pembubaran koperasi, selanjutnyaPengurus koperasi harus melaporkan dan mencatatkan perubahannya diinstansi yang membidangi koperasi sesuai dengan skala usahanya.Ahli menyatakan Bukti P.2a, P3 dan P6 merupakan produk dariKementerian Koperasi dan UKM RI dan produk tersebut mengikat semuapihak termasuk pihak ketiga.Ahli menjelaskan, selain UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentangperkoperasian, koperasi juga harus tunduk terhadap Peraturan Pemerintah(PP) No.9 tahun 1995 tentang Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam (USP

)dam Peraturan Menteri (Permen) No 15 tahun 2015 tentang Koperasi danUsaha Simpan Pinjam (USP) dan atau peraturan perundangan lainnya yangmengatur tentang kegiatan koperasi.Ahli menjelaskan bahwa Fokus dari Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun1995 tentang Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan PeraturanMenteri (Permen) No 15 tahun 2015 tentang Koperasi dan Usaha SimpanPinjam (USP) mengatur mengenai kelembagaan, ijin dan pelayanan koperasikepada anggota.Ahli menjelaskan bahwa dalam koperasi yang

muens ueBungny uep uerwuepiedjeyiseu Ge, jeejueuiieg yepy uep sjuouuey yepn/EueounB deBbueipyepns ebbue yeuru eyjoy yereyy ebequia; yyiieul Wess, ueyeyeAuaw Buelui eleyied snjinwew wejep wiyey sljafeyy uebuequunied ipeuew ule jIqueIpBuedk beyeyjyje 4 jueefmez znjeAAuunyy ezpeyw qevy weep weyjs wnynyJeyed jedepued uebusp uejelas jngesie yey emyeq Buequiuseyy(UBMIBJOOIp Jeye/sew Yiga eEysiaw UeUIAe Yad ny BuseyYyalo yeyld yejeq enpey uexyeq neje yeuld nyes yees i6eq ueBueluedayiegBueA ueulsijasiec usp

,Bahwa adanya Surat Perjanjian Pinjaman Nomor030/KSUSB/USP/PIN C.05/2.2012 tanggal 15Pebruari 2012 antara Terbanding/Penggugatsebagai Peminjam dengan Unit Usaha SimpanPinjam Koperasi Sejahtera Bersama KantorCabang Ciamis diwakili dan atau dilakukan olehBuce kusumah. S.Sos sebagai PemberiPinajaman, dalam perkara a quo sebagai TurutTerbanding/Turut Tergugat ;Bukti rekening koran bank Bukopin, BuceKusumah.

P.3dan P.5 hal mana BPKB motor merek Honda Vario sebagai jaminan kredit diPRIMKOVERI (Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia USP.01 Gorontalomaka terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugattersebut tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugattermasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2003 dan terakhir diubah lagi dengan

Marhasan Gaher (Fotokopi dariFotokopi);Bukti P.8 berupa Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan SosialKemasyarakatan Uria Sapta Jaya No: 001/USP/KP/2010 tanggal 5 Januari 2010 (FotokopiSesuai Asli);Bukti P.9 berupa Surat dari Pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan UriaSapta Jaya yang ditujukan kepada Walikota Palangkaraya No.21/YUSJ/V/2014 tanggal 31Mei 2014 (Fotokopi Sesuai Asli);Bukti P.10 berupa Surat dari Pengurus Yayasan Uria Sapta Jaya Palangkaraya,No.110/YUSJ/VI/13

Tanda (buktiP.12 = T.1.8);Bahwa Tarnus Tagan, SH (Penggugat I) dengan Surat Keputusan Ketua Umum YayasanPendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Uria Sapta Jaya No: 001/USP/KP/2010 tanggal 5Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Padt.G/2014/PN PikJanuari 2010 kemudian diangkat menjadi pengurus Yayasan Pendidikan dan SosialKemasyarakatan Uria Sapta Jaya Palangkaraya untuk menggantikan Drs. Lelo L.

Computer diKel.Bandar Lor Gg.IV B,Kec.Mojoroto,Kota Kediri ;3.Bahwa adapun caracara pembuatannya adalah dengan cara Scanning dan Editting datadatamelalui seperangkat computer,Scanner dan printer yang dilakukan oleh saksi Junaidi ;4.Bahwa setelah STNK dan Notis palsu selesai dibuat dan diserahkan Terdakwa kepadapemesannya yaitu saksi Legianto,selanjutnya oleh saksi Legianto STNK dan Notis palsutersebut dipergunakan sebagai dasar dokumentasi Sepeda Motor Honda Supra Fit diatas untukdigadaikan di USP

USP Swamitra Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri,berkedudukan di Jl Mayor Kusmanto YKP Nomor15Klaten, dalam hal ini memberikan kuasakepadaMalarsih dan Abdul Rahman masingmasingsebagai Manajer dan bagian credit support dari USPSwamitra KSP Dana Mandiri Klaten berdasarkan SuratKeputusan Nomor /SLOMIKRO/VII/2015 dan /KSPDANA MANDIRVIX/2015 dengan Surat Kuasa KhususNomor /DANA MANDIRIKLATEN/III/2016 dan telahdidaftarkan dengan Nomor 78/2016 tanggal 14 Maret2016,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2

Bahwa berdasarkan Permen KUKM nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan USP koperasi pengertiansimpanan dalam koperasi sbb:Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calonanggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalambentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka;Halaman 29 dari 119 halaman Put.402/Pdt.G/2018/PA.BotgBahwa usaha Simpan Pinjam yang dilakukan koperasi melaluisimpanan baik tabungan maupun simpanan berjangka maka sumbersimpanan tersebut

Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakandan untuk:a. anggota Koperasi yang bersangkutan;b. calon anggota yang memenuhi syarat;c. koperasi lain dan /atau anggotanya secara sah dan meyakinkan;Bahwa fakta membuktikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMTBaiturrahman telah dengan sengaja menghimpun dana dari luaranggota atau dari luar calon anggota;Bahwa pasal 44 UU nomor 25 tahun 1992 menyatakan koperasimenghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan USP daridan untuk anggota koperasi dan

Tidak perlu ditanggapiPENGGUGAT,Bahwa berdasarkan Permen KUKM nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan USP koperasi pengertiansimpanan dalam koperasi sbb:Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calonanggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalambentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangkaBahwa peraturan menteri tersebut merupakan bukti yang sah danmeyakinkan pengakuan TERGUGAT yang membenarkan gugatanHalaman 32 dari 119 halaman Put.402/Pdt.G

JikaHalaman 67 dari 119 halaman Put.402/Pdt.G/2018/PA.Botg11.12.melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat (yangbukan anggota koperasi) maka harus memiliki izin OJK.Bahwa berdasarkan Permen KUKM nomor19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan USP koperasi pengertian simpanan dalam koperasisbb: Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota,calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepadakoperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasiberjangka;Bahwa eksepsi TERGUGAT

tentang kegiatan menghimpun danadari masyarakat pasal 44 UU nomor 25 tahun 1992 menyatakan :koperasi menghimpun dana dan menyalurkannya melaluikegiatan USP dari dan untuk anggota koperasi dan koperasi lain.Hal ini merupakan pengakuan TERGUGAT dan tidak perludibantah bahwa koperasi hanya menghimpun dan menyalurkandana dari dan untuk anggota dan bukan dari masyarakat umum;Berdasarkan pasal 44 UU nomor 25 tahun 1992 tersebut dapatmembuktikan TERGUGAT dan TERGUGAT II melakukanperbuatan melawan hukum.Bahwa

KSP dan USP melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikanlaporan keuangan secara berkala yaitu setiap triwulan (akhir bulanMaret, Juni, September, dan Desember) dan laporan tahunan. LaporanTriwulan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya danlaporan tahunan disampaikan paling lambat bulan Januari tahunberikutnya ;b.

Laporan Keuangan KSP dan USP meliputi unsurunsur neraca,perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan yang memuatkebijakan akuntasi dan penjelasan atas pospos neraca perhitungan hasilusaha, serta laporan perubahan kekayaan bersih.;Oleh karena Koperasi Bengkel Rahayu Mandiri tidak melaksanakan halhal yangtelah disebutkan di atas (point a dan b), maka terjadi kemacetan pembayaran dantidak bisa mengembalikan dana milik penggugat.; 14.

usp=sharingPada sekitar awal tahun 2017 Kami bertiga (Penggugat, Tergugat dan PILPENGGUGAT) sepakat ketemuan di depan masjid jami Ngantru danmereka (Penggugat dan PIL PENGGUGAT) berjanji tidak mengulangiperbuatan mereka atas nama Alloh SWT; Tahun yang sama sekitar Mei 2017Mereka mengulangi hubungan lewat handphone android merk LAVADan kami bertiga bicara di malam pukul 23.00 di Rumah DurenanTrenggalek saya sampaikanIsteri ikut Saya ke Malang atau saya berhenti Pendidikan dan perlu dikrtahuiberhenti

KOPERASI SERBAUSAHA (KSU) MITRA RAKYAT JAWA TIMUR (TERGUGAT Il) YANGBUKAN MERUPAKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN/ATAUMEMPUNYAI UNIT USAHA SIMPAN PINJAM (USP) DALAMPEMBERIAN PINJAMAN KEPADA PENGGUGAT 51 Bahwa KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MITRA RAKYAT JAWATIMUR (TERGUGAT Il) yang didirikan berdasarkan Akta PendirianKoperasi Serbs Usaha Mitra Rakyat Jawa Timur No. 15 tanggal 21Oktober 2009 yang dibuat dihadapan LUCIA SURYANI WIDJOJO,Halaman 15 Putusan No : 356/Pdt.G/2015/ PN Sby.Sarjana Hukum, Notaris

Butir 1 diatas, maka jelasTERGUGAT Il bukan merupakan KOPERASI SIMPAN PINJAM(KSP) dan/atau memiliki UNIT SIMPAN PINJAM (USP)berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1995tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi ; Bahwa dengan demikian TERGUGAT Ill tidak dapat melakukankegiatan "Simpan Pinjam" dalam segala bentuknya berdasarkanketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.

telah ternyata hanya ditandatangani olehantara MANAGER TERGUGAT II yaitu TERGUGAT IIIdengan PENGGUGAT ; 2222 202222 ne rene neneHalaman 19 Putusan No : 356/Pdt.G/2015/ PN Sby.24.42Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keputusan MenteriNegara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RepublikIndonesia No. 96/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang PedomanStandar Operasional Manajemen Koperasi Simpan PinjamDan Unit Simpan Pinjam Koperasi : Perjanjian Pinjaman dibuat secara tertulis danditandatangani oleh pengurus KSP/USP

olehTERGUGAT III selaku MANAGER KOPERASI SERBAUSAHA (KSU) MITRA RAKYAT JAWA TIMUR, maka dengandemikian Akta Perjanjian Kredit No. 6, 7, 8, dan 9 yangmasingmasing tertanggal 20 Juli 2012 beserta PerjanjianTambahan tanggal 05 Oktober 2012 tersebut adalah cacathukum sehingga layak untuk dinyatakan batal demi hukum(null and VOiId); 292 2n een een none te new new nn ew een en een ennesMENGENAI PELANGGARAN TERHADAP PEDOMAN STANDAROPERASIONAL MANAJEMEN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM(KSP) ATAU UNIT SIMPAN PINJAM (USP

Keputusan Menteri Negara Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar OperasionalManajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, yang meliputi :penghimpunan dan penyaluran dana ; b. jenis pinjaman ; Cc. persyaratan calon peminjam ;d. pelayanan pinjaman kepada unit lain ;e. plafond pinjaman ; f. biaya pinjaman ; g. agunan ;h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman ; i. analisis pinjaman ;j.. pembinaan nasabah oleh KSP/USP

Jmrketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatuperbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satuorang lain atau lebih, dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat danTergugat adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari persetujuan;Bahwa Tergugat cakap hukum dan telah sepakat untuk mengikatkan diri dalamperjanjian kredit yang diselenggarakan oleh Unit Simpan Pinjam (USP) SwamitraAmbulu dengan demikian Tergugat adalah orang

(100%) Pekerjaan pada tanggal 20 Juli 2014.Bahwa dalil Penggugat yang diuraikan dalam halaman 6, angka 10 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan :"Bahua Penggugat sesuai Perjanjian Kerja No. 016/SPKUSP/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014 telah melaksanakan danmenyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek rumah tinggal yang beralamat di Jalan Tebet Timur No. 13, Jakarta Selatan,sesuai dengan kontrak kerja yang diperjanjikan dan telah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Proyek No. 088/SU USP

pemeliharaan dan perbaikan Pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak serah terimapertama dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima yang disetujui dan ditanda tangani oleh Para Pihak".Karenanya sudah menjadi pasti Penggugat lah yang telah melakukan Wanprestasi, bukan Tergugat;Bahwa dalil Penggugat yang diuraikan dalam halaman 6, angka 11 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan :"Bahva Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana Sural Perjanjian Kerja No. 016/SPK USP

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak menandatangani Berita Acara tersebut dan disepakati bahwaBerita Acara tersebut ditandatangani oleh Para Pihak dengan syarat bahwa hal yang menyatakan Selesai Seratus Persen(100%) diCORET dan diberi note : pekerjaan yang termasuk dalam kontrak masih menjadi tanggung jawab USP sampai seratuspersen (100%), hal tersebut agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat menyelesaikan Pekerjaan dengan waktusecepatcepatnya dan hasil yang baik sesuai dengan

Narlisebagai Ketua unit USP, Kapten Caj Andi Riswandi sebagai Ketua UnitRekanan dan Kapten Subandi sebagai Ketua Unit Angkot;Hal. 3 dari 37 hal. Putusan No. 260 K/MIL/2015d.

Narlisebagai Ketua unit USP, Kapten Caj Andi Riswandi sebagai Ketua UnitRekanan dan Kapten Subandi sebagai Ketua Unit Angkot;d. Bahwa prosedur apabila ada anggota Akmil yang akan pengajuan kredit ataupinjaman ke bank yaitu harus mengajukan ijin kepada Kepala Bagian danmelengkapi semua persyaratan yang ditentukan, dimana untuk peminjamanHal. 11 dari 37 hal.

Dalam hal KSP dan USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuhtempo dan tidak memungkinkan lagi ditebus oleh peminjam, dapatdilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN BywBerdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas,Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus denganamar sebagai berikut :PRIMER Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sahSUBSIDERApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi

Magetan, beserta 1 (satu)kontak asli sepeda motor Honda Vario 125 USP CBS Warna putih tersebut;Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah).Helm seharga Rp.150.000, danBaju Muslim Rp. 150.000,Saksi .2.

Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha ;j. ketentuan mengenai sanksi.Bahwa Unit simpan pinjam yang selanjutnya disebut sebagai USP Koperasiadalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagaibagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan;Bahwa Koperasi simpan pinjam dapat menghimpun dana dari anggota koperasisimpan pinjam berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan pemerintahnomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam olehkoperasi

kalau KSP sahabat mitra sejati cabang aimas telahmempunyai SK pendirian dari Kementerian Koperasi, Saksi tidak tahu;Bahwa siapa yang berhak mengeluarkan ijin untuk mendirikan cabang dari koperasiadalahKementerian yang berhak mengeluarkan ijin pendirian kantor cabang ;Bahwa kapan KSP sahabat mitra sejati cabang aimas mengurus akta pendirianKoperasi, KSP sahabat mitra sejati cabang aimas mengurus akta pendirian padasaat ada masalah;Bahwa ada berapa koperasi simpan pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP

)yang aktif yang terdata/tercatat di Kabupaten Sorong;Untuk koperasi simpan pinjam (KSP) yang aktif yang terdata/tercatat yaitu ada 5(lima) KSP yaitu :arwon =KSP Harapan SejahteraKSP RahmatKJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) KUM 3 Nurul YaqinKSP Ikatan Keluarga BlambanganKSP Malamoja Maju JayaUntuk unit simpan pinjam (USP) yang aktif yang terdata/tercatat yaitu ada 15(lima belas) KSP yaitu :ON Oar WO DN >co10.11.12.13.14.15.KPN Ikhlas Depag Unit 2KSU 89KSU Sinar WunaKSU Sumber RejekiKSU Maju BersamaKSU

Koperasi.Berdasar Pasal 7 UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukandengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara RepublikIndonesia.Benar Ahli menjelaskan bahwa Berdasar Pasal 5 Permenkop 09 Tahun 2018tentang Penyelenggaran dan Pembinaan Perkoperasian bahwa Persyaratanpembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapatdilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP

; Baik, disini saya secara tegas mengatakan bahwa hal tersebut termasuk dalamperbuatan yang bersifat administratif saja, karena merujuk pada PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1995 dalam sanksinya disebutkan demikian dan tidakdisebutkan sanksi pidananya;Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan menghimpun dana dalambentuk simpanan maupun tabungan dan juga pemberian pinjaman oleh KSPmaupun USP, sesuai dengan Permenkop nomor 15 tahun 2015 yang dirubah olehPermenkop nomor 2 tahun 2017, apakah

Keterangan TerdaftarKantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung atas namaKSP JATENG MANDIRI;(13) Bukti T13 berupa fotocopy sesuai aslinya Nomor Pajak Wajib Pajak(NPWP) atas nama KSP JATENG MANDIRI;(14) Bukti T14 berupa fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Rapat AnggotaLuar Biasa KSP JATENG MANDIRI tanggal 08 Agustus 2016;(15) Bukti T15 berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Dinas Koperasi DanUKM Propinsi Jawa Tengah No. 518/2360/2015 tanggal 20 Mei 2015mengenai Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP

Koperasi;(4) Latar Belakang* dalam Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecilden Menengah No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk PelaksanaanKegitan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (berlaku dari tanggal 17Desember 1998 s/d tanggal 13 November 2008);(5) Definisi dan Konsepsi Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dalamKeputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNo. 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Halaman 34 dari 219 Putusan nomor 378/Pat.G/2017/PN Smg.Manajemen KSP/USP

M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasitersebut terhadap KSP JATENG MANDIRI dikenakan sanksi administratifsesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Koperasi Dan UsahaKecil Dan Menengah No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha SimpanPinjam Oleh Koperasi berupa :a. teguran tertulis pertama dan kedua;b. mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan ataupengelola;c. pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam;d. pencabutan ijin usaha simpan pinjam; dane. penutupan USP

aslinya Surat KeteranganTerdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggungatas nama KSP JATENG MANDIRI;Bukti T13 berupa fotocopy sesuai aslinya Nomor Pajak Wajib Pajak(NPWP) atas nama KSP JATENG MANDIRI;Bukti T14 berupa fotocopy sesuai aslinya Berita Acara RapatAnggota Luar Biasa KSP JATENG MANDIRI tanggal 08 Agustus2016;Bukti T15 berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Dinas Koperasi DanUKM Propinsi Jawa Tengah No. 518/2360/2015 tanggal 20 Mei2015 mengenai Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP

dalam Keputusan Menteri Koperasi, PengusahaKecil den Menengah No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Halaman 102 dari 219 Putusan nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg.Pelaksanaan Kegitan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (berlakudari tanggal 17 Desember 1998 s/d tanggal 13 November 2008);(5) Definisi dan Konsepsi Kegiatan Usaha Simpan Pinjam* dalamKeputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No. 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 tentang Pedoman StandarOperasional Manajemen KSP/USP Koperasi (berlaku

atauanggotanya; danc. mengelola keseimbangan sumber dana dan mpenyaluranpinjaman.Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2017/PN.Kwg13.14.15.(2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadianggota koperasi(3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukanmelalui kemitraan yang dituangkan dalam pernanjian tertulis ;Selanjutnya dalam Pasal 23 berbunyi ;(1) Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP

Koperasi wajibmemperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.(2) Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasimenetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukandalam Rapat Anggota.(3) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhananggota.(4) Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepadaperorangan secara langsung.Bahwa oleh karena demikian Perjanjian a quo JELASJELASmengandung CACAT YURIDIS dan telah bertentangan dengan Pasal19 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil

dari PENGGUGAT, bahwa antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi permasalahan berupapenarikan dukungan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk mengikutiTender ATC System SW upgrade di Surabaya Bali;Bahwa benar PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan PembatalanLC dimaksud pada tanggal 1 Oktober 2013;Bahwa fasilitas Letter of Credit (LC) yang telah diterbitkan olehTERGUGAT II selaku Issuing Bank adalah bersifat Irrevocable Usance LCatau bersifat tidak dapat dibatalkan sepihak sebagaimana diatur dalamArticle 2 USP

600 rev 2007 yaitu : "LC berarti setiap janji, bagaimanapundinamakan dan diuraikan, yang bersifat irrevocable (tidak dapat dibatalkansepihak) dan karenanya merupakan janji pasti dari issuing bank untukmembayar presentasi yang sesuai";Bahwa berdasarkan ketentuan article 2 USP 600 rev 2007 sebagaimanadimaksud dalam point 8, kemudian pihak Beneficiary bank menyampaikanHal. 22 dari 47 halaman, Pts.