) adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah pagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya (vide Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik).4 Penaksir sebagaimana yang disebutkan dalam PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 44.Bahwa terkait nilai limit Lelang atas agunan kredit Pelawan, Terlawan menetapkannya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independendengan rincian sebagai berikut:5 Hasil Penilaian KJPP

dariMenteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaan penilaian, KJPP tersebutbertindak secara objektif, independen dan memiliki kKompetensi selakuPenilai, karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilai tersebut dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa Selanjutnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP SukardiIsrar & Rekan tersebut Terlawan menetapkan nilai limit Lelang sebagaiberikut:8Pelaksanaan Lelang (Pertama) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei2019 terhadap agunan kredit Pelawan berupa sebidang

Faktanya Terlawan dalam menetapkan nilai limit Lelang selaluberdasarkan hasil penilaian dari KJPP Sukardi Israr &Rekan yang merupakanPenilai Eksternal yang akan Terlawan buktikan nantinya dalam sidangpembuktian.3.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Terlawan selaku penjualObyek Lelang berdasarkan hasil penilaian Penilai / KJPP (vide PMKPetunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2) ;b.

Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) karena lelang yang dilakukan adalah Lelang eksekusiHak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan NilaiLimit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar Rupiah), videPMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b;c.

Harsuni;Surat Keterangan Ahli Waris;Fotocopi Surat Keterangan Tanah Termohon;Ringkasan Penilaian KJPP untuk tanah dan bangunan An. H. Harsuni;Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;oN OO RF WNSurat Keputusan Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk PenyempurnaanOprit Jembatan Martapura IB dan IIB;9. Berita Acara Pihak yang Berhak Menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugianberdasarkan hasil musyawarah;10. Berita Acara Penyampaian resume penilaian ganti kerugian;11. Berita Acara Kesepakatan;12.

Kantor Jasa Penilai Publik AMIN NIRWAN ALFIANTORI dan REKAN(KJPP ANA & REKAN), bertempat tinggal di GrahaInduk KUD Lantai 5, Jalan Warung Buncit Raya No.18 20, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat I;4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro,bertempat tinggal di Jalan A.H.

perkara a quo apabila Penggugat tidak menarikPT Truba Jaya Engineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono AdiHendra Gunawan & Rekan sebagai para pihak.

Posisi PT Truba JayaEngineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi HendraGunawan & Rekan sangat penting dalam perkara a quo untukmenjelaskan posisi hukum Penggugat dan Tergugat sebenarnya,sehingga sudah seharusnya Penggugat menarik pihak tersebut.Bahwa apabila Penggugat tidak menarik PT Truba JayaEngineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi HendraGunawan & Rekan maka akan menimbulkan kesan bahwa Penggugatdengan sengaja tidak melibatkan PT Truba Jaya Engineering dan KantorKJPP Samsul

Truba JayaEngineering dan Kantor Jasa Pejabat Penilai (KJPP), walaupunpenentuan pihak pihak dalam gugatan adalah hak Penggugat,namun sesuai dengan hasil pemeriksaan dari majelis hakimsesuai dengan bunyi putusan Pengadilan Agama Pekanbarudalam putusannya Nomor : 0765/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 7Nopember 2016 seharusnya Penggugat mengikutsertakan PTTruba Jaya Engineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, WahyonoAdi Hendra Gunawan & Rekan.

Apabila Penggugat tidak menarikPT Truba Jaya Engineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi,Wahyono Adi Hendra Gunawan & Rekan. untuk menjelaskanposisi hukum Penggugat dan Tergugat!

AnmadDahlan Nomor. 16 A, Sukajadi, Kota Pekanbaru, dan juga tidakmenarik Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi Hendra Gunawan& Rekan, sebagai salah satu Tergugat adalah keliru karena tugasdan fungsi dari KJPP adalah hanya sekadar memberikan advise /pendapat dan yang berhak menentukan adalah kewenanganTergugat , Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3909K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknyamengariskan bahwa, adalah Hak dari Penggugat untukmenentukan siapa siapa yang dijadikan

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun2012, penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telahdilaksanakan, sehingga yang bertanggungjawab terhadap penilaianUang Ganti Rugi (UGR) adalah KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2012Penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)wajib bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.6.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan(TOL) PandaanMalang, tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 21c/BAHalaman 7 dari 26 Putusan nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Kpn35.07/PPT/X/2015 kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro &Rekan.e. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & RekanKepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah tertuang dalam suratNo. 921/UM/0.0KJPP/XV2015, tanggal 25 Nopember 2015.f.

Malang No. 03/KEP35.07/X/2015 tanggal 19 10 2015 Tentang Penetapan Jasa Penilai Tanah untuk PengadaanTanah bagi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang,terletak di Desa Sumberporong, Desa Mulyoarjo, Kelurahan lawang,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, telah diberi materai cukup dandicocokan sesuai dengan aslinya, diberitanda T11 ;12.Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL)Pandaan Malang, kepada Penilai KJPP

EEN YUNIAWATI
Tergugat:
Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum
Turut Tergugat:
1.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Firman Aziz dan Rekan
2.Badan Pertanahan Nasional BPN Kab.Bandung
3.Kantor Desa RancakasumbaIn casuKepala Desa Rancakasumba

selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Saksi Yuswandi selaku Pembimbing warga, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi Il yaitu: Saksi Sudarna, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo, Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Progo;maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi Il terdiri dari: Saksi Agus Proklamanto dari Kantor Pakualaman, Abdi dalempakualaman, sebagai staf pengageng kawedanan Kaprajan yangmengurusi masalah Pertanahan (Panitikismo); saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan; Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Nomor 3384 K/Pdt./2016Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola RuangKabupaten Kulon Progo pada Lampiran Il PERDA Kabupaten KulonProgo Nomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luarzonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar

saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3384 K/Pdt./2016Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi knusus selakuPenilai Pertanahan yang sah), yakni: Saksi Rachman Hakim, selaku salah satu Penilai Pertanahan adalahpihak yang sangat kredibel , independen

Sedangkan TERGUGAT hanya melelang satu jaminankredit Miyar, dengan demikian perbandingan harga yang didalilkan ParaPenggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar.Bahwa TERGUGAT dalam menentukan limit lelang telah memintakepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawandan Rekan, untuk melakukan penilaian terhadap jaminan kredit, Miyar,berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 312/karangjati, Luas414 M* an.

Sugito.Berdasarkan hasil penilaian sebagaimanaSuratKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan danRekanNomor: 00470/2.012401/PJ/07/0348/1/V1/2019, tanggal 18 Juni2019, disebutkan bahwa Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi objek tanahdan bangunan SHM No.312/Karangjati, adalah sebagai berikut:e Nilai Pasar: Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluhjuta rupiah); dane Nilai Likuidasi:Rp686.000.000(/Enamratusdelapanpuluhenam juta rupiah).

Bahwa oleh karena KJPP merupakan pihak yang independent, makahasilnya juga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

Namun apabilaterdapat pihak yang merasa dirugikan atas hasil penilaian KJPP,keberatan tersebut tetap dapat dilakukan, tetapi bukan dengan caramenguji hasilnya, tetapi menguji metode atau tata cara dalammencapai hasil sesuai dengan Standar Penilai Independen, yangdiajukan kepada MAPPI (Masyarakat Profesi Penilal Indonesia) atauP2PK (Pusat Pembina Profesi Keuangan) yang merupakan Lembagapengawas jasa penilaian..

Dengan demikian keberatan atas hasil lelang baru dapat diajukansetelah terdapat kepastian /keputusan apakah metode penilaian yangdilakukan oleh KJPP telah sesuai dengan SPI, dan mempengaruhihasil akhir penilaian.Halaman 37 Putusan Nomor 290/PDT/2020/PT.SMG.7.

SUKYAN MU
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Immanuel, Johnny n Rekan

Kepala Kantor Jasa Penilai Publik Kjpp Immanuel, Johnny N Rekan, tempatkedudukan Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, semula sebagai Tergugat IIselanjutnya sebagai Turut Terbanding ;Pengadilan Tinggi SurabayaHalaman 1 Putusan Nomor 672/Pdt/2020/PT SbySetelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 672/PDT/2020/PTSby, tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;2.

Bahwa dalam pembebasan tanah milik Penggugat tersebut BadanPengembangan Wilayahn Suramadu (BPWS) atau Tergugat mengunakan Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP Immanuel, Johnny &Rekan ) sebagai penaksir /Appraisal yang menentukan harga tanah,bangunan dan pohon yang berada ditanah yang terkena pembebasan;.

Bahwa dalam hal pengadaan tanah seperti tersebut diatas yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il adalah Kantor Jasa PenilaiPublik ( KJPP Immanuel, Johnny & Rekan ) yang beralamat : GrahaSucofindo , Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, adalah kantorpenaksir / Apprisial yang ditunjuk oleh tergugat untuk melakukanpenaksiran harga tanah, bangunan daan pohon atas pembebasantanah milik Penggugat;2.

Penggugat tidak memenuhipersyaratan gugatan sehingga sangat patut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima.Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam suatu gugatan,karena yang ditarik selaku Para Tergugat yakni Tergugat I/Tergugat II adalah tidak tepatdan tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat.Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah, Badan PengembanganWilayah SurabayaMadura (BP WS) selaku instansi pemohon tanah/ Kantor Jasa PenilaiPublik Immanuel dan Rekan (KJPP

disepakatibersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisan diantarasesama para ahli waris yaitu dengan memperhitungkan harga sesuaidengan appraisal / taksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapatlangsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan ataupertukaran hak warisan tersebut."

disepakatibersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisan diantarasesama para ahli waris yaitu dengan memperhitungkan harga sesuaidengan appraisal / taksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapatlangsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan ataupertukaran hak warisan tersebut."Bahwa sesuai dengan halaman 3 pada poin ke2 Akta Pernyataan AhliWaris Almarhum Tn.

pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tersebut, saya bersedia dipotong secaralangsung dari hasil penjualan pertama (yang terjual terlebin dahulu) atashak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, Almarhum AlhanifNawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu dengan memperhitungkanharga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP

., ; KJPP TOTO Dan Rekan, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI - SUMEDANG - DAWUAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI - SUMEDANG - DAWUAN,

., sebagai Pimpinannya, dalam hal ini memberikan kuasakepada Shaeful Radian N dan Rekan, Para Karyawan KJPP TnR,pada Real Properti di bidang Penilaian Pengadaan Tanah bagianKepentingan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25April 2016;Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi dahulu Termohon KeberatanI;Dan:1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISAS DAN PENGADAAN LAHAN cq.

,dan Pemohon Kasasi Il: KJPP TOTO & Rekan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka ParaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan

KJPP TOTO & Rekan tersebut;2.

melainkanberdasarkan penilaian dari penilai publik (penilai independen) dalam halini diwakili oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Firdaus &Rekan sesuai Laporan Penilaian Aset No. 733/KJPP AFJKT8/PENBMRCC/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan No. 736/KJPP AFJKT8/PENBMRCC/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 , sehingga dalilPara Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita butir 6, hanyamencari alasan yang mengadaada untuk digunakan sebagai dasargugatan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelaslah

Berdasarkan kunjungan penggugat pada lebih dari 10 KJPP (KantorJasa Penilai Publik) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo telahmendapatkan informasi, bahwa pasar untuk wilayah Karangpilang 0jalan / depan jalan pada akhirakhir bulan tahun 2015 yaituRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan setelah melihat posisi objekgugatan aquo memberi kisaran ania Rp. 5.500.000 (lima juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.800.000, (lima juta delapanratus ribu rupiah).

Urusanurusan pindah rumah, dll Bahwa berdasarkan informasi dari KJPP, nilai ekonomis plus / nonphisik kisaran 15% 20% dari harga pasar.

Bahwa penggugat meminta agar bersedia menjadi saksi ahli dalampersidangan dengan membayar biaya administrasi danlainlainsesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor tersebut kepadapihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang dikunjungi, ada 3 KJPPyang terus terang menyampaikan bahwa akan bermasalah denganpihak MAPPI (Masyarakat Penilai Publik Indonesia) di Jakarta, olehHal 7 dari 40 Putusan Perk No. 661/Pdt.G/2016/PN.Sby5.7.4Dedkarena itu mereka menolak / tidak bersedia memenuhi permintaanpenggugat

P2/KJPP ADHISBY/IX/2015 tanggal14 September 2015 222 eon one nnn nnn nnn ene nn ee5. Dalam Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum ini kami memakai Dasar Nilai Penggantian Wajar sesuaiStandar Penilaian Indonesia (SPI) 306.

BiayaBiaya lelang tersebut meliputi: jaminan lelang, pajakpembeli, pajak penjual, biaya lelang pembeli, pendaftaran lelang,pengumuman lelang dikoran, biaya appraisal/ penilaian, pengosonganobyek lelang, biaya notaris untuk pengeringan tanah dan balik namasertipikat tanah dan lainlain.Penetapan harga lelang sebesar Rp.1.074.000.000, (Satu MilyarTujuhpuluh Empat Juta Rupiah), berdasarkan harga limit lelang setelahdilakukan penilaian obyek lelang oleh Appraisal Independen dari KantorJasa Penilai Publik KJPP

ditetapkan olehpenaksir internal bank .Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat butir 6,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melakukan appraisalterhadap agunan milik Penggugat yang merugikan Penggugat karenaharga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasar, denganmembandingkan harga tanah sekitar, karena merupakan dalil asumsiPenggugat saja juga dalam lelang eksekusi tertanggal 28 Nopember2019 atas agunan milik Penggugat appraisal dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik KJPP

BendaBendayang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) (Lelang Eksekusihak tanggungan akibat cidera janji debitor) dengan Nilai Limit lebih besardari Rp 1 miliar yang harus ditetapkan oleh Penilai independen,sedangkan nilai limit lelang di bawah nilai tersebut dapat ditetapkan olehpenaksir internal bank, karena sebagaimana telah diuraikan dalamjawaban Tergugat sebelumnya dalam lelang eksekusi tertanggal 28Nopember 2019 atas agunan milik Penggugat telah dilakukan appraisaloleh Kantor Jasa Penilai Publik KJPP

Djakiah (Penggugat) VS Kantor Jasa Pelayanan Publik Satria Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) (Tergugat), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kantor Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Tergugat)Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin (Turut Tergugat)

Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk
3.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Uswatun & Rekan
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksiHalaman 12 dari 42 hal. Put.

Nomor 3519 K/Padt/2016diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo,e saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo,e saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta,e saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sbagai stafpengageng kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo).

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh jutarupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakansaksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sebagaistaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(Semua keterangan

Nomor 3530 K/Padt/2016Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PerdaKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan :e Saksi Angger Fahrul selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa

Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagaipenilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak AngkasaPura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkanproses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Sri BintanAir RajaKijang di Kecamatan Toapaya,selanjutnya diberi tanda T2 ;Fotocopy sket, identifikasi jalur, dan inventarisasi tapak tower atas namaPenggugat, selanjutnya diberitanda T3 ;Fotocopy daftar nominatif pembayaran ganti rugi tapak tower atas namaPenggugat, selanjutnya diberitanda T4 ;Fotocopy daftar penilaian ganti rugi tapak tower atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Tim Penilai (KJPP), selanjutnya diberitanda T5 ;Fotocopy daftar nominatif pembayaran kompensasi (ROW) dibawah jaringankabel

atas nama Penggugat, selanjutnya diberitanda T6 ;Fotocopy daftar nominatif penilaian kompensasi (ROW) dibawah jaringankabel atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tim Penilai (KJPP),selanjutnya diberi tanda T7 ;Fotocopy dokumentasi lokasi tapak tower dan jaringan kabel transmisi atasHalaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.TpgPenggugat, selanjutnya diberitanda T8 ;9.

saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara tersebut ;Bahwa kemudian diadakah pertemuan di Kantor Kelurahan dandisepakati untuk pembayaran ganti kerugian lebih kurang sejumlahRp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) ;Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Beni Candra membatalkankesepakatan tersebut di Toko Morning Bakery Km. 7 Tanjungpinang ;Bahwa nilai pengganti kerugian sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluhenam juta rupiah) tersebut dari hasil perhitungan Konsultan Jasa PenilaiPublik (KJPP

2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Angka (8) yang berbunyi :Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatandalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum ;Menimbang, bahwa dari hasil musyawarah tersebut juga telah ditetapkannilai ganti kerugian terhadap pemilik lahan yang terkena dampak proyekpembangunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Penggugat:
SAMSUDIREDJA SUNADIM
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN