., permintaan banding tersebut telah diberitahukanHal 42, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 14 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada hariSelasa, tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari aktapermintaan banding

Pengadilan NegeriSemarang tanggal 06 September 2016, Nomor 68/Pid.SusTPK/2016/PNSmg., Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum, Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yangsecara garis besar tidak ditemukan adanya faktafakta baru karena sudahdikemukakan dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa maupundalam tuntutan jaksa Penuntut Umum dan ternyata juga telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannyadengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tipikor

Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertamadalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danHal 46, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikianpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat bandingsendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada seseorangTerdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagaicontoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;Menimbang,

TIPIKOR. SMG a.n. Terdakwa Drs.Sutanto, M.M., yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sutanto, M.M., Bin Sumarto tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KorupsiSecara Bersamasama dan berlanjut;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang halaman 47 alinea kedua yang menyatakan bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alihsebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkaraini ,kecuali mengenai lamanya pidana yang

dijatuhkan oleh Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, menurutPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarangterlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebutdalam amar putusan dibawah ini oleh karena pertimbangan Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alin sebagaipertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini maka dengan inisaya

akan menguraikan mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang;2.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwari berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk.tanggal 15 Februari 2108 terhitung terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018sampai dengan 16 Maret 2018;3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwariberdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk tanggal 14 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 17 Maret2018 dengan tanggal 15 Mei 2018;4.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap berdasarkan Penetapan Nomor51/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2018/PT.JAPtanggal 14 Mei 2018 terhitungsejak tanggal 16 Mei 2018 dengan tanggal 14Juni 2018;5. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2018/PT JAP.6.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3September 2018;7. Diperpanjang Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari: JUMAT, tanggal 7 September 2018 oleh KetuaMajelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ANYFITRIYATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,serta Penasehat Hukum Terdakwa.Hakim Anggota Ketua Majelis ,TTD TTD1. (SUKADI, SH. MH.)

Namun setelah adanya OTT KPK,baru diberikan uang perawatan mobil;Sepengetahuan saksi, di Lapas Sukamiskin untuk napi pidanaumum dan tipikor digabung dan mulai ada pemisahan blok antaranapi pidana umum dengan tipikor dimulai tahun 2013;Sepengetahuan saksi, Fahmi Darmawansyah adalah napi tipikor;Sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah napi pidana umum;Saksi menjadi supir ambulance Lapas sejak tahun 2017;Surat tugas izin pengawalan dan berobat diterbitkan oleh bagianKamtib dan Perawatan serta harus ditandatangani

Arahan tersebut sekitar satu atau dua kali ;Renovasi yang dilakukan Terdakwa ANDRY RAHMAT adalahsepengetahuan WAHID HUSEN ;Selama saksi menjadi PLh KPLP yang melakukan renovasiadalah hanya Terdakwa ANDRY RAHMAT ;Saksi mengetahui Terdakwa ANDRY RAHMAT sering dipanggiloleh WAHID HUSEN untuk melakukan pijit urut ;Saung besar letaknya di dekat masjid jumlahnya sekitar 32.Tetapi sekarang sudah dihancurkan ;Yang memiliki saungsaung tersebut adalah napi tipikor ;FAHMI DARMAWANSYAH, TUBAGUS CHAERI WARDHANA

yangdi putus oleh PN Tipikor Jakarta Pusat, PN Tipikor Bandung,dil.Hal.106 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Bahwa saksi saat menjabat selaku kepala Lapas Sukamiskindi tanggal 17 Maret 2018 saat apel sertijab saksi, kemudianselang berapa hari setelah pelantikan saksi, ada perkumpulanpaguyuban warga binaan Tipikor Lapas Sukamiskin yang inginmenghadap saksi, saat itu yang menghadap saksi kurang lebih6 orang menghadap saksi diantaranya Djoko Susilo, yanglainnya saksi lupa, pada saat itu mereka

Sebelumnya Terdakwamenjadi tamping CHARLES MAHESANG tahanan tipikor juga.Terdakwa sempat menjadi tamping 2 tahanan yaitu CHARLESMAHESANG dan Fahmi Darmawansyah.Bahwa jaman DEDY HANDOKO (kalapas lama), FahmiDarmawansyah pernah ijin berobat ke luar lapas. Bahwa yangmengurus perijinan berobat Fahmi Darmawansyah adalahHal.163 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Terdakwa.

,MH, (hakim adhoc tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga RABU, tanggal 20 Maret 2019, olehHal.227 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu olen NOKROHAYATI,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,DARIYANTO, SH.,MH. SUDIRA, SH.,MH.Dr. H.

PUTUSANNomor: 07/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yangmengadili perkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/Warga negaraTempat TinggalAgamaPekerjaanPENAHANANEFRAIM, SP;Tolitoli48 tahun / 06 September 1966LakilakiIndonesiaJl

Panitera/Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 13 Juni 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi II pada tanggal 12 Juni 2019, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi Il, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni2019 sebagaimana

RedakSi ......... 0.0. .cccccecesece cee cee eeeeeees Rp 10.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Yusi Lindafen (Pemohon).BandaAceh, Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHala mar tan Sera Feggiapan Nomor 156/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19610712 198203 1 004

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Bengkulu, 5 Desember 2018Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 8(delapan) lembar diberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 394/Pat.P/2018/PN Bgl

Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan AslinyaSebanyak 9(Ssembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlih. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018 /PN Bgl

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1.

(satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbulan Rp.930.000 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami.15. 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000.16. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH.17. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor

., M.H. yang berdasarkan Srat KuasaKhusus tertanggal 27 Juni 2014;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :1 Penyidik: sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret2014 ;2 Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengantanggal 25 April 2014 ;3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura: sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni2014 ;4 Penuntut Umum: sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal

21 Nopember 2014 ;9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Nopember 2014sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi: sejak tanggal 20 Desember 2014sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :1 Penetapan Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT JAP tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2 Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Tipikor

Penuntutan Perkara Pidana = 58.250.000,00Umum pada Kejari Wamena Penuntutan Perkara Pidana 398.300.000,00Umum pada Kejari Wamena Sub Jumlah 3 456.550.000,00 Program Penanganan danPenyelesaian Perkara PidanaKhusus, Pelanggaran HAM yangBerat dan Perkara Tindak Pidana KorupsiPenyidikan Perkara Korupsi 157.080.000,00Pra Penuntutan Perkara Korupsi 16.400.000,00Penuntutan Perkara Korupsi 28.140.000,00Pra Penuntutan Perkara Khusus = 22.800.000,00Penuntutan Perkara Khusus 99.960.000,00Persidangan Perkara Tipikor

oleh I Putu Suarjana.14 1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)perbulan Rp.930.000 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami15 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maretsampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000;1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.JayaWijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH.16 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasalpasal dalam: UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada KantorKejaksaan Negeri Wamena tersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1AJayapura Nomor 36

Perpanjangan Penahanan (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014.10.Perpanjangan Penahanan Il (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18Februari 2014 s/d tanggal19 Maret 2014.11.Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor , sejak tanggal 13 Maret 2014 s/dtanggal 11 April 2014 .12.Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 12 April 2014 s/dtanggal 10

Umum pada 38 tanggal 14 Maret 2014 dan kepada Kuasa Terdakwa padatanggal 21Maret 2014 ; 292 = nnn no nnn nnn nnn nnn ne nnn nee5.Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 26 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan , Memori Banding mana telahdiberitahukan /diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 ;6.Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa , tertanggal 04 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipikor

SR610/D6/02/2013 tanggal Agustus2013 yang menyatakan kerugian Negara sejumlahRp 23.616.001.500, (dua puluh tiga milyar enam ratus enambelas juta seribu lima ratus rupiah)Putusan judex factie berlawanan dengan fakta hukum yangterungkap dipersidangan, bukti bukti surat dan asas keadilan;Memohon Majelis Hukum Tingkat Banding menerima permohonanBanding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;Memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusanPengadilan Tipikor Medan No.

PUTUSANNOMOR 1734 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SRI SUSILAWATI alias SUSI binti YOHANES;Tempat Lahir : Plaju (Sumatera Selatan);Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 04 Juli 1964;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya RT. 003, Kelurahan KarangAnyar, Kecamatan Argamakmur, KabupatenBengkulu

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana kurunganpengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar pada dictum/amarputusan angka 4, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut : Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlahRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015 untuk selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;Hal. 39 dari 43 hal. Put.

No. 1734 K/PID.SUS/2015Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwapada tanggal 06 April 2015, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 03 April 2015, untuk dan atas nama Terdakwa telahmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;Memperhatikan Memori

Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Nomor /76/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 8 Mei2017 sekedar mengenai lamanya pidana

Sus/2020Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembalidinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebutdikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266Ayat (2) huruf b angka (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untukmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari2018 tersebut dan

Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:= Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana NOVI HARIANTI binti MOCHTARMARUF tersebut:; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor28/PID.SUS/TIPIKOR

Menetapkan agar barang bukti berupa:Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 97,selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 09 Januari 2018:7.

mampu memperbaiki sikap dankebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, Sejalan dengan itufungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila sipelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal denganapa yang telah diperbuatnya, Dari segi Represif, hukuman tersebutbelum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubatdan tidak mengulangi lagi perbuatannya; Alasan Sosiologis ;Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor

Namun kenyataannya tidak sebagaimana yangdiharapbkan masyarakat mengingat perbuatan dari Terdakwa telahmengganggu stabilitas pembangunan Nasional pada umumnya danpembangunan Daerah pada khususnya, sehingga penjatuhan hukumankepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dianggap terlaluringan.

Hal ini sebagai wujud dari tindakanpenegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak,mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan tindak pidana korupsiyang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yangdampaknya dirasakan oleh selurunh masyarakat Indonesia padaumumnya dan masyarakat Kota Palopo pada Khususnya; Alasan Filosofis ;Bahwa penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidakmemenuhi nilai kKeadilan bagi

, karena dalam tuntutan kamiJaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun dalam putusannyatidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukumansebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan dimaksud,mengingat penerapan hukum dalam hal ini penghukuman sebagaimanayang tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar terhadap diri Terdakwa dimaksud tidak mewujudkancitacita hukum sebagai nilai positif yang tinggi yang hakekatnya setiappenerapan itu harus nencerminkan nilai keadilan, maka keabsahannyadapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara ideal dan filosofis.Namun kenyataanya tidak seperti yang diharapkan masyarakat,sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yangtelah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar tersebut dianggap

Hakim sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal02 Mei 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisialsejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKITerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sapriyanto Refa, SH., MH.

JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2018;Memori Perlawanan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 20 Maret 2018, diterima di diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2018 dansalinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Maret2018;Kontra Memori Perlawanan dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 10 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan

telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal15 Agustus 2018;Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018, diterima PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23 Agustus

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepadaTerdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura No. 13/Tipikor/2011/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura No. 17/Tipikor.Banding/2012/PT.JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui;e Menyatakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura

No. 13/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 20 Juni 2012, batal demi hukum;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRITS AYERI

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/ PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dan amarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaikipertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 sekedarmengenai pertimbangan dan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah

Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Rutengdan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr.Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkantindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;3.

Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor diRSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikorPenggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan /dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana;4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;5.

Sebab hal tersebut telah menjadi kompetensi absolut dariPengadilan Tipikor Kupang.

PhilipusMantur sebagai Kepala Dinas Keshatan Kabupaten Manggarai Timur yangtelah diputuskan oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang dalam Perkara Nomor62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016.

Sebab hal tersebut telah menjadikompetensi absolut dari Pengadilan Tipikor Kupang.

Dalam kaitannya dengan perkara korupsi, jika terbuktibertentangan dengan SK Direksi, maka unsur melawan hukum dalamPasal 2 UndangUndang TIPIKOR dinyatakan telah terbukti". Dengandemikian maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahsalah menerapkan hukum = atau = menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, karena PT.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI. sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehEmilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota Ketua:ttd/ ttd/Sophian Martabaya, SH. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.Hal. 18 dari 19 hal. Put.

Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan tipikor NegeriNomor: 251/Pid.B/2020/PNJthtanggal 08 Desember 2020 atas namaHalaman 9 dari 17 Putusan NOMOR 17/PID/2021/PT BNATerdakwa Muhammad Syarwan Bin M.Jamildarihalaman17s/dhalaman 24 secaraumumadalahsesuai hukumdanfaktahukumdipersidangannamunpenjatuhanpidanaterhadapdiriTerdakwa.dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dari Tuntutan JPU selama4 (empat) Tahun adalah adalah suatu kekeliruan dalam menerapkanhukum dan atau menerapkan hukum tidak

tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yangtakut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharapdan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkaraTerdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri sertamemiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapakBismar Siregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 16/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 04 Oktober 2013,tentang Penunjukan Majelis2) Setelah ... 22). Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor16/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal09 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;3). Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;4). Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi,5).

/2013/PN.Gtlo atas namaTerdakwa Semuel Massie alias Derek, perkara No.15/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo atas namaTerdakwa Muzna Mustafa alias Una, dan perkara No.16/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo atasnama Terdakwa Zulaiha Dai alias Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pengadilan tindak pidanakorupsi ... 88korupsi karena dituduh oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimanasurat dakwaannya, yaitu :e Primair: melanggarPasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat

Perbuatan yang tercela menurut pasal 2 Undangundang Tipikor adalahperbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.

Namun karena kecerobohan itu sehingga ada uangnegara dalam proyek PNPM itu yang hilang dan tak bisa dipertanggungjawabkan;won nnn n= Menimbang, bahwa oleh karena norma yang dianut UndangUndang Tipikor itu bersifatstrict (kaku) dan juga menganut ajaran sifat melawan hukum formil, maka sekalipun dalam halitu Semuel Massie tersebut tidak ada maksud dalam sikap batinnya (mens rea) untuk melanggarUndangUndang Tipikor tersebut, atau tidak tahu bahwa ada aturan hukum yang mengatur halyang seperti itu, namun

Hal itu disebabkan, karena sifatmelawan hukum yang dianut dalan UndangUndang Tipikor ini adalah sifat melawan hukum131formil.