.::0eeeeeeeccceeeeeeeeeeeeeeeeseees Rp 5. 000,ROG AKS Liviiicccccccccssecseeeeseueeeeneeeees Rp 5. 000,Nie eo > Rp 6. 000,JUMI AN, ceeeeeeeee eee Rp 176. 000,(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/11/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariInzar Salfikar (Pemohon).Banda Aceh, 15 Februari 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN BnaDrs.

Iman Teguh, S.Pd. tersebut;Bahwa Tergugat Gubernur Jawa Tengah telah lalai dan tidak cermatdalam mempertimbangkan keputusan pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat, karenaPenggugat dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 8Januari 2014, Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan dijatuhi pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan

(Vide Wiyono, S.H.R, 2005,Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Cet.II,Jakarta, Sinar Grafika);Bahwa berdasarkan Putusan Perkara) Semarang Nomor110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg pada Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, Penggugat dikenakan ketentuan Pasal 3,sehingga tidak dapat dikenakan pemberhentian dengan alasan dandasar sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana kejahatan jabatansebagaimana Pasal 413 s.d.

Tipikor. SMGmendapatkan 2 (dua) sanksi, yaitu: Sanksi ke1 (satu) dari Gubernur Jawa Tengah berupa Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimanaKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 tertanggal 6Oktober 2014; Sanksi ke2 (dua) dari Bupati Pemalang berupa Penurunan PangkatSetingkat Lebin Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada Penggugatterhitung sejak 1 Januari 2014 pangkat Sdr.

SALINAN:PUTUSANNomor : 18/PID.SUSTPK/2017/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat bandingtelah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : HIMRON, S.E. Bin FARID MAKMUR;Tempat Lahir : Penengahan;Umutr/Tgl.

Hakim Tipikor Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengantanggal 10 Mei 2017;Halaman 1 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PT TJK.5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (pertama), sejak tanggal 10 Juli 2017sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;7.

Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November2017;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 September 2017 Nomor:18/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT TJK., tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas; Setelah membaca berkas

Hukuman yang dijatuhkankepada Terdakwa telah memadai dengan perbuatan dan kesalahannya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, turunanresmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Halaman 74 dari 78 hal.

Bahwa terjadinya kerugian keuangan masyarakat/negara karena perbuatanTerdakwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah karenaTerdakwa dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan undangundang,sehingga merugikan keuangan masyarakat/negara sebagaimana dimaksuddalam undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku tentangprosedur dan tata cara pencairan dana jaminan reklamasi tambang,mengenai hal ini telah dipertimbangkan oleh judex facti PengadilanNegeri/Tipikor Kendari sesuai dengan buktibukti dan

keterangan saksimaupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, bahkan keterangan ahlidari pihak yang berkompeten dalam bidang keuangan dan jasa keuanganyaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dari pihak yang berkompetenpula dalam bidang audit/penghitungan kerugian negara yaitu BPKPPerwakilan Sulawesi Tenggara, menurut judex juris pertimbangan hukumJudex facti Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari tersebut sudah tepat danbenar dan dapat dipertahankan;.

PUTUSANNOMOR :830/PID.Sus/2014/PN.JKT.PST.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.

PUTUSANNomor : 13/PID.SUS/2011/P'TMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwaterdakwa :I.Nama lengkapTempat lahirUmur / Tgl. lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanII.

., yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikankepada Para Termohon Kasasi masingmasing pada tanggal 15 Agustus2019, Kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasiHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Pwt tanggal 28 Januari 2010 atasnama Terdakwa tersebut (Bukti Surat dari PenasihatHukum Terdakwa) yang telah berkekuatan hukum tetap,sedangkan yang menjadi perbedaannya dengan sekarangyang sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan TIPIKORSemarang adalah mengenai pasalpasal ancaman pidanapada dakwaan Primair dan Subsidair perkara TIPIKOR iniyaitu adanya pidana denda serta pidana tambahan berupapembayaran uang pengganti terhadap besarnya kerugiankeuangan negara yang diperoleh oleh Terdakwa sehinggadengan

No. 236 K/Pid.Sus/2013401.keadaan yang sebenarnya (sebagaimana barang bukti yangdiajukan di persidangan) ;Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan TIPIKOR Semarangtelah terungkap fakta selain 3 SPK (Surat Perintah Kerja) Fiktiftersebut yaitu yang tertulis pada halaman : 86 pertimbangannyaberbunyi sbb : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum......

Materiele handeling ;Dibandingkan dengan pertimbangan halaman 57/58, PutusanPengadilan Tipikor Semarang, maka jelas tergambar bahwapendapat / keterangan ahli telah dipotongpotong, dibuang,sehingga menguntungkan Terdakwa dan merugikan pemohonkasasi ;Bahwa pada hakikatnya untuk memahami Pasal 76 ayat (1) KUHPharus dengan pendekatan Ilmu Hukum (doktrin, dll) apabilamenggunakan pendekatan logika atau pemahaman yang kurangsempurna bahkan secara /eterlek hanya membaca unsurunsurnyamaka akan terjadi kekeliruan

Judex Facti dalam cara mengadili telah membuat pertimbanganyang bertolak belakang ; Pada pertimbangan halaman 87 sebagai berikut :yang menjadi pembedanya dengan sekarang yang sedangdiperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tipikor Semarang adalahmengenai pasalpasal ancaman pidana pada dakwaan primair danHal. 45 dari 47 hal. Put.

No. 236 K/Pid.Sus/201348Bahwa ketiga Berkas Perkara tersebut telah dilimpahkan dan disidangkan (Splitsing) diputusan sbb :1.Pengadilan TIPIKOR Semarang denganDRS.

KejahatanJabatan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap25.26.27.Penggugat telah keliru dalam memahami Pemberhentian PNS yangdiatur Pasal 87 UU ASN;Dalam dalil gugatan Penggugat berulangkali berupaya menggiringOpini, yang intinya bahwa pemidanaan yang telah dijatunkan terhadapPenggugat ialah jenis pemidanaan yang tidak memenuhi kriteriapemberhentian seorang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 87ayat (2) dan ayat (4) huruf d UU ASN;Bahwa tindak pidana yang terbukti dikakukan Penggugat adalah Pasal3 UU Tipikor

Penggugat telah keliru memahami apa yang dimaksud dengan31.kejahatan jabatan karena hanya membatasinya dengan Pasal 8sampai dengan Pasal 11 UU Tipikor, padahal jelas Pasal 3 UU Tipikormemuat unsur penyalahgunaan jabatan;Berdasarkan uraian diatas jelas dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN tidakdapat diberlakukan dalam perkara ini karena telah diatur secara lexspecialis dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN.

;Menimbang, bahwa Penggugat didalam alasan gugatan dan repliknyapada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa aquo didasarkanpada alasan pidana (Tipikor) berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 173/G/2019/PTUNJKTTahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana hal tersebuttidak sesuai dengan kondisi realitas Penggugat dimana seharusnyamengacu pada pasal 247 Peraturan Pemerintah

;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak dan alat buktiyang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yangmenjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah :Apakah dasar hukum yang dijadikan dasar terbitnya surat keputusanobjek sengketa sebagaimana termuat dalam konsideran menimbang yangmencampur adukan penerapan Putusan Tipikor, Pasal 87 ayat (4) huruf bUU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar Nomor 63/pid.sus/2014/PN.Mks tanggal 20 Januari 2015. DanNomor 13/pid.sus.kor/2015/PT Mks tanggal 7 April 2015 dan telahberkekuatan hukum tetap (bukti P2, P3);Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakimberpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusanpemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yaitu dalam rangkapenerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN jo.

AdministrasiUmum, Kabupaten Jayapura).Terdakwa pernah ditahan :1.2.Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan 27 Maret2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal26 April 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sejaktanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura Nomor 14/TIPIKOR/2012/PNJPR. tanggal 23 Januari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa LUKAS MRA MRA, SH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsidalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;2.

biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/TIPIKOR.BANDING/2013/PT.JPRtanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut := Menerima permintaan banding dari terdakwa LUKAS MRA MRA, S.H dandari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;= Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 14//Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.Hal.39 dari 35 hal. Put. No.1425 K/Pid.Sus/2014.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa danJaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd. ttd.Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. Dr.H.M.

Mappanyukki No.133 A Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2016, dantelah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Niaga/HAM/PHI/Tipikor Kelas A Knusus Makassarpada tanggal 10 Oktober 2016 dengan Nomor:360/PDT/2016/UB, yang selanjutnya disebut sebagai:PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;MELAWAN :1. PT. KALLA INTI KARSA, beralamat di Wisma Kalla Lt.10, jalan Dr. Sam RatulangiNo.81, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang dalam halHal. 1 dari 37 Hal. Put.

PettaraniRuko Pettarani Center Blok C.8, Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Niaga/HAM/PHI/Tipikor Kelas A Knusus Makassarpada tanggal 21 November 2016, Nomor:1032/PDT/2016/UB, yang selanjutnya disebut sebagai:TERBANDING semula TERGUGAT I:;2.

DKK,alamat Kantor Walikota Makassar jalan Ahmad Yani No.2Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/29/SK/HK/XI/2016 tanggal 4 November 2016 dantelah didaftarkan di didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Tipikor Kelas AKhusus Makassar pada tanggal 7 November 2016,Nomor: 978/PDT/2016/UB, yang selanjutnya disebutsebagai: TERBANDING II semula TERGUGAT II:3.

P Pettarani Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 348/SK73.71/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dan telahdidaftarkan di didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Niaga/HAM/PHI/Tipikor Kelas A Knusus Makassarpada tanggal 27 Oktober 2016, Nomor:955/PDT/2016/UB, yang selanjutnya disebut sebagai:TERBANDING III semula TERGUGAT III;Pengadilan Tinggi tersebut;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Januari 2018 Nomor:433/PDT/2017/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 19 Maret 2013s/d tanggal 17 April 2013;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 19 April 2013s/d tanggal 18 Mei 2013;7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 19 April 2013 s/d 18 Mei 2013 ;8. Penetapan,..........8.

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bnada Acehsejak tanggal 19 Mei 2013 s/d 17 Juli 2013 ;Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernamaBasrun Yusuf, SH, Syamsul Rizal, SH, Syamsul Bahri, SH, AdvokadPengacara pada KantorHukum Basron Yusuf & Rekan, beralamat di Jalan Mr.

dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : PAENO bin KARDJSENTONO;tempat lahir : Gunungkidul;umur / tanggal lahir : 52 tahun/12 Agustusjenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Dusun Ngrunggo RTRW. 006 Desa GetasKecamatan Playen,Kabupaten GunungkAgama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan PNS;Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :1 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25Oktober 2011;2 Hakim Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengantanggal 16 November 2011 ;3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 17 November 2011sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2012sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;5 Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2012sampai dengan tanggal 01 Maret 2012;6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret2012 sampai dengan tanggal

No. 21/PID.SUS/2012/PTY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2012 Jaksa/PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTipikor Yogyakarta pada tanggal 12 April 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan

Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2012 serta memori kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta pada tanggal 12April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, maka olehkarena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima;Menimbang,

2009 s/d 2014;Pendidikan > = 2;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah Penetapan/Penahanan oleh :1.Ditahan oleh Penyidik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas JakartaTimur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;Perpanjangan oleh Penuntut Umum di Rutan Klas Jakarta Timur CabangKPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal 27 Juni 2016 sampaidengan tanggal 5 Agustus 2016;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbaru di Rutan Klas Jakarta Timur Cabang KPK pada RutanPomdam Jaya Guntur tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal4 September 2016;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru di Rutan Klas Jakarta Timur Cabang KPK pada RutanPomdam Jaya Guntur tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal4 Oktober 2016;Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR5.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal29 Mei 2017;12.

PID.Sus.TPK/2021/PT TJKMenimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatanatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungkarang yang memutus para Terdakwa terbukti melakukan tindak PidanaKorupsi dalam Dakwaan Alternatif kKedua dan hukuman /Pidana yang dijatuhkanrelatif ringan;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkasperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

ConcuringOpinion) dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat banding dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, makasesuai ketentuan Pasal 14 UndangUndang No. 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman perbedaan pendapat ( Concuring opinion ) dari HakimAd Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang BrierlyNapitupilu,SH,M.H,M.Kn sebagai berikut :Bahwa setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara besertasalinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

pada PengadilanNegeri Tanjungkarang Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PN Tjk tanggal 08 Februari2021, maka saya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarangyang mempertimbangan dan memutusTerdakwa dan Terdakwa Il telah dinyatakan terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 11 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang undang No. 20 Tahun 2001 TentangTindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat,menurut hemat kami yang terbuktiadalah Dakwaan

Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Alternatif ke satu, dengan demikiandalam perkara tersebut seharusnya Pengadilan Tingkat Bandingmembatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang dan mengadili sendiri sesuai Dakwaan Kesatu.4.

bukti P7 ;Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print. 02/N.2/Fd.1/08/2015 yang diterbitkan Kepala kejaksaan Tinggi Sumatera Utaratanggal 11 Agustus 2015, diberi tanda bukti P8 ;Fotocopy Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisiterbaru, diterbitkan oleh Fokusindo Mandiri, diberi tanda bukti P9 ;Fotocopy Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diberi tanda buktiP10;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor

Medan Nomor . 26/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, diberi tanda bukti P11A;Fotocopy Salinan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor MedanNomor . 27/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, diberitanda bukti P11 B ;Fotocopy Media Online hhttp://berita9.net, diterbitkan pada tanggal 31Agustus 2015, diberi tanda bukti P12 A ;Fotocopy Media Online www.icwpost.com diterbitkan tanggal 5 September2015, diberi tanda bukti P12 B ;Foto copy Media Online http://oermatanews.blogspot.co.id

2 danPasal 3:Menimbang, terhadap perbedaan pendapat antara Pemohon denganTermohon mengenai waktu pengembalian kerugian negara/daerah apakahsudah lewat 60 hari sejak LHP dibuat atau sejak LHP disampaikan kepadaentitas (yang diperiksa), pada kenyatannya dan diakui baik oleh Pemohonmaupun Termohon telah terjadi pengembalian kerugian negara sebesar indikasikerugian negara tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kemudian dengan pengembaliankerugian negara tersebut lalu pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor

penghentian penyidikan tersebut adalahkarena ada pengembalian kerugian negara tersebut, karena hal tersebut jelasbertentangan dengan norma pasal 4 UU Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu masih dalam proses/tahappenyidikan maka disinilah kejelian dan kemampuan Penyidik dalammengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakanterjadi :Menimbang, bahwa Penyidik dalam usahanya membuktikan salah satuunsur dalam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU Tipikor

JACK (masingmasing belumtertangkap (DPO) yang merupakan wartawan dan TIPIKOR sertadengan saksi ALEXANDER GINTING als ALEX membahasmasalah saksi korban SULASTRI yang usianya masih dibawa umurdan masalah itu dibicarakan di Jalan Mangga Besar 8 (CIRCLEKey) dengan maksud untuk dimuat di media agar pihak Germoyaitu saksi BUNYAMIN als ABUN supaya memberikan uang untukmenutupi kasus mi dan agar tidak dimuat ke media lalu saksi M.STEVEN meminta bantuan kepada saksi ALEXANDER GINTINGals ALEX untuk negosiasi

SITIMUJJENAH, saksi ALEXANDER G1NT1NG als ALEX dan saksikorban SULASTRI berangkat ke Komnas Ham bidangPerlindungan anak dan sebelumnya terdakwa ke tempat TabloidTipikor didaerah Taman Mini Jakarta Timur yang kemudian danpihak Tabloid Tipikor diantaranya. NIKO, sdr. JACK, sdr.

B, KelurahanKampung Sawah, KecamatanKota Waikabubak, KabupatenSumba Barat.Agama : Kristen Protestan.Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Budi Luhur).Pendidikan : SMA (tamat).Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapanpenahanan oleh ;Penyidik : Tidak dilakukan PenahananPenuntut Umum : sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengantanggal 12 Nopember 2013.Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal26 Nopember 2013;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan TIPIKOR PadaPengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang Penetapan PaniteraPenganti . Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluandalam perkara Terdakwa tersebut.Setelah mendengar dan membaca :1)1) Pembacaan Surat dakwaanPenuntut umum Nomor Reg.

pengganti tersebut maka digantidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Memerintahkan barang bukti, berupa: barang bukti Nomor 1 sampaidengan Nomor 33 selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umumseluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 24/TIPIKOR

Yk junctoNomor 24/TIPIKOR/2013/PTY juncto Nomor 1968 K/PID.SUS/2014 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2018Terpidana VIII mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung tersebut:Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana VIII pada tanggal 30November 2016.

JaenalHariadi selaku supplier garam walaupun yang bersangkutan mengakui telahwanprestasi karena hanya mengirim garam sebanyak 107 ton dari yangseharusnya 400 ton, namun Terdakwa masih dipertanggungjawabkandengan dakwaan tipikor;4. Bahwa PD Pasar Bermartabat tidak mengalami kerugian sama sekali,bahkan keuntungan dari penempatan deposito berupa bagi hasil (bunga)setiap bulannya sekitar Rp 275 juta tetap ditransfer ke rekening PD PasarBermartabat;5.

;Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgBahwa Pasal 8 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupasitergolong sebagai delik formil, karena tidak memerlukan adanya akibat,maelainkan cukup apabila unsurunsur dalam pasal tersebut terpenuhi,maka tindakan Terdakwa dinyatakan terbukti;Bahwa di dalam Pasal 8 UU Tipikor tersebut hanya mengandung unsur :a.

Akantetapi itu knhusus untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan tidak berlakuuntuk seluruh pasal dalam UU Tipikor;Bahwa apabila ada pebuatan seseorang yang menjaminkan asset milikperusahaan daerah, akan tetapi asset tersebut sudah dikembalikansehingga tidak terdapat kerugian daerah, maka harus dilihat terlebihHalaman 68 dari 116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgdahulu apakah perbuatan penggelapan atas asset milik daerah sudahsempurna/voltooid atau belum, apabila seluruh unsur pidana dalam Pasal8

tidak perlu adaya kerugian Negara dan Pasal8 UU Tipikor tersebut masuk ke dalam delik formil;Bahwa untuk membuktikan unsur Pasal 8 UU Tipikor, maka unsurunsuryang disebutkan dalam Pasal 8 UU Tipikor tersebut seluruhnya harusterpenuhi dan jika salah satu saja tidak terpenuhi maka terdakwa harusdibebaskan;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan bilyet deposito milikperusahaan merupakan perbuatan melawan hukum, tapi belum tentumerupakan perbuatan melawan hukum pidana sepanjang tidak adaUndangundang