Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2013
Tanggal 20 Agustus 2013 — AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum, DK vs. REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, DK
135 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 79 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 79 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1AGUS PRAMUDIJONO, SH.
    Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013ASSOCIATES, berkantor di Jalan Raya DarmoNomor 135 B, Surabaya, berdasarkan surat KuasaKhusus tanggal 02 April 2013,2 Dr. HC.
    Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013Penggugat I dan II dapat saja mengajukan gugatanini asalkan ada kuasa dari ketua ikatan alumnidimaksud.
    No.48/PK/TUN/2002,tanggal 11 Juni 2004, dengan Majelis Hakim Prof.Dr. Paulus Efendie Lotulung, SH, Prof. Dr.Valerine JLK, SH, MH, dan Ny.
    Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — MUNIAH MAEMUNAH binti H. MUSA, DKK vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA
264 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20155.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20157.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — WALIKOTA SURABAYA vs. DRA. RAHMI WILANDARI
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataTermohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 406/K/TUN/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat denganposita gugatan sebagai berikut
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/201410.11.12.13.14.Bahwa jelaslah penggantian stempel tersebut sangatlah mendesakmengingat digunakan untuk tugas kedinasan.
    Bahwa Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 K/TUN/2012 tanggal29 Januari 2013 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugatpada tanggal 12 Oktober 2013 melalui Surat Pemberitahuan danPenyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 62/G/2011/PTUN.Sby jo. Nomor 406 K/TUN/2012 tanggal 8Oktober 2013.2.
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014Peninjauan Kembali / Penggugat melakukan Penggandaan stempel ataupenggantian stempel tanopa sepengetahuan Kepala Tata Usaha.
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — SUWAIBATUL ASLAMIYAH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, DKK
493 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 94 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 94 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUWAIBATUL ASLAMIYAH, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung Pinang, KecamatanPahandut Kota Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;MUHAMMAD TRI RAMDHANI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung
    Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Kuasa Khusus Nomor 66/SKUMP..02.02/X/2019, tanggal28 Oktober 2019:ll.1.IR. RIMBUN SITUMORANG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Delima RT 19 RW 03Kelurahan Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,Kotawaringin Barat, Republik Indonesia, pekerjaanWiraswasta;2. Hj.
    Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4048, luas 1.897 m?, atas nama Hj Ailita;Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4047, luas 940 m?
    Putusan Nomor 94 K/TUN/202028 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4046, luas 1.942 m?, atas nama Ir. Rimbun Situmorang;4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4045, luas 1.927 m?, atas nama Hj Ailita;5.
    Putusan Nomor 94 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA vs. SENTOT FATNUR, S.Pd
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 590 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 590 K/TUN/201510.11.Penilaian Bulan Januari s.d.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015b.apalagi selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisanmaupun teguran secara tertulis dari atasan Penggugat.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Jjika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah digunakan;Bahwa Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 48 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap hukuman disiplin sedang masih tersediaupaya administratif.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 590 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 481 K/TUN/2015
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015VI.
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015Kebon Jeruk, Kec.
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015tanggal 9 Januari 2014).
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015Tentang Papan Segela.
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
120 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015dan ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara;5.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/20159.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Desa Negeri54/Negeri Lama 33.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015diusahai oleh Penggugat (PT. BELUNKUT).
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Lampiran :No. : 673 (300.6 Hi 2012Tanggal =: yg Beril S02 KoordinatNo. No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2010
Tanggal 22 Februari 2011 — PT. SARI HIJAU MUTIARA, diwakili oleh JIMMY SIAMBATON,. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,. PT. AGRORAYA GEMATRANS,
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2010
    No. 281/K/TUN/2010tertanggal 28 Oktober 2008 tentang Pemberian lzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri DalamHutan Tanaman Kepada PT.
    No. 281/K/TUN/20104.
    No. 281/K/TUN/2010pihak lain PT.
    No. 281/K/TUN/2010Hak Guna Usaha PT. Agroraya Gematrans, atas tanahseluas 7.941 Ha terletak di Kabupaten Indragini HilirProvinsi Riau ;g.
    No. 281/K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 281/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/TUN/2011
Tanggal 21 Februari 2011 — SITI MANUR SIMBOLON, ; CAMAT MUARA BADAK,. SUMIYATUN,
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 K/TUN/2011
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/2011Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/794/VIV2009tanggal 24 Agustus 2009;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;2.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1SUMIYATUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sentosa Nomor 18Samarinda Sebagai TERGUGAT;A. Jawaban Tergugat tertanggal 05 September 2007 bagian dalamEksepsi No. 2 bahwa Tergugat adalah Isteri sah Alm. Prof. Drs.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 19. Atau setidaktidaknya Penggugat telah membaca putusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/PDT.G/2007/PN.SMDtanggal 23 Januari 2008, pada tahun 2008 sehingga dapatdipastikan Penggugat telah mengetahui keputusan Penggugatberupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/IND.IX/2006 tanggal27 September 2006 (obyek sengketa) pada tahun 2008;10.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 1Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HariSugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota : Ketuattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.Panitera Pengganti :ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya :1. Materai Rp. 6. 000.2. Redaksi Rp. 5.000,3.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DK vs. PUNADIN
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016atas nama SOEWARDI dan terakhir atas namaNY.BINTARTI;(3).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20165.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20167.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20164).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2010 — Putus : 28-07-2010 — Upload : 14-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — THAMRIN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, ; MALIK,
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 K/TUN/2010
    Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal10 November 1994 juncto Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002,tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistissejak Pihak Ketiga mengetahui adanya keputusan yang merugikankepentingannya ;8.
    T IlINT.24 (Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W.3.TUN/387/HK.02.07/XIV/2009 tanggal 08 Desember 2009) ;Saksi Sdr.
    No. 116 K/TUN/2010disebutkan Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat HukumAdministratif.
    No. 116 K/TUN/2010ALASANALASAN KASASI PEMOHON KASASI II/TERGUGAT :1.
    No. 116 K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 116 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — SUHARTO VS PEMERINTAH KOTA MAGELANG;
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 483 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 483 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karanggading RT.04 RW.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak dan/atau belummemeriksa secara seksama dalam penyelesaian sengketa Informasi Publikantara Kun Wirawiyasa, ST. dan Suharto melawan Walikota Magelang;Bahwa secara keliru Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalamputusannya yang menyatakan menetapkan bahwa informasi mengenai SalinanSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) PT. Kuntjup PT.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yangmenerangkan bahwa:Pihak adalah pihakpihak yang semula bersengketa di KomisiInformasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atauBadan Publik selain Badan Publik Negara;2 Bahwa batas waktu mengajukan gugatan keberatan sebagaimana diatur didalamPasal 37 ayat (2) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011adalah 14 hari.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasidinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, ; NABI DG. NGINGA ,HALIMAH DG. SAGA., dkk.
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 18 Februari 2011 — PT. ASIAN PACK CHEM, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 24-03-2011 — Upload : 13-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2011
Tanggal 24 Maret 2011 — TJONDRO INDRIA LIEMONTA,DKK VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,DKK
471 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — R. AGUNG WIBOWO, Amd.Im, S.H., M.Si. vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
173 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/2015
Tanggal 9 April 2015 — RINA NURJAYA, dk VS HENNY DORCE BOLUNG
99 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 111 K/TUN/2015
    ;Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung untuk mencabut Keputusan TUN yang berupa Sertifikat Hak MilikNomor 5344/Ds. Ungasan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 28Maret 2002 atas nama Rina Nurjaya dengan surat ukur Nomor 1377/2001tanggal 18 Desember 2001 seluas 5.500 m?
    Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Penggugat kabur (obscuur libel) selain hal tersebut dalam dasar gugatanatau dasar tuntutan (fundamentum petend!)
    Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan setempat lokasitanah objek sengketa tanggal 16 April 2014 telah mengakui bahwa SertifikatHak Milik Nomor 5344/Ds Ungasan Kecamatan Kuta, Kab.
    Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Ungasan dengan luas 5.500 m?
    Putusan Nomor 111 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — Ir. ARNOLD PHILIPUS DJIWATAMPU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:A.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung SebagaiTurut Terlawan I..
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Termohon Kasasi II (semula Tergugat II Intervensi/ dahulu TerbandingIl) dan selanjutnya memeriksa pokok perkara a quo;5.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Surat Ukur Nomor 00904/ Sukagalih/2008, tanggal 25/06/2008, luas3.032 m?, NIB. 10.15.07.04.03955, atas nama Dr.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
158 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 7 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Jaksa Agung R.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Il. Dalam Eksepsi;Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterimaseluruhnya;Ill.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016dihadapan G de Bock, Notaris Cirebon sesuai Akta Hibah tanggal 17Oktober 1957.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Adapun salah satu amar Penetapannya; Memberikan ijin kepada PemohonNy.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — DRS. SUTIKNO CITRO, MM, M.Si VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA
67 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 231 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 231 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DRS.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/201410111213141516ONIE SETYAWAN, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;MOHAMAD NURHEDI, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H, Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;ENNY YULIANASARI, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kantor Wilayah
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:12Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah SPPT PBB Tahun 2012, Nomor Objek Pajak32181300120120037.0, atas nama Ibu Ida Cholida yang terletak di Desa KarangSegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi:Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa SPPT
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Kabur danTidak Jelas dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan:Bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugatbertentangan dengan Surat Dirjen Pajak Nomor 153/WPJ.07/KB.08/1995tentang pembatalan SPPT PBB tahun 2012 dengan Nomor Obyek Pajak32.18.130.012.012.0030 atas nama Ibu Ida Cholida;Adalah dalil gugatan yang Kabur dan tidak jelas.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd.Maftuh Effendi, S.H.,M.H.Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi..... Rp 489.000.00Jumlah .............0.00.. Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754