Pungs Zulkarnain& Rekan yang sebenarnya tidak pernahditerbitkan oleh KJPP Pungs Zulkarnain& Rekan yaitu :Resume penilaian KHO WIE alias WILLYAN KODRATA oleh KJPP Pungs Zulkarnain& Rekan, tanggal 12 April 2018 dengan objek tanah dan bangunan di JI.

SUSIANA EFFENDI melampirkan laporan penilaian dari KJPPPungs Zulkarnain & Rekan dan Laporan Penilaian KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto& Rekan dengan total penilaian harga pasar aset sebesar Rp. 64.386.400.000,(Enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus riburupiah) yaitu :Laporan penilaian aset dari KJPP Pungs Zulkarnain dan Rekan aset tanah SHMNomor 216241 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dengan harga taksasisebesar Rp.33.642.000.000, (Tiga puluh Tiga Miliar Enam ratus

Titan Cellular Indonesia. 1 (satu) jepitan print scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nom012/SS/MKSBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNZULKARNAIN & REKAN, untuk penilaian Asset milik PT.

Terggugat telah memenuhipersyaratan yang ditetapkan Terggugat Il antara lain yaitumenyampaikan Nilai Limit Lelang atas Objek yang akan dilelang,dimana Nilai Limit Lelang yang ditetapkan oleh Terggugat Il kepadaTerggugat selalu ditetapkan berdasarkan hasil laporan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bersifat Independen.Nilai Limit Objek Lelang juga bersifat terouka untuk umum danHalaman 14 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN Cbi17.dicantumkan dalam pengumuman pelaksanaan

Hal Pengajuan PembayaranPelunasan;P.3 Notulen/Pembicaraan Nasabah;P.4 Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1566/32/2018 tertanggal 11 Oktober2018P.5 Laporan Penilaian Jaminan Kredit Nomor : 0471/KJPPG/BMIBGR/X/2015 dari KJPP Gunawan No. 3.08.00002, tertanggal 1 Oktober2015;Halaman 37 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN CbiP.6Laporan Penilaian Jaminan Kredit Nomor: 00704/2.013600/P1/12/0018/0/IX/2019 dari KJPP Gunawan No. 3.08.00002, tertanggal19 September 2019;Buktibukti tersebut telah

Terggugat telah memenuhipersyaratan yang ditetapkan Terggugat Il antara lain yaitumenyampaikan Nilai Limit Lelang atas Objek yang akan dilelang,dimana Nilai Limit Lelang yang ditetapkan oleh Terggugat Il kepadaTerggugat selalu ditetapkan berdasarkan hasil laporan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bersifat Independen(Bukti T.II11).

yang diaturdalam PMK No. 27 tahun 2016, yang mana dibuktikan oleh Tergugat Il dalambukti surat T.Il1 sampai dengan bukti surat T.II13.Halaman 59 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN CbiMenimbang, bahwa Terggugat juga telah memenuhi persyaratan yangditetapkan Terggugat Il antara lain yaitu menyampaikan Nilai Limit Lelang atasObjek yang akan dilelang, dimana Nilai Limit Lelang yang ditetapkan olehTerggugat ditetaobkan berdasarkan hasil laporan penilaian dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

tigaratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana bukti P4 dan LaporanPenilaian Jaminan Kredit Nomor: 00704/2.013600/PI/12/0018/0/IX/2019 dariKJPP Gunawan No. 3.08.00002, tertanggal 19 September 2019 dengan nilaipasar atas objek jaminan adalah Rp. 1.248.500.000,00 (satu miliar dua ratusempat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana nilai pasar atasobjek jaminan padas kedua appraisal yang diminta oleh Pengggugat ke KJPPindependen lebih besar dari pada nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP

., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret2019, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Direktur Kantor Jasa PenilaiPublikMuttaqindanRekan (KJPP MBPRU danRekan), berkedudukan di Kindo Office Square A5, JI. Duren Tiga RayaNo.101, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IR.PURWANTO BUDI SANTOSO, DHITA KUSUMA ANGGRAENI, S.T.,THEODORUS HIMAWAN, S.Sos., M.Ec.Dev., APRIANSYAH, S.P.

Bahwa Para Penggugat mencoba memveripikasi dan melakukan penolakanserta berusaha untuk bernegoisasi dengan pihak BPN, PSBI dan KJPP sertainstansi terkait lainnya untuk bermusyawarah, namun tidak mendapattanggapan;padahal kp Buluh Desa nagrak adalah wilayah yang terlintasi olehjalan provinsi;6. Bahwa mengenai hal tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukum telahmengirim Surat kepada:6.1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.6.2 KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.6.3 PT.

Pemohon:
1.WIDI HADI SISWANTO
2.BAYU EKA PUTRA
Termohon:
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOTO SUHARTO & REKAN
3.Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi

KANTOR PENILAIAN JASA PUBLIK (KJPP) TOTOSUHARTO, berkedudukan di Perum City Park Blok RC. 49,Jalan Medoho Nomor 27, Semarang, Kota Semarang;Para Termohon Kasasi:DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (BPN)KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki MangunsarkoroNomor 23, Semarang Tengah, Kota Semarang;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat

Fotocopy Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP/MBPRU & Rekan) Nomor :Halaman 3 dari Penetapan Nomor 3/Pdt.PKons/2021/PN Blg00156/2.002706/PI/11/0303/1/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, diberitanda P5;6. Fotocopy Notulen Rapat Musyawarah Hasil Penilaian (Appraisal)tanggal 10 September 2020, diberi tanda P6;7. Surat Keterangan Nomor : 508/SOO/SK/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus2021 yang ditandatangani oleh Lurah Siogungogung, diberi tanda P7;8.

Dan juga Bank sebeluum dilakukanpengalihan dengan cara lelang atau bawah tangan dengan membuat suratkuasa jual beli dari pemilik agunan, bank harus melakukan penilaianterhadap aset tersebut dengan menggunakan kantor jasa penilaian punlik(KJPP) untuk mendapatkan nilai wajar terhadap aset yang akan dialinkantersebut, oleh karena itu kami meminta dan memohon kepada Bapak danlbu Hakim memberikan bantuan dan keadilan yang seadiladilnya atasperlakuan PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL kepada kami yangtelah

:e Bahwa telah membuat kuasa Jual diawal perjanjian, menyalahi PPJB;e Bahwa telah melewati aturan hukum, yang seharusnya terlebih dahulumelalui KJPP dan Pengadilan;e PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL telah melelang Aset kamisebanyak 2 (dua) kali sebelum Putusan Pengadilan.Permintaan Restruktur adalah permintaan dari team lapangan PT.BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL .PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL.telan menyalahi aturan denganmembuat surat kuasa Menjual karena menurut aturan Badan PertanahanNasional (BPN

permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasidihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan NegeriLangsa sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, denganalasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon mendasarkan perhitungan keberatannya pada hasil penilaianKantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

BANK MANDIRI, Tbk, REGIONAL RETAIL COLLETION AND RECOVERY JAKARTA 2
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) BILLY ANTHONY LIE & REKAN
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR

Triyoto, M.M
Tergugat:
1.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Turut Tergugat:
1.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Toto Suharto dan Rekan
2.Walikota Surakarta

KJPP

., dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto olehMajelis Hakim tidak dilakukan penyumpahan dengan pertimbanganmemiliki hubungan kerja dengan pihak PT Angkasa Pura );Serta telah pula diperlinatkan: alat bukti surat (

Sudarna, M.MA., selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Kantor Pakualaman; saksi Susilo, M.SI., dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali (saksi Angger FahrulFebrianto

Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 20142034 menyebutkan: Sub Zona Tambak berada diDesa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambardalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo padaLampiran Il Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014,karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan: saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

yang digarap/dikelolaTermohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaranRp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga PemohonKasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakan saksi Purwokobukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo, dan Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E, dari Pakualaman(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlihatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Halaman 10 dari 39 hal. Put.

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman.

(K) selaku Bupati Kulon Progo;Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebut disampaikanmelalui kantor Desa Jangkaran, Kecamatan Temon dikarenakan tidakdiketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut diatas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu:= saksi Rio Jaka tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi

bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.IYogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di ProvinsiYogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPSHalaman 17 dari 39 hal.

Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp21.910.000,00 (dua puluhsatu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi Ilmenganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuattanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahli dibidangtambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai PenilaiPertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., dari Kantor Pakualaman,= saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan:= alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasisebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak yang dimohonkannya;Sementara Majelis Hakim hanya mengacu

Nomor 3282 K/Pdt/2016 Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agus Proklamator, SE., dari Kantor Pakualaman, Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah)serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambak berada diDesa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalamPeta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran IlPERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:= Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

digarap/dikelolaTermohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaranRp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) sehingga PemohonKasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugiandibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahlidi bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaiPenilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

yangditawarkan nilai penggantian wajar sebesarRp/43.846.429,00 (tujuh ratus empat puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus duapuluh sembilan rupiah) sebagaimana penilaian yangdibuat oleh KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan dalam NilaPenggantian Wajar bidang per bidang tanah denganNomor Bidang 00287, lokasi di Bandar Rejo;MUHAMMAD ILHAM, bertempat tinggal di Huta IlBandar Rejo, Kelurahan Bandar Rejo, KecamatanBandar Masilam, Kabupaten Simalungun, ProvinsiSumatera Utara;AMAT SUKANDAR

Katamso Nomor45, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Januari 2020;Termohon Kasasi:danKANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) PUNGSZULKARNAIN & REKAN, berkedudukan di Gedung DanaGraha Lantai 1R.101, Jalan Gondangdia Kecil 1214,Jakarta, dengan alamat Kantor Cabang di Jalan PermataNusa Nomor 8, Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang,Kota Medan, Sumatera Utara;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini

EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK : Bahwa mengenai Posita Gugatan Para Pelawan pada poin nomor 8.2, 8.3,8.4, 8.7, 8.8, yang setiap poinpoin tersebut pada intinya adalah menyebutkanharga lelang yang terlalu murah, tidak wajar dan tidak menggunakanappraisal, nilai harga lelang yang lebih besar dari pencairan kredit, namunnyatanya Para Pelawan tidak menyertakan KJPP/Apraisal yang digunakanoleh Terlawan Ill selaku pemohon lelang maka dapat menjadikan dalil ParaPelawan tersebut menjadi dalil sepihak saja yang

yang memberikan suatuestimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, berdasarkan analisisterhadap faktafakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode,parameter dan prinsipprinsip penilaian yang berlaku, namun KJPP tersebuttidak diikutsertakan dalam Gugatan ini, maka bagaimanamungkin dan atasdasar apa Para Pelawan menyatakan harga limit adalah harga yang terlalumurah, jauh dari harga pasar, sertaditentukansecarasepihak dan tidaktransparan ?

27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, yang sifatnya25wajib tersebut yang tidak dijalankan oleh Terlawan III selaku pemohon lelang;Bahwa nilai pencairan kredit yang menurut Para Pelawan adalah sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) adalah tidak berhubungan dengan nilaiLelang karena sebagaimana aturan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, nilai limit lelang adalahditentukan berdasarkan penilaian independent, dalam hal ini adalahditentukan oleh Pihak KJPP

yang memberikan suatuestimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, berdasarkan analisisterhadap faktafakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode,parameter dan prinsipprinsip penilaian yang berlaku, namun KJPP tersebuttidak diikutsertakan dalam Gugatan ini, maka bagaimanamungkin dan atasdasar apa Para Pelawan menyatakan harga limit adalah harga yang terlalumurah, jauh dari harga pasar, sertaditentukansecarasepihak dantidaktransparan ?

27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, yang sifatnyawajib tersebut yang tidak dijalankan oleh Terlawan III selaku pemohon lelang;Bahwa nilai pencairan kredit yang menurut Para Pelawan adalah sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) adalah tidak berhubungan dengan nilaiLelang karena sebagaimana aturan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang, nilai limit lelang adalahditentukan berdasarkan penilaian independent, dalam hal ini adalahditentukan oleh Pihak KJPP

telah diubah dan diatur dalam PeraturanHalaman 14, Putusan Nomor 268/PDT/2020/PT SMGMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang;Namun demikian menanggapi dalil posita angka 3 tersebut, dengan iniTERGUGAT II sampaikan bahwa penentuan nilai limit lelang Agunansebesar Rp. 2.906.244.000, adalah sudah sesuai ketentuan hukum karenatidak di bawah nilai likuidasi, sebagaimanahasil penilaian tanggal 14 Juni2019 Nomor 00228/2.003102/PI/07/0432/1/V1/2019 dari penilaiindependen KJPP

;Bahwa penilaian limit lelang yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo &Rekan tersebut adalah sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 49 PMK No. 27 tahun 2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, di mana diatur bahwa nilai limit lelang harusditentukan sebagai berikut :Pasal 44 ayat (1) :Penjual menetapkan Nilai Limit berdasarkan :a) Penilaian oleh Penilai; ataub) Penaksiran oleh Penaksir;Pasal 44 ayat (1) :Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakanpihak

yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya;Pasal 49 :Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang EksekusiFiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan palingsedikit sama dengan Nilai Likuidasi;Dengan demikian mengingat nilai likuidasi lelang berdasarkan penilaiandari penilai independen KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan ditetapkansebesar Rp. 2.906.244.000, , maka lelang telah dilaksanakan dengan nilailelang minimal sebesar nilai likuidasi

Bahwa Tergugat II telah menetapkan nilai limit berdasarkan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai dengan Pasal 44 PMK27/2016, namun sebaliknya penilaian yang dilakukan oleh Penggugathanya dilakukan berdasakan taksiran subjektif dari Penggugat tanpamenggugakan metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalildalilPENGGUGAT telah cacat formil (dhi.

Sel.atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu. denganmemperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP,maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan ataudipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut.4.

sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut, saya bersedia dipotong secaralangsung dari hasil penjualan pertama (yang terjual terlebin dahulu)atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu. denganmemperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP

Sel.8.10.11.atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu. denganmemperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP,maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan ataudipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut.Bahwa Artha

Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisandiantara sesame para ahli waris, yaitu dengan memperhitungkan harga se suaidengan appraisal/aksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapatlangsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan atau pertukaranhak warisan tersebut.Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan KesepakatanBersama para Ahli Waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan AlmarhumahZainimar

(lima puluh ribu rupiah per meter persegi)oleh karena tanpa didasari keterangan saksi ahli di bidang penilaian pertanahanyang dapat dijadikan sebagai pembanding atas penilaian kerugian yang telahdihasilkan sebelumnya dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar &Rekan sebagaimana penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekantidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan melainkanberdasarkan :Hal. 6 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/20151.

SUCOFINDOAPPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny danRekan memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian LisensiLembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayahkerja seluruh wilayah Indonesia.Bahwa perbuatan DR. H.

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny danrekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatanmelainkan berdasarkan :1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 2/KEP13.1/ 1/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberianLisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandiberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.2.

No. 2953 K/Pid.Sus/2015wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny danrekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.Padahal PT.

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johnydan rekan baru memiliki ijin lesensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 taanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian LisensiLembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayahkerja seluruh wilayah Indonesia.Bahwa perbuatan DR. H.