Membebani Terdakwa untukmembayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 17/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDATanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwatersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Tanggal 11 Juni 2012 Nomor: 30/Pid.

Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai lamanya pidanapenjara dan pidana denda termasuk pidana pengganti denda,sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Fadli Ardin,MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu daridakwaan primer tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Ir.

Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa padaTanggal 11 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Pid.

Bahwa selanjutnya Judex Facti (Pengadilan Tipikor pada PcngadilanTinggi Kalimantan Timur) putusan halaman 78 dalam pertimbangannyamenyatakan menimbang bahwa selain halhal yang meringankan di atas,Terdakwa dalam keikutsertaannya melakukan tindak pidana bersamasama dengan orang lain. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memperhatikan pidana yangtelah dijatunkan kepada antara lain Drs.

PENUTUP DAN PERMOHONANBahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas karena kesalahanTerdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi KalimantanTimur Tanggal 26 November 2012 tidak terbukti, maka kami selaku Tim142Pembela/Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada BapakKetua Mahkamah Agung RI agar Terdakwa Ir.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohonditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukanpenyidikan, perlu Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 39ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada pokoknyamenyebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yangberlaku (KUHAP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukanlain dalam UU KPK.

Hal inimenegaskan bahwa UU Tipikor merupakan lexspesialis dari KUHAP, sehingga ketentuan yang Halaman 71 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL mengatur tentang proses penyidikan danpenuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilandalam hukum acara pidana yang berlaku yaituKUHAP dapat disimpangi berdasarkan ketentuanPasal 26 UU Tipikor tersebut..

Bahwa dalam penanganan perkara aquo dengan melibatkanPemohon sebagai salah satu tersangka memang tidak melibatkanpenghitungan kerugian keuangan negara karena penyelidikan danpenyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait dugaanpenerimaan hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selakuGubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR yang mana tidakada unsur delik merugikan keuangan negara dalam ketentuanPasal yang disangkakan tersebut

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan harus dilakukannyakonfrontasi bukti termasuk dengan calon tersangka merupakandalil yang tidak berdasar pada hukum, hal ini dikarenakan baikdalam KUHAP, UU Pemberantasan Tipikor maupun dalam UUKPK tidak mengatur ketentuan yang mewajibkan bagi Penyidik (incasu Termohon) untuk melakukan konfrontasi bukti sebagaimanadalil Pemohon;.

pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakartayaitu pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016, berarti hari yang sama denganpenjatuhan putusan permohonan Praperadilan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T54, T55 dan T58terseubut diatas Hakim berpendapat pemeriksaan suatu perkara di tingkatHalaman 133 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELpengadilan sudah dimulai, maka terhadap permohonan Prapradilan Pemohonsecara yuridis gugur;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Prapradilan

., Advokat pada KantorLBH LP2I Tipikor, beralamat di Jalan Raya Duri KosambiNomor 168 H, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Pembanding;LawanH. AHMAD RUSLAN, S.H., bertempat tinggal di Kp.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta.Pid/2018/PN.Mdn,yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus

:ccccecseeseeeeesseeeeeees RP 6.000,00REG aK Shicxicccns 22:5 smemcuen scons sseommmees ERP LO.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1// HK.02/ X /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (SUWANDY S )Banda Aceh, 21 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUH KeRTRB ROR (Pe LP MRR ae Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.

PUTUSANNomor : 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BkIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :oOo ao fF WwW YP =NN. Nama lengkap : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI;. Tempat lahir : Kota Donok;. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Agustus 1957;. Jenis kelamin : Lakilaki;.

PP cabang Il Palembang mengajukan permohonan pembayaransebesar 19,547 % sebesar Rp 7.684.084.109, (tujuh milyar enam ratus delapanpuluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) denganHalaman 15 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLsurat No. : 54/Ext/PP/CAB/IV/XIV/2009 yang ditujukan kepada Kuasa PenggunaAnggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.Bahwa Terdakwa Drs.

Hidayat,STMashuri,STArpendaBahwa pada tanggal 07 Mei 2009 HARY SUBAGYO, ST Selaku ProjectManager PT PP ( Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada ManagemenHalaman 16 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLkontruksi PT.

Lebong.Halaman 57 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLBahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.

DAHRUN (Alm) :Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerahHalaman 60 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLKab.

Kendari, sejak tanggal 8Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari, sejak tanggal 7Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara (tahap I), sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengantanggal 4 Februari 2019;Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.

Baruga, KotaKendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 danyang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 613/Tipikor/2018/PN.Kditanggal 16 Oktober 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Rabu, tanggal 17Oktober 2018;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa LA ODE ADU, A.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teorikesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawanhukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

KdiHAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadirioleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,MULYONO DWI P, Ak, SH., M.AB.,CFE. KHUSNUL KHATIMAH, SH., MH.DARWIN PANJAITAN, SH.Panitera Pengganti,FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH.Halaman ke 146 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid. SusTPK/2018/PN. Kdi

PUTUSANNomor 248 /Pid.Sus/2016/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH yang mengadiliperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MUTTAQIN Bin ABDULLAH IDRIS;Tempat lahir : Banda Aceh;Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Oktober 1988;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jin.

buah botol kecil bertutupwarna biru muda yang sudah terpasang, 3 (tiga) pipet bening, 1 (satu) buahplastik warna hitam yang didalamnya terdapat 100 (seratus) lembar plastik warnabening;e 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral warna bening;Dijadikan barang bukti dalam perkara Dzaki Murtadha Daud Bin Sulaiman Daud;e Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000(dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR

BANDA ACEH, pada hari Rabu, tanggal19 Desember 2016., oleh kami, MUHAMMAD TAHIR SH., sebagai Hakim Ketua , H.SUPRIADI, S.H.M.H dan RONI SUSANTA, SH. masingmasing sebagai HakimAnggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURDANY,SH Panitera Pengganti pada PENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR BANDAACEH, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi olehPenasehat Hukumnya;Hakimhakim

Hakim sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal02 Mei 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisialsejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKITerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sapriyanto Refa, SH., MH.

JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2018;Memori Perlawanan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 20 Maret 2018, diterima di diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2018 dansalinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Maret2018;Kontra Memori Perlawanan dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 10 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan

telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal15 Agustus 2018;Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018, diterima PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23 Agustus

mampu memperbaiki sikap dankebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, Sejalan dengan itufungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila sipelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal denganapa yang telah diperbuatnya, Dari segi Represif, hukuman tersebutbelum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubatdan tidak mengulangi lagi perbuatannya; Alasan Sosiologis ;Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor

Namun kenyataannya tidak sebagaimana yangdiharapbkan masyarakat mengingat perbuatan dari Terdakwa telahmengganggu stabilitas pembangunan Nasional pada umumnya danpembangunan Daerah pada khususnya, sehingga penjatuhan hukumankepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dianggap terlaluringan.

Hal ini sebagai wujud dari tindakanpenegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak,mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan tindak pidana korupsiyang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yangdampaknya dirasakan oleh selurunh masyarakat Indonesia padaumumnya dan masyarakat Kota Palopo pada Khususnya; Alasan Filosofis ;Bahwa penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidakmemenuhi nilai kKeadilan bagi

, karena dalam tuntutan kamiJaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun dalam putusannyatidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukumansebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan dimaksud,mengingat penerapan hukum dalam hal ini penghukuman sebagaimanayang tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar terhadap diri Terdakwa dimaksud tidak mewujudkancitacita hukum sebagai nilai positif yang tinggi yang hakekatnya setiappenerapan itu harus nencerminkan nilai keadilan, maka keabsahannyadapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara ideal dan filosofis.Namun kenyataanya tidak seperti yang diharapkan masyarakat,sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yangtelah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar tersebut dianggap

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 10 dari Halaman 9 Putusan211PIDSUS2018PTMKS.

HELWIS, S.H. membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 15 November 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 1 September2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidanapenjara

daerah PropinsiSumatera Barat knususnya kota Padang;Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini kami Jaksa/Penuntut Umum(Pemohon Kasasi) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim padaMahkamah Agung RI, untuk menerima permohonan Kasasi kami atas putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang;Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:Halhal yang menjadi alasan pengajuan kasasi:Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 16/Tipikor

No. 515 K/Pid.Sus/2017fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpamempertimbangkan seluruh dari keberatankeberatan dalam MemoriBanding:a.Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanTinggi Padang Nomor 16/Tipikor/2016/PT.Pdg tanggal15 November 2016 pada pertimbangan hukum halaman 30 olehJudex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan kami sebagai Terdakwa dalam MemoriBanding;.

ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 16/TIPIKOR

M.HELWIS, S.H., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 15November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Pdg. tanggal1 September 2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa H. M.

Tipikor.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama DR. HM. IQBAL WIBISONO, SH., MH.Tempat lahir : TemanggungUmur/Tgl.lahir : 51 tahun/28 Desember 1963Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

Candi Mas Selatan No.198, Rt.04,Rw.07, Kelurahan Kalipancur, KecamatanNgaliyan, Kota Semarang.Agama : IslamPekerjaan/Jabatan : Dosen / Mantan Anggota DPRD ProvinsiJateng periode 20042009Pendidikan : $31.Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengantanggal 14 januari 2015;. Perpanjangan KPN : sejak tanggal 15 januari 2015 sampai dengantanggal 15 Maret 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :1. THEODORUS YOSEP PARERA, SH2.

EKO SUPARNO, SHKesemuanya, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE YOSEPPARERA & PARTNER , ADVOKAD , KONSULTAN HUKUM,KURATOR dan PENGURUS yang berkantor di JI Semarang Indah BlokD 16No 5 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:138/Pen.Pid. Sus/2014/PN.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Dr.

5.000, (limaridbu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA, 17 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SHMH dan ROBERT PASARIBU, SH MH, Hakim AD Hoc, masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari SELASAtanggal 24 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULASTRI PaniteraPengganti pada Pengadilan Tipikor

kepadaMajelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya untuk : Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN Plk tanggal 14 Januari 2020, khususnyamengenai pasal yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana penjaraterhadap diri Terdakwa Andreas Arpenodie;Menimbang, bahwa atas alasan keberatan yang disampaikan oleh PenuntutUmum dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor

Srikandi ( Saksi RikaChristina ) sebesar Rp 212.641.129, (dua ratus dua belas juta enam ratusempat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan) sesuai hasil temuanInspektorat Kabupaten Gunung Mas;Bahwa setelah Majelis Hakim tipikor tingkat banding memeriksa denganseksama terhadap Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten GunungMas yaitu berdasarkan LHP Reguler No: 700/21/V/LHPR/2018 tanggal 28 Mei2018 diperoleh rincian hasil perhitungan sebagai berikut :nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan

Srikandi (Saksi Rika Christina) ;Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntutumum yang disampaikan dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwaperbuatan melawan hukum Terdakwa telah memperkaya orang lainsebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, karena uang yang telahdiperoleh CV.Srikandi (Saksi Rika Christina) dari pekerjan pembangunangedung tersebut tidak dapat dikatakan menjadikan lebin kaya

dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, akan tetapiHal.85 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMajelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayaakan memperbaiki sekedar mengenai besarnya jumlah Uang Pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan putusandibawah ini;Menimbang, bahwa

yang akan digunakan untuk membayarpajak yang dipegang oleh Operator Desa sejumlah Rp 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah) dan Uang Jaminan Pemeliharaan gedung yang dipegang olehSekretaris Desa sejumlah Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sehingga totaluang pembangunan Balai Pertemuan Desa yang telah dipinjam oleh Terdakwasejumlah Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) dan sampai saat ini uangtersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa;Menimbang , bahwa oleh karena itu majelis hakim Tipikor

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No 5Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.Tahun2014;c. Contoh 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun2017;d. Contoh 3.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 #=Peraturan Pemerintah Nomor 11 TahunDisertai petunjuk : bahwa apabila Instansi Pusat maupun Daerahsetelah melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukan data PNSyang dihukum penjara atau kurungan Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya Dengan Jabatan, diluar dari Data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan tidak dengan

Contoh 1: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelumberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:;c. Contoh 2: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 11Tahun 2017;d.

Contoh 3: Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 danPeraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;Disertai catatan, bagi instansi pusat dan daerah setelahmelakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukandata PNS yang dihukum Penjara atau KurunganKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada HubungannyaDengan Jabatan diluar dari data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan

atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan danpemeriksaan itu sifatnya tertutup dan dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal24; Bahwa untuk PTDH dasarnya Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap, tidak perlu adanya pemeriksaan karenasudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum Bahwa keberatan dari Tim kabupaten Blitar itu adalah kalaudiberlakukan surut ini bagaimana dengan produk hukum yang sudahdikeluarkan oleh salah satu PNS yang melakukan tindak pidana tipikor

., Panitera Pengganti,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh: dtoWakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh; SYAWALUDDIN,SH.T.TARMULI,SH.Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh;T.TARMULI,SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI SH.Nip. 19611231 198503 1 029Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA

2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yangdiserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah uang milik Dinas PendapatanDaerah Propinsi Kepulauan Riau yang ada dalam penguasaan Penggugat selakuBendaharawan Dispenda Propinsi Kepulauan Riau yang belum disetorkan ke BPDCabang Batam;Bahwa akibat Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut, maka saat iniPenggugat telah diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riausebagai tersangka dalam kasus Tipikor

MAteral ........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee : Rp. 6.000,JUMIAN 0... ceeceeeeeceeeeeeeeeeeeees : Rp. 166.000,(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 Halaman Permohonan No. 154/Pdt.P/2019/PN Bgl

Pid/2013/PN.TK sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/dtanggal 19 Maret 2013;4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 20Pebruari 2013, Nomor. 14/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 06Maret 2013, Nomor 14/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 22 Maret 2013 s/dtanggal 20 Mei 2013.Terdakwa memilih untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudahdiberitahu

PUTUSANNomor 226/PID.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG. ~~Tempat lahir : Rengat. QUmur/ Tgl. lahir : 40 Tahun/01 Juli 1976. YWJenis kelamin : LakiLaki.