Ditemukan 516 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-03-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 17-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 1669/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 21
21 — 21
Feby Rubein Hidayat, SH.Dalam Konpensi dan Rekonpens' : Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Terggat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp.4.766.000, (empat juta tujuh ratusenam puluh enam ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus Masehi, bertepatan dengantanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagaiKetua Majelis, Drs. Kuswanto, SH.,MH. dan Drs. H. Mukhlis, M.H.
Putus : 25-06-2008 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2008 Tanggal 25 Juni 2008 — EMI Bin TOHIR
38 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
F Lamintang, SH.Dalam bukunya "KUH Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridismenurut Yurisprudensi dan Ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hal 185186.penerbit Sinar Baru Bandung". Yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :Hal. 9 dari 9 hal. Put.
Putus : 27-05-2011 — Upload : 01-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839 K/Pid Sus/2010 Tanggal 27 Mei 2011 — SEPRIANUS ONMANY, DK
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau memilikihasil hutan dalam hal ini hasil hutan yang berasal dari hutan Negara tidakterpenuhi sehingga kepada para Terdakwa tidak dapat diterapkanketentuan Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalahmerupakan hal yang sangat keliru Karena tidak MENERAPKANPERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pendapatKetua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang : GDE YASA K, SH.dalam
Register : 09-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 570/Pid.B/2015/PN Kag Tanggal 2 Desember 2015 — - EDY BIN ROHALI
81 — 12
81 — 12
PAF Lamintang, SH.Dalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345355) pengertian tanpa hakatau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah wederrechtelijke ini meliputipengertianpengertian :e Bertentangan dengan hukume Bertentangan dengan hak orang lain ataue Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ataue Tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelakutindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untukmelakukan
PAF Lamintang, SH.Dalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345355) pengertian tanpa hakatau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah wederrechtelijke ini meliputipengertianpengertian :e Bertentangan dengan hukume Bertentangan dengan hak orang lain atau3435e Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ataue Tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelakutindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untukmelakukan
Putus : 08-11-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1654/Pid.Sus/2016/PN.Plg Tanggal 8 Nopember 2016 —
20 — 1
20 — 1
Saksi TULUS P, TOBING, SH.Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wibbertempat di Jalan Simpang empat lampu merah Rajawali tepatnya di RukoAlfamart Kelurahan 8 llir Kecamatan llir Timur ll Palembang, saksi dan saksiKODRI HERIYADI yang merupakan anggota kepolisian Dit narkoba PolrestaPalembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MGS.
Register : 26-11-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 90/Pid.B/2018/PN sml Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
Terdakwa:
CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI
51 — 11
HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
Terdakwa:
CONTESA ALOWISIA MASELA Alias LELI
51 — 11
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 769/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM Tanggal 29 Oktober 2014 — LUCKY ARIBOWO
19 — 6
19 — 6
FADLI(DPO), kemudian Terdakwa kembali ke Banjir Kanal Timur (BKT),Kelurahan Duren Sawit, Kec Duren Sawit Jakarta Timur untukmenyerahkan Shabu kepada pembelinya dan sekitar Jam 21.00 Wib ketikaTerdakwa sedang berjalan di JI Kelurahan V Samping Banjir Kanal Timur(BKT), Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timurbelum sempat bertemu dengan pembelinya, Terdakwa ditangkap anggotapolisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya SaksiMUHAMAD TAPRIL dan saksi GUNARTO, SH.Dalam
Register : 05-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 383/PDT/2020/PT MKS Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Hajja Ramlah Binti Paramma Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Pembanding/Penggugat II : SYARIFUDDIN DAENG SALLE Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Danamon IndonesiaPT Bank Danamon Indonesia Self Employed Mass Market Sungguminasa Kabupaten Gowa
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
106 — 43
Pembanding/Penggugat II : SYARIFUDDIN DAENG SALLE Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Danamon IndonesiaPT Bank Danamon Indonesia Self Employed Mass Market Sungguminasa Kabupaten Gowa
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
106 — 43
Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatanhanya kepada Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Illsebagai pihak yang dirasakan merugikan kepentinganPenggugat, selain itu Penggugat mempunyai hak untukmenentukan pihak pihak mana saja yang akandigugatnya .Bahwa gugatan dalam perkara ini juga sesuai dengan pendapatRetnowulan Sutantio SH.dan Iskandar Oeripkartawinata , SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek( hal. 3) , Penggugat adalah seorang yang merasa bahwahaknya dilanggar dan
Putus : 21-02-2012 — Upload : 19-07-2013
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 33/PID.B/2012/PN.BJN Tanggal 21 Februari 2012 — NASUTION alias NJIT alias YON bin MUKTI alias JUREMI
20 — 7
20 — 7
Sugandhi, SH.dalam KUHP dan penjelasannya pada halaman 366 dijelaskanUndangUndang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dariPenganiyaan menurut yurisprodensi arti penganiayaan adalahperbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasasakit atau luka dimana perbuatan yang menimbulkan rasa sakitmisalnya mencubit, mendepak, memukul menempeleng dansebagainya ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keteranganterdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Sabtutanggal 05 Nopember
Register : 01-08-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN sml Tanggal 10 Nopember 2016 — - MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA
44 — 24
44 — 24
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari Keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakutindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkarapidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan
Putus : 12-11-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 215/Pid.B/2012/PN-SGI Tanggal 12 Nopember 2012 — 1. M. ALI BIN ITAM ;
2. MUSA BIN M. ALI ;
59 — 12
59 — 12
bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP merumuskan"dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, orang yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" dari elemenpasal 55 ayat (1) ke1 tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengansurat dakwaan, yaitu elemen "Turut serta" menurut pasal 55 ayat (1) ke1KUHP adalah mereka yang secara bersamasama melakukan tindak pidana,dalam hal ini dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Prof WIRJONO PRODJODIKORO, SH.dalam
Putus : 16-09-2013 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 148/PDT.G/2012/PN.CBN Tanggal 16 September 2013 — - IR. HANS KARYOSE, SE;
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA;
- GUBERNUR JAWA BARAT;
- BUPATI BOGOR;
- DIREKTUR UTAMA PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA;
- DIREKTUR UTAMA PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
79 — 60
79 — 60
YAHYA HARAHAP, SH.dalam bukunya : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika(2005 : 112), bahwa : Bentuk error in persona yang lain disebut plurium Iitisconsortium, pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditariksebagai tergugat : tidak lengkap, mesti ada orang yang mesti ikut bertindak sebagaipenggugat atau ditarik sebagai tergugat; 18 oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentukplurium litis
Putus : 17-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 134/Pid/B/2019 /PN Pdl Tanggal 17 September 2019 — KADARISMAN Alias ISMAN Bin SIRIN
70 — 5
70 — 5
P.A.F LAMINTANG, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia hal. 207 Sinar Baru Bandung.
Register : 03-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Idm Tanggal 18 Juli 2017 — TARLI alias AA AGIL bin (alm.) DAWIN
68 — 15
68 — 15
SIANTURI, SH.dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, yang dimaksud denganbersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikianrupa yang normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan, selanjutnya menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal DemiPasal, persetubuhan adalah peraduan antara anggauta kemaluan lakilaki danperempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap
Register : 02-07-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1443/Pdt.G/2012/PA.TA Tanggal 10 Juni 2013 — penggugat
tergugat
18 — 8
18 — 8
Eny Dwi Handayani, SH.DALAM REKONPENSI Putusan Cerai Gugat, nomor: 1443/Pdt.G/2012/PA.TA Halaman 3 dari 14 Bahwa pada pokoknya tergugat menolak seluruh dalildalil penggugat kecuali yangdiakui kebenarannya di depan persidangan dan apapun yang diuraikan penggugattersebut diatas mohon diuraikan kembali dalam rekonpensi ini, karena merupakan satukesatuan;2. Bahwa pada pokoknya tergugat sangat keberatan apabila diceraikan oleh penggugat ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Cq.
Register : 27-05-2009 — Putus : 01-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2009/PTUN Tanggal 1 Desember 2009 — Ny. BAIDAR BINTI REKAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
463 — 431
463 — 431
RIAWAN TJANDRA, SH.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAhalaman 47 : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuiadanya keputusan tersebut.
RIAWAN TJANDRA, SH.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA,halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OFGOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legalsecurity), asas bertindak cermat (principle of carefulness).
Putus : 04-09-2012 — Upload : 08-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pdt/2012 Tanggal 4 September 2012 — ABDULLAH DOHENG Bin DOHENG vs. Hj. AMINAH Dg. SUNGGU Binti H. MASâÃÂÃÂUD Alias H. SAUDE, dkk
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdatahalaman 70 yangmenyatakan bahwa..... hakim bertugas mempertahankan tata hukumperdata sesuai dengan kasus yang disengketakan....dst.4. Bahwa ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa seoranghakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang digunakansebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa, ia harus terlebin dahulumemahami inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa.5.
Register : 29-08-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 15-01-2014
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 44/Pdt.G/2013/PTA.Yk Tanggal 19 Desember 2013 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
50 — 14
50 — 14
amar putusan nomor 4, 5, 6 masih dalamkerangka yang serasi dengan inti gugatan yakni petitum nomor 3 dan amar putusannomor 3 tetang hadlonah/pemeliharaan anak , amar nomor 5 mengenai pemberiankesempatan kepada Tergugat sebagai ayah untuk mengunjungi, ikut memelihara danmendidik serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, amar nomor 6perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, hal demikianini diperbolehkan dan dapat dibenarkan sebagaimana pendapat Yahya Harahap, SH.Dalam
Putus : 04-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 PK/Pdt/2013 Tanggal 4 Desember 2013 — A. BADARUDDIN P. SARA vs Hj. P. SABBE, Dkk
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 70 yangmenyatakan bahwa ....Hakim bertugas mempertahankan tata hukumperdata sesuai dengan kasus yang disengketakan....dst;4. Bahwa ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang digunakansebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa, ia harus terlebin dahulumemahami inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa;5.
Register : 15-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 02-02-2018
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 89/Pid.B/2017/PN sml Tanggal 12 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.ARJELY PONGBANNY, S.H.
2.ARLY SUMANTO, S.H.
3.SHUBHAN NOOR HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
SIMON LORWE Alias SIMON
78 — 24
1.ARJELY PONGBANNY, S.H.
2.ARLY SUMANTO, S.H.
3.SHUBHAN NOOR HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
SIMON LORWE Alias SIMON
78 — 24
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan