Ditemukan 7134 data
98 — 10
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atauredaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankanlagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (VariaPeradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
274 — 43
CEKMANmengatakan kepada saksi nggak usah balikin ndar, kalau kau balikin, kaungaku, kau sama saja menjebak (karena) aku idak ngaku, kalau kau ngakusamo dengan menjebak aku lalu saksi jawab sudahlah ji, balikinlah,barang (uang) ini sudah terang benderang kemudian Terdakwa I.CEKMAN mengatakan sudahlah, melintang bata mujur lalu, namun saksiHalaman 167 dari 506 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmbtidak mengerti apa maksud perkataan Terdakwa . CEKMAN hanyamenurut saksi berarti Terdakwa I.
92 — 23
peraturan tersebut;Bahwa jika didalam peraturan menteri keuangan disebutkan secara tegastentang satuan pemerintah daerah maka pemerintah daerah tundukterhadap permenkeu;Bahwa selama Surat Keputusan seseorang Aparatur Negara belumdicabut maka Surat Keputusan tersebut masih berlaku;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dapat dimintai pertanggungjawabanterhadap kewenangan yang diberikan pengguna anggaran;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secaraadminstrasi;Bahwa penyalahgunaan kewenangan secara terang benderang
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
255 — 176
keadaanlemahnya Pihak Penggugat yang sedang terkurasenergi/konsentrasinya kepada masalah/persidangan perkarapidana Saudara Maskur Anang, untuk terus mempertahankanPenguasaan terhadap areal/iahan perkebunan Penggugatseluas 5.555 ha meskipun telah diperingatkan oleh PihakPenggugat untuk membatalkan Perjannjian 26 dan 27 a quo,dengan demikian terbukti Penguasaan Lahan izin lokasiPerkebunan Penggugat seluas 5.555 ha oleh Pihak Tergugatyang berlangsung sampai saat diajukannya Perkara Gugatan iniadalah Terang benderang
577 — 403 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjadisaksi karena Penyidik Reskrimsus Polda Papua tidak mampu membuktikanSelewanus Burdam bersalah.Bahwa kemudian LP.65/III/2013/SPKT/Papua. yang tadinya atas namaSelewanus Burdam di tippex (dihapus) dan diganti atas nama LABORASITORUS dan dalam uraian singkat kejadian pada tanggal dan waktu yangsama sebagaimana uraian singkat terhadap Tersangka Selewanus Burdam.Bahwa kemudian muncul dalam persidangan LP. 65/III/2013/SPKT/Papua.Atas nama Tersangka IMMANUEL MAMORIBO dan disimpan nampak jelasdan terang benderang
192 — 38
480,38 Ha (empat ratusdelapan puluh koma tiga puluh delapan hektar), dalam faktanya merupakan143proses tanam sisip yaitu melanjutkan penanaman di atas beberapa areal/blokyang sudah dimulai sejak tahun 2009, dan pembukaan atas lahan dimaksudsudah dilakukan pada tahuntahun sebelum Terdakwa bekerja dan bergabungdengan PT Archipelago Timur Abadi.Kini setelah selesai dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara atasnama Terdakwa GELORA SINURAYA ini, dari semua fakta persidangan yangada sudah terang benderang
151 — 52
BdgMenimbang, bahwa penarikan dana tersebut yang kemudian masuk ke rekening terdakwaatau perusahaan terdakwa tersebut bukan dalam rangka menyembunyikan asal usul ataumenyamarkan asal usul sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena asalusul danatersebut sudah jelas dan terang benderang berasal dari BNI melalui 50 (lima puluh) kelompok tani;Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencucian uang selain penempatan (placement)dipersyaratkan pula adanya perbuatan pelapisan (layering) dan penyatuan
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
237 — 60
Bahwafaktayang dikemukakanSaudaraPenuntutUmumuntukmembuktikanunsurmelawanhukum tersebut, jelasjelas bukanlahperbuatan yang hanya dilakukan oleh para terdakwanamun jugamenyatakan bahwa ada keterlibatan aktif dalam menghadiri rapat danmenyetujui kegiatan PEnggandaan Naskah Soal yang dilakukan olehSeluruh KEpala Sekolah Dasar Di Kota Bogor, hal tersebut juga telahterang benderang sebagaimanadenganfaktaPersidangan padaagenda Pembuktian Saksi dari Kepala Sekolah yang ikut menerimadana kelebihan pada kegiatanpenggandaan
415 — 85
Afan (selaku pimpinan DPRD ProvinsiSumatera Utara) dalam persidangan ini menurut saksi keteranganyasudah sangat jelas/terang benderang. Sebagaimana halnya yang telahsaksi terangkan dalam BAP saksi, bahwa apa yang telah saksi terima(yaitu berupa uanguang tidak resmi) pada akhirnya menjadikan saksisebagai tersangka/terdakwa dan sekarang menjadi terpidana. Jadi apayang dialami oleh Chaidir Ritonga dan M.
253 — 173
Hernold Makawimbang S.Sos, Msi, MH adalah keliru(rechtsdwaling), dan cenderung menyesatkan (fallacy), serta penuh denganpenyelundupan fakta hukum bahkan bertentangan dengan fakta hukumPersidangan sebagaimana dalam Pertimbangannya pada halaman 1097,yang pada intinya bahwasanya AHLI TIDAK ADA MELAKUKAN AUDIT sertasebagaimana pengakuan Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya atas PledoiPenasehat Hukum pada point 3 halaman 3, dimana Penuntut Umum telahnyata dan terang benderang bahwasanya Jaksa Penuntut
698 — 215
Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/8008 tanggal 24 April 2004 untuk PTSeraya Sumber Lestari ; Bahwa terdakwa tidak membaca secara detail satu persatu isi Nota Dinastersebut, terdakwa hanya melihat bahwa disitu intinya semua sudah sesuaidengan perundangundangan, terdakwa tidak sempat untuk berpikir secarateknis waktu itu, terdakwa juga tidak sempat memikirkan substansinya ; Bahwa ketika pengenalan tugas, terdakwa ada beberapa kali sebelummelaksanakan itu menyampaikan terang benderang kepada seluruh dinaskarena
241 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan dilakukannyapertama, sudah terjadi delik ;2.12.Bahwa bertitik tolak dengan pendapat ANDI HAMZAH tersebut diatas dengan dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara ini, makasangat jelas dan terang benderang bahwa semua perbuatanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang berkaitan denganpenerbitan IUPHHKHT tersebut, adalah bukan merupakanperbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana diaturdalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena