Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1826 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
16142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 18 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00692/KEB/WPJ.07/2018 tanggal16 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor: 00044/207/14/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00692/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor: 00044/207/14/057/17 tanggal 16 Februari2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1826/B/PK/Pjk/202002.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.
    PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00692/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Maret 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014Nomor: 00044/207/14/057
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2403/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI
5840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89604/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00711/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:00019/507/10/057
    Putusan Nomor 2403/B/PK/Pjk/201800019/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamatdi Jl. P. Bawean KIM Il RT/RW Saentis Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00711/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:00019/507/10/057
Putus : 29-03-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa amarPUT.66157/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015, yang telahPutusan Pengadilan Pajak Nomorberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingKEP1331/WPJ.07/2013 Juli 2013,keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakNomor: tanggal 11 tentangPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor:00127/207/10/057
    Putusan Nomor 368B/PK/Pjk/20183.2.Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor: 00127/207/10/057/12 tanggal 26 April 2012, atas nama PT.Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kKekuatan hukum.3.3.
    Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1331/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juli 2013 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor:00127/207/10/057
Putus : 09-08-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING,
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00696/407/06/057/08 tanggal 19 Juni 2008 untuk Masa Pajak Desember 2006,dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan olehUndangUndang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2),(3) dan (4) UndangUndang Pengadilan Pajak.
    KEP265/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang pada dasarnya menolak permohonankeberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00696/407/06/057/08 tanggal 19 Juni 2008.Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP265/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 12Maret 2009 tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 16 Maret 2009 AdapunHal. 6 dari 51 hal. Put. No. 185/B/PK/PJK/2011ringkasan Keputusan Terbanding No.
    Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputikelebihan pajak Masa Pajak Desember 2006 diselesaikan melewati jangka waktu 4bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, ditandai dengan terbitnyaSurat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan WNilai No.00696/407/06/057/08 tanggal 19 Juni 2008.
    Sebagai bahan pertimbangan Majelis,perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPN Tahun Pajak2006, termasuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Desember 2006 No. 00696/407/06/057/08 tanggal 19 Juni 2008 untuk MasaPajak Desember 2006 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding inimerupakan produk dari 1 (Satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada 1 (satu)SP3 yaitu Surat No.
    No. 185/B/PK/PJK/2011Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP265/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 12 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor : 00696/407/06/057/08 tanggal 19 Juni 2008, atas nama : PT.
Putus : 09-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/Pdt/2020
Tanggal 9 April 2020 — KARTIKA WIDYAWATI M vs GUNAWAN JULYANTO
14148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad);Menyatakan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat danTergugat bukan jualbeli melainkan Nubungan hukum hutangpiutangdengan = jumlah uang yang diterima Penggugat sebesarRp1.851.875.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapanratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi PerjanjianJualbeli Nomor 055 dan Kuasa Menjual Nomor 057
    tertanggal 19122016yang dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT;Memerintahkan Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT untuk mencabutPerjanjian Jualbeli Nomor 055 dan Kuasa Menjual Nomor 057 tertanggal19122016 dan mencatatkannya kedalam reportarium;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi SuratPernyataan dibawah tangan yang dibuat Penggugat pada tanggal 8 Juni2017;.
    Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi PerjanjianJual Beli Nomor 055 dan Kuasa Menjual Nomor 057 tertanggal 19122016 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris PPAT;. Memerintahkan kepada Turut Tergugat selaku Notaris PPAT untukmencabut Perjanjian Jual Beli Nomor 055 dan Kuasa Menjual Nomor 057tertanggal 19122016 dan mencatatkan ke dalam moratorium;.
Register : 07-07-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 0220/Pdt.P/2015/PA.Bpp
Tanggal 27 Juli 2015 — Pemohon melawan Termohon
76
  • Menetapkan nama Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor K/2/N/057 tanggal 22 Juli 1985 tertulis SANIAH P. yang benar adalah SANIATI P.;
    3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2387 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ELEGANT TEXTILE INDUSTRY;
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.103523.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 16 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00412/KEB/WPJ.07/2016tanggal 12 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00029/207/13/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00412/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00029/207/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atasnama PT Elegant Textile Industry, NPWP 01.001.773.9057.000,beralamat sesuai keputusan di Jalan K.H.
    Putusan Nomor 2387/B/PK/Pjk/2019April 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00029/207/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.001.773.9057.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp1.179.159.555,00,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi
Register : 15-06-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SIBOLGA Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sbg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
756
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
    3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
    , sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 adalah sah menurut hukum;
  • Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 adalah putus disebabkan
    Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Budha sesuai surat keterangankawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinantersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 ;2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugattinggal di rumah sewa di kota sibolga;3.
    Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah sah menurut hukum;3.
    Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah putus disebabkan karena perceraian;4.
    Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 02.19/057/005/V1/2009yang dikeluarkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia tertanggal 22 Juni 2009yang menyatakan Tergugat dan Penggugat telah menikah pada hari minggutanggal 21 Juni 2009, yang telah diberikan meterai dan dicocokkan aslinyadalam persidangan selanjutnya diberi tanda bukti P1;2.
    Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 suratketerangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli2009 adalah sah menurut hukum;4.
Register : 26-08-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Smn
Tanggal 14 Januari 2016 — PEMOHON
71
  • ims 9$#DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sambilegi BaruRT.05 RW. 057 Desa Maguwoharjo KecamatanDepok Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan
    terakhir SD, pekerjaankaryawan swasta, terakhir bertempat tinggal di DusunSambilegi RT.05 RW. 057 Desa MaguwoharjoKecamatan Depok Kabupaten Sleman,sekarang tidakdiketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
    keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rincisebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untukmempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanggaPenggugat;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tahun 2008 dan Tergugat berasal dari Sragen;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah tinggal bersama dirumah orang tua di Dusun Sambilegi Baru RT.05 RW. 057
    Poniyem binti Martodimejo, umur 50 tahun, agama Katolik, pekerjaan dagang,bertempat tinggal di Dusun Sambilegi Baru RT.05 RW. 057 Desa MaguwoharjoKecamatan Depok Kabupaten Sleman.
    memberikanketerangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimanatertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusanpada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibukandung Penggugat;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tahun 2008 dan Tergugat berasal dari Sragen; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah tinggal bersama dirumah orang tua di Dusun Sambilegi Baru RT.05 RW. 057
Register : 30-08-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 1946/Pdt.G/2016/PA.Smg
Tanggal 10 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Semarang, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor: 057/48/III/2009, tanggal 2 Maret 2009;Hal. 1 dari 10 hal.
    Put No.1946 /Pdt.G/2016/PA.Smg10.11.12.13.14.Bahwa sikap Tergugat seperti itu termasuk pelanggaran sighat taklik talakangka (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sebagaimana tersebut dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/48/III/2009, tanggal 2 Maret 2009;Bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tidak memberi nafkahwajib lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak rela Tergugat membiarkandan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, sertabersedia memenuhi klausula taklik
    Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 057/48/III/2009 tanggal 02 Maret 2009bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P);ll. Saksi saksi :1.
    Put No.1946 /Pdt.G/2016/PA.SmgMenimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/48/III/2009 tanggal28 Februari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, olehkarena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaisurat bukti, maka bukti P dapat diterima dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P ) berupa FotokopiKutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2844/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT HOGY INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117124.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor 00282/107/14/057
    Putusan Nomor 2844/B/PK/Pjk/2029Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor:00282/107/14/057
    nama Penggugat, NPWP:01.084.734.1057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2014 Nomor: 00282/107/14/057
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3079 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING;
3020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101680.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP4451/WPJ.07/2015 tanggal 29Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00013/206/12/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4451/WPJ.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00013/206/12/057/14tanggal 07 Oktober 2014 atas nama PT Mondelez IndonesiaManufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di GrahaInti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan
    Putusan Nomor 3079/B/PK/Pjk/2018mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP4451/WPJ.07/2015, tanggal 29 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00013/206/12/057/14, tanggalO07 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.071.001.0057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih bayar sebesar Rp7.144.612.211,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:
Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1069 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA
5832 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1069/B/PK/Pjk/2018tanggal 25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor00005/206/09/057/13 tanggal 2 Desember 2013, atas nama PT OsakiMedical Indonesia, NPWP 01.824.471.5057.000, beralamat di JalanRembang Industri Ill Nomor 30, Pasuruan Industrial Estate Rembang(PIER), Pasuruan 67152, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 2.482.555.069,00Kompensasi Kerugian Rp 2.482.555.069,00Penghasilan
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP624/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00005/206/09/057/13 tanggal 2 Desember 2013, atas nama PT OsakiMedical Indonesia, NPWP 01.824.471.5057.000, beralamat diJalan Rembang Industri Ill No.30, Pasuruan Industrial EstateRembang (PIER), Pasuruan 67152, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
    Putusan Nomor 1069/B/PK/Pjk/2018mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP624/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00005/206/09/057/13tanggal 2 Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.824.471.5057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebin bayar sebesar Rp394.868.499,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangana.
Register : 17-09-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 48/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
MUKLIS
Tergugat:
KEPALA DESA KOTO TANDUN
Intervensi:
AMRAN
11189
  • Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketasangat merugikan kepentingan Penggugat karena atas SuratHalaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.Keterangan tanah yang diterbitkan Penggugat, sebelumnya telah adaSurat Keterangan Tanah Nomor 057/SKTKT/X/2008 tanggal 8 Juli2008 atas nama Muklis yang tidak lain adalah milik Penggugat.b.
    Bahwa benar pada tahun 2008 Pengguga tmebuat SuratKeterangan Tanah (SKT) atas nama penggugat sendiri No. 057/SKTKT/X/2008 Atas nama Muklis.5. Bahwa benar pada tahun 2000 Penggugat menanam pokonkelapa sawit sehingga mendapatkan hasil sampai saat sekarang ini.6.
    Amran telah mengambil alin tanahmilik Penggugat secara sewenangwenang dimanaHalaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.Penggugat sebelumnya telah memiliki alas hak atas tanahtersebut berupa Surat Keterangan Tanah No. 057/SKTKT/2008 Atas nama Muklis.b.
    Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya halaman 6 butir 4, Tergugat nilai sebagai pernyataan yangmengadaada, karena setelah di cek di pembukun yang ada di kantorDesa tidak ada ditemukan catatan ataupun arsip terkait SKT No.057/SKTKT/X/2008;6.
    Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusril/Adrianto/JI.Caltex:50/97/95 MKemudian Penggugat mengklaim bahwa pada tanah yang sama telahterbit surat SKT No. 057/SKTKT/X/2008 atas nama Muklis dengan luas11.250 M2 dan batas: Sebelah Utara berbatsan dengan Buyung Moli > ukuran130 MHalaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.
Register : 09-08-2018 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 26 Juni 2019 — Penggugat:
Mochammad Audi
Tergugat:
1.PT. Bank Pembanguan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Dr. Soetomo
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
465
  • Bank Pembangunan Daerah JawaTimur Tok, beralamat Kantor di Jalam Basuki Rachmad No.98104 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.057/079/DIR/HKM/SKA, tertanggal 21Agustus 2018 ;TERGUGAT II, datang menghadap Kuasanya yaitu : WIN HANDOYO. SH., MH.
    Babat Buran (Pondok Benowo Indah RT 01/RW07Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya) melalui SuratNo.057/1135/STM/SPV/SRT tanggal 2 Agustus 2018 perihal pemberitahuanpelaksana lelang adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan ;Agar Majelis Hakim tidak terkecoh dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa sebagaimana jawaban Tergugat angka 9 huruf e diatas, Tergugat memberikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepadaPenggugat melalui surat No.057/1136/STM/SPV/SRT tanggal
    02 Agustus 2018perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang. dan kepada Halimah melalui suratNomor: 057/1137/STM/SPV/SRT tanggal O02 Agustus 2018 perihalHal. 17 Putusan No.737/Pdt.G/2018/PN.Sby12.pemberitahuan pelaksanaan lelang dimana kedua surat tersebut diterima olehHalimah sendiri.
    Putra Putri No.File : 0384/MMI.SBY/PA/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, bukti T.119 ;Fotocopy Surat Nomor: 057/834/STM/SPV/SRT tanggal 31 Mei 2018, buktiT.I20 ;Fotocopy Surat Nomor: S2176/WXN.
    O/KNL.O 1/2018 tanggal 06 Juli 2018,bukti T.I21 ;Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama berupa Selebaran tertanggal 12 Juli2018, bukti T.I22 ;Fotocopy Pengumuman kedua melalui Surat Kabar Harian Duta Masyarakattertanggal 27 Juli 2018, bukti T.I23 ;Fotocopy Surat Nomor : 057/1136/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.124 ;Fotocopy Surat Nomor : 057/1137/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.125 ;Fotocopy Surat Nomor: 057/1138/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.I26 ;Fotocopy Risalah
Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1033/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — PT CARGILL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/
    WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.
    Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.071.7057.000; sehingga
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 974 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ABC PRESIDENT INDONESIA
6943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111606.15/2011/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01740/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00008/206/11/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP01740/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00008/206/11/057/15 Tanggal 06 Oktober 2015 atas nama PT ABC PresidentIndonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav.88, Tebet, Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan
    Putusan Nomor 974/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01740/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00008/206/11/057/15 tanggal 06 Oktober 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.070.641.4057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp10.505.177.750,00; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan
Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1870/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs. PT SMART JAYA GARMINDO
12133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Juni 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.42281/PP/M.XIV/15/2012, tanggal 19 Desember 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP259/WPJ.07/2010 tanggal19 Pebruari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00046/206/06/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP259/WPJ.07/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2006 Nomor 00046/206/06/057/09 tanggal 20Maret 2009, atas nama PT Smart Jaya Garmindo, NPWP02.193.025.0057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    Putusan Nomor 1870/B/PK/Pjk/2020mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00046/206/06/057/09tanggal 20 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.193.025.0057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayarsebesar Rp50.964.343,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 07-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536/B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TUNTEX GARMENT INDONESIA
13941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, telah diterbitkan : SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 Nomor: 00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009, dan SKPLB PPN Masa Pajak April 2008 Nomor: 00181/407/08/057/09 tanggal15 Mei 2009; STP PPN Masa Pajak Januari s.d. April 2008 Nomor: 00173/107/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009;4.
    Atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Maret 2008 Nomor:00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei 2009 tersebut, Pemohon ajukanKeberatan dengan Surat Permohonan Keberatan Nomor: 062/TGI/VIIV09tanggal 10 Agustus 2009 dengan tanda terima dari KPP Nomor: PEM:002543/057/aug/2009 tanggal 12 Agustus 2009;5.
    536/B/PK/PJK/2013Bahwa hasil penelitian keberatan telah diberikan Pemberitahuan Daftar HasilPenelitian Keberatan terlampir pada Surat Pemberitahuan Untuk HadirNomor: S4735/WPJ.07/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang Pemohonterima pada tanggal 08 Januari 2010;Bahwa Pemohon telah menyampaikan sanggahan melalui surat Nomor:004/TGVV2010 tanggal 14 Januari 2010 yang diterima Peneliti Keberatanpada tanggal 15 Januari 2010 tentang Tanggapan Hasil Penelitian Keberatanatas SKPKB PPN Nomor: 00040/207/08/057
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28229/PP/M.Xll/16/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP130/WPJ.07/2010 tanggal26 Januari 2010, tentang Keberatan atas Serat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP MasaPajak Januari s.d Maret 2008 Nomor : 00040/207/08/057
    Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbanganhukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhpermohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP130/WPJ.07/2010 tanggal 26 Januari 2010,tentang Keberatan atas Serat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP MasaPajak Januari s.d Maret 2008 Nomor : 00040/207/08/057/09 tanggal 15 Mei2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon
Putus : 31-08-2017 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 209/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 31 Agustus 2017 — * Perdata H. CECE SURKANA X PDAM TIRTA KAHURIPAN, Dkk
2817
  • CECE SURKANA sebagaiPenggugat dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan (PDAM)Kabupaten Bogor sebagai Tergugat dengan akta jual beli No. 057/kec. fCijeruk/1992;Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 209/Pat.G/2016./PN.
    S. 1V, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 057/Kec.Cijeruk/1992;Bahwa, Bidang tanah di maksud pada pain 2 adalah merupakan ObjekPajak, sebagaimana dengan surat Pemberitahuan Pajak Terhutung PajakBumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor: 32. 03. 060. 011. 000 7149.7. atas nama: CECE SUKARNA Kp. Warung Menteng Bogor RT 05/02;Bahwa, bidang tanah di maksud (pada poin 2) adalah tanah Hak Miliksebagaimana dengan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 057/kec.
    Cbi.Form02/SOP/06.3/201713pada tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama BOING BINNURHASAN, pada tanggal 12 Februari 1992 Balik nama kepada H.TJETJE SURKANA berdasarkan AKTE JUAL BELI NOMOR: 057/KEC.CIJERUK/1992.
    TJETJE SURKANAberdasarkan AKTE JUAL BEL NOMOR: 057/KEC.
    untuk membuat suratPernyataan bahwa tanah dengan nomor AJB 057/KEC.