Ditemukan 20285 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-11-2007 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89K/PDT.SUS/2007 Tanggal 16 Nopember 2007 — MARTIAS ; PT. PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN
60 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 13 Desember 2011 — ZAKARIA OTNIEL EDUARD PELLO ; PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk),
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
itu dikaitkan dengan kapasitasnya sebagai pribadi/ pegawaibiasa, maka harus diteliti apakah Penggugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran/kesalahan berat dalam menjalankan tugastugas pekerjaan seharihari yang dapatmengakibatkan PHK sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat 1, yaitu:a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uangmilik perusahaan ;b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikanperusahaan
oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, maka sebagaimana telahdisampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan butir 9 di atas ;Bahwa faktanya sampai hari ini, Penggugat Rekonvensi memang tidak pernahmenerima suratsurat peringatan tersebut, apa lagi secara berturutturut sama sekali tidakada ;Bahwa oleh karenanya, menjatuhkan skorsing sebanyak 2 kali (vide bukti T1 danT3) setelah sempat jeda dan kembali masuk kerja selama 7 bulan yang dimaksudkansebagai langkah menuju proses PHK
terhadap Penggugat Rekonvensi adalah tidak dapatdibenarkan karena tidak memenuhi unsurunsur kesalahan berat sebagaimana diaturdalam UndangUndang Ketenagakerjaan maupun PKB dan PDP, sehingga skorsingmenuju PHK tersebut harus dibatalkan dan Penggugat Rekonvensi harus dipekerjakankembali seperti sediakala tanpa syarat ;Bahwa tentang aksi unjuk rasa itu sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 10UndangUndang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat diMuka Umum dengan tegas mensyaratkan
Tergugat Rekonvensi telah secara sadarmelanggar hakhak asasi/hakhak sipil warga negara, yaitu melanggar kebebasanberserikat dan berkumpul serta melanggar kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum ;Bahwa dengan dikenakannya sanksi skorsing yang menuju PHK, PenggugatRekonvensi telah kehilangan haknya atas insentif atau apresiasi akhir tahun 2007,insentif tahun 2008 dan kenaikan gaji di tahun 2008 ini.
Padahal terkait dengan prestasikerja, Penggugat Rekonvensi tidak ada masalah ;Bahwa dalam banyak kasus PHK, putusan pengadilan hubungan industrial yangmempekerjakan kembali pekerja seringkali sulit bahkan tidak mau dilaksanakan(eksekusi) oleh pihak Perusahaan kendati keputusan itu telah memiliki kekuatan hukumyang tetap dan final (incracht).
Putus : 23-06-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156K/PDT.SUS/2008 Tanggal 23 Juni 2008 — PT. BUNTARIO DINAMIKA INDONESIA ; SAMUEL POLLATU
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-05-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 12 Mei 2011 — PT. BITUNG MINA UTAMA ; LIUS TILAAR
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 19 Maret 2012 — PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA ; NENNY LORICA
109 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas,maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhal sebagai berikut :Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapatdilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Apabila pekerja ...... dan seterusnya.; danDalam hal terdapat "alasan mendesak" yang dan
Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karenapekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhalsebagai berikut:a Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukankesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapat dilakukan setelahada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Maka berdasarkan hal tersebut diatas, POSITA pada gugatan PENGGUGAT telahbertentangan
Namun ternyata didalamPETITUM gugatannya PENGGUGAT telah menuntut tentang hal yang tidak sesuaidalil pada POSITA gugatan PENGGUGAT, oleh karena jika memang pengusahamelakukan PHK berkaitan dengan kesalahan berat, maka PHK tersebut baru dapatdilakukan setelah mencakup unsur yaitu "Pengusaha yang akan melakukan PHKdengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu)maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.".
) diajukan oleh pekerja/ buruh maka yang bersangkutan harus membuktikankehenaran dari dalilnya yang menyatakan ia di PHK oleh majikannya.
Bebanpembuktian seperti ini akan lebih diutamakan kepada Penggugat apabila Tergugatmembantah melakukan PHK"."... Menimbang, bahwa bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugattelah melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak merupakan dalil yang harus dibuktikan kebenarannya yang apabilamengacu pada Pasal 163 HIR, beban pembuktian lebih tepat dibebankan kepadaPenggugat sebab nyatanya Tergugat membantah melakukan PHK dimaksud"."..
Register : 21-02-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap Tanggal 31 Januari 2018 — -SEPTHINA KAMBUBUI
- PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
186 — 118
186 — 118
serta perzinahan akanberakibat Penggugat akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTergugat;Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita Penggugat dalam suratgugatannya nomor 12 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untukdipekerjakan kembali merupakan sebuah permintaan yang mengadaadadan tidak masuk akal, karena:a.
//SDM tanggal 23 Februari 2016, karena Tergugat tidak masukkerja (mangkir);Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya angka 13 dan 14 yangmeminta Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan Februari 2017sampai dengan bulan Oktober 2017 dan hakhak Penggugat yangseharusnya dibayarkan pada saat pemutusan hubungan kerja (PHK)merupakan pernyataan yang sangat keliru dan tidak dapat diterima olehTergugat dengan alasanalasan sebagai berikut:a.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat secara hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlakusehingga Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran upah kerjasetelah dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHk);b.
Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah membayar hakhak Penggugatsetelah dilakukan pemutusan hubungan kerja;Pembayaran hakhak Penggugat setelah dilakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) telah dibayarkan oleh Tergugat melalui rekeningPenggugat sesuai dengan besaran hakhak yang ditentukan dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;d.
Uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK)Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/Padt.SusPHI/2017/PN.Japadalah wajib dibayarkan oleh pengusaha dalam hal ini Tergugat. Upah dansegala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak Penggugatyang harus dilindungi, karena apa yang diberikan oleh Penggugat sebagaiprestasi harus diimbangi dengan upah dan segala pembayarannya yang timbuldari hubungan kerja.
Putus : 19-11-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Tpg Tanggal 19 Nopember 2014 — PT. JMS BATAM (Penggugat) vs PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH KIMIA, FARMASI, dan KESEHATAN SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PT. JMS BATAM, Disingkat PK FSB KIKES SBSI PT. JMS BATAM( Tergugat)
306 — 160
306 — 160
Putus : 20-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 20 Desember 2016 — - MARWAN TANGKUDUNG
LAWAN
- PIMPINAN CV. SURYA GLOBAL
96 — 20
96 — 20
Putus : 05-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 — PT. HOLI KARYA SAKTI, ; MUTHOHAROH
88 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarungtangan dan aksesoris Snow Golf;Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat sejak 11 Mei 1995 sampai dengandi PHK pada tanggal 05 Desember 2008 atau 13 tahun 6 bulan pada bagiandistribusi;Hal. 1 dari 14 hal. Put.
Muji Astutik keesokan harinya masuk kerja seperti biasanamun secara tibatiba tanpa kesalahan apapun di PHK oleh Tergugat sejak 05Desember 2008 secara sepihak;Bahwa Penggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri.Siti Asiyah dan Sdri.
Muji Astutik sejak di PHK oleh Tergugat langsungmelaporkan kerja kembali secara tertulis pada Tergugat untuk melaksanakankewajiban sesuai Pasal 155 ayat ( 2 ) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan namun secara tegas melalui suratnya Tergugat menolakPenggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. SitiAsiyah dan Sdri.
Muji Astutik, secara nyatanyata telah tidak diterima bekerja lagi oleh Tergugat maka dalam hal iniTergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat bersama tiga penguruslainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.
Muji Astutiksecara sepihak sejak 05 Desember 2008, oleh karena itu Tergugat diwajibkanmembayar hak PHK kepada Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (1) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembayaran seluruh upah Penggugatsejak 05 Desember 2008 sebesar Rp. 735.700, perbulan dan upah Pasal 93 ayat(2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sehubungan dengan PHK Penggugat bersama tiga pengurus lainnyaantara lain: Sdr. Wahidin, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.
Putus : 12-09-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 12 September 2011 — PT. NUGRA SANTANA ; IRWAN DARMAWAN, S.E., M.M.,
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut ternyata tanpa ada alasan, dan oleh karenanyaPenggugat tidak melakukan kesalahan dan tidak boleh di PHK.
menurut Pasal 156ayat (4) UndangUndang No. 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa: Uangpenggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) (terjadinya PHK) meliputi:a.
Bahwa dengan diakuinya PHK sudah terjadi sejak tanggal 02 Juni 2010oleh Majelis Hakim maka sudah mengakui bahwa uang PHK juga sudahditerima sedangkan perhitunganperhitungan yang disebutkan sebagaiadanya perselisinan hak dengan uang pesangon dan uang penggantiandan hakhak lainnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertamalebih lanjut dalam perkara ini adalah bertentangan dengan bukti T11 danbukti T13 karena bukti T11 dan T13 adalah kesepakatan para pihakyang tidak ada istilah sementara karena
UU No. 13 Tahun 2003 hanyamengenal istilah perjanjian dan penerimaan PHK tidak ada istilahperhitungan sementara;3.
Bahwa istilan PHK dan penerimaan uang dengan klausa bersyaratmenerima sementara adalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun2003 karena UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengenal istilan menerimasementara atau bersyarat;B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum;1.
Register : 02-02-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 2/PDT.Sus-PHI/2016/PN.Kpg Tanggal 29 Maret 2016 — Yohan Steven Zacharias,dkk Melawan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Kupang
160 — 85
160 — 85
Bahwa Pihak Kedua bersedia memberikan uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama atas Perselisihan HubunganKerja (PHK).. Bahwa Pihak Pertama bersedia menerima uang tunai berjumlah Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) dari Pihak Kedua atas atas Perselisihan HubunganKerja (PHK).. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan menuntut baik secaraperdata maupun pidana di kemudian hari..
Putus : 20-12-2010 — Upload : 17-06-2011
Putusan PN SERANG Nomor 23/G/2010/PHI.SRG Tanggal 20 Desember 2010 — YULIS SETYANINGSIH ; PT. TARUKO PRIMA MEDIKA
151 — 47
151 — 47
Dimana itu dapat dibuktikandengan ditandatanganinya persetujuan PHK oleh Penggugat &pemberian kompensasi pesangon PHK dan hak lainnya, dimanahal tersebut merupakan konsensus atau kesepakatan PHK ;Bahwa tindakan menandatangani persetujuan PHK olehPenggugat sebagaimana dimaksud pada poin 14 di atas,merupakan salah satu bentuk pengunduran diri pekerjakepada perusahaan yang dibuat berdasarkan Kesepakatanantara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan Pesangondan hak hak lainnya yang ditentukan oleh
Tergugat, dan haltersebut terjadi adalah wajar sebagai akibat ataukosekuensi moral pribadi Penggugat terhadap penilaian yangdisampaikan Tergugat kepada Penggugat ;Dengan ditandatanganinya persetujuan PHK oleh Penggugat,maka pada saat itu juga berakhirlah hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat.
Maka sehubungan hal tersebut bahwa PemutusanHubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat telahselesai, maka dengan demikian gugatan PHK Penggugatharuslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima ;Bahwa pendapat Mediator sebagaimana yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya pada point ke 14 yang berbunyi.menilai pemutusan hubungan kerja yang dilakukanpengusaha PT.
Danoleh karenanya gugatan PHK Penggugat harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa surat anjuran No: 560/430/DSKT/2010 tertanggal 30Maret 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial tenaga,Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerangsebagaimana dimaksud pada point ke3 sangat memberatkanpihak Tergugat karena tidak melihat kondisi riil manajemenkeuangan PT.
Kompetensi Absolut ;Menimbang, bahwa dalam Posita butir 16, Penggugat telahmendalilkan bahwa ....akibat proses PHK yang tidak sesuaidengan aturan ketenagakerjaan ini, dan demi membelahakhaknya di depan Pengadilan, Penggugat harus menggunakan jasaAdvokat....,. yang mana dalam petitum butir kelima Penggugatmenuntut Tergugat agar membayar uang sebesar Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah), demikian pula pada positabutir 17 ... akibat proses PHK sepihak yang tidak sesuaidengan aturan ketenagakerjaan
Putus : 10-02-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 10 Februari 2017 — - JEMI SALIHI
LAWAN
- PIMPINAN PT. BANK MEGA SYARIAH
113 — 41
113 — 41
Putus : 19-11-2007 — Upload : 09-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172K/PHI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 — PT ANTARNIAGA NUSANTARA ; Sdr. SYAWALUDIN
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 22 Juni 2011 — PT. DISTRIVERSA BUANA MAS ; CH YUDI PRASETYA,dk
39 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yudi Prasetyo mulai bekerja padatanggal 15 September 1992 dan Sugiartomo mulai bekerja pada tanggal 01 Juni2001, keduanya bekerja dengan jabatan terakhir sebagai Sales Supervisorsampai bulan September 2008;Bahwa pada tanggal 17 September 2008, Ch Yudi Prasetyo di PutusHubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak dengan diterbitkannya Surat PHK No.BMDBM/002/0908 tertanggal 17 September 2008 oleh Tergugat yaitu ManajerCabang PT.
Distriversa Buana Mas Cabang Semarang demikian jugaSugiartomo di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak denganHal. 1 dari 8 hal. Put. No. 55 PK/Pdt.Sus/2011diterbitkannya surat PHK No. BMDM/003/0908 tertanggal 17 September 2008oleh Tergugat yaitu Manajer Cabang PT.
Distriversa Buana Mas CabangSemarang;Bahwa sampai terjadinya PHK, Ch Yudi Prasetyo telah mempunyai masakerja selama 16 tahun lebih dengan upah terakhir sebesar Rp. 1.485.000,sebulan dan Sugiartomo mempunyai masa kerja selama 7 tahun 4 bulan denganupah terakhir sebesar Rp. 900.000, sebulan;Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat adalahPara Penggugat telah membantu melakukan penjualan obatobatan yangdidasarkan pada order fiktif yang diajukan pada periode MeiJuni 2008.
Distriversa Buana MasCabang Semarang termasuk juga Para Penggugat merasa belum pernah adaperaturan perusahaan yang mengatur tentang kesalahan berat karena belumpernah ada sosialisasi tentang peraturan perusahaan oleh Tergugat;Bahwa dalam penyelesaian perselisihan tersebut, Tergugat tetapmelakukan PHK terhadap beberapa orang sales yang melakukan order fiktiftermasuk juga Para Penggugat ikut di PHK oleh Tergugat dengan alasanmembantu menjualkan obatobatan sisa order fiktif tersebut, dengan alasanperbuatan
RI) No. 13/Men/SjHK/I/2005 tentang PutusanMahkamah Konstitusi No. 012/PUUI/2003, maka PHK kepada Para Penggugatdapat dilakukan karena dengan pertimbangan yang mendesak dan selayaknyapihak PT.
Putus : 30-05-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 30 Mei 2011 — PT. GLATIK SUPRA ; MARIYANTO
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan penyelesaian secarabipartit, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, dengan demikian upayapenyelesaian secara bipartit telah gagal, maka Penggugat melalui kuasahukumnya mengajukan pencatatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja keDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;Bahwa upaya penyelesaian di tingkat mediasi di Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya ternyata juga tidak terjadi Kesepakatan antara Penggugat danTergugat dan akhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayamengeluarkan anjuran No. 74/PHK
Putus : 27-05-2008 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83K/PDT.SUS/2008 Tanggal 27 Mei 2008 — FARIDA FATMAWATI ; RUMAH SAKIT JAKARTA
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-11-2007 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182K/PHI/2007 Tanggal 16 Nopember 2007 — MARUDUT PANGGABEAN ; BATAVIA HOTEL (PT. WAHANA ANDAMARI)
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 22 Nopember 2016 — - UMBE PAPUTUNGAN
LAWAN
- PIMPINAN PT. WINJAYA
95 — 36
95 — 36
Register : 30-05-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg Tanggal 8 Agustus 2016 — STIVAN ARISTYA dkk (Penggugat)
melawan
PT. SINAR MAS MULTIFINANCE(tergugat)
76 — 18
76 — 18