Ditemukan 2757831 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-09-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA BANTAENG Nomor 154/Pdt.P/2016/PA.Batg Tanggal 22 September 2016 — PEMOHON
18 — 14
18 — 14
Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri menikah pada tanggal05 Januari 2005 di Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan GantarangKeke, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebuttidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke,sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;2.
;Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baikPemohon dan Pemohon Il sebagai pasangan suami istri, karena keduanyamenghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, sehingga denganHal. 6 dari 12 Hal. Pen.
dengan memperhatikan sejumlahketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimanayang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhirukun dan syaratsyarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri
Register : 26-07-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PA LUMAJANG Nomor 1984/Pdt.G/2012/PA.Lmj Tanggal 12 Desember 2012 — Pemohon vs Termohon
11 — 0
11 — 0
Register : 18-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 137/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 10 Desember 2015 — PEMOHON
10 — 3
10 — 3
Register : 18-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 146/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 10 Desember 2015 — PEMOHON
15 — 8
15 — 8
Register : 18-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 136/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 10 Desember 2015 — PEMOHON
13 — 8
13 — 8
Register : 18-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 57/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 14 Desember 2015 — PEMOHON
13 — 9
13 — 9
Register : 28-07-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan PA MATARAM Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 6 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 66
106 — 66
Register : 18-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 76/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 15 Desember 2015 — PEMOHON
22 — 5
22 — 5
Register : 14-05-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PTA SURABAYA Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA.Sby Tanggal 21 Mei 2024 — Pembanding vs Terbanding
49 — 0
49 — 0
Register : 09-10-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PTA MATARAM Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mtr Tanggal 31 Oktober 2023 — Pembanding/Penggugat : Nahyani Binti MUHAMAD RUM Diwakili Oleh : FUAD, SH,.MH.,CLA
Terbanding/Tergugat : dr. Audi Hidayatullah Bin MOHAMAD SYAFRUDDIN LAMING
88 — 45
Terbanding/Tergugat : dr. Audi Hidayatullah Bin MOHAMAD SYAFRUDDIN LAMING
88 — 45
Register : 18-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 73/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 15 Desember 2015 — PEMOHON
12 — 4
12 — 4
Register : 18-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 156/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 10 Desember 2015 — PEMOHON
15 — 10
15 — 10
Register : 24-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm Tanggal 29 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
190 — 153
190 — 153
yang mempunyai hubungan perkawinandengan Pembanding dan juga mengajukan gugatan nafkah anakseolaholah kedudukan masih sebagai istri Pembanding, denganfakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbarumengakui dan membenarkan hubungan hukum Pembanding danTerbanding bukan sebagai suami istri ataupun sebagai mantan suamiister, bahwa karena terbukti Terbanding bukan sebagai istri ataumantan isteri maka tuntutan nafkah terhutang dan iddah ditolakPengadilan Agama Banjarbaru.Bahwa permasalahan
hukumnya adalah terletak pada tuntutannafkah anak dimana Terbanding mengajukan gugatan denganmenggunakan kedudukan seolaholah sebagai istri Pembanding,padahal diketahui Terbanding sekarang tidak berkedudukan sebagaiistri/mantan isteri Pembanding, seharusnya kalau) mengajukangugatan nafkah anak maka Terbanding adalah bertindak sebagaiperwakilan atau mewakili anak, bukannya bertindak untuk diri sendiridengan menumpang gugatan tentang nafkah iddah dan nafkahterhutang, karena itu tidak dipertinbangkan
dan tidak dinilai olehPengadilan Agama Banjarbaru maka mohon kepada Pengadilan TinggiAgama Banjarmasin untuk menyatakan Terbanding tidak mempunyailegal standing mengajukan gugatan a quo karena bertindak untuk dirisendiri bukan perwakilan/mewakili anak.Tentang Kurang Pihak.Bahwa Pembanding di dalam jawaban mengajukan eksepsi kalauTerbanding dalam gugatannya kurang pihak karena gajiPembanding(objek perkara) sebagai anggota Polisi ada dan jugaditerima oleh isteri Pembanding pertama ( ISTRI PERTAMA
) jauhsebelum ada perkawinan/pernikahan antara Pembanding danTerbanding, karena objek gaji juga ada pihak lain yang berhakdan berkepentingan, maka menurut hukum juga harus terlibat dandililbatkan dalam perkara a quo adalah isteri Pembanding yang lainbernama ISTRI PERTAMA .Halaman 4 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pat.G/2019/PTA.BjmBahwa ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru menolak eksepsidengan dasar perkara a quo adalah karena adanya ikatan perkawinanantara Pembanding dan Terbanding yang
PERTAMA ) maka karena adahak pihak lain (objek hak/ gaji Pembanding) yang juga berhak makamenurut hukum untuk menentukan hak tersebut pihak haruslahdilibatkan pihak lain yang juga berhak atas objek sengketa tersebutyaitu ISTRI PERTAMA Pembanding ISTRI PERTAMA .Bahwa kenapa istri Pembanding ISTRI PERTAMA juga dilibatkansebagai pihak adalah terkait dengan keadilan karena selama ini hakgaji dari ISTRI PERTAMA keseluruhan dari gaji tersebut yangmenerima adalah Hj.Andi Basse Tentriawati, lalu dengan
Register : 18-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 49/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 14 Desember 2015 — PEMOHON
12 — 6
12 — 6
Register : 09-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA WATES Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Wt Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 0
111 — 0
Register : 16-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA TALU Nomor 581/Pdt.G/2021/PA TALU Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
165 — 51
165 — 51
Bahwa saat ini Tergugat juga menanggung ketiga orang anakTergugat dengan istri pertama Tergugat;11. Bahwa Tergugat semua dalil gugatan selain yang Tergugat benarkandiatas;12. Bahwa Tergugat pernah beberapakali memberikan uang kepadaanakanak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah minimalRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp8&00.000,00(delapan ratus ribu rupiah);13.
berikut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan syarat formil saksi yang tertuangdalam pasal 171, 172, dan 175 R.Bg yaitu: saksi harus memberikan keterangandi depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi danmengucapkan sumpah menurut agamanya;Menimbang, bahwa dalam pembuktian perdata, Pasal 172 R.Bg. diatasmengatur bahwa saksi yang tidak boleh didengar adalah orang yang memilikihubungan keluarga sedarah, keluarga semenda menurut keturunan lurus darisalah satu pihak, suami atau istri
Saksi pertama Penggugat (Erwandi bin Sahril) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangtelah bercerai sejaktahun 2017; Bahwa selama pernikahan, keduanya telah dikaruniai 2orang anak yang bernama xxxxxxxxxx Gan XXXXXXXXXX Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersamaPenggugat dan ibu Penggugat; Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di PT BPP; Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (guru); Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat inisedang bersekolah dengan jenjang sekolah kelas 3
bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yangmenyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan (SEMA Pembebanan) yang memuat ketentuan Hakim dalammenetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, harusmempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali faktakemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri
Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1990 tentang perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoiryang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkuta;Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemotongan gaji untuk nafkah istri dan anak terikatdengan berbagai ketentuan diantaranya adalah terjadinya perceraian denganinisiatif
Register : 10-01-2012 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 04-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 5/Pdt.P/2012/PA.Prg Tanggal 25 Januari 2012 — PEMOHON
7 — 0
7 — 0
Register : 18-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 47/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 14 Desember 2015 — PEMOHON
15 — 9
15 — 9
Register : 07-06-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.Ptk Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 0
71 — 0
Register : 03-07-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PA MATARAM Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 24 Juli 2023 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 19
63 — 19