Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Tipikor ke sejak tanggal 17Januari 2016 s/d 15 Pebruari 2016 ; 22022022020"9. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Tipikor ke Il sejak tanggal 16Pebruari 2016 s/d 16 Maret 2016 ; 2+ 2n2 none nen nne ennTerdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2015didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Yuliana Heriyantiningsih, SH.MH.pada Kantor Penasehat Hukum Yuliana Heriyantiningsih, SH.MH. & Rekan yangberalamat di JI.

PutusanPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 13/Pdt/2013/PTBNA.

Putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh No. 08/Pdt/2013/PTBNA, tanggal 21 Februari 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas oleh karenagugatan yang diajukan pelawan adalah gugatan perlawan atas Eksekusi Ketua PengadilanNegeri Sigli tersebut maka Majelis berpendapat bahwa gugatan perlawanan yang diajukanpelawan tidak mengangdung kabur/cacat formil dan juga pelawan juga sudah tepat danbenar menarik pihak dalam perkara ini siapa yang dijadikan tergugat/terlawan sesuaiputusan

Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan secara substansi sudahtepat karena Penggugat telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilantindak pidana korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh MajelisHakim tersebut dibantu oleh M. F. EVA J.S, S.H Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1. K.A. SYUKRI, S.H., M.H MULYANTO, S.H., M.H2. H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

(fotokopi dari fotokopi); Bukti T5 :Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :005/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 2 Mei 2018, tentang BKNGandeng KPK Berantas PNS Tipikor (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :019/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 4 September 2018, tentangPertajam Penyikapan atas PNS Tipikor, BKNKPK PerluasSinergi dengan Kementerian PANRB dan Kemendagri (fotokopiCari fOtOKOPi); 202222 ne nn nn nn nn nn ne nn nn nenene anneHalaman 34 dari 52 Halaman

Putusan No. 84/G/2019/PTUNKPG Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :022/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 13 September 2018, tentangsebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja diPemerintah Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :061/RILIS/BKN/IV/2019, tanggal 14 September 2018, tentangTenggat Waktu 30 April 2019, Baru 53% SK PTDH PNS TipikorBHT Diterbitkan (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor

:023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September 2018, tentangBKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Komitmen PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :073/RILIS/BKN/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, tentangPenuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Tipikor BHT Terima SKPTDH (fotokop!

Pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Pidana diambildari pengertian detournement de pouvoir dalam Hukum Administrasi, yakni:menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangtersebut ;Saksi ahli menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan jabatan umum dalam UndangUndang Tipikor tidak ada penjelasan yang secara jelas dapat memberikan gambaransecara lengkap.

Seperti contoh seorang warga negara yang bukan sebagai pegawai negerimendapat tugas sebagai ketua KPPS adalah menjalan tugas dengan Jabatan Umum,18L.apabila yangbersangkutan dalam menjalankan tugasnya melakukan manipulasi suaradan atas tindakan tersebut yang bersangkutan mendapatkan keuntungan financialartinya Ketua KPPS tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanpasal 9 Undang Undang Tipikor tersebut ;Bahwa saksi ahli menyatakan, perbuatan terdakwa untuk dapat dikategorikansebagaimana

dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Tipikor, maka harusmemperhatikan hal hal sebagai berikut :Bahwa untuk dapatnya seseorang menjalankan jabatan umum haruslah terpenuhi unsurapakah orang tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya harus ada Surat KeputusanPengangkatan yang menyatakan bahwa orang yang tertera dalam surat keputusantersebut mempunyai tanggung jawab tertentu.Bahwa, Surat Keputusan tersebut bersifat final dan kongkrit.

Bila tidak ada SuratKeputusan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menjalankan jabatanumum, oleh karenanya pasal 9 UU Tipikor tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa(Yusi Dian Anggraeni).Saksi Ahli menerangkan bahwa, NPHD yang ditanda tangani antara BapemasPropinsi Jawa Timur dengan Pihak penyelenggara kegiatan yang dilakukanTerdakwa tidak dapat dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjeratTerdakwa.

Sedangkan bila terdapatpembuatan kuitansi/tanda pembayaran keuangan yang tidak sesuai dengan hal yangsebenarnya tidak dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 9 UU Tipikor karenabukan masuk kategori perbuatan pidana korupsi tetapi masuk dalam ranah pidanaumum misalnya pemalsuan ;Saksi Ahli menyatakan bahwa posisi yuridis menurut konsep dalam doktrin ilmuhukum pidana tentang Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP seperti yang dicantumkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, diterangkan bahwa dalam Pasal

AgamaPekerjaanPendidikanPENGADILAN TIPIKOR BANDUNG.PUTUSAN.Nomor : 55/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.iDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 1Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pad a Pengadilan Negeri Kls.A Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana Khusus pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : DEDEN MUJAMIL AHMAD, SE ;Tempat Lahir : Cianjur ;Umur/tgllahir : 44 tahun/ 30 Maret 1969 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan

Jambe, Kabupaten Karawang;:lslam;: Pegawai BUMN PT.Pos Indonesia;: S1;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1.Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2013 sid. tanggal 27 Januari 2013 ;2.Perpanajangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d.tanggal 08 Maret2013 ;3.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 09 Maret2013 sid. tanggal 07 April 2013 ;4.Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2013 s/d.tanggal 26 Mei 2013 ;5.Hakim Pengadilan Negeri /Tipikor

Bandung sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d.tanggal 13Juni 2013;6.Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Bandung, sejaktanggal 14 Juni 2013 s/d.tanggal12 Agustus 2013 ;Terdakwa tidak dan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun MajelisHakim menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa telahmembuat surat pernyataan Penolakan didampingi oleh Penasehat Hukum tertanggal 29Mei 2013 yang disampaikan dipersidangan oleh Terdakwa ;PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG

terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.0.000, (sepuluh riburupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SENIN, tanggal 08 Juli2013 oleh Kami: Barita Lumban Gaol, SH, MH, Hakim Tindak Pidana Korupsi selakuKetua Majelis Hakim, Endang Makmun, SH, Hakim karir dan BASARI BUDHI Po, SHo,MHo, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masingmasing selaku Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

DANIEL PANJAITAN, S.H,LLM, Umur: 45 Tahun, Pekerjaan: HakimAdhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang bertempat tinggal diJalan Pengadilan No 8 Medan yang dalam perkaraNo.04/Pdt.G/2018/Pn.Pms Tergugat II selanjutnya disebut sebagaiPihak Ketiga.Bahwa Pihak Kesatu, Pihak kedua dan Pihak Ketiga ingin mengakhiridengan damai (dading) perkara yang dajukan oleh pihak kesatu terhadappihak kedua dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2018 di PengadilanNegeri Kota Pematangsiantar dan telah terdaftar dalam

Rp 201. 000,(Dua Ratus seribu rupiah);Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Agustinawati (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERASANUSI,S.H.NIP. 19610505 198002 1001 Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Bna

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 02 April 2013s/d. tanggal 01 Mei 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal 10 April 2013 s/d. tanggal09 Mei 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal10 Mei 2013 s/d. tanggal O08 Jul 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal09 Juli 2013 s/d. Tanggal. 07 Agustus 2013.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya VICTORNIZAM FERDINANSAH.SH.

Erowati UtaraNo.200 RT.06 RW.09 Semarang Utara Kota Semarang, berdasarkan PenetapanKetua Majelis Tipikor tertanggal 18 April 2013 No. 43/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg.

;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa dan buktibuktiyang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaandari Penasihat Hukum

Membebankan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa, tanggal20 Agustus 2013 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI. SH.MH. sebagai HakimKetua Sidang, HASTOPO, SH. dan H.

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.80DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, baik Jaksa / PenuntutUmum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan upayahukum.Semarang, Agustus 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.NIP. 19580504 198203 1008.

pertimbangan tersebut diambil alin menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding;Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2022/PT.AMBMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan yang terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 26/Pid.SusTPK/2021/PN.Ambtanggal 13 Desember 2021 perlu dibatalkan, yang amarnya sebagaimana akandisebutkan lebih lanjut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tipikor

berikut:Bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa serta alat buktitertulis, maka Terdakwa selaku Kepala Desa dan Terdakwall selakubendahara diperoleh faktafakta hukum telah melakukan korupsi yangmenyalahgunakan kewenangannya mengakibatkan kerugian Negara yangdilakukan dengan cara mark up dan sebagainya, karena Para Terdakwamempunyai kekuasaan dalam jabatannya;Bahwa dari fakta hukum tersebut tidaklan tepat terdakwa dinyatakanterbukti bersalah dalam dakwaan primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor

,sebab fakta hukum Terdakwa telah melawan hukum dalam artimenyalahgunakan wewenangnya (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukan melawan hukum secara umum (genus)sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor;Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdi depan persidangan, patutlah dicermati kebiasaankebiasaan yang tidakprofessional dari para penegak hukum yang sangat sarat kepentingan,yang apabila ada sesuatu, Terdakwa akan didakwakan dengan bentukalternatif

, akan tetapi kalau tidak ada sesuatu, maka akan didakwaansecara subsidair, yang seolaholah kalau hakim terlalu mengikuti polapendakwaan secara subsidair, maka apapun yang didakwakan karenadakwaan Primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor, maka otomatis dalamunsur melawan hukum Pasal 2 UndangUndang Tipikor semua sudahtercakup melawan hukum, termasuk dalam hal ini menyalahgunakanwewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor;Bahwa pola pikir (mindset) dan perilaku (behavior) seperti ini,

, penyalahgunaan wewenang khusus (species) diaturdalam Pasal 3 Undang Undang Tipikor mempunyai makna tersirat, bahwaapabila pejabat atau penyelenggara negara yang mempunyai wewenangmelakukan korupsi akan dihukum lebih berat, akan tetapi kenyataan dalampenegakan hukum, justru Pasal 3 UndangUndang Korupsi seringdisalahgunakan dengan memberi hukuman ringan, yang disebabkankarena Pasal 3 tersebut mempunyai minimal hukuman (1 tahun) yang lebihkecil dari minimal hukuman pada Pasal 2 UndangUndang Korupsi

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA., tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 April 2016 Nomor46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., tersebut Tidak =menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu:1.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidakmencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat,khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA, tanggal 14 Juni 2016 yang telah kami terimapada tanggal 29 Juni 2016 dan pada tanggal 11 Juli 2016 kami mengajukanupaya hukum kasasi dan akta permohonan kasasi (pasal 244 dan 248 Ayat (2)KUHAP yang telah tercatat di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Nomor46/Pid.Sus/TPK /2015/PN Bna tanggal 11 Juli 2016 Oleh karena itu maka sudahsah dan telah menurut ketentuan undangundang yang berlaku.

Putusan Nomor 1905 K/PID.SUS/2016Bahwa menurut pendapat kami Judex Facti, baik Pengadilan NegeriTipikor Banda Aceh maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh telah salahdan keliru menerapkan hukum terhadap pemohon kasasi H Awaluddin S.H.

Awaluddin S.H., Sp.N., M.H., disebutkan dalam surat tuntutanadalah pada Tahun 2011, telah diubah begitu saja tanpa pemberitahuansebelumnya, begitu pula tertera dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Tipikordan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor namun hal ini tidak menjadipertimbangan Judex Facti berikut Surat Dakwaan tersebut;1.

PUTUSANNomor : 201/ PID/2014/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara :Nama lengkap : PT.

ManafLubis No. 1B Medan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untukbersama sama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014, Nomor : W1W8/17/Hk.01/9/2014 .Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut.Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014, Nomor : 131 /Pid.B/ 2013/PN.

M.HumHakim Anggota IT; Panitera Pengganti;dto. dto.ADI DAHROWLISA,SH.MH T.TARMULLSHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 28 dari 28 Putusan No. 201/Pid/2014/PT.BNA

TNIAD Barak Pamen,Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 19 September 2019 Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang,

MATCH A hcscsssccccseceseccesseesee sess eeeeees Rp 6. 000,wo) UL TFT aN cs eee cars es arcs were Rp 196. 000,(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/II/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariKUSMA DEWI, SKM (Pemohon).Banda Aceh, 15 Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs.

peradilan yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan: Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa didasarkan pada PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, maka pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri / PHI / TIPIKOR Kelas A Kendarisudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagaiberikut :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;2. Menetapkan merubah / mengurangi nama anak pertama pemohon yangsemula bernama LA ODE MUHAMMAD IZZAT MUNAJAT SYABANYmenjadi LAODE MUHAMMAD !IZZAT MUNAJAT, yang merupakan namayang telah sesuai dengan Ijazah SD dan SMP ;3.

Materaipenetapan Rp6.000,00Jumlah: Rp196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/275/HK.02/IX/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari WAHYUNI (Pemohon).Banda Aceh, 19 September 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Bna

Tambun SelatanKabupaten Bekasi.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan :1.Penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI , terhitung sejaktanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 diRutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dari KejaksaanAgung RI terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengantanggal 28 September 2015 di Rutan Salemba Cabang KejaksaanAgung RI ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor

Hal.5 dari 6.Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Nasriah (Pemohon).Banda Aceh, 17 September 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Penetapan Nomor : 147/ Pdt.P/2018/ PN Bna. Hal.6 dari 6.