Ditemukan 5521 data
1.KAHARUDDIN Bin MARDJAENI
2.IKSAN ISHAK
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DITRESKRIMSUS POLDA SULSEL
131 — 52
Pemohon:
1.KAHARUDDIN Bin MARDJAENI
2.IKSAN ISHAK
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DITRESKRIMSUS POLDA SULSEL
RIKA UTARY
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
6 — 4
Pemohon:
RIKA UTARY
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
10 — 0
Pemohon:
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
OLIVINA SAGALA, SE
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
43 — 0
Pemohon:
OLIVINA SAGALA, SE
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL Cq. SUBDIT IV
254 — 83
PASORE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL Cq. SUBDIT IVpermasalahan dalam praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut adalah berawal adanya Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani oleh Pemohontanpa ada tanggal dan tahun ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14KUHAP menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannyaatau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakpidana;Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2)Peraturan Kapolri
yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17,dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesualPasal 184 KUHAP;Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHAP menyebutkan:1) Alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa;2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;Halaman 23 Putusan Nomor :24/Pid.Pra/2020/PN.MksMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat(1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri
didapati bukti permulaan yang cukup yaitupaling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara, sehinggaharus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya ketentuan yang mengatur dalammenetapkan seseorang menjadi tersangka tersebut, maka Hakim akanmempertimbangkan apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhiprosedur seperti yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2)Peraturan Kapolri
88 — 47
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Bali Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Bali
R RENDY FATLAND Alias RENDY
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA BARAT Cq. KAPOLRESTA BOGOR Cq. BOGOR UTARA
172 — 23
Pemohon:
R RENDY FATLAND Alias RENDY
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA BARAT Cq. KAPOLRESTA BOGOR Cq. BOGOR UTARA
Termohon:
1.KAPOLRES Pinrang
2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
3.KAPOLRI
78 — 16
TAMZIL, ST
Termohon:
1.KAPOLRES Pinrang
2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
3.KAPOLRI
MUHAMMAD YUSRIANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA
55 — 58
Pemohon:
MUHAMMAD YUSRIANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA
JAMES WATT Bin Alm ATIE
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
106 — 67
Pemohon:
JAMES WATT Bin Alm ATIE
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
150 — 24
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT
Sari Yanto Bin Sampun
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
57 — 24
Pemohon:
Sari Yanto Bin Sampun
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
JUNAIDI Bin BASRIABUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
81 — 28
Pemohon:
JUNAIDI Bin BASRIABUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Mariana
64 — 35
Pemohon:
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor MarianaRT. 03 RW. 01 Kelurahan Sako BaruKecamatan Sako Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:005/SKPID/LBHSA/II/2020/PLG tanggal 3 Februari 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal14 Februari 2020 dengan Nomor: 27/SK/2020, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA SELATAN cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) BANYUASIN cq.
No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAPmenyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diaturdalam undangundang, sebagaimana juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 1Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pkbangka 9 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun
Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakanTersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkanbukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana jugayang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun2012;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan:. frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukupsebagaimana
Adapunpertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calonTersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah untuktujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelumseseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keteranganyang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan olehpenyidik;Hal ini juga diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 yang menyatakan Tersangka adalah seseorang
Dengan demikian, Termohon telah melakukan mekanisme danprosedur tentang penyelidikan dan penyidikan dengan benar menurut hukumsebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yangdilakukan oleh Termohon didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangansaksi berupa Berita Acara Pemeriksaan Pelapor FAJAR BANGKIT WIJAYA BinJOHN WIDAYAT (vide bukti T7), Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUDIONO BinTARIKIN (Alm) (vide bukti
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
38 — 16
Pemohon:
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
Ferdinand Desirius Laowo
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
104 — 17
Pemohon:
Ferdinand Desirius Laowo
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
13 — 0
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMUT
Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum
Termohon:
1.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q KAPOLDA SUMBAR C.q DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT
2.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si
3.Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia C.q KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
5.Kementerian kordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia C.q KOMISI
108 — 58
Pemohon:
Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum
Termohon:
1.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q KAPOLDA SUMBAR C.q DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT
2.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si
3.Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia C.q KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.Pemerintah NKRI C.q KAPOLRI C.q KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
5.Kementerian kordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia C.q KOMISIMemberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatandan pemberhentian Kapolri (vide.
22 — 13
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Bali Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Bali
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
32 — 21
Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN