No. 1860 K/PID.SUS/201553. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012yang

WanitaProvinsi Sulawesi Tengah Tahap II;53. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR

2012tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empatjuta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang signifikanmemperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, sehingga perbuatanTerdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor:13/PID.SUS/TIPIKOR

/2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukumputusan serta pidana yang dijatuhkan;Hal. 63 dari 72 hal.

JAURYOKTAVIANUS SAKKUNG, MT tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaandan dasar hukum putusan serta pidana yang dijatuhkan, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.

Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal17 Desember 2012 No.546/Pen.Pid/2012/PT.BNA,sejak tanggal 13 Desember 2012samapai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;8. Penetapan8.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor99/PDT/2017/PT/BNA tanggal 22 Januari 2018 yang dimohon kasasi olehPara Pemohon Kasasi tersebut;3.

Yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Hubungan Industrial/Tipikor Surabaya, yang telah diterima dandidaftarkan, Nomor Register : 780/Pdt.G/20116/PN Sby;c. Yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada Pengadilan Negeri Sidoarjoyang telah diterima dan didaftarkan, Nomor Pokok Perkara19/Eks/2016/PN Sda.

,MH Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota, REZKY DEVILIA, SH.,MH PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, tanpa dihadiri olehTerdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis;1. CORRY OKTARINA, SH. WURYANTA, SH.,MH.2. SURYADI, S.Sos.,SH.,MH.Panitera Pengganti;REZKY DEVILIA, SH.

PUTUSANNomor 1494 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : FACHRUDI AGUSTADI, Amd., binSOEMARJO;Tempat lahir : Madiun;Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1970;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Pandugo Baru 9/18 T10 RT 006 RW 004,Kelurahan Penjaringan Sari, KecamatanRungkut, Kota Surabaya;Agama : Islam;Pekerjaan

No. 1494 K/PID.SUS/2017membuat putusan dalam perkara ini karena keterangannya sudah tidak bisadipercaya lagi;Terkait SPM (Surat Perintah Membayar) fiktif :Tidak benar yang disampaikan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriSurabaya yang menyatakan pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)Fiktif itu merupakan hasil kKesepakatan pertemuan bertiga Anton Yuliono,Ahmad Sumaryono dan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dikantorSucofindo sebagaimana tersebut di atas.

Pengabaian fakta hukum di persidangan terkait Anton Yuliono yang seringberbohong dalam pemeriksaan perkara ini :Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis HakimPengadilan Tinggi dalam perkara ini mengabaikan fakta hukum dipersidangan yang menunjukkan bahwa Anton Yuliono sering berbohongsebagaimana tersebut dalam uraianuraian di atas, sehingga dalamputusannya tetap saja mengadopsi isi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumyang sering hanya berdasarkan keterangan Anton Yuliono saja

Sungguh sangat bersedihdan menangis rasanya Terdakwa merasakan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum ini;Begitu juga dengan vonis/putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriSurabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang cenderungmengikuti langkah yang tidak benar dari Jaksa Penuntut Umum ini.Sekalipun vonis pidananya lebih ringan, tetapi Terdakwa merasakan masihsangat memberatkan dan tidak berkeadilan.

Oleh karenanya dengan sungguhsungguh berharap adanya keadilan di lembaga yang namanya pengadilanini, maka Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah AgungRI ini;Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan PengadilanTinggi ada kesalahan dalam penerapan aturan hukum:.

PUTUSANNo. 190 K/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ARJUN UDIN;Tempat lahir : Gorontalo;Umur / tanggal lahir : 85 tahun/05 Juni 1973;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Poowo, Kecamatan KabilaKabupaten Bone Bolango;Agama : Islam;Pekerjaan : Tukang;Terdakwa berada di luar tahanan :yang diajukan dimuka persidangan

M.H.Him 9 dari 9 hlm Put No.474 /PID.SUS/2018/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 10 dari 9 him Put No.474 /PID.SUS/2018/PT MKS

Puuwatu, Kota KendariAgama : IslamPekerjaan : PNS pada Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah Sulawesi TenggaraPendidikan S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan suratperintah/penetapan penahanan dari:Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Pembantaranpenahanan Terdakwa karena sakit, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan29 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, pengalihanjenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 30 Maret 2021sampai dengan 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dipersidangan

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiYusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telahdidaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 118/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 23Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi

Umum Nomor Reg.Perkara: PDS01/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan sebagai berikut:1.

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiripula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SHHal. 186 dari 186 Hal. Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kdi

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

Bjm,tanggal 15 September 2021 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwatanggal 22 September 2021;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan AktaHalaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJMPenerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/

2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukanKontra Memori Banding tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuaidengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Kontra Memori banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal

Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/3197/Pid/Tipikor/IX/2021tanggal 19 Oktober 2021, yang mana masingmasing surat isinya untukmempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa adaketerangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwatersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untukkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin padaHari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami ANDI ISNA RENISHWARICINRAPOLE, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, UNGGULAHMADI, SH., MH., Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing

Ardy Djohan, S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.HNIP: 19611231 198503 1 029Halaman 8 perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS.ANAK./2019/PT BNAHalaman 9 perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS.ANAK./2019/PT BNAHalaman 10 perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS.ANAK./2019/PT BNAHalaman 11 perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS.ANAK./2019/PT BNA

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta.Pid/2019/PN Mdnyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan,yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Penasihat HukumPara Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Hal. 4 dari 10 hal.

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 194/Pat.P/2019/PN Bgl

02/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu)

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Tertanggal 02Juni 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor : 14/TIPIKOR/2014/PTBNA.

Gubernur Aceh Nomor : 800/24172 tanggal 17September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umumdan Tipikor, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempelbasah);Halaman 25 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor13.14.15,16.17.18.19.20.21.22.23.24.21/G/2019/PTUN.BNABukti T 13Bukti T 14Bukti T 15Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tentangPelaksanaan Pemberhentian

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor1/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bna tanggal 02 Juni 2014 Penggugat terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraHalaman 42 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor21/G/2019/PTUN.BNAbersamasama dengan dijatuhnkan Hukuman pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P5);4.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor14/PID.Tipikor/2014/PTBNA tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P6);5.

AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A);e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang, sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN.Plg.e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang , sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Kemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKdan saksi FATHONY ANHAR, SH masuk kedalam ruangan danberkata kami dari Tipikor Polres Empat Lawang, ini surat tugas kamikemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKmemeriksa ruangan terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu ) buahtas berwarna hitam merek ERUO POLO milik terdakwa yangditemukan di samping kursi;Bahwa, saksi ada membuka isi tas tersebut dan ditemukan amplopbesar yang diduga berisi uang dari penyerahan kepala desa yang barusaja meninggalkan

Kepala Desa se Kecamatan TalangPadang untuk memenuhi permintaan terdakwa;Bahwa, Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disimpan di Tas EUROPOLO milik Terdakwa;Bahwa, seingat Terdakwa, sekitar + 5 (lima) menit setelah SaksiMakhdani, Saksi Median dan Saksi Umar Hasim keluar dari Gedungkantor DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Saksi Kemas Junaidi danSaksi Fathony Anhar dari Polres Empat Lawang masuk keruang kerjaTerdakwa dan berkata kami dari Tipikor

1955Umur : 57 tahun.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : JI.Sinar Mulya Lk.II No.24 Rt.003 Kel.KeteguhanKec.Telukbetung Barat Bandar LampungAgama : IslamPekerjaan : PNS/Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pesawaran.Pendidikan : S1Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :123Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 06 Februari 2013.

TPK/2013/ PN.TK sejak tanggal. 06 Februari 2013 s/d tanggal O07 Maret2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2013Nomor.06/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tersebut tanggal 30 April 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05Juni 2013 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tanggal 24 Mei 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 26 Juni2013 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota ,dibantu oleh : ARIF MUNANDAR, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) Panitera PenggantiARIF MUNANDAR, SH

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 218/Pat.P/2019/PN Bgl

PNBP....... 000 ccceee cee eee ee eee eee eee eseeeeeneeeees Rp. 5.000, Jumlah Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Chaidir (Pemohon).Banda Aceh, 09 April 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBna

Kolaka TimurProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa WoihaPendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal11 Februari 2020; Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 29 Februari 2020 sampai

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa AKTUR Bin ARIFIN S.

;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS01/RP9/Ft.1/01/2020 yang dibacakan pada tanggal 2 April2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemutuskan:1.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materiill;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teorikesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawanhukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

dengan harga Rp20.000.000, dibelakang balai desa dan ukuran 500 m2 dengan harga Rp40.000.000,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Primair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Halaman ke 146 dari 156 halaman, Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus TPK/2020/PN.