Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal,Ssosdan Arija Budhiman;31.Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal,Sos kepada ArdaWangsa senilai 7.000.000,00;32.Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsadengan Syafrizal;Seluruhnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

telah mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp167.503.620,00, sesuai audit investigasi BPKP ProvinsiSumatra Barat Nomor LKAI037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012,sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

No. 1840 K/Pid.Sus/2014Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2014/PT.PDG tanggal 18 Agustus2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PDG tanggal 05Mei 2014;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa: M.

menjadi hancur;Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan bukanlah meringankanakan tetapi memberatkan hukuman Terdakwa dimana Mahkamah Agungadalah sebagai Leading Sector yang dapat memberikan efek jera bagiTerdakwa dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang tumbuh ditengahtengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat KotaPadangsidimpuan khususnya;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR

No. 124 K/PID.SUS/201531 Tahun 1999 tentang TIPIKOR menyebutkan Pembayaran UangPengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain UangPengganti adalah uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesarapa yang dinikmatinya dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut;Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanaTerdakwa didakwa bersamasama melakukan tindak pindana Korupsidengan saksi HADI ASHARI, S.Sos., MM

SOLIH PULUNGAN, MM.disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelum adanyaPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan, sedangkan perkaraTerdakwa disidangkan oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMedan dan seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengungkapkan kejadiantersebut sehingga Putusan Pengadilan TIPIKOR tidak salah dalammenerapkan hukum mengenai Uang Pengganti, sehingga karena tidakdikaitkan perkara Terdakwa dengan perkara sebelumnya maka putusanperkara Terdakwa telah melanggar

pada Pengadilan NegeriMedan sedangkan yang lainnya disidangkan di Pengadilan NegeriPadangsidimuan sebelum ada Peradilan Tipikor di Medan adalah kalau itualasannya adalah hal yang tidak mempunyai dasar hukum, sehinggaputusan tersebut tidak memperhatikan masalah disparitas dalammenjatuhkan hukuman;Bahwa atas putusan tersebut maka sebagai rujukan lain yang menyinggunglangsung pemidanaan yang tidak proporsional adalah Putusan MahkamahAgung Nomor 143 K/PID/1993 yang dipimpin oleh M.

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Prof. Dr.

Sehinggadengan demikian, penggunaan Pengraturan Pemeritah tersebut telahmelanggar asas non rektroaktif, mengingat Peraturan Pemerintah tersebutbaru ditetapkan oleh Pemerintah setelah adanya putusan Tipikor Surabaya atas diri Penggugat; Bahwa, seharusnya peraturan pelaksana yang digunakan oleh Tergugat untukmemberhentikan Penggugat secara tidak hormat adalah peraturanpemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bukanmenggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen

tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan Undangundang ini ; Bahwa baik mengacu kepada asas legalitas maupun Pasal 139 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka secaraterang dan jelas, Peraturan Pemerintah yang dapat dijadikan patokan ataupedoman untuk pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil, karena pemberhentian atas diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipiltersebut di dasarkan pada putusan Tipikor

Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017, hanya dapat diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yangterkena putusan Tipikor setelah peraturan tersebut ditetapkan, bukan sebelumperaturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah ; Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN. SBY.

SBY.Pegadilan Tipikor pada tanggal 15 April 2016 kemudian Tergugat memberhentikanPenggugat pada tanggal 22 Nopember 2017 yang pada saat itu PeraturanPemerintah dari pelaksanaan UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 TentangPokok Pokok Kepegawaian jo UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 Tentang Pokok PokokKepegawaian dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangpada Pasal

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5. 000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 3 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dandari Penasihat Hukum Terdakwa;Hal. 23 dari 48 hal. Put.

MELKADIKA SEMESTA telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 167.503.620,Bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaPermohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan,42karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDGtanggal 3 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang

UndangUndang No. 20 Tahun2001, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TerdakwaSYAFRIZAL, S.Sos., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;44Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 07/TIPIKOR

,HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BudiPrasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,Ttd/MS. Lumme, S.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.,M.H.

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal27 Juli 2016 telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.104/Pid.Sus.TPK.2014/PN.Mks. tanggal 29Juni 2016 dengan alasanalasan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Tipikor

Yang dibacakan pada Hari Rabutanggal 29 Juni 2016.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa BACHTIAR BinMATTAROANG,B.Sc, SAID ABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUINBinti MUIN PILI yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan PengadilanNegeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016,kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasiyuridis

yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassardalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana(straafmat) terhadap diri terdakwa BACHTIAR Bin MATTAROANG,B.Sc, SAIDABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUIN Binti MUIN PILI, kami selakuPenuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa danmengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan

Dalam PutusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016 menurut kami belumlah dapat memenuhitujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwabelum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efekpencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya,khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti (subsidair)pembayaran denda.Hal ini adalah untuk memberikan efek

Pkr. 07/G/2017/PTUN.PLKmasing masing selama 3 ( tiga ) bulan , yang sangat tidak cocok dengan amarputusan Hakim Tipikor. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016, tanggal05 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung MasAn.

Petunjuk secara administratif telah ditempuh oleh Tergugat sebelumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Rayamelalui surat Nomor 800/436/BKD/V/2015 tanggal, 28 Mei 2015 kepadaBadan Kepegawaian Negara (BKN) dan selanjutnya Badan KepegawaianNegara (BKN) melalui suratnya Nomor Cl 2611/V 784/53 tanggal,3 Agustus 2015 bahwa dalam memberhentikan ASN (Aparatur SipilNegara) sesuai pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d danpasal 88 huruf c UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang

PLKHakim Tipikor Palangka Raya seolah olah menginput data dari PutusanHakim selanjutnya dimuat dalam konsidiran menimbang sebagai pokokpokok pikiran (Objek sengketa) dengan cara mengubah dan menaikanatau meninggikan hukuman tanpa dasar hukum yang benar untuk dasarPemberhentian terhadap Penggugat, hal ini cukup kuat perbuatan olehTergugat sebagai Pelayanan yang tidak baik bagi semua orangkhususnya dalam pelaksanaan azas Pelayanan Yang Baik, karena telahmelakukan perbuatan manifulasi data putusan Hakim

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS mengacu kepada hasilputusan pengadilan Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN Plk yangsudah berkekuatan hukum tetap. Apa yang telah diputus oleh lembagaperadilan, segi kepbegawaian Penggugat ditindaklanjuti oleh Tergugat. b. Prosedur pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Gunung Mas sudah dilakukan berdasarkan ketentuanpemberhentian pegawai negeri sipil yang digariskan dalam UndangHal. 28 dari 59 hal. Put. Pkr. 07/G/2017/PTUN.

PLK10.11.P3P4P6P7P9P10P11Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas a.n.Fanelson/NIP. 19631115 199803 1 003, Tertanggal 5 Desember 2016 (foto copy sama dengan asli);Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.P Ik (foto copy sesuai dengan foto copy); Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : Cl 2611/V 784/53Perihal Mohon penjelasan status kepegawaian, yang ditujukankepada

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00& W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 Juli2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05Oktober 2011 ; 2222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn ene9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,sejak tanggal O6 Oktober 2011 s/d dengan tanggal 04 November 2011 ;10.

Kelolatama Putera Mandiridan hanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya...yang membuat tidak jelasapakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? .Dan karena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiridan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima3.

Kelola Utama Putera Mandiri danhanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelasapakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? . Dankarena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiridan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .3.

DAME PANDIANGAN, umur 49 tahun, pekerjaan Hakim Tipikor (TindakPidana Korupsi) alamat JI. Nias Ujung No. 65 Pematangsiantar, semuladisebut sebagai TERGUGAT I sekarang disebut sebagai PEMBANDINGI ;2. MARULI ARUAN, umur tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. FarelPasaribu Pematangsiantar, semula disebut sebagai TERGUGATIIsekarang disebut sebagai PEMBANDINGII ; 3. HENRY SINAGA, umur 45 tahun, pekerjaan Notaris, alamat Jl.

. : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh3. LEG@S.... eee: : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,H. SAID SALEM. SH.MHNIP : 19620616 198503 1 006Hal 8 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 9 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 10 dari Hal 8 Perkara No.58/Pdt/2013/PT.BNA

RP 331.000,00(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN NEGERI KLAS IA/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKORPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013Catatan : Putusan ini telah berketetapan Hukum Tetap.PENGADILAN NEGERI KLAS IA/11HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR PALUPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013.

Gugatan Penggugat tidak diterima denganpertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut: bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Walikota Tual Nomor 290Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 (Bukti P1=T15); bahwa berdasarkan Bukti T5, T4, T6, T7, T8, T11, T10, T9menunjukan Tergugat mendapat data Penggugat terkait Tindak PidanaKorupsi dan telah diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsibersamasama; Bahwa pada tanggal 8 April 2019 telah dilaksanakan rapat yangmembahas PNS yang terkena perkara Tipikor

SUYONO BinSLAMET KARTOJOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah danperkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi dipidanaoleh Pengadilan Tipikor pada PN Pangkalpinang) selaku Ketua Perwakilan /Cabang Yayasan El JOHN Indonesia Cabang Bangka Belitung ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, bersamasama atau bertindak sendirisendiridengan DR.

Rp 5.000,MateraiPenetapan Rp 6.000,JUMIAN oo. occ cceccecccceceeeeeeeeseeeeesaaeeseeeeesaaaenees Rp. 221.000,(duaratus duapuluh satu ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon ( HENDY)atas permintaannya pada tanggal : 13 Nopember 2017.Pada Tanggal 13 Nopember 2017Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 131/Padt.P/2017/PN TpgPANITERA PENGADILAN NEGERI /HI /PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.

ISRAJUDDIN haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penunutut Umum tersebut;Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding sependapatdengan Petimbangan hukum Majelis hakim Tipikor yang menyatakanbahwa unsur Secara Melawan Hukum* pada dakwaan Primair tidakterpenuhi, maka dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakantidak terbukti dan karenanya Terdakwa Drs. ISRAJUDDIN haruslahdibebaskan dari dakwaan Primair Penunutut Umum tersebut;2.

menyatakan dalampertimbangan hukumnya bahwa: Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis HakimTipikor unsur ke2 (dua) dari dakwaan Subsidair yakni DenganTujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasidari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secarahukum;Bahwa Penasehat Hukum Pembanding / Terdakwa tidak sependapatdengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut di atas yang menyatakan bahwa menurut hemat MajelisHakim Tipikor

Konwe Utara,sehingga berdasarkan tanggungjawab tersebut Terdakwamenganggap bahwa pertanggungjawaban yang telah dibuat olehBendahara sudah benar sehingga Terdakwa menandatanganinya;Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman89 dari 103 halaman, pada paragraf ke 6 yang menyatakan dalampertimbangan hukumnya bahwa: Menimbang, bahwa menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) MenyalahgunakanKewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya telah terpenuhi

S.Sos sebesar Rp. 20.000.000,dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada BendaharaPengeluaran untuk melakukan pembayaran yang tidak sesuaidengan anggaran sebagaimana yang teruang dalam DIPA;Dan Terdakwa tidak pernah menyetujui dan atau membuatpersetujuan baik secara tertulis dan ataupun lisan kepadaBendahara pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban yangtidak sesuai dengan semestinya, dan hal tersebut tidak dapatdibuktikan selama dalam proses persidangan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tipikor

PenggunaAnggaran, makanya rekomendari BPK adalah TPTGR dan bukanTGR ;dan banyak lagi faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak bersalah, namun SARMIATIH,S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran yang seharusnyamempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimanapengakuannya yang telah dituangkan dalam Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 008/TPTGR/LHPBPK/2019, tanggal 11 Desember 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No 5Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.Tahun2014;c. Contoh 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun2017;d. Contoh 3.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 #=Peraturan Pemerintah Nomor 11 TahunDisertai petunjuk : bahwa apabila Instansi Pusat maupun Daerahsetelah melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukan data PNSyang dihukum penjara atau kurungan Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya Dengan Jabatan, diluar dari Data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan tidak dengan

Contoh 1: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelumberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:;c. Contoh 2: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 11Tahun 2017;d.

Contoh 3: Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 danPeraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;Disertai catatan, bagi instansi pusat dan daerah setelahmelakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukandata PNS yang dihukum Penjara atau KurunganKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada HubungannyaDengan Jabatan diluar dari data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan

atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan danpemeriksaan itu sifatnya tertutup dan dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal24; Bahwa untuk PTDH dasarnya Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap, tidak perlu adanya pemeriksaan karenasudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum Bahwa keberatan dari Tim kabupaten Blitar itu adalah kalaudiberlakukan surut ini bagaimana dengan produk hukum yang sudahdikeluarkan oleh salah satu PNS yang melakukan tindak pidana tipikor

Namun setelah adanya OTT KPK,baru diberikan uang perawatan mobil;Sepengetahuan saksi, di Lapas Sukamiskin untuk napi pidanaumum dan tipikor digabung dan mulai ada pemisahan blok antaranapi pidana umum dengan tipikor dimulai tahun 2013;Sepengetahuan saksi, Fahmi Darmawansyah adalah napi tipikor;Sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah napi pidana umum;Saksi menjadi supir ambulance Lapas sejak tahun 2017;Surat tugas izin pengawalan dan berobat diterbitkan oleh bagianKamtib dan Perawatan serta harus ditandatangani

Arahan tersebut sekitar satu atau dua kali ;Renovasi yang dilakukan Terdakwa ANDRY RAHMAT adalahsepengetahuan WAHID HUSEN ;Selama saksi menjadi PLh KPLP yang melakukan renovasiadalah hanya Terdakwa ANDRY RAHMAT ;Saksi mengetahui Terdakwa ANDRY RAHMAT sering dipanggiloleh WAHID HUSEN untuk melakukan pijit urut ;Saung besar letaknya di dekat masjid jumlahnya sekitar 32.Tetapi sekarang sudah dihancurkan ;Yang memiliki saungsaung tersebut adalah napi tipikor ;FAHMI DARMAWANSYAH, TUBAGUS CHAERI WARDHANA

yangdi putus oleh PN Tipikor Jakarta Pusat, PN Tipikor Bandung,dil.Hal.106 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Bahwa saksi saat menjabat selaku kepala Lapas Sukamiskindi tanggal 17 Maret 2018 saat apel sertijab saksi, kemudianselang berapa hari setelah pelantikan saksi, ada perkumpulanpaguyuban warga binaan Tipikor Lapas Sukamiskin yang inginmenghadap saksi, saat itu yang menghadap saksi kurang lebih6 orang menghadap saksi diantaranya Djoko Susilo, yanglainnya saksi lupa, pada saat itu mereka

Sebelumnya Terdakwamenjadi tamping CHARLES MAHESANG tahanan tipikor juga.Terdakwa sempat menjadi tamping 2 tahanan yaitu CHARLESMAHESANG dan Fahmi Darmawansyah.Bahwa jaman DEDY HANDOKO (kalapas lama), FahmiDarmawansyah pernah ijin berobat ke luar lapas. Bahwa yangmengurus perijinan berobat Fahmi Darmawansyah adalahHal.163 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Terdakwa.

,MH, (hakim adhoc tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga RABU, tanggal 20 Maret 2019, olehHal.227 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu olen NOKROHAYATI,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,DARIYANTO, SH.,MH. SUDIRA, SH.,MH.Dr. H.

., permintaan banding tersebut telah diberitahukanHal 42, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 14 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada hariSelasa, tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari aktapermintaan banding

Pengadilan NegeriSemarang tanggal 06 September 2016, Nomor 68/Pid.SusTPK/2016/PNSmg., Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum, Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yangsecara garis besar tidak ditemukan adanya faktafakta baru karena sudahdikemukakan dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa maupundalam tuntutan jaksa Penuntut Umum dan ternyata juga telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannyadengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tipikor

Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertamadalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danHal 46, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikianpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat bandingsendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada seseorangTerdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagaicontoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;Menimbang,

TIPIKOR. SMG a.n. Terdakwa Drs.Sutanto, M.M., yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sutanto, M.M., Bin Sumarto tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KorupsiSecara Bersamasama dan berlanjut;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang halaman 47 alinea kedua yang menyatakan bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alihsebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkaraini ,kecuali mengenai lamanya pidana yang

dijatuhkan oleh Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, menurutPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarangterlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebutdalam amar putusan dibawah ini oleh karena pertimbangan Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alin sebagaipertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini maka dengan inisaya

akan menguraikan mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang;2.