tidak sah, dalamsurat Hibah itu tidak semua anggota kaum yang menandatangani dandalam surat hibah tersebut lamanya hibah dibatasi sampai anak cucu,bukan untuk selamanya;Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 40 Desa Baso tanggal 5Maret 1996, Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1995 No. 528/1995Luas 535 M2, dilakukan secara melawan hukum, maka seharusnyalahSertipikat Hak Milik No. 40 Desa Baso tanggal 5 Maret 1996, GambarSituasi tanggal 2 Oktober 1995 No. 528/1995 Luas 535 M2 dinyatakanlumpuh daya berlakukanya

hukum adat, hukum perdata barat maupunberdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960;o Bahwa apabila tanah objek terperkara tersebut berasal dari hakhakatas tanah yang bersumber dari hukum adat, maka harus jelasapakah tergolong ke dalam jenis hak milik, hak memungut hasil, hakpakai, hak gadai atau hak sewa, kemudian apabila tanah bersumberdari hukum perdata barat, maka harus jelas juga apakah tergolongke dalam hak eigendom, hak erfpacht, hak postal, hak sewa, hakpakai atau hak pinjam dan setelah berlakukanya

Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk menyampaikan putusanprovisi perkara ini kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Lampung maupun kepada Kantor Badan Pertanahan NasionalPusat di Jakarta agar tidak melakukan proses hukum Pemberian Hakperpanjangan masa berlakukanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.48/SJ atas nama Yayasan Xaverius yang akan berakhir masaberlakunya pada bulan Oktober 2007 sebelum gugatan atas obyekperkara ini mendapat, memperoleh kekuatan hukum yang tetap danpasti

dilengkapidengan pemberat dan papan pembuka maka yang terjaring bukan hanyaikan tapi biota laut yang terdapat didasar perairan akan ikut terjaring danakan menimbulkan kerusakan pada terumbu karang; Bahwa pada jaring Dogol/Parere/Renreng milik terdakwa, ahli tidakmenemukan adanya pemberat; Bahwa larangan penggunaan jaring pukat bersifat Nasional sejakberlakunya PERMEN No. 2 tahun 2015 yakni sejak bulan Januari Tahun2015; Bahwa sepengetahuan Ahli untuk wilayah Pangkep telah dilakukansosialisasi tentang berlakukanya

.:199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur Terhadap SuratPerintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dansampai dengan berlakukanya Peraturan Menteri Keuangan ini belumselesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan No.: 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajaksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.:123/PMK.03/2006;Bahwa SP3 yang diterbitkan oleh DJP adalah setelah tanggal 1 Januari2008 yaitu pada tanggal

Soesilo dalam penjelasan KUHP bahwauntuk dapat dihukum berdasarkan ketentuan ini, maka orang itu harus mengetahuibahwa ia pernah menikah/ kawin dan perkawinan tersebut masih terikat/ belumterputus baik karena kematian maupun dengan alasan perceraian;Menimbang, bahwa sebelum berlakukanya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan, maka seorang pria beragama islam di Indonesiadapat menikah sampai dengan empat orang isteri, sehingga adanya perkawinanyang melebihi empat isteri tersebut yang merupakan

Leter C Nomor 2/Kld = atas namaSASTRO WINOTO yang semua terletak didusun Tempel DesaCaturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;Pada bulan Januari tahun 1956, semua tanah sawahtersebut diatas, oleh SASTRO WINOTOdigadaikan atau dijual SENDE seharga Rp.1.000, (seribu rupiah) kepada Raden BVAGUN SUTEDJO;Bahwa menurut ketentuan Undang Undang Nomor356/prp/Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 174)Pasal 7 Ayat ( 1 ) dikatakan bahwa : Barangsiapamenguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang padawaktu mulai berlakukanya

saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a di atasditentukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincianantara lain sebagai berikut : dengan foto copy terlampir.11.Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2011Nomor : 03 Tahun 2011 "Penempatan korban penyalahgunaanNarkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan RehabilitasiSosial".12.Seraya merujuk surat dari Badan Narkotika Nasional RI. tertanggal 12mei 2011 No.R/1883/V/2011/BNN, bersama ini kami sampaikanbahwa setelah berlakukanya

Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;atau. Surat keterangan riwayat tanah yan pernah dibuat oleh kantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum.

dilengkapidengan pemberat dan papan pembuka maka yang terjaring bukan hanyaikan tapi biota laut yang terdapat didasar perairan akan ikut terjaring danakan menimbulkan kerusakan pada terumbu karang;Bahwa pada jaring Dogol/Parere/Renreng milik terdakwa, ahli tidakmenemukan adanya pemberat;Bahwa larangan penggunaan jaring pukat bersifat Nasional sejakberlakunya PERMEN No. 2 tahun 2015 yakni sejak bulan Januari Tahun2015;Bahwa sepengetahuan Ahli untuk wilayah Pangkep telah dilakukansosialisasi tentang berlakukanya

Bahwa TERGUGAT, menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaidasar hukum , sanksi kepada PARA PENGGUGAT, adalah tidak dapatditerima. karena masa berlakukanya PKB, tersebut adalah sudah tidak berlaku(terakhir tahun 2011) ;.

Bahwa sepengetahuan Ahli untuk wilayah Pangkep telah dilakukansosialisasi tentang berlakukanya UndangUndang Perikanan dan PeraturanMenteri Nomor 2 Tahun 2015 tersebut kepada para nelayannelayan;Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa memberikan pendapat denganmenyatakan benar.Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitarpukul 10.330 wita di perairan sebelah selatan

Banjarsari, Kota Surakarta atas namaPenggugat pada tanggal 16101970 ;Bahwa pada tanggal 22 7 1980 sebelum Hak GUna Bangunan No.15Kalurahan Stabelan ini habis masa berlakukanya menurut Kepres No 32 tahun1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baruatas tanah asal konvensi hakhak Barat, Penggugat telah mengajukan SKPT( Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ) untuk permohonan Perpanjangan HGBtersebut ke Kantor Pertaanahan Nasional Surakarta, akan tetapi permohonanPenggugat tersebut

Rbi.sertifikat,yang diperlukan oleh H.Hamzah Bin M,Sidik untuk persyaratanpembuatan sertifikatnya;18.Bahwa para Pembantah mengacu pada surat edaran Mahkamah AgungNo 2 / 1964 tanggal 22 januari 1964 jo surat ederan Mahkamah aping No04/1975 tanggal 1 desember 1975 pembekukan berlakukanya pasal 209s.d pasal 222 HliR.karena sandera /eksekusi bertentangan dengan salahsatu sila dari Dasar Filsafah Negara Indonesia,yaitu bertentangan denganperikemanusiaan ,salah satu dari nilai Pancasila .Oleh karena ituberdasarkan

Menteri Kelautan dan PerikananRI No.2/PERMENKP/2015, tetapi sebelum Permen tersebut berlaku, padaaturan Permen sebelumnya yaitu Permen No. 42 Tahun 2014 masihdibolenkan penggunaannya dalam zona tertentu ;Bahwa sekarang pukat tarik jenis dogol atau parere dilarangpenggunaannya sekarang karena dengan memperhatikan keberlangsungansumber daya ikan dengan adanya penangkapan ikan yang berlebih, danalat itu cenderung aktif;Bahwa sepengetahuan Ahli untuk wilayah Pangkep telah dilakukansosialisasi tentang berlakukanya

yang tidakberwenang, sehingga TERMOHON KASASI sebagai badan dan/ataupejabat pemerintahan telah bertindak melampaui wenangsebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategonkan melampauiwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2)huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:e Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunyawewenang;e Melampaui batas wilayah berlakukanya

MOEI;Bahwa selanjutnya dengan berlakukanya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960, Jo. ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri/Permendagri Nomor 8Tahun 1971 tanggal 26 September 1971, maka sesuai Pasal V Ketentuanketentuankonverasi, tanah bekas hak barat RVO tersebut diatas telah dikonversi menjadi HakGuna Bangunan Nomor B.17 tanggal 8 September 1972, luas 2.785 M2 atas namaOEI MOEI (Warga Negara Asing), dengan masa berlaku HGB selama 20 tahunterhitung sejak berlakunya Permendagri tersebut

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat secara hukumtunduk pada jangka Waktu berlakukanya IMTA dan KITAS bagi Penggugat,dengan demikian Tergugat secara hukum tidak dapat melanjutkan hubungankerja dengan Penggugat apabila jijin tinggal dan jjin bekerja bagi yangbersangkutan telah berakhir, sehingga secara hukum hubungan kerjaPenggugat berakhir pada tanggal 6 Mei 2017;5.

;Menimbang, bahwa pada angka 6 perjanjian ditegaskan bahwa pihakpertama dapat melakukan pembatalan secara sepihak dengan alasanalasan(A) pihak Kedua tidak menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik dengan tidaktercapainya target selama 6 bulan berturutturut (B) oleh karena alasankesehatan dan faktor Non tehnis lainnya yang mengakibatkan pihak kedua tidakdapat menjalankan tugasnya lagi dengan baik;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3perjanjian dapat disimpulkan bahwa masa berlakukanya

Oleh karena sah tidaknya suatuketetapan yang mengandung kekurangantergantung kepada beratnya kekuranganitu; Menurut Van DerWel : 225 eee eeeMengenai ketetapan ketetapan lainnya kitaharus tahu apakah kekurangan yangbersangkutan adalah kekurangan essentiellatau kekurangan yang bukan essentiellkekurangan yang bukan essentiell tidak dapat51mempengaruhi berlakukanya ketetapan. Mengenaikekurangan~ essentiell harus dilihatberatnyakekurangan ;(3).