Ditemukan 839 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domestus domestik domestein dorestia domesia
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Khusus
Register : 17-10-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 239/PID.Sus/2014/PN.Sbw
Tanggal 5 Januari 2015 — * Pidana - Christin Marliana
648 — 444
  • Yazid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan kerabat dengan terdakwa ;Bahwa saksi adalah pegawai dari PT KAO INDONESIA yang merupakan supplierbarang kepada UD Jaya Raya ;Bahwa saksi merupakan Pegawai di PT KAO INDONESIA dari tahun 1996 s.d.sekarang ;Bahwa PT KAO INDONESIA adalah pabrik beberapa produk seperti sabun ditergen,shampoo, bodyfoam, facial foam, pembalut wanita dan pampers anakanak yang dijualsebagian besar ke pasar domestic
    Penjualannya sebagianbesar ke pasar domestic melalui distributor yang ditunjuk dan sebagian kecil ke luarnegeri (ekspor).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2103 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • In domestic trade, tax neutrality is achieved in principle bythe multistage payment system: each business pays VAT to itsproviders on its inputs and receives VAT from its customers onits outputs. To ensure that the right amount of tax is remitted totax authorities, input VAT incurred by each business is offsetagainst its output VAT, resulting in a liability to pay the netamount or balance of those two. This means that VAT normallyflows through the business" to tax the final consumers.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2100 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
34 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan bisnisharus dimotivasi oleh ekonomi bukan oleh pertimbangan pajak.Wajib Pajak wajib pajak dalam situasi yang sama, yangmelakukan transaksi yang serupa harus terkena tingkat pajakyang sama pula);Bahwa selanjutnya terkait dengan Basic Neutrality Principlesdalam OECD International VAT/GST Guidelines dinyatakan seseeeees In domestic trade, tax neutrality is achieved in principleby the multistage payment system: each business pays VAT toits providers on its inputs and receives VAT from its customerson
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon:
ANDRI SALMAN
Termohon:
Kejaksaan Negeri Bandung
64 — 17
  • Tanggal 01 Agustus 2016Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.207/KOREKS/HIKP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016Asli 1 (satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKPAsli 1 (Satu) Bundel perihal Domestic
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 18-05-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 386/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
1.ERVAND DANIEL, S.H
2.PT. NESVARA KREASI INDONESIA
Tergugat:
PT. MARGANA PRADIPTA CEMERLANG
Turut Tergugat:
PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
94 — 20
  • Domestic Transfer Bank Mandiri dengan nomor Referensi201810031133242231 dari Turut Tergugat kepada Tergugat, diberi tandabukti : TT 13;Menimbang, bahwa Kuasa TurutTergugat selain mengajukan surat buktiyang diberi tanda bukti TT1 sampai dengan surat bukti TT13menyatakan tidakmengajukan bukti saksi;Menimbang, selanjutnyakuasa Para Penggugat, dan Turut Tergugatmasingmasing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diserahkan dipersidangan tanggal 2 April 2019, sedangkan kuasa Tergugat telah mengajukanKesimpulannya
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 31-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 38/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh ADERMI,BBA. DAIRUL RIADI, S.Sos. RIXAN PRAKAS, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
160 — 219
  • Kenaikan UMP sebesar Rp. 197.431,53 (8,71%) didasarkankepada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 44 ayat (1) dan ayat(2) dengan menggunakan rumus formula sebagai berikut :UMn = UMt + (Umt x (Inflasi t + % PDBt)Keterangan : Umn = Upah Minimum yang akan ditetapkan;Umt = Upah Minimum tahun berjalan;Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode Septembertahun lalu sampai dengan September tahunberjalan;APDBt = Pertumbuhan Produk Domestic Bruto yangDihitung dari pertumbuhan Domestik Brutoyang mencakup
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2691 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI VS PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA,
288 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • operatoryang melakukan eksplorasi;2.Bahwa Pasal 6.3 Production Sharing Contract antara PertambanganMinyak dan Gas Bumi Negara dengan Golden Spike Limited yangberbunyi sebagai berikut:If a Sole Risk Exploration results in the completion of a well capable ifcommercial production, each Nomnsole risk Party shall compensatethe Sole Risk Party, with respect to such sole Risk Party Operations,bby delivering to such sole risk Party a quantity of Petroleum andencumberances subject to the obligation to supply domestic
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-03-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 19 Mei 2014 — Turman M. Panggabean,S.H.,M.H., CS >< YUDIAWAN TANSARI, CS
1002 — 631
  • Bukopin ;Bahwa saksi mengetahui ketika bekerja pada PT Metro Batavia, kreditpada Bukopin sudah ada ;Bahwa saksi tidak mengetahui waktu berakhirnya kredit ;Saksi Reza Bertoni Widjaja, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja pada PT Metro Batavia sejak Februari 2010 sampaidengan Januari 2013 dengan jabatan sebagai Finance Manager ;Bahwa saksi dalam jabatannya tersebut bertanggung jawab mengelolakeuangan harian terutama pada saat pembayaranpembayaran baikpengeluaran domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1856 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAMPUNG INTERPERTIWI
167 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkebunan Unit Pengolahan GabunganDPP PPN DPP PPN DPP PPN DPP PPN DPP PPNCPO a a 200 20 a 0 200 20 200 20TBS 100 0 00 a log a 100 0 fod 0Pupuk dil 20 0 0 0 30 4 a 0 oo 5Net 20 a foo 20 20 3 ido 20 50 is Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesiaadalah equality before the law yakni tidak membedakan statusorang atau perusahaan (apakah orang/perusahaan kecil ataubesar), jenis kegiatan usaha (apakah usaha perdagangan,pabrikan, operasi dll), kepemilikan (apakah orang/perusahaanadalah pribumi/domestic
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
YUSMIN, S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
217 — 145
  • ANDI AZIS, M.Si. denganJumlah Produksi 540.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 540.000WMT untuk domestic; (Bukti T83)Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor708/MENHUTII/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar UntukKegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas NamaPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2101 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan bisnisharus dimotivasi oleh ekonomi bukan oleh pertimbangan pajak.Wajib Pajak wajib pajak dalam situasi yang sama, yangmelakukan transaksi yang serupa harus terkena tingkat pajakyang sama pula);Bahwa selanjutnya terkait dengan Basic Neutrality Principlesdalam OECD International VAT/GST Guidelines dinyatakan seseeeees In domestic trade, tax neutrality is achieved in principleby the multistage payment system: each business pays VAT toits providers on its inputs and receives VAT from its customerson
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Paulus Agung Widaryanto,SH.
Terdakwa:
1.Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong
2.Rahmansah
3.Haironi
4.Giyarto
80 — 127
  • Sekira pukul 13.30 wita Terdakwa di telpon oleh PakRahman untuk diajak bertemu depan Alfamart dekat areal parkirpenjemputan domestic. Sampai di tempat tersebut Terdakwa langsungdiamankan petugas dan dimintai keterangan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 25-10-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 14 Mei 2013 — PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI;I. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, II. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
108 — 53
  • . : 236/TUMDir/VIV2012, Perihal : Permohonan SuratKeterangan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Artikel Sapi Brahman Dari Berbagai Sumber Internasional(dalam data base FAO dengan nama Domestic AnimalInformation System) (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai, KementerianKeuangan RI, Nomor : S623/BC/2012, Perihal : ImportasiSapi Bibit Potong, tanggal 3 Agustus 2012 (fotokopi dari158) (0) 0)Surat Dinas Pertanian dan Peternakan, PemerintahProvinsi Banten, Nomor : 524.52/337DPP
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 70/PID.B/2016/PN SDA
Tanggal 25 April 2016 — - AINOER ROFIQ - DAVIS AGUNG SASMITA
418 — 231
  • Jovail Air Cargo, adalah Adi, Wachid danAbdu;Petugas yang berada di area gudang out going/APL pada jam 20.30 wib 04.30 wib, adalah : Sudibyo, Sunaryo dan Fadli, sedangkan petugasdari jam 04.30 12.30 wib adalah : Abdul Wafi, Arif 1,C dan Slamet CO;Bahwa petugas di steril area/ Gapura Angkasa pada tangal 25 Juni2014 jam 21.00 05.00 wib adalah : Soedarminto selaku Supervisor,Supardi, Ngabidin dan Dimas selaku staff outgoing domestic.
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Umum
Register : 02-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 167/Pid.B/2019/PN Mtw
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.TARUNG, SH
2.TEGUH ISKANDAR,SH
Terdakwa:
1.TUKIMUN
2.RADI SASTRO UTOMO
106 — 19
  • 1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT. CKB ke DIDIK YULI KOESWOYO (credit account 22360027000272) tertanggal 14 Oktober 2014 Bank Mega sebesar Rp. 468.883.250,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

    29. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Voucher PT.

    1 (satu) lembar Domestic Transfer Bank Mandiri Bukti Transfer dari PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
297 — 146
  • Pasal 2 ayat (3) ICCPR;Pemulihan termasuk konpensasi, tetapi dapat juga mencakup permintaan maafsecara terbuka bila dianggap perlu, dengan jaminan bahwa hal tersebut tidakterulang lagi;Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yangtidak sah berhak mendapatkan ganti rugi (konpensasi), sebagaimana di aturdalam Pasal 9 Ayat (5) ICCPR (Konvenan Hakhak Sipil dan Politik);Hukum Internasional menganggap penahanan sewenangwenang adalahpelanggaran, walaupun dibolehkan oleh hukum domestic
    dankomitas; sebagai balasan untuk pemberian imunias, maka negaranegaralain atau pemegang kedaulatan negaranegara tersebut saling memberikanimunitas di dalam wilayah mereka; (iii) fakta bahwa pada umumnyakeputusan pengadilan nasional tidak dapat dilaksanakan secara praktisterhadap negara asing atau negara yang berdaulat, atau usaha untukmelakukannya dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bersahabat; dan(iv) sengketa yang menyangkut kebijakan suatu negara asing tidaksepantasnya diadili di pengadilan domestic
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1202 — 2802
  • Indonesia karena berideologi tidak sama denganNegara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dan berBhineka Tunggal Ika;Menimbang, bahwa Terdakwa bersamasama dengan Iman Santoso,Heru Kurnia yang samasama mendukung Daulah Islamiyah/ISIS pimpinanSyech Abu Bakar Al Bagdadi serta bergabung dan ikut memberikan pemahamantentang perjuangan Daulah Islamiyah/ISIS tersebut yang merupakan kelompokteroris yang mana perbuatan kelompok teroris ISIS termasuk melakukankejahatan baik Internasional maupun domestic
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1864 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAMPUNG INTERPERTIWI
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zoi i Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesiaadalah equality before the law yakni tidak membedakan statusorang atau perusahaan (apakah orang/perusahaan kecil ataubesar), jenis kegiatan usaha (apakah usaha perdagangan,pabrikan, operasi dll), kepemilikan (apakah orang/perusahaanadalah pribumi/domestic atau orang/perusahaan asing).Semuanya harus mendapat dan memperoleh perlakukan yangsama dan adil di hadapan hukum yaitu hukum yang berlaku diIndonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
84 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (CMAI) yang berkedudukan di 69Duxton Road, Level 2, Singapura 089528, memberikan laporan ahliindustri independen kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 10 Augustus 2010 yang berjudul Paraxylene Price Study(Bukti PK7a) yang antara lain memberikan keterangan ahli sebagaiberikut:Halaman 1 alinea 4:In Asia, where supplies of PX are insufficient to meet domestic Asiandemand, imports have traditionally been required from outside ofAsia.
    PenghindaranPajak Berganda model OECD dan UN, yaitu adanya suatu perbandinganantara transaksi hubungan istimewa dengan transaksi yang tidakdipengaruhi hubungan istimewa, syarat ini juga dinyatakan oleh AhliHukum Pajak Internasional yaitu Andreas Bullen dalam bukunya yangberjudul Arms length Transaction Structure diterbitkan tahun 2011 olehInternational Buerau of Fiscal Documentation pada halaman 72 yangmenyebutkan bahwa (Bukti PK36):Hence, in these situations profit adjustment under contextually relevantDARs (Domestic
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-02-2012 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pdt.G/2012/PNJKT.PST.
Tanggal 23 Mei 2013 — RIMBA SiMANJUNTAK >< RUDI SUTANTO,Cs
160 — 36
  • Bahwa sebagai badan usaha yang menjual tiket pesawat, baik domestic maupuninternasional, maka Pers iroan telah bergabung dengan IATA (International AirTransport Association/Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional). IATA adalahsebuah organisasi perdagangan internasional yang terdiri dari maskapaimaskapai penerbangan, dimana anggota IATA dapatHal 43 dari 103 hal.