Mendaftarkan Kepailitan tersebut ke dalam Berita Negara pada tanggal29 September 2015;. Bahwa didalam pengumuman Kepailitan tersebut, Kurator sekaligusmengundang Para Kreditur agar datang menghadiri Rapat Kreditur Pertamayang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mendaftarkan danmencocokkan tagihannya kepada Kurator;.

Dengan demikian pihak yang diakui sebagai Krediturdalam Kepailitan tersebut hanyalah 3 (tiga) Kreditur saja yaitu BernatdSimangunsong, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur danPT Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Medan;7.

Nomor 840 K/Padt.SusPailit/2016Separatis dan Kreditur Konkuren CV Agro Sawita Mandiri Perkasa sertabertentangan dengan UndangUndang Kepailitan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42 UndangUndangKepailitan;19.Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama antara Tegugat , Il, dan Illbersamasama dengan Tergugat IV yang diperbuat oleh Turut Tergugatterhadap Harta Pailit empat bulan sebelum Kepailitan diputuskan, selain ituPerjanjian Kerjasama tersebut juga dibuat dengan dua Akta

Perbuatan yang dilakukan oleh Debitur Pailit (in casu Tergugat I, II dan IIIdengan Tergugat IV) jika benar dibuat pada tanggal 07 Mei 2015 jangkawaktunya baru empat bulan sebelum putusan kepailitan diputuskan/diucapkan, sementara UndangUndang ' Kepailitan dan PKPUmenentukan batas waktunya dalam waktu 1 (satu) tahun sebelumPutusan Pailit diucapkan;5. Selanjutnya gugatan ini diajukan pada Pengadilan Niaga dalamlingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum DebiturPailit;C.

Tergugat I, Il, dan Ill) yaitu cakap bertindak dalamhukum;Bahwa seharusnya kedudukan hukum Tergugat I, II, dan Ill atas harta bendaPailit berdasarkan UndangUndang Kepailitan diwakili oleh Penggugatselaku Kurator, Gugatan Actio Pauliana berdasarkan UndangUndang bolehHalaman 13 dari 22 hal. Put.

PUTUSANNo. 633 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan prosedur renvoi kepailitan/permohonankeberatan atas tagihan pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara antara:ROY R. GAFFAR/Kreditur, bertempat tinggal di Jatibening EstateG.9 RT.014/013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede,Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Widiatmanto, SH.

SJI (dalam pailit) ;Bahwa terhadap permohonan prosedur renvoi kepailitan/permohonan keberatanatas tagihan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 07/Pailit/Keberatan/2012/PN.Niaga JKT.PSTjo. Nomor: 07/PKPU/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2012 yang amarnyasebagai berikut:1 Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon I dan Pemohon IIatas tagihan yang dibebankan kepada PT.

PUTUSANNo. 168 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kaveling B5 Kuningan Jakarta Selatan, yangdiwakili oleh Direktur Utamanya Drs. Achmad Latief Alwy,dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.R.

Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum karenamemutuskan mengabulkan pemohonan Termohon' Kasasi/dahuluPemohon Pailit tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 8 ayat (4) Undangundang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan syaratmutlak untuk pengajuan Kepailitan harus ada dua atau lebih kreditur yang tidakmembayar lunas satu utang yang jatuh tempo dan

Bank Bukopin, olehkarenanya Yudex Facti telan salah dan keliru karena lalai dalam menerapkansyarat Kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 37Tahun 2004 jo Pasal 30 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor 3 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung, yang oleh karenanya Putusan dimaksud hendaknyaditolak/dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;4.

Pasal 8 ayat (4) Undangundang No.37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)sehingga pertimbangan hukum Yudex Facti bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI. bahwa "bila tidak terdapat kreditur lainmaka Permohonan Pernyataan Pailit harus dinyatakan tidak dapatditerima/gugur ;. Bahwa demikian juga Yudex Facti sangat keliru dalam penerapan hukum padaPutusan Pailit No.70/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. karena tidak pernahHal. 9 dari 12 hal. Put.

Bank Muamalat, dengan demikiansyarat untuk dinyatakan pailit berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4)Undangundang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaankewajiban pembayaran utang tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakmempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapatbahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi PT.

Nomor 356 K/Pdt.SusPailit/2017Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagaiberikut Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatun waktu dandapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik ataspermohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebihkreditornya.;21.

Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakimhakim Niaga di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas untukmengawasi jalannya proses Kepailitan Termohon Pailit atas nama AnantaDwi Rajasa dan Riana Dwi Astuti;. Menunjuk dan mengangkat:Halaman 6 dari 11 hal. Put.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denganSurat Bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03233berkantor di Jalan Kaligarang Nomor 2E, Kota Semarang, Jawa Tengahselaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon atas nama Ananta DwiRajasa dan Riana Dwi Astuti;5.

Mengangkat Saudara Noer Kholis, S.H., M.H., yang terdaftar di KementerianHukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03.233 yang beralamat di JalanKaligarang Nomor 2E, Kota Semarang, Jawa Tengah selaku Kurator dalamperkara kepailitan ini;5. Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapbkan kemudian setelahKurator melaksakan tugasnya;6.

Putusan halaman 19;Menimbang, bahwa dari bukti P. 23 dikuatkan pengakuan Termohondalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secarasederhana adanya kreditur lain selain Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka semuaunsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan danPKPU, permohonan pernyataan pailit harus

., yaitusebagai berikut:Permohonan' perlawanan/keberatan atas Daftar Pembagian tahapPertama dari hasil penjualan/pemberesan harta pailit milik Richard Setiawan(Dalam Pailit) oleh Tim Kurator PT Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) danRichard Setiawan (Dalam Pailit) masih dalam batas waktu yang ditentukan olehUndang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang; Bahwa Pasal 192 ayat (8) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban

Nomor 806 kK/Pdt.SusPailit/2017Hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 yang pada pengumuman tersebutdisebutkan jangka waktu melihat daftar tersebut adalah selama 5 (lima) harisejak diumumkan; Bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangJuncto Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tenggang waktuuntuk mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian

Karawaci, Tangerang, Banten, sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluhtiga miliar seratus juta rupiah) sebagaimana Daftar Pembagian Tahap menjadiBagian dari Pemohon;Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Hasil Pemberesan/PenjualanHarta Pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) berupa Rumah di Taman GolfJalan Royal Golf Nomor 11 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, sebesarRp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) seluruhnya100% (seratus persen) kepada Pemohon setelah dipotong biaya kepailitan

kreditur konkuren termasukPemohon Bank Maybank Indonesia, Tok, (dahulu PT Bank InternasionalIndonesia, Tbk) mendapatkan bagian Rp12.166.213.432,00 (dua belas miliarseratus enam puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluhdua rupiah) dari hasil penjualan Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliarseratus juta rupiah);Menimbang, bahwa pembagian yang demikian menurut Majelis telah dapatmemenuhi rasa keadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

SusPailit/2017 PT Bank Rakyat Indonesia;Yang mengucurkan dana untuk membiayai Fasilitas Kreditpembiayaan pembangunan rumah Richard Setiawan (Dalam Pailit);e) Bahwa sama halnya dengan pembiayaan fasilitas kredit kendaraan 1unit Range Rover dan 1 unit Rolls Royce yang dibiayai oleh Krediturbernama Bank Rakyat Indonesia dan PT U Finance Indonesia, seluruhhasil penjualannnya dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia danPT U Finance Indonesia setelah dipotong Biaya Kepailitan;f) Oleh karenanya, sudah

PUTUSANNomor 891 K/Pdt.SusPailt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lainlain padatingkat kasasi telan memutus sebagai berikut dalam perkara:LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASIDAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDBKUMKM), berkedudukan di Jalan Letjen MT Haryono, Kav5253, Jakarta Selatan 12770, diwakili oleh Braman Setyoselaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasakepada Pebri Kurniawan, S.H., dan kawankawan

SusPailit/20186.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Memerintahkan Tergugat selaku Kurator Pusat Koperasi Industri SusuSekar Tanjung (dalam pailit) untuk tunduk pada hukum Kepailitan;Memerintahkan Tergugat untuk memasukan tagihan Penggugat dalamdaftar utang Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung (dalam pailit):Menetapkan nilai Piutang Penggugat total keseluruhannya sebesarRp6.952.083.328,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh dua jutadelapan puluh tiga ribu tiga ratus

enam ratus delapan puluh dua ribudelapan ratus delapan puluh satu rupiah);= Tunggakan bunga sebesar Rp245.303.874,00 (dua ratus empatpuluh lima juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empatrupiah);= Tunggakan denda dan kartu denda sebesar Rp679.096.573,00(enam ratus tujun puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribulima ratus tujuh puluh tiga rupiah);Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak bagi Penggugatselaku Kreditur Separatis sebagaimana yang telah ditentukan dalamUndang Undang Kepailitan

Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak bagi Penggugatselaku Kreditur Separatis sebagaimana yang telah ditentukan dalamUndang Undang Kepailitan;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau,Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Halaman 4 dari 7 hal. Put.

(dalam pailit) telah terbukti melaksanakan semuaketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam kepailitan a quo;Bahwa batas akhir penentuan perolehan piutang juga telahdiumumkan melalui surat kabar;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 maka tagihan terhadap debitur pailit hanya dapat diajukan denganmendaftarkan untuk dicocokan;Bahwa Penggugat terbukti lalai sehingga terlambat melakukanpencocokan piutang maka sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (2) UndangUndang Nomor 37

Cikini Raya 91 E, Mentang Jakarta Pusat Pailit dengan segala akibathukumnya;Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yangberwenang untuk mengawasi Kepailitan ini;Menunjuk Muhammad Idris S.Sos., SH., Kurator yang berkantor di Jl. Ir.

H.Juanda No.5 A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain,Pemohon mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono);Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohonmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon di Pengadilan Niaga terhadap Termohonadalah Premature/Prematoir;Hal.7 dari 15 hal

Bahwa Termohon masih mampu dan bertanggung jawab untuk membayarhutanghutang tersebut karena upaya penyelesaian pembayaran melaluiretruktrusisasi utang masih dibicarakan dalam pertemuan dengan Pemohon,sehingga belum saatnya perkara ini masuk kepada lembaga Kepailitan;2.

Mengangkat Noer Ali, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusatuntuk menjadi Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan ini;4. Menunjuk Muhammad Idris, S.Sos., SH., Kurator yang berkantor di JalanIr. H. Juanda No. 5A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;5.

DAKA LINTAS SAMUDRA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua

No. 331 K/Pdt.Sus/2009Bahwa ketentuan dalam Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan yang digunakanJudex Facti dalam bagian pertimbangan, tidak dapat dilepaskan darikeseluruhan ketentuan dalam Pasal 38 UU Kepailitan yang mengaturmengenai sewa. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal38 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:1.

Dengan demikian jelas Judex Facti telah secara keliru dan tidak; tepatdalam menggunakan ketentuanketentuan UU Kepailitan yang secarakhususnya pada Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan dalammenyelesaikan perkara a quo.

No. 331 K/Pdt.Sus/2009seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah;Penggunaan sumpah dalam perkara kepailitan merupakan suatu hal yangdiperkenankan dalam UndangUndang Kepailitan. Lihat Pasal 299 UndangUndang Kepailitan yang secara tegas menyebutkan bahwa Hukum AcaraPerdata akan juga berlaku bagi proses kepailitan.

PUTUSANNomor 126 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus prosedur renvoi kepailitan pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. TATY ROOY BAHAGIANTI (PT. LAKSANA JAYA),berkedudukan di Jalan Cipinang Jaya No. 30 Jakarta Timur;2. PT. MULTI BOX INDAH, berkedudukan di Jalan RayaCikande, Rangkas Bitung KM 6, Desa Kareo, KecamatanJawilan, Serang Banten;3. CV.

Keberatan (kreditur konkuren) menurut hukum haruslahditolak.Padahal bila dicermati, maka Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutuptersebut jelasjelas dibuat oleh Kurator hanya berdasarkan ketentuan ayat(1) dan ayat (2) saja, dan tidak mempertimbangkan ayat (3);Pasal 189 ayat (3) UndangUndang No. 37 Tahun 2004, berbunyi:Kreditur konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh HakimPengawas.Di samping fee Kurator/imbalan jasa Kurator, bila Judex Facti mengacupada Pasal 17 ayat (2) UndangUndang Kepailitan

M.09/HT.05.10/1998 tentangPedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, maka palingtinggi adalah sebesar 2% (dua persen) dari harta debitur;Sehingga putusan Judex Facti yang demikian haruslah dibatalkan;Bahwa hasil lelang sebesar Rp. 29.000.000.000, (dua puluh sembilanmilyar rupiah), biaya lelang Rp. 2.504.155.593, (dua milyar lima ratusempat juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tigarupiah), biaya kepailitan Rp. 662.708.500, (enam ratus enam puluh dua jutatujuh ratus

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa asset yang dijual atas tanah dan bangunan pabrik dimana PT.BCA adalah pemegang hak tanggungan yang menurut undang undangpemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi darikreditur lainnya (pasal 1132 sampai dengan 1134) dan menurut pasal 55 ayat 1Undang Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap krediturpemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolaholah tidakterjadi kepailitan

Tripanca Group (dalam pailit) sebagaimanadiamanatkan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, ("UU Kepailitan") ;Pasal 26 ayat (1) UU KEPAILITAN :Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harusdiajukan oleh atau terhadap Kurator ;Bahwa Tergugat adalah pihak Kreditur Separatis di dalam kepailitan PT.Tripanca Group (dalam pailit) yang memegang hak jaminan fidusia atas Kopimilik PT.

Bahwa pentingnya SITA UMUM dalamUU Kepailitan diatur dalam ketentuan sita sebagai berikut :Pasal 1 ayat (1) UU KEPAILITAN :Kepailitan adalah SITA UMUM atas semua kekayaan Debitur Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasanHakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini ;Pasal 29 UU KEPAILITAN :"Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauhbertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit danperkaranya sedang

Sutan Remy Sjahdeini, SH. dalambukunya Hukum Kepailitan Memahami Undangundang No.37 Tahun2004 tentang Kepailitan, halaman 142 bahwa "Dengan adanyaketentuan Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU, semua permohonanpernyataan pailit dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya undangundang kepailitan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

Salim No.26, Bandar Lampung) kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan")menentukan bahwa Kepailitan adalah SITA UMUM atas semua kekayaanDebitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kuratordi bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalamUndangUndang ini.Bahwa ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan Pasal 1131 KUH Perdatamenentukan bahwa :Pasal 21 UU Kepailitan

Tripanca Group (dalam pailit) adalah sebagaimanamenurut ketentuan :Pasal 21 UU Kepailitan yakni : seluruh kekayaan Harta PT.

Pasal 170 ayat (1), Pasal171, Pasal 172 serta ketentuanketentuan lain dalam UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (selanjutnya disebut UU Kepailitan & PKPU), serta dasar, faktafakta,dan alasan hukum lainnya sebagai berikut:Tentang Pemohon adalah Kreditur yang berhak untuk mengajukan permohonanpembatalan atas putusan pengesahan perdamaian a quo;Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor 488 K/Pdt.SusPailit/2015.

Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU mengatur halhal sebagaiberikut:(1) Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telahdisahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;.

Nomor 488 K/Pdt.SusPailit/20152) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) Perkara Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimanaditentukan oleh Pasal 15 ayat (3) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU);3) Dan telah melampirkan surat kesediaan menjadi Kurator (Bukti P11)dan izin Kurator dan Pengurus yang masih berlaku.

dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang tidak mengenal upaya hukum banding dan menunjukPasal 170 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ini Pemohon Kasasimengajukan upaya hukum kasasi ini;Demi kepastian hukum dan tegaknya hukum, kami memohon agar MajelisHakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya menerima PermohonanKasasi ini untuk diperiksa, karena sudah menabrak dan mengkacaubalaukanHukum Acara Perdata dan Hukum Kepailitan Indonesia

Pasal 171 UU Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan &PKPU;Bahwa Termohon Kasasi lalai melaksanakan kewajibannya kepadaTermohon Kasasi, dalam hal ini Termohon Kasasi lalai melaksanakanHal. 40 dari 44 hal. Put.

PUTUSANNo. 702 K/Pdt.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata (kepailitan) pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNYANGELIA, bertempat tinggal di Jalan DarmoPermai Timur /17 Surabaya, dalam hal ini memberikuasa kepada: RONALD NAPITUPULU, SH. danBAMBANG WIYARTO, SH.MH.

Bahwa, selain itu sesuai dengan Paasal 64 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuanharta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut;14.

Bahwa, untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon dan untukmencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaannya yangdapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon dalam rangkamendapatkan pembayaran penuh atas semua utang Termohon,dan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Kepailitan,maka Pemohon mohon agar sebelum melanjutkan putusannya ataspermohonan pailit ini, Majelis Hakim PengaDilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya yang terhormat, berkenan mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan ini

Surat teguran tersebut, yang berisikan kapanpembayaran harus telah dipenuhi oleh debitor merupakan bukti telahjatuh tempo dan dapat ditagihnya utang debitor tersebut (videhalaman 75, Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, PedomanMenangani Perkara Kepailitan, Seri Hukum Bisnis, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, Jakarta 2003);Bahwa hingga permohonan perkara a quo diajukan bahwa baik CVDELIMA (Termohon !)

Surat teguran tersebut,yang berisikan kapan pembayaran harus telah dipenuhi olehdebitor merupakan bukti telah jatun tempo dan dapat ditagihnyautang debitor tersebut; (vide halaman 75, kartini Muljadi &Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, SeriHukum Bisnis, PT.