Ditemukan 19086 data
Suci Rahmadhana
21 — 3
Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp196.000,00(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ II /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariSuci Rahmadhana (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 PenetapanNomor 23/Padt.P/2019/PN Bna
68 — 30
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejaktanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013, di Rutan;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 15 Oktober 2013, di10.
Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 25 Juli 2013;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Tela Me@Mbaca, : ~nn nn none nn none nenenenenennnnnennnnananenanannnan. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :06/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.GSmda tanggal O06 Februari 2014 tentangPenetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkaratersebut dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim ;Il. a.
Tipikor/2012/PN.Smda, amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa HERMANPANGANROY Bin PANGANROY, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI =;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaHERMAN PANGANROY Bin PANGANROY ,dengan pidana penjara selama 4 (empat)74tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengankurungan selama 4 ( empat) bulan ;3.
Tipikor/2013/PN.Smda dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannyayang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secra sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada77dakwaan primair, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan untuk membayar uangpengganti dan jumlahnya, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbanganpertimbangan
Tipikor/2013/PN.Smda, yang dimintakan banding sekedar rumusankualifikasi tindak pidananya, sedangkan amar putusan selebihnya akandikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi sebagaiFST TRG, mmm an nnn nn cn em~ 0781. Menyatakan Terdakwa Herman Panganroy Bin Panganroy tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secaraberlanjut;2.
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
SRIYANTO Alias BAPAK SARDI Bin SUHADI.
246 — 81
Putusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTP,K/2020/P.
SUTIKNO secara lisan.Bahwa saksi tidak tahu siapa semua yang diambil/oungut biayapengurusannya untuk Semua warga/pemohon sertifikat Prona, namun ia hanyamengetahui beberapa warga/pemohon yang melakukan pembayaran biayasertifikat antara Ratsan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksa.
SUNARMGan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksd.H. MU Palin 64 dari 103e. ANJARSARI, dan masih ada lagi beberapa warga yang ia lupanamanya, yang jelasnya jumlah sertifikat yang terdaftar pada saat itusebanyak 50 Persil.Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa tahun 2016 adalah PJS KepalaDesa Sukaraya LK.
Luwu Utara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian faktafakta tersebutdiatas oleh Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Putusan Tipikor NomorAd.3.
Panitera Pengganti,Sugeng,SH.MHPutusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN MksHalaman 103 dari 103
84 — 38
Penangkapan 10.11.Penangkapan Para Terdakwa oleh Penyidik Polres TTU tanggal 17Desember 2011 j n+ nn nnn nn nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nen nnnPenahanan oleh Penyidik Polres TTU dari tanggal 18 Desember 2011sampai dengan tanggal 6 Januari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 7 Januari2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 16 Februari 2012 sampai dengatanggal 16 Maret 2012 ;
"Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2012 ;Penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 18 Juni 2013 sampaidengan tanggal 30 Juni 2013 ;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dari tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 JuliDOG paseearer eee senreeeee ese rece eeeeeereeneennneeeromeeenoemmememeneneemenainPerpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 31 Juli 2013 sampai dengantanggal 28 September
Terbanding/Terdakwa : Ir.SUNAR WIBOWO,M.Sc
74 — 42
M E N G A D I L I :
-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
-Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tpk. Smg., tanggal 24 Juli 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
Mengadili sendiri :
-Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. SUNAR WIBOWO, M.
;Yang beralamat di Kantor LAW ENFORCEMENT WATCH (LEW) Jalan Salemba RayaNo. 49 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 6 September 2013 Nomor : 71 / Pend. Pid. Sus / 2013 / PT. TPK.
., tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta turunan resmiputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor 30/Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31Januari 2013 No Reg.
Panitera Muda Tipikor Pengadilan TipikorSemarang masingmasing pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dalam masingmasingAkta Permohonan Banding Nomor : 98 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. JoNomor 30 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor.
Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana dalam relasnya masingmasing tertanggal 30 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa telah mengajukan memori banding masingmasing tertanggal 27 dan 28Agustus 2013 yang telah diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang masingmasing tertanggal 27 dan 28 Agustus 2013 dan
Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis, H. DJOHAN AFANDI., SH, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi Semarang dan Hj. ELIS RUSMIATI , SH, MH. sebagai Hakim Ad HocPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggotadan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 9 OKTOBER 2013 diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dandibantu P.
SAFWAN ALI
21 — 4
Sutan Iskandar Muda No. 98Meuraxa Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bna tanggal 30 Juli 2019tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang
59 — 38
Nomor : 1735 atas nama Hamzah bin Rajab yangterkena pembangunan ruas jalan tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa diArea Pintu Tol Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung sebesar Rp. 1. 921.620.000,00 (satu milyar sembilanratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai denganbukti P4, P5, P6 dan P7 yang dititipkan (dikonsinyasi) pada PengadilanNegeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar dengan rincian untukuang ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.771.000.000,00 (satu
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
SAIFUL BAHRI AB BIN ABDULLAH
47 — 6
oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 28 November 2018;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
KOKSAL KARASAH
25 — 4
:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat dengan pasal Tipikor, sesuai Undang UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Non Pajak;Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yangseadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:12.. Tentang kompetensi relatif:Penggugat secara sengaja mencampuradukkan perkara wanprestasidengan perkara perbuatan melawan;.
Terbanding/Tergugat : SYAHRIJAL
70 — 24
.: Rp. 150. 000,Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.,MH.NIP. 19620616 198503 1 006.Halaman 8 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNAHalaman 9 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA
KOKSAL KARASAH
27 — 8
:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.
135 — 53
pengkajian atau pendalaman terhadapKTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutanyang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam, hal iniadalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 yang diperkuatolehPutusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dengan terpidana TENGKU AZMUN JAAKFAR (MantanBupati Pelalawan) dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor
Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman sebagaimana tersebut diatasadalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatanhukum tetap (BHT), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dalam kasus atas nama TENGKU AZMUN JAAKFAR(Mantan Bupati Pelalawan) dan kemudian didasarkan pada PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor
Bukti P2324.Bukti P24Perusahaan Terkait Korupsi Kehutanan di Riau CacatHukum ( Sesuai dengan print out) ; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 dalam Kasus Pidana atas nama H.M. Rusli Zainal,Mantan Gubernur Provinsi Riau, (fotokopi sesuaidengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 11/TIPIKOR/2014/PTR, tanggal 24 Juli 2014, denganterpidana H.M.
RUSLI ZAINAL (Mantan GubernurProvinsi Riau), yang isinya adalah menguatkan PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648K/Pid.Sus/2014. Tertanggal 17 Nopember 2014, denganterpidana H.M.
Terbanding/Terdakwa : YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR.
175 — 144
., Permohonan banding mana oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2019, sedangkan pemberitahuankepada Penuntut Umum tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan TipikorHal 45 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKpada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2019, dan memoribanding
Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Hal 46 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secarasubsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang
Terdakwa Yusmardi, ST sebagaimana diuraikan dalammermori bandingnya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanSubsidair melanggar ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan pengadilantingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding terlebin dahulu akanmempertimbangkan alasan memori banding Pembanding/Penuntut Umum,sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Terdakwa Yusmardi, STapakah telah mencocoki Pasal 3 UU Tipikor
sebagaimana dimaksudkanHal 47 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKPembanding/Penuntut Umum karena Terdakwa secara khusus telah memenuhidefinisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dimaksud dalam rumusanPasal 1 UU Tipikor Jo Pasal 1 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, harus dikembalikan kepada ilmu hukum pidana yang menempatkanmasalah dasar pemidanaan pada perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawabanpidana.Menimbang
27 — 17
,M.H masingmasing Hakim Tinggi PengadilanTinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Juli 2017 Nomor52/Pen.Pdt/2017/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini ditingkat banding.
164 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 10 Juli 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal15 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor112/Srt.Pdt.Kas/2019/PN JKT PST Nomor 67/Pdt.G/2018/PN JKT PST yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjmtanggal 7 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa M, MARLI, SE Bin (Alm) SAYAN tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatuprimair.Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.Menyatakan terdakwa
Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2.500,00.
(duaribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegenPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2012 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPengadilan
Terbanding/Tergugat I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pekarungan
Terbanding/Tergugat II : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Tahun 2020
Terbanding/Tergugat III : ANIK SUGIARTI
Terbanding/Tergugat IV : EFFENDY
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kabupaten Sidoarjo
89 — 49
dari penegakhukum sampai tanggal 29 Desember 2020 namun tidak ada tindak lanjut dari pihakKepolisian untuk meminta keterangan kepada PENGGUGAT, kemudian padatanggal 29 Desember 2020 PENGGUGAT mengirim surat bernomor : 52/2020tertanggal 29 Desember 2020 kepada Kapolresta Sidoaorjo melalui Pos, yangintinya PENGGUGAT selaku Pelapor meminta informasi PerkembanganPenanganan Perkara, yang kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 PENGGUGATsecara langsung datang ke Mapolresta Sidoarjo menghadap staf Unit Tipikor
, danmendapat jawaban dari staf Unit Tipikor yang intinya bahwa pihaknya baru sajaHalaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY10.11.12.13.menerima disposisi atas surat PENGGUGAT nomor 52/2020 tertanggal 29Desember 2020 dan dijelaskan bahwa unit Tipikor sebelumnya tidak pernahmenangani perkara dugaan Money Politik dari Desa Pekarungan kecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo.Bahwa, akhirnya menjadi jelas bahwa TERGUGAT 1 selama ini belum pernahsecara resmi meneruskan penyelesaikan laporan
62 — 28
Rp.150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya:PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH.R U SLI, SH.MH.NIP.195303131978031002.10
ZULIARNI
25 — 2
Kasturi Nomor 1 GampongKeuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PE MOHON:;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG