Tergugat XI untuk seluruhnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri RabaBima telah menjatuhkan putusan, yaitu) putusan

Tussen Krida Utama dan PT. Dewa RuciMulia sehingga PT. BIMM sebagai Holdingnya;ePada tahun 2012 saksi Budi Ashari mendapatkan kontrak pekerjaandari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas 2 SabangProvinsi D. Aceh dengan surat perjanjian kontrak NomorPL.106/12/2/DNG.SAB12 Tanggal 02 Nopember 2012, untukpengadaan pemasangan Lampu dan Pelampung = Suar.Penanggung jawab Proyek Pemasangan Lampu Suar di Sabangtersebut adalah PT.

Tussen Krida Utama dan PT. Dewa Ruci Muliasehingga PT. BIMM sebagai Holdingnya;Pada tahun 2012 saksi Budi Ashari mendapatkan kontrak pekerjaandari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas 2 SabangProvinsi D. Aceh dengan surat perjanjian kontrak NomorPL.106/12/2/DNG.SAB12 Tanggal 02 Nopember 2012, untukpengadaan pemasangan Lampu dan Pelampung Suar. Penanggungjawab Proyek Pemasangan Lampu Suar di Sabang tersebut adalahPT.

Berdasarkan halhal tersebut di atas maka TERGUGAT dengan inimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan PutusanSela (tussen vonnis) terlebin dahulu sebelum melakukan pemeriksaanpokok perkara (eind vonnis) dengan menjatuhkan amar sebagaiberikut :Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yangdiajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;2) Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang

Berdasarkan halhal tersebut di atas maka TERGUGAT dengan inimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan PutusanSela (tussen vonnis) terlebin dahulu sebelum melakukan pemeriksaanpokok perkara (eind vonnis) dengan menjatuhkan amar sebagaiberikut :Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yangdiajukan oleh TERGUGAT I untuk seluruhnya;2) Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang

Oleh karena itu. pengadilan yangberwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Niaga yangwilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor Pailit (incasu TURUT TERGUGAT 1) yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, danbukan Pengadilan Negeri Bandung.Berdasarkan halhal tersebut di atas maka TERGUGAT dengan iniHal 52 put No.405/Pdt/2016/PT.Bdgmemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan PutusanSela (tussen vonnis) terlebin

Oleh karena itu) pengadilan yangberwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Niaga yangwilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor Pailit (incasu TURUT TERGUGAT 1) yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, danbukan Pengadilan Negeri Bandung.Berdasarkan halhal tersebut di atas maka TERGUGAT dengan inimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan PutusanSela (tussen vonnis) terlebin dahulu sebelum melakukan pemeriksaanpokok

Putusan Akhir dapat bersifatdeklaratif, constitutief, dan condemnatoir.Putusan Sela (tussen vonnis)Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusanakhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan ataumempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.e Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Selayaitu:Putusan Prepatoir: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim gunamempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpamempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.Putusan Interlucotoir

Lebih lanjut keduanya mengatakan bahwa kekerasan yangdilakukan secara terangterangan atau yang dilakukan secara terbuka itu adalahHet Geweld Moet Gepleegd Zijn Openlijk,d.i Voor Het PubliekWaarneembaar; dat het in openbaar Gepleegd word is niet nodding; deweit maakt onderscheid tussen de beide uitdrukkingen.

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara inikiranya terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis);4. bahwa gugatan Penggugat ini adalah salah alamat.Seharusnya yang digugat adalah PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, sebab Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) dalammenerbitkan obyek sengketa (SK.

PTUN.Smg.43.44,45.46.Bukti P 43Bukti P 44Bukti P 45Bukti P 46(fotocopy sesuai dengan fotocopynya); TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDER NEDERLANDEN JAARGANG 1966Nr. 199 sGravenhage, 7 September 1966.Agreement between the Government of theKingdom of the Netherlands and theGovernment of the Republic of Indonesiaconcerning the financial problems stilloutstanding between the two countries(fotocopy sesuai dengan fotocopynya); TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDER NEDERLANDEN JAARGANG 1966Nr. 236 Overeenkomst tussen

didudukitersebut di sterilakan (status quo) untuk mempermudah danmemperlancar tugas Majelis Hakim dalam menjalankan proses sidangperkara yang sedang berlangsung.Dalam Provisi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkanputusan sebagai berikut :5 Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menghentikansemua tindakan atau semua kegiatan diatas objek lahan sengketa tersebut,karena tindakan Tergugat 2 menduduki lahan tersebut merupakanperbuatan melawan hukum.Menyatakan putusan Provisi (Tussen

Lebih lanjut kKeduanya mengatakan bahwa kekerasan yangdilakukan secara terangterangan atau yang dilakukan secara terbuka itu adalahHet Geweld Moet Gepleegd Zijn Openlijk,d.i Voor Het PubliekWaarneembaar; dat het in openbaar Gepleegd word is niet nodding; deweit maakt onderscheid tussen de beide uitdrukkingen.

kepada GubernurKalimantan Timur sebagai organ pemerintahan dan bukan ditujukankepada Badan Pemerintahannya (Pemda) sebagai subjek hukumperdata, maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Samarinda menjaditidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan mengingat eksepsi inimenyangkut kewenangan Badan Peradilan, maka Tergugat IV mohonilkepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranyaberkenan terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela (tussen