Nomor 2311 K/Pdt/2016Dalam jawaban dari Termohon 1 dan Termohon 2 yang bertanggung jawabadalah KJPP Toto Suharto dan Rekan, di dalam Perma Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2016 Termohon Keberatan Lembaga Pertanahan sebagaiLembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanahan;Dalam jawaban Termohon dan Termohon II ganti rugi tanah disepakatidalam bentuk uang Majelis Hakim langsung menerima jawaban dariTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, bahwa ganti rugi dengan uangMajelis Hakim tidak

Tanah sawah terletak dipinggir Jalan Desa Rp125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu rupiah);Seharusnya Majelis Hakim harus menghitung juga pada waktu penetapantanggal 30 Desember Tahun 2015 yang ditetapkan oleh KJPP Toto Suhartodan Rekan sebagai berikut:a. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Kecamatan Rp350.000,00 (tigaratus lima puluh ribu rupiah);b. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Desa Rp250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah);c.

Berdasarkan kunjungan penggugat pada lebih dari 10 KJPP (KantorJasa Penilai Publik) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo telahmendapatkan informasi, bahwa pasar untuk wilayah Karangpilang 0jalan / depan jalan pada akhirakhir bulan tahun 2015 yaituRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan setelah melihat posisi objekgugatan aquo memberi kisaran ania Rp. 5.500.000 (lima juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.800.000, (lima juta delapanratus ribu rupiah).

Urusanurusan pindah rumah, dll Bahwa berdasarkan informasi dari KJPP, nilai ekonomis plus / nonphisik kisaran 15% 20% dari harga pasar.

Bahwa penggugat meminta agar bersedia menjadi saksi ahli dalampersidangan dengan membayar biaya administrasi danlainlainsesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor tersebut kepadapihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang dikunjungi, ada 3 KJPPyang terus terang menyampaikan bahwa akan bermasalah denganpihak MAPPI (Masyarakat Penilai Publik Indonesia) di Jakarta, olehHal 7 dari 40 Putusan Perk No. 661/Pdt.G/2016/PN.Sby5.7.4Dedkarena itu mereka menolak / tidak bersedia memenuhi permintaanpenggugat

P2/KJPP ADHISBY/IX/2015 tanggal14 September 2015 222 eon one nnn nnn nnn ene nn ee5. Dalam Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum ini kami memakai Dasar Nilai Penggantian Wajar sesuaiStandar Penilaian Indonesia (SPI) 306.

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun2012, penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telahdilaksanakan, sehingga yang bertanggungjawab terhadap penilaianUang Ganti Rugi (UGR) adalah KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2012Penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)wajib bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.6.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan(TOL) PandaanMalang, tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 21c/BAHalaman 7 dari 26 Putusan nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Kpn35.07/PPT/X/2015 kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro &Rekan.e. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & RekanKepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah tertuang dalam suratNo. 921/UM/0.0KJPP/XV2015, tanggal 25 Nopember 2015.f.

Malang No. 03/KEP35.07/X/2015 tanggal 19 10 2015 Tentang Penetapan Jasa Penilai Tanah untuk PengadaanTanah bagi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang,terletak di Desa Sumberporong, Desa Mulyoarjo, Kelurahan lawang,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, telah diberi materai cukup dandicocokan sesuai dengan aslinya, diberitanda T11 ;12.Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL)Pandaan Malang, kepada Penilai KJPP

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (Semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Nomor 3502 K/Pdt/2016Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi Dalem Pakualaman, sebagaiStaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

digarap/dikelola Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp85.000.000,00 (delapanpuluh lima juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi I menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyekjJual beli jasa, dengan konsumen dilarang untuk mangajukantuntutan ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepadaTergugat hal ini sama dengan mengurangi harta kekayaanHalaman 2 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen karena harga agunan milik konsumen akan dilelang olehTergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

langsung untuk melakukansegala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yangdibeli oleh konsumen secara angsuran, dengan konsumenmemberikn kuasa kepada Tergugat untuk menjual ataumengalinkan jaminan dengan cara apapun pada pihak ketiga halini Sama dengan bukan hanya mengurangi harta kekayaankonsumen karena harga agunan milik kKonsumen akan dilelangoleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaanHalaman 4 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, dengankonsumen dilarang untuk mengajukan tuntutan ganti rugiatau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat hal inisama dengan mengurangi harta kekayaan konsumen karenaharga agunan milik konsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang Penggugatkepada Tergugat tanopa mempertimbangkan penilaian darikantor Jasa Penilai Properti (KJPP

Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksiHalaman 12 dari 42 hal. Put.

Nomor 3519 K/Padt/2016diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo,e saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo,e saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta,e saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sbagai stafpengageng kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo).

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh jutarupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakansaksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sebagaistaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(Semua keterangan

Nomor 3530 K/Padt/2016Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PerdaKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan :e Saksi Angger Fahrul selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa

Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagaipenilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak AngkasaPura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkanproses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Dasar penetapan nilai limit objek jaminan Hak Tangungan didasarkanhasil penilaian dari appraisal independen (Kantor Penilai Publik(KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan)Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan (PMk) RINo.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu padapenetapan nilai limit lelang di dasarkan pada pihak penilaian independendan dalam menentukan nilai limit lelang tidak ada ketentuan hukum yangmengatur penjual lelang harus meminta persetujuan terlebin

dahulu daripemilik jaminan.In casu, nilai limit terhadap kedua objek jaminan Hak Tanggunganmengacu pada hasil penilaian dari Kantor Penilai Publik (KJPP) SatriaIskandar Setiawan dan Rekan bahwa terhadap objek SHM No.1256 nilaipasar adalah sebesar Rp.2.762.000.000, sedangkan terhadap SHMNo.5134 berubah menjadi SHM No. 1291 nilai pasar adalah sebesar Rp.584.000.000.,.Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa seolaholahharga lelang jauh diharga pasaran adalah tidak benar karena nilai

HakTanggunan dalam surat pengumuman dan haria surat kabarTerkait dengan dalil gugatan angka 9 dan 10 Para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat seolaholah telah menyembunyikan nilai limit kepadaPara Penggugat.Terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat menolak secarategas karena nilai limit terhadap kedua objek jaminan Hak Tanggunganyang diumumkan dalam Pengumuman Lelang dan surat kabar di harianSamarinda Pos tanggal 4 Januari 2017 mengacu pada hasil penilaian dariKantor Penilai Publik (KJPP

Penetapan nilai limit tersebut dalamperkara in casu ditandai dengan adanya surat pernyataan harga limit dariTergugat Nomor: S.2016/104/DIR CFSBB Asset Quality Management tertanggal8 November 2016, berdasarkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP Satria IskandarHal.27 dari 35 hal, Putusan No.39/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Setiawan & Rekan (SISCO) dengan Laporan Penilaian Nomor: RPPC/SISCOSBY/SMRD/SW/ 030816.02 tanggal 3 Agustus 2016..

Retail RB Kalimantan SA tanggal 22Juli 2013 perihal: Surat Peringatan (Pertama);Surat No.S.2013.1012/Dir Retail RB Kalimantan SA tanggal 27Agustus 2013 perihal: Surat peringatan Il (Kedua);Surat No.S.2013.1342/Dir RetailRB Kalimantan SA tangga 31Oktober 2013 periha:Surat Peringatan Ill (Ketiga);Surat No.S.2014.0908/Dir Business Quality Assurance & SAMtanggal 5 Agustus 2014, perihal: Surat Peringatan Terakhir;Jumlah Kewajiban Utang Penggugat kepada Tergugat ;Hasil penilaian dari Kantor Penilai Pubik (KJPP

Hal ini dibuktikan dengan Laporan Penilaian Properti No.00318/2.013100/P1/12/0029/0/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yangdibuat oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan selaku Public Appraisers& Consultants, dengan Nilai Pasar atas ke 4 (empat) SHM pada poin 2angka 2 huruf a, b, c, d berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitusebesar Rp. 10.564.000.000, (Sepuluh milyar lima ratus enam puluhempat juta Rupiah).Halaman 11 dari 71 halaman putusan Nomor 128/PDT/2021/PT BDG23.24.25.Bahwa proses jual

Harga jual beli sebesar Rp.413.000.000, (empat ratus tiga belas juta rupiah) sangatlah jauh dariharga yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik didalam LaporanPenilaian Properti No. 00318/2.013100/P1/12/0029/0/II/2020 tertanggal 21Februari 2020 yang dibuat oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekanselaku Public Appraisers & Consultants, dengan Nilai Pasar atas ke 4(empat) SHM pada poin 2 angka 2 huruf a, b, c, d berikut bangunan yangberdiri diatasnya yaitu sebesar Rp. 10.564.000.000, (Sepuluh milyar

Menyatakan sah dan berharga atas Laporan Penilaian Properti No.00318/2.013100/PI/12/0029/0/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yangdibuat oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan selaku Public Appraisers &Consultants, dengan Nilai Pasar atas ke 4 (empat) Sertifikat Hak MilikNomor 420, 629, 655, 675 / Cipernaberikut bangunan yang berdiri diatasnyayaitu sebesar Rp. 10.564.000.000, (Sepuluh milyar lima ratus enam puluhempat juta Rupiah);4.

Bahwa, Penggugat dalam pertitumnya poin 3 yang memintamenyatakan sah dan berharga atas Laporan Penilaian Properti No.00318/2.013100/PI/12/0029/0/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020yang dibuat oleh KJPP Sugiarto Prasodjo dan Rekan selaku PublicAppraisers & Consultants, dengan nilai pasar atas ke 4 (empat)Sertifikat Hak Milik Nomor 420, 629, 655, 675 / Desa Ciperna berikutbangunan yang berdiri diatasnya sebesar Rp. 10.564.000.000,(sepuluh milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah).

Hal tersebut jelaskeliru dan tidak relevan, karena jual beli antara Penggugat dan TergugatIl dilakukan lebih dulu yaitu tertanggal 22 Juli 2019, sedangkan LaporanPenilaian Properti yang dibuat olen KJPP Sugianto Prasodjo dan RekanHalaman 45 dari 71 halaman putusan Nomor 128/PDT/2021/PT BDG23.24.selaku Public Appraisers dan Consultants dibuat tanggal 21 Februari2020 sehingga tidak relevan.

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan rekan;Serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukungbahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang berhak menerima gantikerugian atas tambak di atas tanah hak milik Kadipaten Pakualaman(PAG) tersebut, bahkan dalam persidangan telah terungkap sesuaiketerangan saksi Ir.

Uswatun Khasanah, M.Si. selaku PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan rekan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar Saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh

Nomor 3292 K/Pdt/2016penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khususselaku Penilai Pertanahan yang sah), sehingga saksi Dra.

PURBA JOHARI SILITONGA, disebut : bukti P.4;Fotocopy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis DumaiNomor: 04.1/BA/VKSPPT/I/2020 tanggal 31012020, disebut : bukti P.5;Fotocopy 1 lembar Hasil Penilaian Ganti Kerugian Tanah dari Kantor Jasa PenilalPublik/KJPP ABDULLAH FITRIANTORO & REKAN, disebut : bukti P.6;Fotocopy Undangan Musyawarah Bentuk Ganti Rugi terhadap tanah warga masyarakatyang terkena Jalan Tol Pekanbaru kandis Dumai Nomor 19/UNDP2T/III/2020tanggal 06 Maret 2020, disebut

Termohon Keberatan II dalam hal ini tidakmempunyai kewenangan melakukan penilaian atas keberatan dari Pemohon,karena penilaian ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman Jalur Rel Kereta Apidi Pangkajene dan Kepulauan dilakukan oleh Tim Independen KJPP ADITYAISKANDAR DAN REKAN sesuai kontrak kerja antara Pihak Balai TeknikPerkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur selaku Pemberi Kerja denganKJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN Nomor PL.403/LTSR/IX/2018 Tanggal24 September 2018;4.

Bahwa Termohon Keberatan II dalam Musyawarah Bentuk Ganti Kerugiandalam Pengadaan Tanah Rel Kereta Api bertugas sebagai Fasilitatormenyampaikan kepada Instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini BalaiTeknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Masyarakat yang hadirtentang Besarnya Ganti Kerugian yang dibuat oleh KJPP ADITYA ISKANDARDAN REKAN dan menyampaikan untuk bentuk ganti kerugian yang diinginkanoleh Pemohon;5.

Kontrak Perjanjian dengan pihak Appraisal KJPP Aditya Iskandar danRekan Nomor : PL.403/L/TSR/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yangselanjutnya diberi tanda T.210;11. Surat Penyampaian DPPT Nomor : UM.002/63/KBPTJT/III/2017 tanggal21 Maret 2017 yang selanjutnya diberi tanda T.211;12.

Maros), yang mana di dalamnya diketahui bahwa pemenangseleksi penilai adalah KJPP Aditya Iskandar dan Rekan; Bahwa pada tanggal 24 September 2018, dibuatlah Surat Perjanjian UntukMelaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi: Penilaian (Appraisal) UntukJalur KA di Kab.

Bahwa penilai (appraisal) dalam hal ini KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)Aditya Iskandar dan Partner menandatangani Surat Perjanjian UntukMelaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi: Penilaian (Appraisal) UntukJalur KA di Kab.

urut 7, PetaBidang Nomor 47/PBT/PaPT/X1/2016 Asmirah, Daftar Nominatif nomor urut 10, Peta Bidang Nomor50/PBT/PAPT/XI/2016Bahwa Lembaga Penilai Harga terhadap tanah Para Penggugat adalahKantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan CabangPekanbaru yang merupakan Tim Penilai yang Independen dan profesionaluntuk penilaian ganti kerugian tanah yang telah memiliki izin dari MenteriAgraria dan Tata Ruang / BPN dan Menteri Keuangan ;Bahwa hasil penilaian harga yang telah ditetapbkan oleh KJPP

dan Rekan Cabang Pekanbaru telah diserahkan pada acaraMusyawarah Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Nilai Uang GantiKerugian dengan masyarakat pada tanggal 6 Desember 2016 di AulaHalaman 12 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN DumKantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai (Berita Acara Kesepakatan Nomor112/BA/PAPT/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016).Bahwa Tergugat dalam acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian danPenyampaian Nilai Uang Ganti Kerugian selalu mengikutsertakan Personildari Appraisal KJPP

Abdullah Fitriantoro dan Rekan Cabang Pekanbaruapabila ada masyarakat yang ingin bertanya langsung tentang bagaimanatim appraisal menilai tanahnya;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 nilai uang gantikerugian yang di tetapkan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro danRekan KantorCabang Pekanbaru adalah harga wajar bukan harga pasar.

Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 nilai uang gantikerugian yang ditetapbkan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan RekanKantor Cabang Pekanbaru adalah harga wajar bukan harga pasar.Nilaiyang diberikan appraisal bukanlah yang tertera dalam dalil para Penggugattetapi sebagai berikut: Panomin, 12.614 m2 x Rp.7.850, =Rp.99.019.900 (belum termasuknilai non fisik dan tanaman).

Rp 7000 (tujuhrubu rupiah) per meter bujur sangkar, terhadap besar ganti kerugianHalaman 26 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Dumini semula Para Penggugat tidak menyetujuinya karena ganti rugiyang ditawarkan kepada Para Penggugat dinilai tidak layak dantidak menurut caracara yang diatur dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Angka 6: Bahwa Tergugat dalam acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugiandan Penyampaian Nilai Uang Ganti Kerugian selalu mengikutsertakan Personil dari Appraisal KJPP

HERMAN RATMOKO, KJPP MBPRUDenpasar Bali. sedangkan Para Tergugat menunjuk appraisal NI MADETJANDRA KASIH, KJPP Kuta Bali.

HERMAN RATMOKO, KJPP MBPRU DenpasarBali. ) telah ternyata nilai harga jual Hotel Segara Bukit lebih kecil dari Rp.12.500.000.000, ( dua belas milyar lima ratus juta rupiah ) yaitu : Rp.8.907.000.000, ( delapan milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah ).

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan terhadap Aset jaminan milik Para Penggugat yaitu tanahn danbangunan toko yang terletak di Jalan Usman sadar No. 167, KelurahanSukorame, Kecamatan Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikatnomor: 18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik seluas 1.010 M2(seriobu sepuluh meter persegi) atas nama Penggugat dan Sertifikat nomor:1250, Kelurahan Sukorame, kecamatan Gresik, seluas 2.025 M2 (dua ribudua lima meter persegi) atas nama Penggugat

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan terhadap Aset jaminan milik Para Penggugat yaitu tanah danbangunan toko yang terletak di Jalan Usman sadar No. 167, KelurahanSukorame, Kecamatan Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikatnomor: 18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik seluas 1.010 M2(seriobu sepuluh meter persegi) atas nama Penggugat dan Sertifikat nomor:1250, Kelurahan Sukorame, kecamatan Gresik, seluas 2.025 M2 (dua ribudua lima meter persegi) atas nama Penggugat

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan tertanggal 24 Maret 2018 yang telah ditetapkan penilaian dari assetjaminan tersebut sebesar Rp. 34.713.500.000, (tiga puluh empat milyartujuh ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau hasil dari nilai Lelangakan jatuh turun drastis dari penetapan nilai asset yang dilakukan olehTergugatdan Turut Tergugat ;Bahwa atas dasar tersebut Para Penggugat mohon kepada Majelis HakimPemeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat dan

Utama Asia
2.edy
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
4.KJPP SYARIF, ENDANG DAN REKAN
Turut Tergugat:
KANTOR NOTARIS/PPAT HUSTIATI, SH.

.Bahwa pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan lelang disyaratkanadanya nilai limit sebagai harga minimal barang yang akan dilelang yangditetapkan oleh Penjual sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.24.Bahwa mengenai penentuan/penetapan nilai limit lelang atas ObjekSengketa, maka TERGUGAT telah menggunakan jasa dari Kantor JasaPenilai Independen ("KJPP

) Sapto, Kasmodiard danRekan,sebagaimana hasil penilaian tanggal 27 Februari 2012 Nomor04/118/KJPPSKR/S/I/2012 dan tanggal 12 Juli 2013 Nomor04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/V1/2013Penggunaan jasa KJPP Sapto, Kasmodiard dan Rekan olehTERGUGAT untuk menentukan nilai limit lelang Objek Sengketatersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 36 angka 1 dan 2 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang yang menyatakan

Pasal 70Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.27.Bahwa penurunan limit lelang sebagaimana TERGUGAT uraikan padaangka 20 tersebut di atas merupakan hal yang wajar dan dibenarkanhukum karena masih diatas nilai likuidasi sebagaimana ditentukan dalamhasil penilaian tanggal 27 Februari 2012 Nomor 04/118/KJPPSKR/S/IV2012 dan tanggal 12 Juli 2013 Nomor 04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/V1/2013 dari penilai independen KJPP Sapto,Kasmodiard dan Rekan,serta memang diatur

Bukti T1 dan TIl20;21.Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor 04/118/KJPPSKR/S/I/2012 tanggal 27 Februari 2012 dari KJPP Sapto, Kasmodiard,danRekan, diberi tanda ........... Bukti T1 dan Tilk21;22.Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan No. 04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/VIV/2013 tanggal 12 Juli 2013 dari KJPP Sapto,Kasmodiard, dan Rekan diberi tanda................

., ; KJPP TOTO Dan Rekan, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI - SUMEDANG - DAWUAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI - SUMEDANG - DAWUAN,

., sebagai Pimpinannya, dalam hal ini memberikan kuasakepada Shaeful Radian N dan Rekan, Para Karyawan KJPP TnR,pada Real Properti di bidang Penilaian Pengadaan Tanah bagianKepentingan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25April 2016;Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi dahulu Termohon KeberatanI;Dan:1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISAS DAN PENGADAAN LAHAN cq.

,dan Pemohon Kasasi Il: KJPP TOTO & Rekan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka ParaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan

KJPP TOTO & Rekan tersebut;2.

melainkanberdasarkan penilaian dari penilai publik (penilai independen) dalam halini diwakili oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Firdaus &Rekan sesuai Laporan Penilaian Aset No. 733/KJPP AFJKT8/PENBMRCC/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan No. 736/KJPP AFJKT8/PENBMRCC/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 , sehingga dalilPara Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita butir 6, hanyamencari alasan yang mengadaada untuk digunakan sebagai dasargugatan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelaslah

sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Pasal 49 PMK 27/2016 menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan LelangEksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang EksekusiHarta Pailit, Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi;Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan lelangatas Objek Hak Tanggungan (jaminan) SHM Nomor 1319/Mulyaharja,Tergugat selaku Penjual telah menetapkan nilai limit lelang denganmendasarkan pada hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

)Miduk Totok dan Rekan, dengan Laporan Nomor File: 0290SR/MTR.TWPN.PLM/10/17 tanggal 3 Oktober 2017, yang mana dalam penilaiannya tidakmempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atashasil penilaian, serta dilakukan secara independen berdasarkan kompetensiyang dimilikinya, dan karenanya hasil penilaian dari KIPP Miduk Totok danRekan adalah Sah Menurut Hukum;Dalam hal mana diperoleh hasil penilaian dari KJPP Miduk Totok dan Rekanatas jaminan SHM Nomor 1319/Mulyaharja, sebagai

Gugus RimbartaNomor 783/JAPSAMCBG/EXT/16, tanggal 28 Juni 2016, perihal: SuratPeringatan Terakhir (Bukti T8);Fotokopi Bukti Pengiriman atas Dokumen Surat Peringatan Terakhir melaluijasa pengiriman Speedy Turtle Courier tertanggal 29 Juni 2016 (Bukti T9);Fotokopi Laporan Ringkas Hasil Penilaian Agunan Kredit atas nama PT GugusRimbarta dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan,dengan Nomor Laporan: 0290SR/MTR.TWPN.PLM/10/17 tanggal 3 Oktober2017 (Bukti T10);Halaman 13 dari 19 halaman