No.1631 K/Pdt/2011sebagaimana surat perjanjiansurat perjanjian maupun kesepakatan lisan sebagaiberikut :Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 15 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 16 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;e Surat Perjanjian No.057/KLT/GR/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;f Surat Perjanjian No.010/KLT/GR/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 ;g Surat Perjanjian

101.419.050.00+Sub Total Harga Rp. 895.517.900,00Jasa Overhead 5 % Rp. 44 +Total Harga Rp. 940.293.795,00Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, mengenaipekerjaan sebagai berikut :1 Pembersihan, Pengupasan, Pemasangan M2 =Rp.20.000,002 Perbaikan Retak dengan Gravity Feed M2 =Rp.20.003 Pelapisan Water Proofing Coating M2 =Rp.45.000,004 Pelapisan Primer M2 =Rp.7.000.00 +Harga Per M2 = Rp.92.000.00 xTotal Harga 2605 M2 x Rp.92.000,00 = Rp.239.660.000,00;Surat Perjanjian No.057

Pekerjaan Tambahan tanpa Kontrak dengan nilai sebesar Rp.25.177.262,00;Bahwa total pembiayaan pelaksanaan Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200tanggal 15 Juli 2003 sebesar Rp.1.600.502.137,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesar (Rp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517) + SuratPerjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.293.795,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September2003 sebesar Rp.239.660.000,00 + Surat Perjanjian No.057/KLT

15 Juli 2003 sebesarRp.1.600.502.137,00 berubah menjadi Rp.2.215.429.398,00;b Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesarRp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517 berubah menjadi Rp.2.564.111.603,00 +US$ 144.555,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.775.795,00 berubah menjadi Rp.1.468.425.467,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV//200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.239.660.000,00 berubah menjadiRp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057

82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + (US$ 144.555 x Rp.9.500,00))= 82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + Rp.1.373.272.500,00) = 82,11 % xRp.3.937.384.103,00 = Rp.3.233.123.069,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 93,59 % x Rp.1.468.425.467,00 =Rp.1.374.287.637,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 100 % x Rp.289.188.900,00 =Rp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057

tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor: 00045/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2014 Nomor 00045/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15Maret 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00045/207/14/057

Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77163/PP/M.1IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/3807/06/057/13tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2006sebagaiman telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00013/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2006 Nomor00008/307/06/057

Putusan Nomor 407/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT084840.15/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2213/WPJ.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00088/406/11/057/13 tanggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2213/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00088/406/1 1/057/13tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPHalaman 4 dari 10 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 #Nomor00088/406/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00120/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 19 Desember 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan MuliaKavling 9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan

Putusan Nomor 407/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2213/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011, Nomor: 00088/406/11/057/13,tanggal 28 Juni 2013, sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteridihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, pada tanggal 14 Oktober2014, dengan Akte Nikah Nomor : 0669/057/X/201 4; Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Jandacerai dan Tergugat berstatus Jejaka ;Bahwa sesaat setelahn akad nikah, Tergugat mengucapkan danmenandatangani janji Taklik Talak sebagaimana tertera dalam buku nikahPenggugat dan Tergugat 2022222

PARINAH, tertanggal 20 April 2015,yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenCilacap, Bukti P.1;e Fotocopy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Nomor:0669/057/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, Bukti P.2;Menimbang, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan 2 orang saksi masingMasinQ:"1.

(dua ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan SHGBNomor 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaBarat, terbit tanggal 19111996, Gambar Situasi Nomor 10821/1996 27051996tercatat atas nama Gunawan Susilo;2 Bahwa untuk pembayaran atas tanah dan bangunan a quo, pada tanggal 22 Juli1996, Tergugat I dalam Konvensi telah menandatangani Akta Pengakuan HutangNomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL dengan FT.

Nama Debitur Gunawan susilo;Nomor Account 621000761200;Saldo Pinjaman Rp47.218.000,00;Jaminan SHGB Nomor 3094/Cibatu atas namaGunawan Susilo;Pengakuan Hutang INomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL, tanggal2271996;b.

Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.G5B/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996;c.

Chandra Kirana dan S.M.Wawolumaja;14 Bahwa berdasarkan Alat bukti: Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ ROGSB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996 (Vide bukti P2), diketahui fakta hukum sebagaiberikut:Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal 22 Juli 1996 (vide bukti P2) adalah surat pengakuan utanguntuk fasilitas kredit Nomor 621000761200 dengan jumlah hutangRp47.218.000,00 dan dokumen jaminan berupa SHGB Nomor 3094/Cibatu;Pada Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/5 dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.

Yogyakarta, sebagaiPenggugat;melawanXXXXXXXXXKXKXKXXXXKXKXXXXAXAXK, UMUL XXXXXXXXXXXXXX tahun, agama Islam,pekerjaan Petani melon, pendidikan SMA, tempat kediaman diDus8n Patuk Lor, Pedukuhan XII RT.057 RW. 028, DesaTirtorahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon ProgoPropinsi D.I.

pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/12/II/2008 tertanggal 19 Februari 2008;Halamanidari11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.WtBahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, Tergugat berstatusJejaka;Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talaksebagaimana tertuang dalam buku nikah;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diDusun Patuk Lor Pedukuhan XIl, RT 057

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMUL XXXXXxXxXxX tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Ngipik Rt. 48 Rw.22, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai adik ipar Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DusunPatuk Lor, Pedukuhan XII Rt. 057 Rw.

berhasil;XXXXXXXXKXKXKKKKX, umur XXXXXXXKXXXXKXK tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Pamong Kelurahan, Tempat Kediaman diNgipik Rt. 05 Rw. 23, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, KabupatenKulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai sepupu Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DusunPatuk Lor, Pedukuhan XII Rt. 057

PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro padatanggal 09 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 569/Pdt.G/2015/PA.Bjntelah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 057

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganmenasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara inidengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , KabupatenBojonegoro, nomor: 057

verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar bersabar menunggu kedatangan Tergugat supaya bisa rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangHalaman 5 dari 8 : Putusan nomor: 569/Pdt.G/2015/PA.BjnNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2009;Menimbang, bahwaberdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta NikahNomor : 057

Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 15 Agustus 2012 yangdikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DirektoratJenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang ditandatangani olehKepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;FAKTA KEJADIANBahwa perusahaan mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa pada tanggal 6 April 2011;Bahwa perusahan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor 000157/207/09/057

nihil sehingga pajak yang harus dibayar adalah nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42862/PP/M.VI/99/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP1581/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00157/207/09/057

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatanPengugat "Tidak Dapat Diterima atas Keputusan Tergugat Nomor KEP1581/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00157/207/09/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Oktober 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77156/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2006 Nomor 00001/307/06/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2006Nomor 00001/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00005/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT PacificPalmindo Industri; NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat diJalan P.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2006 Nomor : 00001/307/06/057

S588/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 dimana dasar penolakan tersebutadalah karena surat keberatan Penggugat tidak ditanda tangani oleh pengurusperusahaan, padahal menurut Penggugat surat tersebut ditandatangani olehkuasa pengurus perusahaan, maka seharusnya Surat KeberatanPenggugat Nomor 02/FIN/Pall/H/11 tanggal 14 Februari 2011 atas SKPKBNomor.00093/207/01/057/10 tanggal 23 November 2010 seharusnya diterimauntuk diperiksa lebih lanjut;Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya melampirkan dokumen

Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor34766/PP/M.IV/99/2011, Tanggal 3 November 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: S88/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011, tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari s.d Desember 2001 Nomor: 00093/207/01/057

DesemberTahun 2001 Nomor 00093/207/01/057/10 tanggal 23 November 2010 (BuktiPK4);7. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.

Desember Tahun2001 Nomor 00093/207/01/057/10 tanggal 23 November 2010 seharusnyaditerima untuk diperiksa lebih lanjut;Bahwa menurut Penggugat penandatanganan surat keberatan, adalah bukandalam artian konsultan, namun adalah kuasa komisaris sebagaimana Pasal 32ayat (4) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Bahwa Sdr.

Dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa No. 00661/407/06/057/08 tanggal 27 Maret 2008 Masa Pajak Julis.d Desember 2006, KPP PMA Empat telah melakukan koreksi atas PajakKeluaran sebesar Rp 100.679.293,00 dan menyatakan PPN yang lebih bayarsebesar (Rp 135.790.937,00) sedangkan menurut perhitungan PemohonPeninjauan Kembali jumlah PPN yang lebih bayar dan harus direstitusikanadalah sebesar Rp 236.470.230,00.

Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018KEP593/WPJ.07 /2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003, atasnama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000, beralamat diWisma GKBI Lantai 18 Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210 dengan perhitungan Pajak terutangdan yang masih harus dibayar diperhitungkan kembali menjadi sebagaiberikut:Penghasilan

Dengan mengadili sendiri3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) ;3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPKEP593/WPJ.07/2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003,atas nama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/057/12 tanggal18 Januari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.072.081.1056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban ALI SODIKIN Bin MASADmenderita luka sayat pada tekuk/ leher belakang panjang 8 cm lebar 0,5cm, padapunggung tangan kanan panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan bahu kanan panjang 6 cm lebar1,5 cm, akibat trauma benda tajam sebagaimana Visum Et repertum No.057/KRBSH/XI/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangai oleh dr.Fuat Alhamidy Mkes, Ars dokter pada Klinik dan RB Sayung Husada Demak; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

oleh Basit untuk mencaripinjaman uang, setelah kunci kontak sepeda motor diberikan, korban pergi danmelaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sedangkan sepeda motornyadititipkan teman koraban ; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban ALI SODIKIN Bin MASADmenderita luka sayat pada tekuk/ leher belakang panjang 8 cm lebar 0,5cm, padapunggung tangan kanan panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan bahu kanan panjang 6 cm lebar1,5 cm, akibat trauma benda tajam sebagaimana Visum Et repertum No.057

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban ALI SODIKIN Bin MASADmenderita luka sayat pada tekuk/ leher belakang panjang 8 cm lebar 0,5cm, padapunggung tangan kanan panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan bahu kanan panjang 6 cm lebar1,5 cm, akibat trauma benda tajam sebagaimana Visum Et repertum No.057/KRBSH/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangai oleh dr.Fuat Alhamidy Mkes, Ars dokter pada Klinik dan RB Sayung Husada Demak ;~ Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

H 5381 SN beserta kuncikontaknya dikembalikan kepada saksi korban ALI SHODIKIN BinMAS AD = 2292222 on nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn neMenimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum etRepertum atas diri korban yaitu : ALI SODIKIN Bin MAS AD menderita luka sayat padatekuk/ leher belakang panjang 8 cm lebar 0,5cm, pada punggung tangan kanan panjang 4cm lebar 0,5 cm dan bahu kanan panjang 6 cm lebar 1,5 cm, akibat trauma benda tajamsebagaimana Visum Et repertum No. 057/KRBSH/XII/2012

saat itu terdakwa I terus berhubungandengan Munif melalui HP yang intinya korban disuruh menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) kalau tidak korban diancam akan dibunuh, akibatperbuatan para terdakwa dan temannya, korban ALI SODIKIN Bin MASAD menderitaluka sayat pada tekuk/ leher belakang panjang 8 cm lebar 0,5cm, pada punggung tangankanan panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan bahu kanan panjang 6 cm lebar 1,5 cm, akibattrauma benda tajam sebagaimana Visum Et repertum No. 057

tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003961 .16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00432/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2013 Nomor: 00024/207/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2013 Nomor: 00024/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atasHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1828/B/PK/Pjk/2020nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor:00024/207/13/057

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT100921.15/2012/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP3962/WPJ.07/2015 tanggal 25 November2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3962/WPJ.07/2015 tanggal 25 November 2015 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00085/406/12/057/14tanggal 28 Agustus 2014 atas nama: PT Mars SymbioscienceIndonesia, NPWP: 01.071.402.0057.000 adalah tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangHalaman 3 dari 8 halaman.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor> KEP3962/WPJ.07/2015 tanggal 25 November 2015 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan TahunPajak 2012 Nomor 00085/406/12/057

datangkelokasi usaha Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66156/PP/M.XIIA/15/2015, tanggal 30 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1469/WPJ.07/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan TahunPajak 2010 Nomor 00057/406/10/057

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali.3.2.Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00057/406/08/057/12 tanggal 26April 2012, atas nama PT. Indoboga Jaya Makmur, NPWP02.076.488.2057.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.3.3.

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1469/WPJ.07/2013 tanggal 22 Juli 2013 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00057/ 406/10/057

Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari KementrianAgama Republik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057/2014 dari MTsNegeri Sumberlawang tertanggal 14 Juni 2014 ( Bukti P.4 ); 5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3314161012030002 dari Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

sebagaitetangga Pemohon; Bahwa Pemohon (SUKIDI Bin SOMOREJO) telah menikah dengan IsteriPemohon bernama (ENDRI WATUN Binti SUKARDID) pada tanggal 26 Juli1996 dan telah dikarunia 2 (dua ) orang anak ; Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama, karena adaperbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, di KartuTanda Penduduk Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran, dan Foto Copy SuratTanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari Kementrian AgamaRepublik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057

tetanggaPemohon; Bahwa Pemohon (SUKIDI Bin SOMOREJO) telah menikah dengan IsteriPemohon bernama (ENDRI WATUN Bintit SUKARDI) pada tanggal 26 Juli1996 dan telah dikarunia 2 (dua ) orang anak ; Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama, karena adaperbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, di KartuTanda Penduduk Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran, dan Foto Copy SuratTanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari Kementrian AgamaRepublik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telahmenikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015M,atau bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1436H, dihadapanpejabat Kantor Urusan Agama KecamatanNusawungu, KabupatenCilacap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0124/057/II/2015tertanggal 12 Februari 2015M. dan selama pernikahan tersebutPemohon dan Termohon belum pernah bercerai.2.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0124/057/1I/2015tanggal 12 Februari 2015, telah bermaterai dan telah dinazzegelbermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP2);Il.

selama 3 tahun berturutturut, maka Pemohon mohon agardiijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohonberdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap maka sesuai pasal 66 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 03tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, foto copy Akta NikahNomor : 0124/057

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53690/PP/M.VIII A/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00191/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas namaPT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1777/ WPJ.07/2013 tanggal 30Agustus 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Putusan Nomor 1114/BPK/PJK/2017Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP927/WPJ.07/2010 tertanggal 27 September 2010,mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari Desember 2007 Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal 1Oktober 2009;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena

keberatan yangPemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Masa Pajak Januari Desember 2007 Nomor:00304/207/07/057/09 tertanggal 1 Oktober 2009 yang dikenakan kepadaPemohon Banding ditolak seluruhnya oleh Terbanding sesuai KeputusanKeberatan tersebut di atas;Bahwa berikut uraian permohonan banding, serta jumlah Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

Masukan yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,007 Dibayar dengan NPWP sendiri8 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,009 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (1.111.938.698,00)10 Dikonpensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.111.938.698,00 Menurut PemeriksaBahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007, kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:00304/207/07/057

Putusan Nomor 1114/BPK/PJK/2017 Bahwa adapun perbedaan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, kurang bayar menurutSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal01 Oktober 2009 yang dipertahankan oleh Terbanding sesuai denganKeputusan Terbanding Nomor: 927/WP.07/2010 tanggal 27 September 2010,dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terutang menurutPemohon Banding, berasal dari koreksi Pemeriksa yang dipertahankan olehTerbanding berupa: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007, kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal 01 Oktober 2009 sebagaiberikut:Bahwa dasar hukum yang digunakan adalah pada Pasal 16 D UndangUndangNomor