PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri olehPenuntut Umum maupun Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,d.t.o d.t.o1. Suyadi, S.H., Ardy Djohan, S.Hd.t.o2. DR. Syahrul Machmud, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,d.t.oTarmizi,S.H.Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNAHalaman 18 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA

Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengantanggal 16 November 2011 ;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 17 Nopember 2011sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;4, Perpanjangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Januari 2012sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012 ;5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 01Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 ;6.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejaktanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;PENGADILAN TINGGI tersebut :Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Pebruari 2012No.21/PID.Sus/2012/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ; Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tipikor

rupiah);Menimbang, bahwa pengadilan berpandangan lampiran bukti P4 hanyalahberupa ssatu halaman, beda seperti biasanya dalam satu peraturan ada SuratKeputusan yang berlaku ke dalam dan ada tanggal SK mulai berlaku, yang hal initidak didapat dalam bukti lampiran P4 tersebut, juga bukan dari Otoritas JasaKeuangan yang mengeluarkan besaranbesaran biaya;Menimbang, Pengadilan berpandangan apabila disandingkan denganketentuan yang dikeluarkan Pengadilan dalam Surat Keputusan Ketua PengadilanNegeri/Niaga/Tipikor

Murjani No.02 Rt.002 / Rw.009,Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota PalangkaRaya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan IndustrialPalangka Raya Kelas A, Nomor6/Pen.K.Insidentil/2019/PN.Plk., tanggal 17 Juni 2019, sebagaiTerbanding semula Tergugat 2.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 29 Nopember 2018 Nomor: 53/Pid.SusAnak/2018/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Hlm 2 dari 10 hlm. Put.No.53/Pid.SusAnak/2018/PT.MksMenimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan f'~7~tanggal 24 September 2015 NO. Reg.

./2019/PT MKSPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 9 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKSHim 10 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS

No. 145 PK/Pid.Sus/2018Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 17Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa MAMAN SUPARMAN, S.Sos:.;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung, tanggal 30 September 2015 Nomor83/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut:3.

Membebankan Terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/PID.SUS/2016tanggal 22 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bandung dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa MAMANSUPARMAN, S.Sos. tersebut:Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/TIPIKOR

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 26 Juni 2018 Nomor 130/Pen.PID/2018/ PT BNA, serta berkasperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 Mei2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Lsk dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara tersebut ;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid/2018/PT BNAMembaca

karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadapterdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnyasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentinganpemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwadinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikanketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, cukupalasan bagi Pengadilan Tinggi /Tipikor

Panitera Pengadilan Negeri BengkuluPanitera Muda Tipikor,TUTY HUTABARAT, SHHalaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor :70/Pdt.P/2020/PN Bgl

M.H masing masingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Juni 2013, No. 97/Pid./2013/PTBNA, untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusanmana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut dandidampaingi oleh ABRITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi BandaAceh, tanpa dihadiri oleh

AlharisA.PK Bandaro, dan Pemohon tidak juga mengajukan surat bukti akta kelahiran atausurat kenal lahir, mengenai nama lahir dan nama orang tua (ayah dan ibu) kandungpemohon, bisa jadi mengenai nama depan sama dalam satu keluarga misal namaanak anak dari Mantan Gubernur Jambi Nurdin Hamzah yaitu Zumi Zola (MantanGubernur Jambi terpidana Tipikor), adiknya bernama Zumi Laza, tidak juga Pemohonmengajukan surat bukti menganai pengangkatan Gelar Angku Pakiah Bandaro,dimana di Minang Kabau umumnya yang

NURYADI;

Majelis Hakim Tipikor pada tanggal 21 Januari 2014 , Nomor : 05/PID/Tpk/2014/PNTKsejak tanggal 21 Januari 20014 s/d 20 Februari 2014.8.

Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungKarang sejak tanggalTerdakwa didampingi penasehat hukum Fauzi ArifinSH yang beralamat Jl Jend.Sudirman,Suntama Ramanuji No.12/14 Kota Bumi Lampung Utara.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebutTelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No : 05 /pid.TPK/2014/PN.TK tanggal 22 Januari 2014.

(HakimAdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 07APRIL 2014, oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh: SUHARTINI, SH,Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dihadiri oleh :NURMAJAYANI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kerjaksaan Negeri Kota Bumidan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHARTINI, SH45

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR/2018/PT BDGtanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Juni 2018Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan bandingtersebut;3.

tingkatPeradilan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pid.Sus/2018tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /TerdakwaGEORGE GUNAWAN, B.Sc., S.H., tersebut;Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor15/TIPIKOR

rangka MMBGNKH40CFO61420 Nomor mesin 4D56UCDF8668Hal 10 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksNomor Polisi DD. 1727 yang dilakukan Bupati Barru Andi Idris Syukursuami Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Drs.MuslimSalam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si yang disampaikan dibawah sumpahdalam persidangan terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamiPenggugat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamPenggugat dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi IdrisSyukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12e Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan menjatuhkan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan.Bahwa kedua orang saksi yaitu.

kepada Ir.H.Naharuddin.M.Si, selanjutnya Ir.H.Naharuddin.M.Si, menyampaikan pula kepadaMuslim Salam, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Ir.H.Naharuddin.M.Si, membuat kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012.Bahwa jika sekiranya benar isi kwitansi tersebut benar dan benar puladibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka secara yuridis Bupati BarruAndi Idris Syukur tidak akan mungkin menjadi Terdakwa dan dijatuhihukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor

TPK/2016/PN.Mks, Terdakwa BupatiBarru Andi Idris Syukur (Suami Penggugat) terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Tipikor, karena Terdakwa Bupati Barru Andi idris Syukur(suami Penggugat) telah meminta Mobil pajero sport 2.5 D GLX (4X4)M/T warna abu perak met Nomor Rangka MMBGNKH40CFO16420Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727.Hal 17 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksBerdasarkan

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaDiberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari Halaman 8Penetapan Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl

Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 25 Juni 2013, yang dibuat oleh Etmi Susilowati juru sitapengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut,Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima KepaniteraanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 2013, yang isi pokoknya menolakmemori banding Penuntut Umum seluruhnya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding, baik yang diajukan olehPenuntut

Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 6 Februari 2013, yakni sebagai berikut:1. Bahwa Terdakwa David Effendi adalah Direktur PT Davindo Jaya Mandiri. Bahwa PTDavindo Jaya Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 109 tanggal 17November 1997 oleh Notaris Achmad Dahlan, S.H.;2.

Bahwa meskipun terkait Perkara Tipikor No.21/Pid.Tipikor/PT.KT.Smda a.n. Terdakwa David Effendi telah ada sebelumnyaPerkara Perdata No.39/Pdt.G/2011/PN.Smda, yang telah di putustanggal 6 September 2012 jo. Putusan Pengadilan TinggiKalimantan Timur No. 124/Pdt/ 2011/PT KT Smda tanggal 5Januari 2012 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukumtetap, serta telah diselesaikan secara suka rela berdasarkan Berita46Acara Penyelesaian secara suka rela No.

E.092012, hal itu justrumembuktikan bahwa dalam perkara tipikor a quo sudah tidakada sengketa prajudisial (prejudicial genschil) yang menghalangipemeriksaan dan penjatuhan putusan Perkara Tipikor No.21/Pid. Tipikor/PT.KT.Smda;2. Bahwa ketentuan Pasal 81 KUH Pidana tentang prejudicialgenschil hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapitidak diperlakukan terhadap tindak pidana khusus in casu tindakpidana korupsi yang bersifat extra ordinary crime;3.

Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 6 Februari 2013, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaanprimair tidak dapat dipertahankan lagi.

Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo. No.45/Pid/Sus/2013 /PN.Tipikor .Smg, 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;6 Wakil Ketua PT Semarang : No. 182 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.SmgSejak tanggal : 15Juli 2013 s/d 13 Agustus 20137. Wakil Ketua PT. Semarang ,No. 228 /Pen.pid/ TPK/2013/PT.

SH & REKAN Loram Wetan Rt 01 Rw 06 No. 932 AKecamatan Jati , Kabupaten Kudus , sesuai dengan surat kuasa khusus bertanggal 25 April2013 ;Pengadilan Tipikor tersebut ; Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang penunjukkanMajelis hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ; Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum.

Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : KASMURI BIN ( alm ) KASNAWITempat lahir : DemakUmur / tanggal lahir : 54 tahun / 10 Februari 1954Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal: : Ds.

Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;KPN Tipikor Smgtanggal + 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo. No.45/Pid/Sus/2013 /PN.Tipikor .Smg, 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;6.Wakil Ketua PT Semarang : No. 182 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg7.Sejak tanggal : 15Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013Wakil Ketua PT. Semarang ,No. 228 /Pen.pid/ TPK/2013/PT.

Membebani masingmasing Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu Rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 09/Pid.Sus/2011/PT.Tpk.Smg tanggal 15 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PengadilanNegeri Semarang tanggal tanggal 24 Juni 2011 Nomor 14/Pid.Sus/2011/PNTipikor Smg. yang dimintakan banding sekedar

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 6 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang;46Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi mengajukan upaya hukumkasasi dalam perkara a quo dengan pertimbangan bahwa putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor

) pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15Agustus 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg karena Pengadilan TindakPidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang telah salahmenerapkan atau melanggar hukum, yakni :Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Agustus 2011 Nomor 09/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg halaman 47 alinea terakhir secara tegas menyatakan bahwa "karenapertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

HakimHakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada MahkamahAgung RI masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Ketua MajelisTtd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.Ttd/ Prof. Dr.

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3UU Tipikor sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan tidakmenjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimanaHal. 25 dari 33 hal. Put.

No. 2732 K/PID.SUS/2015dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Tindak PidanaKorupsi;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Judex Factiseharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor denganalasan;Bahwa Terdakwa sebagai produser Papua Barat TV menerima danaHibah dari Pemerintah Propinsi Papua Barat dalam hal ini SekretarisDaerah Propinsi Papua Barat sdr.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., mengacu padaketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan berdasarkan faktapersidangan Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidanakorupsi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seharusnyaTerdakwa dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan cara mengkompensasibarangbarang yang dirampas dari hasil tindak pidana korupsi berupaperalatan operasional kantor dan studio yang telah dibeli Terdakwadengan