Ditemukan 5493 data
KHAIRUL AMRI SINULINGGA
Termohon:
Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Kapolri ,cq Polda Aceh Cq polres Aceh Tenggara
206 — 50
Pemohon:
KHAIRUL AMRI SINULINGGA
Termohon:
Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Kapolri ,cq Polda Aceh Cq polres Aceh TenggaraRaja Bintang, No. 56, Desa Mbarung,Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini bertindakberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019 Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;MelawanNegara Kesatuan Republik Indonesia C/Q Kapolri, C/Q Polda Aceh, C/QKapolres Aceh Tenggara JI. Ahmad Yani, Kutacane, Kabupaten AcehTenggara;yang dalam ini memberi kuasa1. IPTU KABRI.,SH.,MM2. IPTU SABRIANDA,S.H.3. IPTU ZUL EFENDI.4. AIPTU PATAR ERWINSYAH NABABAN,S.H.5.
45 — 20
Presiden RI, cq KAPOLRI, cq. Kapoldasu, cq. Kapolres Pelabuhan Belawan
Bahwa penangkapanPemohon adalah pukul 14.00 wib sebagaimana dibenarkan Pemohondalam Berita Acara Pemeriksaannya bukan pada pukul 16.00 wibsebagaimana dalil Pemohon.Bahwa kecukupan alat bukti dalam hal menetapkan Pemohonsebagai tersangka dikuatkan adanya perdamaian Pemohon denganPelapor/korbanHalaman 28 dari 49Putusan Nomor 36/Pid.Pra/2021/PN MdnBahwa terhadap kasus pemerasan adalah merupakan atensi dariPresiden Jokowi Dodo kepada Kapolri pada tanggal 10 Juni 2021,sehingga dalam menindaklanjuti atensi
atau oranglain, melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu ata orang lain,atau Supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutangsebagaimana dimaksud Pasal 368 KUHPidana telah didasarkanminimal 2 alat bukti sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangkatelah sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21Tahun 2014 dan memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAPserta sesuai Peraturan Kapolri
Menimbang,bahwa di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dimaksuddengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa merujuk Keputusan Bersama Mahkamah Agung,Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984,Nomor M.02KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP076/J.A/3/1984, Nomor PolKEP/O4/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan PerkaraPidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan
Kapolri Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana,sementara dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi, memaknai bukti permulaan yang cukup, sebagaidianggap ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya 2 (dua) alatbukti....Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang antara lain mempertimbangkansebagai berikut:Pasal 1 ayat (2) KUHAP termasuk dalam Bab Pasal 1 tentangKetentuan
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
41 — 2
Zainal Abidin
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
MUKMIN MULYADI
Termohon:
KAPOLRI CQ. DITRES NARKOBA SUMUT CQ. PENYIDIK UNIT I SUBDIT II DITRESNARKOBA POLDA SUMUT
8 — 8
Pemohon:
MUKMIN MULYADI
Termohon:
KAPOLRI CQ. DITRES NARKOBA SUMUT CQ. PENYIDIK UNIT I SUBDIT II DITRESNARKOBA POLDA SUMUT
ARNOLUS TOSSI
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda NTT, Cq Kapolres Kupang, Cq. Kasat Reserse Kriminal umum Polres Kupang
116 — 59
Pemohon:
ARNOLUS TOSSI
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda NTT, Cq Kapolres Kupang, Cq. Kasat Reserse Kriminal umum Polres KupangBahwa berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kapolri tertanggal 20Juli 2020 tersebut, maka Mabes Polri melalui, Surat NomorB/79/IV/IYAN.35/2021/Rowabprov, tanggal 9 April 2021 Prihal : SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP21)Memerintahkan Polda NTT untuk tindak lanjuti akan tetapi ternyata PolresKupang melalui TERMOHON tidak menggunakan buktibukti yang dimilikinyayaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat Asli yang ditemukan yangsudah telah dilakukan uji forensic
GANEFO Alias BIE GUAN,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KABERESKRIMPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA,
48 — 14
Pemohon:
GANEFO Alias BIE GUAN,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KABERESKRIMPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA,Pemohon) berdasarkan SuratHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN MdnPerintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/358.a / X /2020 /Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2020 dan Surat Ketetapan Nomor :SP.Tap / 319.b / X / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2020,telan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP danPeraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana, sebelum penghentian penyidikan dilalui dengan gelarperkara.2.
Sidik/358.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 dan SuratKetetapan nomor SP.Tap/319.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober2020 telah sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat ( 2 ) KUHAP danPeraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana, sebelum penghentian penyidikan dilalui dengan gelar perkara;Menimbang, bahwa untuk mendukung alasanalasan penolakannyatersebut Termohon telah mengajukan bukti sSuratsurat berupa fotokopibermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya
THOMAS LAKSANA SETIAWAN
Termohon:
Bapak KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES BANYUWANGI cq KEPALA KEPOLISIAN SKTOR Kapolsek KECAMATAN kLIPURO
25 — 0
Pemohon:
THOMAS LAKSANA SETIAWAN
Termohon:
Bapak KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES BANYUWANGI cq KEPALA KEPOLISIAN SKTOR Kapolsek KECAMATAN kLIPURO
3.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
4.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU
5.Bripka RUSDAN HARAHAP,SH.
6 — 3
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
4.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU
5.Bripka RUSDAN HARAHAP,SH.
ISKANDAR
Termohon:
1.Kapolsek Takeran Polres Magetan
2.Kapolres Magetan
3.KAPOLDA Jawa Timur
4.KAPOLRI
206 — 23
Pemohon:
ISKANDAR
Termohon:
1.Kapolsek Takeran Polres Magetan
2.Kapolres Magetan
3.KAPOLDA Jawa Timur
4.KAPOLRISemangka No. 21 Taman Kota Madiun berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 8 November 2019 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Magetan dengan Register Nomor 120/SK.Pid/2019/PN.Mgtpada tanggal 13 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;MELAWANKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) d/a Jl. Trunojoyo No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA)Jawa Timur d/a JI. Anmad Yani No. 116 Surabaya Cq.
(ataubarangkali Termohon ingin tahu apa itu PERKAP =Peraturan Kapolri, sedangkan PERKABA = Peraturan Kepala Bareskrim.Ini harusnya Termohon sudah hapal diluar perkara);7.
7 — 6
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
LUSIANA RASIDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JABAR Cq KAPOLRES CIREBON KOTA Cq Kepala Kepolisian Sektor Cirebon Selatan Timur
30 — 18
Pemohon:
LUSIANA RASIDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JABAR Cq KAPOLRES CIREBON KOTA Cq Kepala Kepolisian Sektor Cirebon Selatan Timur
YULI SUROSO
Termohon:
Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda DIY Cq Kapolres Sleman Cq Kepala Kepolisian sektor Ngaglik
30 — 0
Pemohon:
YULI SUROSO
Termohon:
Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda DIY Cq Kapolres Sleman Cq Kepala Kepolisian sektor Ngaglik
MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN
Termohon:
PEMERINTAH R.I C.q KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
67 — 5
Pemohon:
MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN
Termohon:
PEMERINTAH R.I C.q KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah didasarkan minimal 2 alat buktisehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sehingga penetapanPemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka didahului dengan gelarperkara.Bahwa Penangkapan MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN (ic.Pemohon)dalam perkara tindak pidana
MATU RIDI Bin Agus Nan Adi
Termohon:
Kapolri cq Kapoda Sumsel, cq Kapolres Banyuasin cq Kapolsek Talang Kelapa
15 — 0
Pemohon:
MATU RIDI Bin Agus Nan Adi
Termohon:
Kapolri cq Kapoda Sumsel, cq Kapolres Banyuasin cq Kapolsek Talang Kelapa
BETUL SEMBIRING
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM POLDA SUMUT Cq. UNIT II BANGUNAN SUBDIT II HARDA BANGTAH
8 — 5
Pemohon:
BETUL SEMBIRING
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM POLDA SUMUT Cq. UNIT II BANGUNAN SUBDIT II HARDA BANGTAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMANAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
87 — 53
BONJOL BERNANDUS SILALAHI, MSc
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMANAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Endang Meta Suryani Binti Asan Akohar
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Kapolres Merangin Cq Kepala Kepolisian Sektor Pamenang
23 — 7
Pemohon:
Endang Meta Suryani Binti Asan Akohar
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Kapolres Merangin Cq Kepala Kepolisian Sektor Pamenang
62 — 28
I Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
terhadapanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 dan atau Pasal 76D Jo Pasal 81 UndangUndang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PerpuNo. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atau UndangUndang No. 23 Tahun2002 tentang perlindungan anaktelah didasarkan minimal 2 (dua) alat buktisehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 maka penetapanPemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14KUHAPdan Peraturan Kapolri
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMZAVSKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA(KAPOLRI) c.q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWATIMUR (KAPOLDA JATIM) c.q KEPALA KEPOLISIANRESORT SUMENEP (KAPOLRES SUMENEP), DKK
., dan kawankawan, Para Advokat pada ARB & Associates berkantor diJalan Bulak Banteng Madya Nomor 6/20 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017;Pemohon Kasasi:Lawan:KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA(KAPOLRI) c.q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWATIMUR (KAPOLDA JATIM) c.q KEPALA KEPOLISIANRESORT SUMENEP (KAPOLRES SUMENEP), berkedudukandi Jalan Urip Sumoharjo Nomor 35 Sumenep, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sugiharto, S.H., M.Hum. dan kawankawan, Para Anggota Polri
92 — 7
KAPOLRI cq. KAPOLRES Bengkalis cq. KEPALA Kepolisian Sektor Rupat