Merupakankonsekwensi atas tidak dilunasinya utang Terlawan III kepada Terlawan berdasaarkan akad pembiayaan Murabahan bil wakalah nomor 21tanggal 12 februari 2014;C. Bahwa Terlawan li jelaskan , pelaksanaan lelang atas obyekperkara aquo dilakukan atas dasar permohonan lelang dari Terlawan kepada Terlawan Il berdasarkan surat nomor 629KCTGL/10/2017tanggal 24 Oktober 2017 perihal permohonan lelang;d. Bahwa sedangkan Pelawan dalam hal ini tidak memiliki hubunganhukum dengan Pelawan II.

memperjanjikan penyelesaian sengketaHalaman 41 dari 47 putusan Nomor 1584/Pdt.G/2018/PA.Slwselain sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) penyelesaian sengketa dilakukansesuai isi akad, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak memberikankepastian hukum, oleh karena itu harus diselesiakan melaui peradilan agama.Ini merupakan kompetensi absolut peradilan agama terhadap berbagai macamakad syariah yang dilakukan perbankan syariah dengan nasabahnya yangdilakukan berdasarkan prinsip syariah.Menimbang bahwa akad murabahan

seketika dansekaligus (lunas) tanpa diperlukan pemberitahuan tertulis/somasi/suratjuru sita.Bahwa dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian serta adanyaSurat Penyerahan Unit secara Sukarela Tertanggal 30 April 2020tersebut, berarti sejak awal perjanjian Penggugat secara sadar dantanpa paksaan telah menyerahkan objek jaminan tersebut kepadaTergugat manakala Penggugat melalaikan kewajibannya, danPenggugat sendiri mengakui telah melalaikan kewajibannya dengantidak membayar angsuran.Perjanjian Pembiayan Murabahan

2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap Penjelasan Pasal 55ayat (2) dimaksud telah dinyatakan: tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung tidaklah berwenangmemeriksa dan mengadili perkara injDan dengan mengacu pada Pasal 136 HIR, maka TERGUGAT I memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranyaberkenan memberikan Putusan Sela terhadap perkara iniGugatan Kurang Pihak:Bahwa PARA PENGGUGAT mempermasalahkan tentang isi Akta AkadPembiayaan Murabahan

Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan pihakpihak dan dan isigugatan yang sama dengan Nomor Perkara 155/Pdt/G/2010/PN.BB, yang telah diputus padatanggal 11 Juli 2011, dan gugatan Penggugat adalah kabur karena gugatan perbuatan melawanhukum dengan tuntutan perbuatan Ingkar Janji tidak boleh disatukan dalam suatu gugatan ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, dalam Eksepsinya mengemukakan bahwaPengadilan Negeri Kls 1A Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara inikarena perjanjian kredit Murabahan

yang segala sesuatu diatur dalam Addendum pertamaperjanjian Murabahan No.120/M2S/ADD/MRB/30138/10/2009, tertanggal 6 Oktober 2009 yaitujika ada perselisian harus ditempuh dengan Musyawarah dan mupakat yaitu melalui Basyarnas(Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan menurut Eksepsi Turut Tergugat I bahwa gugatanPenggugat kabur (Obscuur Libeel) karena yang menjadi Debitur tersebut Penggugat atauTergugat II ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, mengajukan Eksepsi dengan mengemukakanbahwa pungsi Turut Tergugat

(diberi tanda bukti.P.4) ;Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat tersebut diatas, pihak KuasaPenggugat tidak mengajukan saksisaksi dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya pihak KuasaTergugat I dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang diberi materai cukup danyang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yaknisebagai berikut :1 Foto copy akad pembiayaan Murabahan No : 083/MRBMP500/M2SKDW/0810. tanggal 24 Agustus 2010, sesuai

permohonan tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugattelah mengajukan alat bukti tulis T.1, T.2 dan 1.3, yang telah bermateraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuanpasal 164 HIR jo. pasal Pasal 1888 KUHPerdata maka beserta dengansegala kekuatan hukumnya masingmasing secara legal formal alat buktitersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui telahmenandatangi akad fasilitas Pembiayaan Murabahan

Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju atas nama NURUL AULIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7602015708880003, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju atas nama NURUL AULIA dengan Nomor Induk Kependudukan 7602015708880003, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

perkara ini :Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa apaapa yang telah di kemukakan dalam uraian di atas, mohondianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daridalildalil yang di kemukakan dalam bagian rekonvensi ini ;Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat rekonvensi /selaku debitur, sebagaimana akad Murabahan

mempunyai kapasitas sebagai pihakatau Tergugat dalam perkara ini.Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati dalildalil eksepsiTergugatTergugat , dapat membenarkannya, yaitu dalil gugatan Penggugatmengandung cacat obscur libel, karena tidak dibuat secara cermat, jelas dan terang sertamengandung cacat error inpersona.Menimbang, bahwa di samping dalildalil eksepsi TergugatTergugat di atasmajelis hakim juga mempunyai pertimbangan tersendiri menyangkut perkara ini.Menimbang, bahwa akad Pembiayaan Murabahan

Padahal jelas, bahwa kendaraan tersebut di atas adalah kendaraan yangdibeli Penggugat seharga Rp340.952.000,00 (Tiga ratus empat puluh jutaSembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan cash Rp140.000.000(Seratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka, dan secaraberangsur selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 12 Agustus 2016 sampaitanggal 2 Juli 2019, dengan Akad Pembiayaan Murabahan di MayBanksebesar Rp200.952.000 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh dua riburupiah), Kemudian diatasnamakan

TngBahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernahterikatperkawinan yang sah sejak 12 Desember 2014 dan telah bercerai diPengadilan Agama Tangerang sejak 29 Juni 2020:Bahwa Penggugat Konvensi masih tetap memberi nafkah TergugatKonvensi sampai Juli 2020;Bahwa Kendaraan Roda 4 Honda Type HRV Rui 1.5 E CVT, Nomor PolisiB 313 PWR, Warna Putih tercatat atas nama Dewi Anggraini, dibeli selamadalam masa perkawinan secara pembiyaan jual beli murabahan dari PTMaybank Indonesia Tbk. sejak 12082016 s.d

: 78/404.7.6.06/2012 atas nama MaulanaSatria Putra,diberitanda..........c eee 20diberitanda : T. 5b; 11.1 (satuu) seta fotocupy Sertifikat Hak : Milik No.577 Propinsi Jawa TimurKab.Sidoarjo Kec.Waru Desa Kepuhkiriman, atas nama HALIMATUSZAHRAH, diberi tanda : T. 5c ;12. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi untuk pembayaran balik nama jual beliRp.2.000.000, Pajak SSBD dan pajak SSP Rp.9.307.200, JumlahRp.11.307.200,, diberi tanda : T. 6a;13. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi untuk pembayaran Akad Murabahan

nomor 20 menyebutkan isi perjanjian llbada pokoknyamenyebutkannama perjanjian adalah akad pembiayaan murabahah. lldan penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) carayakni melaluimusyawarah mufakat dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional;Menimbang, bahwa mendasarkan isi gugatan Para Penggugatsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai penting untukmengetahui terlebih dahulu isi perjanjian pembiayaan murabahah;Menimbang, bahwa isi perjanjian sebagaimana tercantum dalamperjanjian pembiayaan murabahan

BANK SWAGUNA No.5,tanggal 6 Agustus 2009 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU02731.AH.01.02, Tahun 2010 Tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroaan;Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Akad PembiayaanInvestasi pengalihan pembiayaan Dengan menggunakanPrinsip Murabahan No.229, tanggal 31 Juli 2013 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian WakalahNo.230, tanggal 31 Juli 2013 ;Foto copy sesuai dengan aslinya

dikaitkandengan dalil gugatan Para Penggugat yang mohon agar tindakan Tergugat yangmengabaikan surat Para Penggugat tertanggal 26 Maret 2015 yang dilampiri suratpernyataan untuk pelunasan dan tindakan Tergugat Il yang kemudian melakukan pelelangandimana Tergugat Ill adalah atasan dari Tergugat Il yang menurut Para Penggugat dalamperkara ini adalah melakukan perbuatan melawan hukum setelah Majelis teliti ternyataperbuatan Tergugat Il adalah merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya akadPembiayaan Murabahan

Fotokopi Akad Murabahan Nomor SBS/2012/00421a/K tertanggal 27 Juli2012 antara pihak PT. Bank BNI Syariah dan Pemohon (PR4);10. Fotokopi Salinan Perjanjian katan Jual Beli Nomor 48 tertanggal 16Desember 2013 dihadapan Notaris XXXX.

RESA OCTAVIANI;

dan TT.11berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak ada aslinya, sebagai berikut :Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata No.17/Pdt.G/2018/PN.Rgt10.11.Fotocopy Permohonan Nasabah BII, tanggal 18 November 2014, yangbermohon Taufik Ismail, selanjutnya diberi tanda TT. 1 ;Fotocopy Aplikasi Permohonan Kredit / Pembiayaan Mikro tanggal14/11/2014, selanjutnya diberi tanda TT. 2 ;Fotocopy Surat Keterangan No. 36/KUD KA/SD/X1/2014 tanggal18 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda TT.3;Fotocopy, Akad Pembiayaan Murabahan

Akad Fasilitas Murabahan Ill) yang telah disepakati dandisetujul bersama antara Penggugat dengan Tergugat, terbukti denganPut.No.241/Padt.G/2018/PA.Gtlo, hal 28 dari 45B.6.ditandantanganinya surat yang memuat perubahan tersebut olehPenggugat maupun Tergugat.Bahwa perubahan jumlah angsuran tidak akan menyebabkan kelebihanbayar sebagaimana didalilkan Penggugat, karena perubahan jumlahangsuran dilakukan untuk penyesuaian jumlah angsuran agar tidakmelebihi jatunh tempo pembiayaan akibat Penggugat tidak

Bahwa tindakan Turut Tergugat yang melaksanakan lelang Eksekusihak Tanggungan atas permohonan dari PT Bank Syariah MandiriCabang Pemalang (Tergugat) sesuai dengan Surat PermohonanLelang No.16/4263/FRD tanggal 3 Februari 2014 yang dalam hal iniberdasarkan Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam RangkaPembiayaan Murabahah No.30 tanggal 16 Desember 2010 akadPembiayaan Al Murabahan Nomor 08 tanggal 14 Juni 2011, SertifikatHak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan