Ditemukan 2831562 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-04-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/TF/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — HIMPUNAN PEGAWAI UNIVERSITAS SILIWANGI (HIPUSI)., II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI;;
212 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HIMPUNAN PEGAWAI UNIVERSITAS SILIWANGI (HIPUSI)., II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-02-2014 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PURWOREJO Nomor 04/Pid.Sus/2014/PN.Pwr
Tanggal 17 Februari 2014 — MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN
54 — 9
  • Menyatakan terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 86 AYAT (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012; ---2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) Bulan ; -----------------------3.
    MUSLIKHAH ; ----------------------------------------------------------------------------- Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil No P172023 An. MUSLIKHAH, S.Pd ; ------------------------------------------------------------------------------------ 1 (satu) bendel fotocopy Skep An. MUSLIKHAH, S.Pd ; ----------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -------------------------------------------------6.
    Gamblok RT. 01 RW. 01 Desa KalijambeKecamatan Bener Kabupaten Purworejo ; Agama 1S) SU essere neerneneee nersPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; "Terdakwa memilin tidak menggunakan haknya di persidangan untukdidampingi Penasihat Hukum ; 2290222 non en nono nen nn nePENGADILAN NEGERI tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana terdakwa ; Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan ; Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan
    Terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd binti YASIRUN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : Pegawai Negeri Sipil yang MelanggarLarangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal86 Ayat (3). sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 278 Undangundang RI No 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalamsurat dakwaan kami ;.
    MUSLIKHA ; Dikembalikan kepada terdakwa ; e 1 (satu) keping CD rekaman kegiatan ; Fotocopy kartu PNS Elektronik (KPE) Nomor 196910262005012004 An.MUSLIKHAH ;; 222222222 2 22222 one Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil No P172023 An. MUSLIKHAH, S.Pd ;1 (satu) bendel fotocopy Skep An. MUSLIKHA, S.Pd ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5.
    Purworejo, atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Pegawai negeri Sipil, AnggotaTentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KepalaDesa, dan Perangkat Desa yang Melanggar Larangan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 86 Ayat (3) perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraSEHAGal DEPIKUL : ~~~ nnn nn nnn meen nin neni nnn nonmnnnnanannnnannnnannsmmnnmnewana ene nnn Bahwa sebelumnya Calon Legislatif (CALEG) yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-05-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107K/TUN/2004
Tanggal 10 Mei 2007 — SOEJOED PRIJORAHARDJO ; vs. BUPATI TULUNGAGUNG
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-01-2010 — Upload : 23-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Januari 2010 — DODDY SURYAWAN ;
77 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasega Dadidit, Jalan Waringin Rejo RT 05/RW 21, Solo atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Surakarta, selaku Pegawai Bank yang dengansengaja meminta atau menerima, mengijinkan, atau menyetujui untukmenerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, keuntungan keluarganya,dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang laindalam memperoleh uang muka, Bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bankatau dalam rangka pembelian atau
    pendiskontoan oleh Bank atas suratsurat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajibanlainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lainuntuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya padaBank, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut:Bahwa Terdakwa Doddy Suryawan merupakan Pegawai Bank NISPSurabaya dengan jabatan sebagai Marketing Support Head Wilayahberkedudukan di Surabaya yang antara lain membawahi wilayah
    No. 47 K/Pid.Sus/2010Pengadilan Negeri Surakarta, selaku pegawai Bank tidak melaksanakanlangkahlangkah yang diperlukan dalam UndangUndang ini dan ketentuanPerundangundangan lainnya yang berlaku bagi Bank, perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Doddy Suryawan merupakan Pegawai Bank NISPSurabaya dengan jabatan sebagai Marketing Support Head Wilayahberkedudukan di Surabaya yang antara lain membawahi wilayah JawaTengah periode 2003 sampai dengan tahun
    Ska tanggal 05 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa Doddy Suryawan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEGAWAI BANK YANGDENGAN SENGAJA MENERIMA SUATU IMBALAN UNTUKKEPENTINGAN PRIBADINYA DALAM RANGKA MENDAPATKAN ATAUBERUSAHA MENDAPATKAN BAGI ORANG LAIN FASILIITAS KREDITDARI BANk: ;Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun ;Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000
    Kasega Dadidit sebagai PihakPertama dan Terdakwa mewakili Tim Managemen yang didirikan olehTerdakwa bersama rekanrekannya bukan pegawai bank NISP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2022
Tanggal 20 Oktober 2022 — KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO)., 3. DRS. MUCHDAN BAKRIE;;
383 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO)., 3. DRS. MUCHDAN BAKRIE;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156K/TUN/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — ASTRID DINA MARIANA ; vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159K/TUN/2008
Tanggal 21 Agustus 2008 — NURLINA, ; vs. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
86 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 PK/TUN/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT. TASPEN (PERSERO);
165 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT. TASPEN (PERSERO);
    PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANATABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI, ataudisingkat PT TASPEN (PERSERO), tempat kedudukanHalaman 1 dari 6 halaman.
    DanaTabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen (Persero)),berkedudukan di Jakarta Pusat, yang terletak di Jalan JenderalSudirman Kav. Nomor 2 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan TanahAbang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK! Jakarta;3.
    DanaTabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen (Persero)),Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2019berkedudukan di Jakarta Pusat, yang terletak di Jalan JenderalSudirman Kav. Nomor 2 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan TanahAbang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK! Jakarta;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA KANTOR SUKI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT., II. KEPALA KANTOR SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;;
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA KANTOR SUKI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT., II. KEPALA KANTOR SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 25 April 2016 — KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) VS MAD'TOI
89 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) VS MAD'TOI
    PUTUS ANNomor 31 PK/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR), diwakili olehNOFAL HAYIN, selaku Pengurus Koperasi Pegawai Maritim(KOPEGMAR), berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 14,Tanjung Priok, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.ABDUL QOHHAR, S.H., dan OOH ATINAH, selaku
    Nomor 31 PK/Pdt.SusPHI/2016Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggapdipergunakan kembali di dalam Rekonvensi;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentangPensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 9 menyebutkanyang dimaksud usia pensiun adalah telah mencapai usia sekurangkurangnya 50 tahun, dan Pasal 14 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992tentang Jamsostek menyebutkan Jaminan Hari Tua dibayarkan secarasekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada
    dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai, diperuntukkankepada Pegawai Negeri, sehingga undangundang tersebut tidakdapat diterapkan kepada Penggugat maupun TergugatMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah mencapai usia 55tahun pada Pasal 14 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992, yaituadalah pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Tenaga Kerja yangtelah mencapai usia 55 tahun, oleh karenanya undangundangtersebut tidak berkaitan dengan Perjanjian Kerja antara Tergugatdengan PenggugatMenimbang, bahwa oleh karena hubungan
    Dengan demikian sudahjelas dan tepat berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 9yang dimaksud usia pensiun adalah telah mencapai usia sekurangkurangnya 50 Tahun, dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992tentang Jamsostek Pasal 14 menyebutkan Jaminan Hari Tuadibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala,Hal. 15 dari 23 hal. Put.
    Bahwa UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang PensiunPegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan UndangUndangNomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek seyogianya menjadi dasarpenetapan pengertian usia pensiun, bukanlah sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKIJakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkanUndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai danPensiun Janda/Duda Pegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun1992 tentang Jamsostek diperuntukkan kepada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Februari 2018 — Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY
825 — 681 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
  • MAIMUNAH KABALMAY;Tempat Lahir : Tual;Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/22 Juni 1958;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Baldu Hadad, Desa Mangon,Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena
    TinggiAmbon perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan jumlah kerugianNegara relatif banyak, dan Terdakwa telah menikmati hasil korupsinya,dan pidana yang dijatuhkan judex facti belum setimpal dengankesalahan Terdakwa;Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan judexfacti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambontelah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya karena menerapkan dakwaan primairterhadap Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai
    No. 832 K/Pid.Sus/2017Negeri yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada ancamanpidana dalam Pasal 2 tersebut mengandung cacat yuridis karena statusatau kedudukan sebagai Pegawai Negeri seharusnya justru menjadifaktor pemberatan pidana bagi Terdakwa karena itu ketentuan yangterdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam keputusan/kebijakan Kamar Pidana MahkamahAgung RI berlaku bagi subyek hukum siapa
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tahun 1983
3040 — 527
  • Tentang : Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  • Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
    Peraturan PemerintahMenetapkanwePRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Nomor 3058);Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentangKeanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik danGolongan Karya;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980Nomor 50, Tambahan
    Pegawai Negeri Sipil adalahPegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor8 Tahun 1974;Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu(a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;(b) Pegawai Bank milik Negara;(c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;(d) Pegawai Bank milik Daerah;(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di Desa;kL2.Sea AS eS SPPejabat adalahMenteri;Jaksa Agung;Pimpinan Lembaga Pemerintah
    Untuk dapat melaksanakankewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang olehkehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalammelaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalahmasalah dalamkeluarganya.Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai NegeriSipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankanketentuan disiplin yang tinggi.Untuk melakukan perkawinan dan perceraian
    Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untukmenjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.Ketentuan ...PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Ketentuan berupa Keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagiperkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuanketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyaikedudukan sebagai Pegawai
    Negeri Sipil.Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokokpokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan disamping pensiun, PegawaiBank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah,Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugasyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-05-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — KOPERASI PEGAWAI TELKOM vs. DIRJEN PAJAK
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI TELKOM vs. DIRJEN PAJAK
    PUTUSANNomor 218/B/PK/Pjk/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KOPERASI PEGAWAI TELKOM, diwakili H. ABDUL BARIASMUI, selaku Ketua Kopegtel Kantor Perusahaan, tempatkedudukan di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 2, Cihaur Geulis Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H.
    yang telah diputus pada tanggal 10Maret 2011, terdapat halhal yang tidak menjadi pertimbanganMajelis Hakim dalam memutuskan terhadap substansi dan maknaatas terjadinya transaksi yang merupakan objek sengketa yangterdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak NomorKEP660/WPUJ.09/BD.06/2009, tanggal 3 Agustus 2009, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00007/206/04/441/08, tanggal 2 Juli 2008, atas nama : Koperasi Pegawai
    sebagaibiaya yang berupa honor sebesar Rp 51.750.000,00,yang dikaitkan dengan PPh Pasal 21, semestinyaMajelis Hakim tidak mengkaitkan biaya ini dengankeharusan menghubungkan dengan pengenaanterhadap objek PPh Pasal 21, karena PPh Pasal 21telah ditetapbkan dalam SKPKB PPh 21 Nomor KEP659/WPJ.09/BD.06/2009, tanggal 3 Agustus 2009tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 TahunPajak 2004 Nomor 00007/201/04/441/08, tanggal 02Juli 2008 atas nama : Koperasi Pegawai
    PajakPenghasilan Badan yang masih harus dibayar menjadi Rp 135.708.246,00adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: KOPERASI PEGAWAI
    Putusan Nomor 218/B/PK/Pjk/2012MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: KOPERASI PEGAWAI TELKOM tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-07-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 /C/PK/Pjk/2012
Tanggal 25 Juli 2012 — Koperasi Pegawai Telkom ; Direktur Jenderal Pajak
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Pegawai Telkom ; Direktur Jenderal Pajak
    PUTUSANNomor 188 /C/PK/Pjk/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Koperasi Pegawai Telkom, tempat kedudukan di JI. Sentot AlibasyahNO. 2, Cihaur Geulis Cibeunying Kaler, Bandung, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: Drs. H.
    bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 21023/PP/M.VII/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:e Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP6589/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00008/203/04/441/08tanggal 2 Juli 2008, atas nama: Koperasi Pegawai
    Mempertahankan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor : 00008/203/04/441/08tanggal 02 Juli 2008 Masa Pajak Januari s.d Desember 2004, atau namaWP Koperasi Pegawai Telpon NPWP : 01.280.820.0.441000, alamatJI. Sentot Alibasyah No, 2 Cihaur Geulis Cibeunying Kaler, BandungJawa Barat;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-04-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 C/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juli 2012 — KOPERASI PEGAWAI TELKOM VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI TELKOM VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 22-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 24 / Pdt. G / 2013 / PTA.Smg.
Tanggal 28 Maret 2013 — PEMBANDING, umur 57 tahun, pekerjaan tani, Pendidikan SD, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, semula sebagai TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI, sekarang PEMBANDING ; ---- MELAWAN TERBANDING, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D2, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kabupaten Boyolali, yang telah memberikan kuasa kepada JOKO MARDIYANTO, SH, MH, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Tumbar No. 17 Anggorosari Pulisen Boyolali, semula sebagai PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, sekarang TERBANDING ; ---
76 — 35
  • Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simo dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawit, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -------------------------------------------------------DALAM REKONPENSI :------------------------------------------------------------------------------1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Februari 2017 — Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa BASIRUN, S.E.,
570 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam ... [Selengkapnya]
  • Reg.8510014497;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Irian Jaya Nomor: SK.813.3758 tanggal 4Sepetember 1997, tentang pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E.;Hal. 23 dari 45 hal. Put.
    No. 2726 K/PID.SUS/201619.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Irian Jaya, Nomor: SK.813.3758 tanggal 4September 1997;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan dari Buku Daftar Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Sorong, Nomor: 821.1.3/08/98tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n.Oktovina Dolvina, S.E.
    UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, karena konsep setiap orang berarti meliputi siapa saja,Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, swasta atau bukan swasta,petani, buruh dan sebagainya, yang mempunyai wewenang.
    Reg.8510014497;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Irian Jaya Nomor: SK.813.3758 tanggal 4Sepetember 1997, tentang pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E.
    ;Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Irian Jaya, Nomor: SK.813.3758 tanggal 4September 1997;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan dari Buku Daftar Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Sorong, Nomor: 821.1.3/08/98tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n.Oktovina Dolvina, S.E.;Hal. 42 dari 45 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-05-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Mei 2015 — PT GOLDHILL, ; YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUN PEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) sekarang YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP), dkk
86 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GOLDHILL, ; YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUNPEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) sekarangYAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA(YKPP), dkk
    YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUNPEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) sekarangYAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA(YKPP), dahulu beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 113115Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui alamatnya baikdidalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;2. NY. RETNO SUTJIATI SOERJOSOEMARNO, bertempattinggal di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 003/RW 01Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;3.
    Ketentuanketentuan hukumsebagaimana tersebut di atas, akan tetapi perpanjangan atau pemberianhak baru atas tanah HGB Nomor 22/Pasar Minggu tersebut tidakdilaksanakan lebih lanjut oleh Tergugat XIIl dengan alasan (menurutTergugat XIII), Karena diklaim oleh pihak lain antara lain pihak YayasanKesejahteraan Pegawai Pertamina (Yaktapena) atau Tergugat dengandasar Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 4142/V1I/1983 tanggal 30 Juni1983 tentang SIPPT atas tanah seluas 7 ha.
    Bukti P.10 berupa Surat Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina(YKPP) tanggal 16 Maret 1987, Nomor 097/YKPP/87 kepadaGubernur Kepala Daerah khusus lbukota Jakarta Perihal : Masalahtanah seluas + 4HA yang terletak di Rawa Minyak, Kelurahan PasarMinggu wilayah Jakarta Selatan guna membangun PerumahanKaryawan Pertamina;Dari bukti P.10 ini membuktikan bahwa sejak awal Tergugat sudahmelepaskan konsesinya (ijin) yang diberikan oleh gubernur akan tetapikarena tidak punya dana maka Tergugat melepaskannya
    Nomor 584 K/Pdt/2015Timur Holticultura/garapan penduduk, sebelah Selatan Tanah/Perumahan Bank Indonesia, sebelah Barat Jalan AUP;Bahwa benar saksi mengetahui letak dan batasbatasnya karena saksibertempat tinggal tidak jauh dari tanah tersebut;Bahwa benar saksi semula sebagai pegawai Departemen Kesehatandan kemudian kerja dikelurahan dan saksi kenal dengan Ir.
    polisi terhadap sembilan orang;Bahwa benar saksi mengetahui tanah tersebut tanah kakeknya Dongdan pamannya pernah menyebut 6474;Bahwa benar saksi mengetahui ahli waris Dong menguasai sejak tahun1970 sampai tahun 2009, ahli waris Dong dapatnya/asalnya tidak tahu;Bahwa benar saksi mengetahui sekarang tanahnya dikuasai oleh Yaptoasalnya tidak tahu yang luasnya kira 3 Ha;Saksi: Kusuma dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi adalah pensiunan mantan pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197/C/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juli 2012 — KOPERASI PEGAWAI TELKOM vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI TELKOM vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor. 197/C/PK/PJK/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KOPERASI PEGAWAI TELKOM, tempat kedudukan JI. SentotAlibasyah No.2, Cihaur Geulis Cibeunying Kaler, Bandung,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. H.
    tidak menyetujui,dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbandingdimaksud mengingat berdasarkan perhitungan Pemohon Banding menunjukkanKurang Bayar yang seharusnya lebih kecil dibandingkan dengan HasilPemeriksaan, yakni menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebutadalah sebesar Rp103.357.140,00 sedangkan menurut perhitungan PemohonBanding adalah tidak terdapat kurang bayar;Bahwa hal ini disebabkan karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayardidasarkan pada Total Biaya Pegawai
    Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Pult21022/PP/M.VIV10/2009, Tanggal 10 Desember 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP659/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 3Agustus 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2004 Nomor : 00007/201/04/441/08 tanggal 2 Juli 2008, atas nama :Koperasi Pegawai
    Pajak yaitu tidak ada bukti dari wajib pajak telah membayar50 % dari pajak terutang, dengan demikian dalam putusan Pengadilan Pajaktidak terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 91huruf e UndangUndang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: KOPERASI PEGAWAI
    Putusan Nomor 197/C/PK/PJK/2012Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : KOPERASI PEGAWAI TELKOM tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah