Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-01-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
1.I GUSTI AGUNG SUADNYANA, S.Skar
2.I NYOMAN KANTOR WIRAWAN
Tergugat:
1.I NYOMAN PUJA WAISNAWA
2.I GUSTI AGUNG GDE DHARMADA SH
3.I GUSTI MADE TOYA
4.I MADE ARSANA
142 — 108
1.I GUSTI AGUNG SUADNYANA, S.Skar
2.I NYOMAN KANTOR WIRAWAN
Tergugat:
1.I NYOMAN PUJA WAISNAWA
2.I GUSTI AGUNG GDE DHARMADA SH
3.I GUSTI MADE TOYA
4.I MADE ARSANA
142 — 108
Artinya suatu AWIGAWIG merupakan suatu produkhukum dari, oleh , untuk krama / warga itu sendiri termasuk dalampenerapan sangsi hukum atas suatu pelanggaran yang terjadi atas AwigAwig tersebut serta mekanisme penjatuhan bentuk dan jenis sangsi sertapelaksanaan sangsi hukumnya dilaksanakan oleh Krama/Warga DesaAdat tersebut melalui Paruman Desa;4.
Penyangaskara ; e Kanorayangmakrama ( jenisjenis Sangsi yaitu : a. sangsi melakukan pekerjaanDesa Adat sebagai pengganti kesalahan; b. pengenaan denda ; cmeminta maaf ; d. melalukan upacara pecaruan; e. diberhentikansebagai krama ) .4.
Putus : 05-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT MANADO Nomor 65/PDT/2011/PT.MDO Tanggal 5 Juli 2011 — RONNY PANGALILA, DK ; MAX KAUNANG, DKK
34 — 26
34 — 26
Memberikan sangsi kepada Penggugatsesuai dengan Undang undang yangberlaku, agar Tergugat dan TurutTergugat dapat mendiami tanah milikTergugat dengan aman dan tenang ;5. Menyatakan putusan untuk tidakmengadakan sita apapun sebelum adatindakah selanjutnya ;6.
Putus : 25-02-2009 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 4781/Pid.B/2008/PN.SBY Tanggal 25 Februari 2009 —
35 — 1
35 — 1
Menetapkan Terdakwa dibebanikan biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukanpembelaan tertanggal 18 Pebruari 2009 yang pada pokoknya sebagaiberikut : Terdakwa telah melaksanakan kewajiban pelaporan berkala perihalinformasi industri kecil pada tanggal 14 Oktober 2008 ;e Mohon untuk dibebaskan dari sangsi pidana ;Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umumdalam Repliknya yang disampaikan secara lisan mengatakan
Putus : 20-01-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 660/Pid.B/2013/PN Mlg Tanggal 20 Januari 2014 — MISTARI
22 — 1
22 — 1
Pasal 303 ayat(1) ke2 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan Penuntut umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi yang di dengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :1 Saksi Anang Choirul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAP adalah benar ;e Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ;e Bahwa benar sangsi
Register : 21-05-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 53
50 — 53
PW.04.011446 perihal TanggapanPermohonan Perceraian Atas Nama PEMOHON yang pada pokoknyaisi dalam surat tersebut MENOLAK dan mempertegas SANGSI yangakan diterima oleh Pemohon apabila tetap memaksakan perceraian;Bahwa sebagaimana Surat Balasan No. W.26.
PW.04.011446 yangpada pokoknya menjelaskan apabila Pemohon tetap memaksakankehendak untuk tetap menceraikan Termohon maka Pemohon akanmenerima Sangsi Disiplin Tingkat Berat sebagaimana telah ditegaskan dalam surat balasan yang menguraikan tentang MENOLAKHal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlodan mempertegas SANGSI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaknidikenakan Hukuman berupa Sangsi Disiplin Tingkat Berat;8.
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN Penajam Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pnj Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BILL HAYDEN, S.H.
Terdakwa:
HIDAYAT Bin AMBO UPE
129 — 55
BILL HAYDEN, S.H.
Terdakwa:
HIDAYAT Bin AMBO UPE
129 — 55
Terdakwa menikahi Anak Korban karena tuntutandari keluarga Anak Korban dan Terdakwa pergi meninggalkan AnakKorban setelah pernikahan itu terjadi dengan alasan sangsi bayi yangdikandung Anak Korban adalah anaknya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif
Terdakwa menikahi Anak Korban karena tuntutan darikeluarga Anak Korban setelah mengetahui Anak Korban hamil danTerdakwa pergi meninggalkan Anak Korban setelah pernikahan itu terjadidengan alasan Terdakwa merasa sangsi bayi yang dikandung AnakKorban adalah anaknya; Perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan penderitaan psikispada Anak Korban, sehingga Anak Korban yang dahulunya merupakananak yang periang sekarang menjadi pendiam dan pemurung.
Register : 17-02-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 7-K/PM.II-10/AD/II/2020 Tanggal 12 Mei 2020 — Oditur:
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
Ervansyah
124 — 54
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
Ervansyah
124 — 54
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif MekanisRaider 6/TSB/2 Kostrad pada khususnya dan KodamlV/Diponegoro pada umumnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bermasalah
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif MekanisRaider 6/TSB/2 Kostrad dan atau militer pada umumnya.Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan halhaltersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa TerdakwaHim
Putus : 26-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Jpa Tanggal 26 September 2017 —
36 — 20
36 — 20
dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi
Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Jpa.Mineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec.
Putus : 21-06-2012 — Upload : 03-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 56/Pid.B/2012/PN.Slw Tanggal 21 Juni 2012 — TARYUTI Binti SUPARDI
137 — 40
137 — 40
melakukan tindak pidana pengrusakan, mohon Majelis Hakimyang mulia menjadikan dasardasar hukum tindak pidana dalam KUHP secaramenyeluruh untuk mewujudkan keputusan hukum yang adil dan berKetuhanan yangEsa ;Sesuai dengan anasiranasir hukum yang berlaku dalam KUHP, seandainya MajelisHakim yang mulia berpendapat bahwa terdakwa TARYUTI Binti SUPARDI adalah benarmelakukan tindak pengrusakan, adalah merupak tindakan yang tidak memenuhipasal 407ayat (2), dan diberikan kepadanya TARYUTI Binti SUPARDI adalah sangsi
Register : 21-05-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN MALANG Nomor 289/ Pid.B/ 2014/ PN.Mlg. Tanggal 8 Juli 2014 — TAUFIQ HIDAYAH
24 — 1
24 — 1
Saksi Anang Choirul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAP adalah benar ;Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ;Bahwa benar sangsi bersama Teguh Tri Yuwono dan Arif yang melakukanpenangkapan terhadap terdakwa ;Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal.23Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wib ;Bahwa kejadiannya di depan SPBU Sawahan JlYulius Usman Kel.Kasin,Kec.Klojen Kota Malang ;Bahwa benar saksi mendapat informasi
Register : 18-02-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PA SANGGAU Nomor 0054/Pdt.G/2014/PA.Sgu Tanggal 13 Maret 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 1
13 — 1
terakhir pindah di rumah orang tuaPemohon, hingga pisah rumah kurang lebih 4 (empat)Hal5 dari 18 Put. 0054/Padt.G/2014/PA.SgubulanTermohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernahpulang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;Bahwa, selama pisah rumah Pemohon 3 (tiga) kali menjemputnyatapi hanya sekali bertemu dengan Termohon dan sudah tidak maukembali ke rumah kediaman bersama lalu Termohon menyatakankepada Pemohon bahwa kita berdua sudah tidak berjodoh lagi, laluPemohon diberi sangsi
Upload : 10-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/PDT.SUS/2009 IKIAN MIE / IRA; ALFIAN
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Il.Pemohon Penijauan kembali, dengan mendasarkanpertimbangannya bahwa tidak ada kepastian waktu untukbekerjanya kembali Penggugat pada Perusahaan Tergugat ; Bahwa dalam forum mediasi Tergugat telah menyatakan bahwaPenggugat dapat bekerja kembali dengan syarat harus memintamaaf dan nanti akan dikenai sangsi yang lain, akan tetapi ternyataPenggugat tidak menggunakan haknya untuk bekerja kembali dantidak mau meminta maaf atas kesalahannya yang tidak masukkerja tgl. 22 Oktober 2007 ; Bahwa Penggugat
Register : 06-08-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan MS LANGSA Nomor 169/Pdt.G/2014/MS.Lgs Tanggal 11 September 2014 — Penggugat vs Tergugat
59 — 10
59 — 10
Meskipun saksi pertama masih mau mengusahakanperdamaian akan tetapi upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakankarena saat berhadapat dengan Tergugat saksi sangsi untuk menasehatiTergugat karena sig=fatnya yang arogan. Dan terakhir kedua saksimenyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.Keterangan kedua saksi satu sama lain saling bersesuaian dan salingmenguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. jo.
Register : 06-01-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PA MAJENE Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Mj Tanggal 14 April 2015 — PENGGUGAT - TERGUGAT
15 — 9
15 — 9
perkara ini tidak dapat dilaksanakan.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izinperceraian dari pejabat yang berwenang sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, meskipun telah diberikesempatan untuk mengurus surat izin dimaksud;Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya kembali rukundengan Tergugat dan menyarankan supaya Penggugat mencabut perkaranya denganmengingatkan kemungkinan sangsi
Register : 03-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 05-04-2012
Putusan PA LUWUK Nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Lwk Tanggal 6 Oktober 2011 — pemohon dan termohon
15 — 11
15 — 11
Pemohon telahmemenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belummemenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian denganTermohon meskipun Pemohon telah mengajukan permohonan izin kepadapejabat yang berwenang, namun sampai saat ini (permohonan Pemohondisidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk) izin tersebut belumkeluar kemudian Pemohon membuat Surat Pernyataan (bukti P.2) yang isinyabahwa Pemohon akan menerima sangsi
Register : 28-12-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:
BAGUS SHIMA SANDI TAYUBI
Tergugat:
PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA,Tbk
50 — 9
BAGUS SHIMA SANDI TAYUBI
Tergugat:
PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA,Tbk
50 — 9
Penggugat;Bahwa Saksi menerangkan Setiap bulan dan tiap hari ada meeting yangpimpin oleh Pimpinan;Bahwa Saksi menerangkan meeting tersebut pada dasarnya adalahpenekanan target;Bahwa Peraturah Perusahaan ada namun tidak dibagikan kepada setiapkaryawan hanya dibaca saja;Bahwa tidak ada serikat kerja, dan tidak ada larangan untuk membuatserikat kerja;Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat danTergugat;Bahwa Saksi menerangkan untuk karyawan yang tidak mencapai targerakan diberikan Sangsi
Bahwa Saksi menerangkan karyawan yang mencapai target akanmendapatkan bonus sekitar Rp. 5.000.000, sampai dengan Rp.8.000.000.Bahwa Saksi tidak mengetahui proses PHK dari Penggugat;Bahwa Saksi menerangkan untuk Peraturan Perusahaan sudahdiberitahukan kepada karyawan pada Saat kerja pertama;Bahwa saksi mengetahui untuk Penggugat namanya masuk daftar diPHK karena performa dari Penggugat sudah menurun;Bahwa Saksi menerangkan apabila sudah mendapatkan SP3 makakaryawan tersebut akan di PHK tidak ada sangsi
Dansehubungan adanya Surat Peringatan 1 (pertama) dan Surat Peringatan 2(kedua) yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sepihak dansewenangwenang karena Tergugat memberikan sangsi kepada Penggugattanpa adanya proses pembinaan maupun Klarifikasi terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat secara sepihak dan tindakan pemutusan hubungankerja yang dilakukan oleh Perusahaan in cassu PT.
Register : 19-11-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-04-2016
Putusan PA SEMARANG Nomor 2889/Pdt.G/2015/PA.Smg Tanggal 1 Maret 2016 — Penggugat lawan Tergugat
21 — 5
21 — 5
Penggugat,maka kepada kedua orang tuanya berkewajiban memberikan pendidikan,nafkah, pakaian dan tempat yang layak bagi kepentingan terbaik untuk anaknyatersebut.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majlis perlu meneguhkan dengan pasal14 jo. pasal 76.G jo. pasal 86 A Undangundang nomor 23 Tahun 2002 yangdiubah dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungananak, yaitu :Apabila Penggugat ataupun siapa saja orang yang menghalangiTergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka terhadap merekadikenakan sangsi
Register : 03-09-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 10-12-2013
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1289/Pdt.G/2013/PA.Plg Tanggal 25 Nopember 2013 — PEMOHON vs TERMOHON
10 — 0
10 — 0
dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45Tahun 1990, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diberikan kesempatanoleh Majelis Hakim untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dariatasannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengurus surat izin dimaksuddan bersedia menanggung segala resiko dan sangsi
Putus : 17-12-2015 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks Tanggal 17 Desember 2015 —
33 — 2
33 — 2
surat peringatan 3 dan menolak terhadap pemutusan hubungankerja yang semenamena dan melecehkan Penggugat, dimana Penggugat merasa bahwadirinya telah bekerja dengan baik dan selalu mencapai target penjualan dan justru paraTergugatlah yang tidak memberikan bonus penjualan kepada Penggugat ;Menimbang bahwa dalam Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) yang telah ditandatangani Penggugat dengan pihak Tergugat, tidak terdapat klausul atau pasal pasal yangmengatur secara tegas mengenai target penjualan dan sangsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 29 September 2014 — SOLIKIN VS PT. BINA SARANA SUKSES
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 416 K/Pdt.SusPHI/2014melanggar Peraturan Perusahaan dan masih dapat dikatakan ringan sehinggaseharusnya hanya dikenakan sangsi berupa Surat Peringatan (SP) sesuai Pasal161 undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 161:1 Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepadapekerja/buruh yang bersangkutan diberikan