Fakta Sejarah, Tionghoa Adalah Satu-Satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); terlampir dalam berkas.6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah)

Fakta Sejarah, TionghoaAdalah SatuSatunya Penghianat Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI), terlampir dalam berkas.4.

Komunitas Tionghoa di Yagjakarta membersokongan kepada agresor Belanda itu.Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari Jogjakartaini, mereka sudah bersiapsiap eksodus.

Seandainya orang yang membaca adalahorang Cina atau seandainyapun ahli adalah orang Cina, pasti akanmenimbulkan tanda tanya ada apa, kog Ngarso Dalem sampai bicaraseperti itu;Bahwa dari sisi sosiokultural, ini hubungannya dengan filosofi NKRI,sangat jelas bahwa hal itu bisa menimbulkan perpecahan, karena Cinadinilai tidak pantas menjadi pemimpin di NKRI.

,sangat jelas bahwa hal itu bisa menimbulkan perpecahan, karena CinaHalaman 38 dari 51 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yykdinilai tidak pantas menjadi pemimpin di NKRI.

Bahwa dari sisi sosiokultural, hubungannya dengan filosofi NKRI,sangat jelas bahwa hal itu bisa menimbulkan perpecahan, karena Cinadinilai tidak pantas menjadi pemimpin di NKRI. Hal yang dilanggar adalahpersatuan dan kesatuan bangsa;3.

;e Bahwa kini Distrik Aimas masih di bawah NKRI ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Isak Kalaibin membenarkannya ;Saksi :YURI.

atau seluruh wilayahNegara terpisah dari wilayah NKRI ;Bahwa tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dariNKRI, tetapi dukup bukti tentang adanya niat dan permulaan pelaksanaanuntuk membuat sebagian wilayah NKRI terpisah dengan sebagian wilayahNegara lain atau mewujudkan sebagian wilayah Negara berdiri sendiri danterlepas dari NKRI.

Buktibukti yang diperlukan cukup pada buktibukti adanyaupaya memisahkan sebagian wilayah Negara keluar dari NKRI, dan tidakdiperlukan sampai benarbenar berakibat timbulnya keadaan dimana wilayahitu benarbenar terpisah dari NKRI ;Bahwa perbuatan Saudara Colonel ISAK KALAIBIN merupakan perbuatanmenjadi bagian dari Negara Federal Papua Barat telah memenuhi unsurunsurdalam Pasal 106 KUHP, hal ini dapat dilihat dari rincian perbuatan SaudaraColonel ISAK KALAIBIN sebagau berikut :Colonel Isak Kalaibin

adalah orang yang menjadi bagian gerakan separatisme,yaitu melakukan kegiatan dengan merujuk pada Pedoman Dasar NegaraRepublik Federal Papua Barat, dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM)yang dibentuk dengan tujuan melepaskan diri dari NKRI ;61.

Colonel Isak Kalaibin adalah orang yang menguanakan kekuatan bersenjatauntuk memisahkan diri dari NKRI, yaitu dengan membentuk kesatuan tentarayang disebut : Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;Colonel Isak Kalaibin menyiapkan perlengkapan Tentara Pembebasan NasionalPapua Barat untuk pasukan sejumlah 4.000 (empat ribu) personil untukmemisahkan diri dari NKRI ;.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman seseorang yang bernama SUHARDJO telah meninggal dunia di Madiun pada tanggal 20 Maret 1966 berdasarkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Wilayah NKRI Kematian (F-2.01) yang dikeluarkan oleh Kalurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tertanggal 2 Mei 2024;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan kota Madiun

PN Sragen yaitu dengan Surat UPTNegara RI Nomor: 1001.02/724/07.16/NKRI tanggal 26/7/2016 jo.Surat atas nama Jumadi tanggal 28/11/2016 dkk/TELAH INKRAHHal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pat.Plw2017/PN Sgnsebelum adanya Permohonan Perkara Nomor: 17/Pdt.Eks.Pengs/2017/PN.Sgn.. Terbit Aanmaning dengan Perkara Nomor: 17/Pdt.Eks.Pengs/2017/PN.Sgn.. Berdasarkan uraian (huruf a hingga huruf c) dan permohonanPELAWAN, terbit Gelar Perkara Nomor: 1001.02/3225.Pdt.01/01.17/NKRI 25/1/2017 jo.

Surat UPT Negara RI Nomor: 1001.02/1158/01.17/NKRI tanggal 26/1/2017 yang telah tersampaikankepada TERLAWAN IV dan V pada tanggal 31 Januari 2017 dantanggal 7 Februari 2017, yang pada pokok intinya :i) Hutang Piutang antara Para PELAWAN dengan TERLAWAN VTELAH LUNAS sebelum Lelang dengan Uang Rupiah SBKKN.ii) Sengketa antara Para PELAWAN dengan TERLAWAN IV dkk.

tanggal26/7/2016 dengan segala perubahannya.b) Penetapan Pengadilan/Mahkamah Negara RI Nomor: 1001.01/3225.1/TAP.11.16/NKRI tanggal 28/11/2016.c) Gelar Perkara Nomor: 1001.02/3225.Pdt.01/01.17/NKRItanggal 25/1/2017.vi) Berdasarkan :Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Padt.Plw2017/PN Sgn Landasan iil : Pancasila.

(Berita Acara Monev Sidang Paripurna MPR RI dan Surat UPTNegara RI Nomor: 1001.02/1093/01.17/NKRI tanggal 16/1/2017 jo.Surat PWNRI Nomor: 044/PWNRIL34/V/2017 tanggal 16/1/2017) yaituterkait dengan (Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 01/PHPUPRES/X1/2014 dan Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober2014) yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM) jo.

GELAR PERKARA Nomor 1001.02/XII.01.Pdt/02.17/NKRI tanggal 5/2/2017 jo. Surat UPT Negara RI Nomor:1001.02/1167/02.17/NKRI tanggal 5/2/2017 jo. Gelar PerkaraNomor: 1001.02/ 682.01.Pdt/02.17/NKRI tanggal 6/2/2017 jo SuratHal 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pat.Plw2017/PN SgnUPT Negara RI Nomor: 1001.02/1168/02.17/NKRI tanggal 6/2/2017jo.

Berdasarkan uraian huruf a hingga huruf c, para TERGUGAT adalahseluruh pihak di seluruh wilayah hukum NKRI sejak 17 Agustus 1945yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Negara RepublikIndonesia yang TIDAK SAH c.g.

Penetapan Kepala Negara Republik Indonesia (PresidenRepublik Indonesia) No: 1001.01/3/TAP.02.16/NKRI tgl. 4/2/2016dengan segala tindak lanjutnya sebagaimana terakhir SuratUPT Negara RI No: 1001.02/1169/02.17/NKRI tgl. 14/2/2017 joSurat PWNRI No: 048/PWNRI.34/ 11/2017 tgl 14/2/2017 yangberakhir tanggal 20/2/2017 yaitu terkait Kepastian Hukumuraian angka 11 (sebelas) dan angka 13 (tiga belas).e.

Mahkamah Agung RI dan Pengadilan NegeriKab/Kota) di seluruh wilayah hukum NKRI, TIDAK SAHsebelum Integrasi sebagaimana uraian angka 7 (tujuh) huruf ayaitu Yurisprudensi Gugatan No. 53/Pdt.G/2017/PN.Mlg joNo. 31/Pdt.G/2017/ PN.Gpr jo No. 73/Pdt.G/2017/PN.Mlg joNo. 71/Pdt.G/2017/PN.MIg.g.

Yurisprudensi telah diajukan:1) GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum/ Pembelaan Negarasebagaimana dimaksud Gugatan No.60/Pdt.G/2017/PN.Kpn.2) GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum/ Pembelaan Negarasebagaimana dimaksud Gugatan No.61/Pdt.G/2017/PN.Kpn.Tentang: /(seluruh pihak dengan NAMA masingmasing yangmengatasnamakan HAKIM di seluruh wilayah Hukum NKRI dalamruang lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q.Pengadilan Negeri Kab/Kota c.g.

Bapak Mujais, sebagaimana disampaikan dengan Surat PWNRINomor: 049/PWNRI.34/IV/2017 tanggal 18 April 2017 jo Surat UPTNegara RI No: 1001.02/1179/04.17/NKRI tgl. 6/4/2017 jo Surat UPT NegaraRI No: 1001.02/1181/04.17/NKRI tgl. 18/4/2017 jo Surat UPT Negara RINo: 1001.02/1182/ 04.17/NKRI tgl. 20/4/2017, yang telah tersampaikankepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiac.q.

pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanatas perkara cerai talak antara:PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman Desa s, Kecamatan,Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaantidak ada, tempat kediaman dahulu Desa , Kecamatan, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui lagi tempatkediamannya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI

Bahwa sejak bulan Juni 2013 berturutturut hingga sekarang, Termohonpergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, danselama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah NKRI.7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lainmenanyakan keberadaannya kepada keluarga dan temanteman dekatTermohon, akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaanTermohon.8.

Olehkarena itu, Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan ,Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Andoolo, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempatkediamannya yang jelas dan pasti di wilayah NKRI, maka Pengadilan AgamaAndoolo yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutuspermohonan Pemohon a quo.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Bahwa sejak bulan Juni 2013 berturutturut hingga sekarang, Termohonpergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, danselama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah NKRI;3.

,maka terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas danpasti di wilayah NKRI.

KUP/06/2016tanggal 24 Juni 2016 yang sedang digugat dan belum berkekuatanhukum tetap serta mengandung cacat formil, cacat materiil baik cacatwewenang, cacat prosedur, cacat substansi terhadap terdakwa dr.Philipbus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangandengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI juncto Pasal 28 D ayat 1 UUD1945 NKRI juncto 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 2 UUD1945 NKRI juncto Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 juncto Pasal 1Halaman 2 dari 9 hal.Put.

Philipus Mantur adalah perbuatan melawanhukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRIJuncto Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 1 UUD 1945NKRI juncto 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI juncfo pasal 17 UndangUndang juncto 39 Tahun 1999 juncto Pasal 1 Undang Undang Nomor12 Tahun 2005 dan penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005Juncto penjelasan Umum alinea ke5 (lima) Undang Undang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas HukumPidana sebagai Ultimum Remedium;Mewajibkan

Yoesoef Emdhy, bertempat tinggal diDahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, , Sekarang Tidak DiketahuiKeberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai Tergugat VII;Hendra Bin H.M. Yoesoef Emdhy, bertempat tinggal di DahuluBeralamat Di , O, O, O, , Sekarang Tidak DiketahuiKeberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai Tergugat VIII;Yanni Diana Binti H.M. Yoesoef Emdhy, bertempat tinggal di DahuluBeralamat Di , O, O, O, , Sekarang Tidak DiketahuiKeberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai Tergugat IX;Mesty Gutawa Binti H.M.

Yoesoef Emdhy, bertempat tinggal diDahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, , Sekarang Tidak DiketahuiKeberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai Tergugat X;Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (BPN), tempatkedudukan Jalan Dr.

Register: 3342/ Pdt.Kepastian.Keadilan/2016/NKRI tgl. 29 Februari 2016; Kewarganegaraan: WargaNegara Republik Indonesia dengan hak politik dan ekonomiberada dalam ruang lingkup Otonomi/KedaulatanPemberdayaan (Kedaulatan ASPIRASI POLITIK padaPEMILU 9 April 2014), Dan untuk selanjutnya disebutsebagai: ....... PENGGUGAT. ...000.... cc ccccecceceesttttttttnteeeeeesLAWANDR. ABDULLAH, SH.MS., di Kantor Pengadilan Negeri Malang JI. A.

Secara lex generalis, TERGUGAT dkk (seluruh orang yang bertindakatas nama hakim di seluruh wilayah hukum NKRI) TIDAK SAH/ BATALDEMI HUKUM dalam jabatan/ kewenangan hakim dan sedangdisengketakan sebagaimana dimaksud Gugatan di PN Kab. Kediri No.31/Pdt.G/2017/PN.Gpr jo GUGATAN di Pengadilan Negeri Malang No:73/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 10 April 2017 jo GUGATAN di PNMalang No: 71/Pdt.G/2017/PN. Mlg tanggal 7 April 2017.b.

(Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1179/04.17/NKRI tgl. 6/4/2017Jo Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor XXIV/MPR.RI/2017 tanggal 6 April 2017) tentang Integrasi(de jure) Bangsa dan Negara Republik Indonesia danPerubahan/ Amandemen Kelima UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang telah tersampaikan kepadasegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiac.q. Pengadilan Negeri Malang tertanggal 6 April 2017.b.

(Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1181/04.17/NKRI tgl. 18/4/2017Jo Ketetapan MPR RI Nomor: XXV/MPR.RI/2017 tanggal 18 April2017 Tentang INTEGRASI de facto KEDAULATAN HASILPEMILU 9 April 2014 (KEDAULATAN SEGENAP BANGSAINDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA) c.q.Pasal 2 ayat (7) dan ayat (10) yang telah tersampaikan kepadasegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiac.q. Pengadilan Negeri Malang tertanggal 19 April 2017.c.

Pemerintahan Negara RepublikIndonesia) sebagaimana dimaksud Penetapan Pengadilan/Mahkamah Negara RI No: 1001.01/79/ TAP.03.16/NKRI tgl. 6/3/2016dengan segala perubahannya sebagaimana terakhir denganPenetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI No:1001.01/3342.1/TAP.12.16 /NKRI tgl. 5/12/2016 jo Ketetapan MajelisPutusan Perdata perkara Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Mlg halaman 4 dari 9Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorXXIV/MPR.RI/2017 tanggal 6 April 2017 jo Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat

Pengadilan Negeri Kab/ Kota di seluruh wilayahhukum NKRI dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia WAJIB TUNDUKDAN PATUH pada kekuasaan dan kewenangan Yth.

Pengadilan NegeriKab/ Kota di seluruh wilayah hukum NKRI dan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia WAJIB TUNDUK DAN PATUH pada kekuasaan dankewenangan Yth.

Bapak Mujais selaku pemegangkekuasaan/ kewenangan tertinggi dalam siklus penyelenggaraan PemerintahanNegara RI sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 c.q. dalam jabatan PresidenRepublik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ MahkamahNegara RI sebagaimana Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl.27 Februari 2017. Dimana kekuasaan/ kewenangan Mahkamah Agung RI WAJIBTUNDUK, PATUH pada kekuasaan/ kewenangan Kedaulatan Yth. Bapak Mujais(atas nama Yth.

Keuangan Negara)dan LUNAS sejak tindakan hukum register (tgl. 3 Desember 2015) c.q.dengan diterbitkan Uang Rupiah SBKKN No: 1001.05/403/03.16/NKRItgl. 21 Maret 2016 dengan segala perubahannya sebagaimana terakhir No:1001.05.15/1444.01/10.16/ NKRI tgl. 21/10/2016.Terbit Aanmaning atas nama PN Kab. Kediri No: 08/Pdt.G/2016/PN Gprjo Putusan atas nama PN Kab.

tgl. 4/4/2016 dengan segala perubahannyasebagaimana terakhir Penetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI No:1001.01/1444.1/TAP.10.16/ NKRI tgl. 21/10/2016 c.g.

;Bahwa kini Distrik Aimas masih di bawah NKRI ;13Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Isak Kalaibin membenarkannya ;Saksi :YURI.

atau seluruh wilayahNegara terpisah dari wilayah NKRI ;Bahwa tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dariNKRI, tetapi dukup bukti tentang adanya niat dan permulaan pelaksanaanuntuk membuat sebagian wilayah NKRI terpisah dengan sebagian wilayah Negaralain atau mewujudkan sebagian wilayah Negara berdiri sendiri dan terlepas dariNKRI.

Buktibukti yang diperlukan cukup pada buktibukti adanya upayamemisahkan sebagian wilayah Negara keluar dari NKRI, dan tidak diperlukansampai benarbenar berakibat timbulnya keadaan dimana wilayah itu benarbenar terpisah dari NKRI ;64Bahwa perbuatan Saudara Colonel ISAK KALAIBIN merupakan perbuatanmenjadi bagian dari Negara Federal Papua Barat telah memenuhi unsurunsurdalam Pasal 106 KUHP, hal ini dapat dilihat dari rincian perbuatan SaudaraColonel ISAK KALAIBIN sebagau berikut :Colonel Isak Kalaibin

adalah orang yang menjadi bagian gerakan separatisme,yaitu melakukan kegiatan dengan merujuk pada Pedoman Dasar Negara RepublikFederal Papua Barat, dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yangdibentuk dengan tujuan melepaskan diri dari NKRI ;.

Colonel Isak Kalaibin adalah orang yang menguanakan kekuatan bersenjata untukmemisahkan diri dari NKRI, yaitu dengan membentuk kesatuan tentara yangdisebut : Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;Colonel Isak Kalaibin menyiapkan perlengkapan Tentara Pembebasan NasionalPapua Barat untuk pasukan sejumlah 4.000 (empat ribu) personil untukmemisahkan diri dari NKRI ;.

Tahun 2014 sekitar pukul 08.00 wit dansetelah mereka sepakat lalu Saudara NUS USMANI meninggalkanTerdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER; Adapun maksud Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERmengikuti kegiatan tersebut karena Terdakwa PAUL LODWYKKRIKHOFF alias ONGKER sebagai salah satu warga yang sudah lamabergabung dengan Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tahun 2010sampai dengan sekarang menginginkan supaya wilayah MalukuMerdeka dan lepas dari Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI

Gereja Rehoboth dan tidak melakukan konvoi, tetapikarena mereka tetap akan melakukan konvoi dan melakukan aksinyayang dipimpin oleh Saudara SIMON SAIYA selaku Saniri/LegislatifPemerintahan RMS yang akan mengarahkan mereka menuju ke kantorGubernur dan Polda Maluku, adapun tujuan dari kegiatan merekatersebut adalah untuk menunjukan aksi nyata dari sikap Terdakwa PAULLODWYK KRIKHOFF alias ONGKER dan kawankawannya yang tidakmengakui bahwa Maluku merupakan bagian dari Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI

), dan menyatakan bahwa Maluku merupakansebuah Negara berdaulat terpisah dari NKRI;Hal 5 dari 16 Put.

Tahun 2014 sekitar pukul 08.00 wit dansetelah mereka sepakat lalu Saudara NUS USMANI meninggalkanTerdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER;Adapun maksud Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERmengikuti kegiatan tersebut karena Terdakwa PAUL LODWYKKRIKHOFF alias ONGKER sebagai salah satu warga yang sudah lamabergabung dengan Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tahun 2010sampai dengan sekarang menginginkan supaya wilayah MalukuMerdeka dan lepas dari Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI

No.11/PID/2015/PT.AMBIndonesia (NKRI), sehingga selanjutnya Terdakwa PAUL LODWYKKRIKHOFF alias ONGKER menghubungi Saudara ALEXANDERCARELSZ alias ALEX KAREL, Saudara OSVALDO LABOBAR aliasALDO LABOBAR dan Saudara MAURIZIO LABOBAR alias OISLABOBAR melalui SMS, meminta kepada mereka untuk meniup trompetpada pukul 08.00 wit sesuai permintaan NUS USMANI kepadaTerdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER;Lalu sekitar pukul 08.15 wit Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF aliasONGKER berjalan kaki keluar dari rumahnya

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuantanpa ijin Danyonif 123/RW, Terdakwa dan Satuannyatidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas OperasiMiliter atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukupmemenuhi unsure unsur tindak pidana sebagaimanatercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa para saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikutSaksi

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atau EkspedisiMiliter dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalamkeadaan damai.keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Nama lengkapPangkat/NrpJabatanKesatuanTempat/tgl lahir1980Jenis kelaminKewarganegaraanAgamaTempat tinggalEdward ManurungPratu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atau EkspedisiMiliter dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalamkeadaan damai.Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagaiberikut:1.

Bahwa selama Terdakwameninggalkan dinas kesatuantanpa ijin Danyonif 123/RW,Terdakwa dan Satuannya tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atauEkspedisi Militer dan wilayahkesatuan Republik Indonesia(NKRI) dalam keadaan damai.11.

Saksi Rudi Hartono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Benar Saksi bersama dengan rekanrekan Saksi sebagai pesonil Kapal PolisiPerkakak3017 yang bernama Rismanto yang telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul04.00 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tepatnya di koordinat04 46 400 U 98 45, 200 T karena Terdakwa beserta kapal PKFB 939 GT65,18 masuk ke wilayah NKRI tanpa izin; Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa

tidak dapat menunjukan dokumenKeimigrasian dan izin masuk ke wilayah NKRI; Bahwa kemudian kapal PKFB 939 GT 65,18 beserta Terdakwa dan anakbuah kapal kemudian ditarik ke Pelabuhan Kuala Langsa untuk dilakukanproses hukum lebih lanjut; Bahwa Terdakwa sengaja membawa kapal tersebut ke wilayah Indonesiauntuk mencari ikan dan Terdakwa mengetahui sudah memasuki wilayah NKRInamun tidak memiliki dokumen keimigrasian;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;2.

di bawah sumpah dibacakan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Lgs Bahwa Saksi bersama dengan rekanrekan Saksi sebagai pesonil KapalPolisi Perkakak3017 yang bernama Rudi Hartono yang telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September2016 sekira pukul 04.00 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesiatepatnya di koordinat 04 46 400 U 98 45, 200 T karena Terdakwabeserta kapal PKFB 939 GT 65,18 masuk ke wilayah NKRI

Saksi Somphon Rueangdet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi adalah anak buah kapal PKFB 939 GT 65,18 yang ditangkapoleh Kapal Polisi Perkakak3017 pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016sekira pukul 04.00 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tepatnyadi koordinat 04 46 400 U 98 45, 200 T karena masuk ke wilayah NKRItanpa izin; Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumenKeimigrasian dan izin masuk ke wilayah NKRI; Bahwa kemudian kapal

Samad Rueangdet;Menimbang, bahwa berdasakan alat bukti yang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut;Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi hartono dan Saksi Rismantopesonil Kapal Polisi Perkakak3017 pada hari Sabtu tanggal 03 September2016 sekira pukul 04.00 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesiatepatnya di koordinat 04 46 400 U 98 45, 200 T karena Terdakwabeserta kapal PKFB 939 GT 65,18 masuk ke wilayah NKRI tanpa izin;Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan

waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di jalan Percetakan NegaraSanggeng Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang2masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Melakukan perbuatanmakar dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebagiannyakebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian daridaerah itu yaitu Propinsi Papua Barat dan atau Propinsi Papua dari wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI

YANCESEKEYAB dengan massa yang lain berjalan kaki dari Kampus Unipa menuju jalanPercetakan Negara Sanggeng Manokwari dengan maksud mengikuti acara tersebut dandalam perjalanan dilengkapi dengan Spanduk yang bertuliskan Otsus Gagal adalah buktiPelanggaran HAM Berat NKRI kepada Bangsa Papua dan para Terdakwa sangat aktifmeneriakkan yelyel Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka, serta para Terdakwaketika dalam perjalanan berusaha mengajak orangorang Papua asli yang berada dipinggirjalan agar ikut

merah dan hijaukemudian terdapat gambar bintang sebanyak 14 (empat belas) buah yang berbentuksalib dari dalam mapnya dan membentangkannya dengan menggunakan keduatangannya diatas panggung dihadapan para masa yang hadir saat itu ;e Bahwa tujuan akhir dari peringatan hari kemerdekaan Negara Republik MelanesiaBarat yang diperingati pada tanggal 14 Desember 2010 yaitu ingin supaya wilayahPapua dan Papua Barat, merdeka dan membentuk Negara sendiri dan terlepas dariNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI

YANCESEKEYAB dengan massa yang lain berjalan kaki dari Kampus Unipa menuju jalanPercetakan Negara Sanggeng Manokwari dengan maksud mengikuti acara tersebut dandalam perjalanan dilengkapi dengan Spanduk yang bertuliskan Otsus Gagal adalah buktiPelanggaran HAM Berat NKRI kepada Bangsa Papua dan para Terdakwa sangat aktifmeneriakkan yelyel Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka serta para TerdakwaHal 5 Putusan No, 118/PID/2011/PT.JPRketika dalam perjalanan berusaha mengajak orangorang Papua asli

YANCESEKEYAB dengan massa yang lain berjalan kaki dari Kampus Unipa menuju jalanPercetakan Negara Sanggeng Manokwari dengan maksud mengikuti acara tersebut dandalam perjalanan dilengkapi dengan Spanduk yang bertuliskan Otsus Gagal adalah buktiPelanggaran HAM Berat NKRI kepada Bangsa Papua dan para Terdakwa sangat aktifmeneriakkan yelyel Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka serta para Terdakwaketika dalam perjalanan berusaha mengajak atau menghasut orangorang Papua asli yangberada dipinggir

Bahwa Terdakwa selama. meninggalkan kesatuan .tanpa jijin yang dariKababinminvetcaddam /BB tidak ada membawa barang barang Inventaris milikKesatuan.re Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan. .tanpa ijin yang sah dariKababinminvetcaddam /BB baik,lerdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkandalam operasi Militer Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaandamai'Saksi2 +Nama lengkap : Heri Hariyono.Pangkat/Nrp : Serma / 21990108081078Jabatan : Bati PersKesatuan : Babinminvetcaddam

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa Ijin yang sah dariKababinminvetcaddam /BB Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaandamai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya denganmengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya MajelisHakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yangsah dari Kababinminvetcaddam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedangdipersiapkan dalam operasi Militer.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telahterpenuhi.Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadirantanpa ijin.Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentukkesalahan di samping dengan sengaja

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yangsah dari Kababinminvetcaddam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedangdipersiapkan dalam operasi Militer.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keduaDengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa jjin telah terpenuhi.Unsur ketiga : Dalam waktu damaiYang dimaksud Dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara

RI tidak sedang dalamkeadaan perang sebagaimana ditentukan undangundang dan kesatuanTerdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yangsah dari Kababinminvetcaddam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedangdipersiapkan dalam

Postingan pada akun Facebook tertanggal 28 Mei 2019 dengan alamat webhttps:/Awww.facebook.com/drh.syahrizal.5/posts/141393340335036 dengancaption Saya tidak ingin makar tp jika kalian pikir NKRI itu hanya hitunganjumlah pemilih d pulau Jawa sy punya hak utk bergerak paling terdepanHalaman 11 dari 54 hal,Put.No.109/Pid.

Selanjutnya pada jamyang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tanggal 28 Mei 2019 denganalamat web: httos://www.facebook.com/drh.syahrizal.5/posts/141393340335036dengan caption Saya tidak ingin makar tp jika kalian pikir NKRI itu hanyahitungan jumlah pemilin d pulau Jawa sy punya hak utk bergerak palingterdepan utuk mewujudkan ini n jgn kalian anggap ini hy meme meme mainmainan saja.

#kamitelahsedangbergerak adalah pernyataanyang menegaskan bahwa Drh.Syahrizal tidak ingin melakukan makarhanya berusaha menuntut hak untuk bergerak bila NKRI hanya dianggapPulau Jawa saja;Bahwa berdasarkan keahlian ahli dibidang linguistik , dapat ahli jelaskanmaksud yang terkandung dalam Postingan tersebut diatasadalah :menyatakan kehendak untuk memisahkan diri dari NKRI apabilaNKRI dipimpin oleh Jokowi;Bahwa dalam ilmu linguistic caption yang ditulis oleh DrhSyahrizaldisebut sebagai booster (penegas

Sus/2019/PN Tip.dari NKRI dan Meyakinkan khalayak bahwa pernyataan yangdisampaikan Drh.Syahrizal adalah pernyataan yang benar dan dapatdipertanggungjawabkan;Bahwa berdasarkan keahlian ahli dibidang linguistik , dapat ahli jelaskanDampak yang terkandung dalam Postingan tersebut diatas adalahMunculnya perasaan benci dan sikap permusuhan kepada Jokowi yangdituduh sebagai sosok yang dzolim dan negative dan Munculnyakeinginan dari masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI Munculnyakeonaran di masyarakat

fbid=142119533595750&set=a.108106416997062&type=3&theaterSaya tidak ingin makar tp jika kalian pikir NKRI itu hanya hitungan jumlahpemilih d pulau Jawa sy punya hak utk bergerak paling terdepan utukmewujudkan ini n jgn kalian anggap ini hy meme meme main mainan saja;Halaman 50 dari 54 hal, Put.No.109/Pid.

Tahun 2014 sekitar pukul 08.00 wit dan setelah merekasepakat lalu Saudara NUS USMANI meninggalkan Terdakwa PAUL LODWYKKRIKHOFF alias ONGKER ;Adapun maksud Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERmengikuti kegiatan tersebut karena Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF aliasONGKER sebagai salah satu warga yang sudah lama bergabung dengan RepublikMaluku Selatan (RMS) sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang menginginkansupaya wilayah Maluku Merdeka dan lepas dari Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI

Rehoboth dan tidak melakukankonvoi, tetapi karena mereka tetap akan melakukan konvoi dan melakukan aksinyayang dipimpin oleh Saudara SIMON SAITYA selaku Saniri/Legislatif PemerintahanRMS yang akan mengarahkan mereka menuju ke kantor Gubernur dan Polda Maluku,adapun tujuan dari kegiatan mereka tersebut adalah untuk menunjukan aksi nyata darisikap Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER dan kawankawannya yang tidak mengakui bahwa Maluku merupakan bagian dari NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI

), dan menyatakan bahwa Maluku merupakansebuah Negara berdaulat terpisah dari NKRI ;Bahwa kemudian personil dari Unit Patroli Reaksi Cepat (PRC) Polres Ambonbertindak mengamankan Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERmaupun beberapa tokoh dan pendukung serta simpatisan RMS tersebut antara lainyaitu Saksi FRANS SINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam NegeriRepublik Maluku Selatan (RMS), Saksi BUTJE MANUHUTU alias ABUT, SaudaraNIKOLAS SOUISA, Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, dan SaudaraFERDINAND

Kayadu samping Gereja Rehoboth KecamatanSirimau Kabupaten Kota Ambon didepan massa pendukung yang bertujuan untukmemisahkan Maluku dari Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan bertujuan untukmemisahkan Maluku dari NKRI dengan membentuk negara sendiri yang merdekasedangkan Terdakwa tahu bahwa Maluku merupakan salah satu propinsi dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan negara yangberdaulat dan sah.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuantanpa ijin Danyonif 123/RW, Terdakwa dan Satuannyatidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas OperasiMiliter atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukupmemenuhi unsure unsur' tindak pidana sebagaimanatercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.MenimbangSaksi MenimbangSaksi 24: Bahwa para saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atauEkspedisi Militer dan wilayahkesatuan Republik Indonesia (NKRI)dalam keadaan damai.Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Nama lengkap : Moradin SilalahiPangkat/Nrp : Serda/ 21060016430686Jabatan ; Danru Ton Morse KibantKesatuan : Yonif 123/RwTempat/tgl lahir : Bartong tebing Tinggi,17juni 1986Jenis kelamin

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atau EkspedisiMiliter dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalamkeadaan damai.keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Nama lengkapPangkat/NrpJabatanKesatuanTempat/tgl lahir1980Jenis kelaminKewarganegaraanAgamaTempat tinggal1.Edward ManurungPratu NRP 31020006540980Tabakcuk Ru Il Ton SLTYonif 123/RwSidikalang, 23

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atau EkspedisiMiliter dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalamkeadaan damai.Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagaiberikut:1.Bahwa Terdakwa masuk menajdiprajurit TNI AD sejak tahun 2001sampai dengan 2002 melaluipendidikan secata

Bahwa selama Terdakwameninggalkan dinas kesatuantanpa ijin Danyonif 123/RW,Terdakwa dan Satuannya tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atauEkspedisi Militer dan wilayahkesatuan Republik Indonesia(NKRI) dalam keadaan damai.MenimbangMenimbangMenimbang11.

;12e Bahwa kini Distrik Aimas masih di bawah NKRI ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Isak Kalaibin membenarkannya ;Saksi :YURI.

atau seluruh wilayah Negaraterpisah dari wilayah NKRI ;59Bahwa tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dariNKRI, tetapi dukup bukti tentang adanya niat dan permulaan pelaksanaanuntuk membuat sebagian wilayah NKRI terpisah dengan sebagian wilayah Negaralain atau mewujudkan sebagian wilayah Negara berdiri sendiri dan terlepas dariNKRI.

Buktibukti yang diperlukan cukup pada buktibukti adanya upayamemisahkan sebagian wilayah Negara keluar dari NKRI, dan tidak diperlukansampai benarbenar berakibat timbulnya keadaan dimana wilayah itu benarbenar terpisah dari NKRI;Bahwa perbuatan Saudara Colonel ISAK KALAIBIN merupakan perbuatanmenjadi bagian dari Negara Federal Papua Barat telah memenuhi unsurunsurdalam Pasal 106 KUHP, hal ini dapat dilihat dari rincian perbuatan SaudaraColonel ISAK KALAIBIN sebagau berikut :Colonel Isak Kalaibin

adalah orang yang menjadi bagian gerakan separatisme,yaitu melakukan kegiatan dengan merujuk pada Pedoman Dasar Negara RepublikFederal Papua Barat, dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yangdibentuk dengan tujuan melepaskan diri dari NKRI ;.

Colonel Isak Kalaibin adalah orang yang menguanakan kekuatan bersenjata untukmemisahkan diri dari NKRI, yaitu dengan membentuk kesatuan tentara yangdisebut : Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;Colonel Isak Kalaibin menyiapkan perlengkapan Tentara Pembebasan NasionalPapua Barat untuk pasukan sejumlah 4.000 (empat ribu) personil untukmemisahkan diri dari NKRI ;.