MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/105.b/XII/2020/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 28 Desember 2020 adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Pemohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/140/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 24 Maret 2020

Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Mengadili :

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik

/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 ad sah menurut hukum;

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal13 Januari 2014 sebagai salahsatu dasar Penyidik/PenyidikPembantu, lptu JF Simanjuntak dan Aipda Arnold Pardedemelakukan upaya paksa terhadap saksisaksi dari KomisiInformasi Provinsi Sumut dan saksisaksi dari PemkabLabuhanbatu serta saksi Sdr. Ali Usman Harahap selakuTERLAPOR sejak 13 Januari 2014 hingga 26 Mei 2014 ;Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapb.

Ali Usman Harahap, Sekretaris DaerahPemkab Labuhanbatu yang didasari laporan polisi nomor:LP/42/V2014/SU/RESLBH tanggal 13 Januari 2014 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86/V2014 tanggal 13Januari 2014, dengan alasan Tindak Pidana YangDilaporkan Bukan Merupakan Tindak Pidana;5.

Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabLabuhanbatu, sejak diterbitkannya surat perintah penyidikanNomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari 2014 hinggaditerbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/86.a/XIV2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014,merupakan penyidikan yang dilakukan secara illegal dilingkungantugas PARA TERMOHON, karena tidak sesuai KUHAP danPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 ;Bahwa penyidikan perkara tindak pidana tersangka Sdr.

Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabHalaman 16 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.RapF.1.Labuhanbatu adalah kategori penyusup, illegal, dan liar, karenatidak memiliki legalitas surat perintah penyidikan pada suratperintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari2014;Penghentian Penyidikan Perkara Cacat Hukum Dan Tidak Sah ;Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, penyidikan atas perkara tindakpidana yang menjerat Sdr.

dan tidak sah, karenaPenyidik/Penyidik Pembantu 1 (satu) bernama lIptu JF SimanjuntakHalaman 18 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapbelum mendapat perintah untuk menghentikan penyidikan yangdidasari surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014tanggal 13 Januari 2014 ;.

SPDP ;C) upaya paksa ;d) pemeriksaan ;e) gelar perkara ;f) penyelesaian berkas perkara ;g) penyerahan berkas perkara ke penuntutumum ;h) penyerahan tersangka dan barang bukti;dani) penghentian Penyidikan ;mendasari uraian pasal tersebut diatas maka setelah Termohonmelakukan tahapan Penyelidikan kemudian dilaksanakan gelarperkara selanjutnya proses penanganan perkara ditingkatkanketahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan buktidengan melakukan :1) membuat Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik

SP.Gas/ 121.b/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 18April 2017 (Vide Bukti T.9) ;2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/52/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 21 April 2017(Vide Bukti 1.10) dan dikembalikan oleh KejaksaanTinggi Kepri Tanjungpinang dengan Nomor Surat : BHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm2)3)4)5)6)7)8)955/N.10.4/Epp.1/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018(Vide Bukti T.11) ;disebabkan ada pergantian Kasubdit maka termohonmembuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Sidik / 271.a/ XII / 2017 / Ditreskrimumtanggal 5 Desember 2017 (Vide Bukti T.14) dan SuratPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 271.b/ XII / 2017 /Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2017 (Vide BuktiT.15) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10.a/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2018(Vide Bukti T.16) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 10.b/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari2018 (Vide Bukti T.17) ;disebabkan ada pergantian Direktur dan Kasubdit makatermohon membuat Surat Perintah

Sidik/62.a/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.18) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 62.b/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.19) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/119/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2018(Vide Bukti T.20) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 119.a/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober2018 (Vide Bukti T.21) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/146.a/ XII/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Desember2018

(Vide Bukti T.22) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/146/ X1I/2018/Ditreskrimum tanggal 10Desember 2018 (Vide Bukti T.23) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2019(Vide Bukti T.24) dan Surat Perintah Tugas Nomor :Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm9)SP.Gas/27.a/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari2019 (Vide Bukti T.25) ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/51/X/2018/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober

RESKRIM/POLRES MINAHASASELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal 14 Juni 2021, SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP.Sidik/113.a/X1/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, bahwaSuratsurat tersebut tidak pernah diberikan tebusannya kepadaPemohon;ANALIS YURIDIS.

Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuanUndangundang untuk mencari serta mengumpulkan Barang buktiHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amryang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yangterjadi.9.

Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/113a/X1/2021/Reskrim,tanggal 19 November 2021.15.

Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN NOMOR :SP.Sidik/113a/X1/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, sesuai aslidan bermaterai cukup diberi tanda T.6;7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/66/X1/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021, sesuai asli danbermaterai cukup diberi tanda T.7;8. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan PersetujuanPenyitaan Nomor : B/140/X1I/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021,sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.8;9.

Resor Minahasa Selatanberdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor: LP/A/215/V1/2021/SPKT/SAT.RESKRIM/POLRES MINAHASA SELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal14 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim,tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP.Sidik/113.a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, karenabertentangan dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017;2. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2017,TERMOHON telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi JawaTengah dengan tembusan kepada :(1) Kapolda Jawa Tengah;(2) Irwasda Polda Jawa Tengah;3.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017,dankemudian telah memberitahukan Penyidikan tersebut hanya kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal22 Februari 2017;18.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus ,tanggal 20 Februari 2017, tidak pernah dibuat Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) dan tidak pernah diberitahukan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut kepada PEMOHON baiksaat berstatus sebagai SAKSI maupun TERSANGKA.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017 adalahtidak sah dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakansecara hukum bahwaSurat Perintah Penyidikan No. Pol. :SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017 adalahtidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;4. Menyatakan secara hukum bahwa Surat PerintahPenggeledahan No. SP.Geledah/18/III/2017/ Reskrimsus, tanggali5Maret 2017 yang didasarkan kepada SuratPerintah PenyidikanNo.Pol.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya;5. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/52/IV/2017/REskrimsus, tanggal21 April 2017 yang didasarkankepada Surat Perintah Penyidikan No.Pol.:SP.Sidik/ 148/ II/ 2017/Reskrimsus,tanggal20Februari2017adalahtidaksahdantidakmempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibathukumnya;6.

Bahwa setelah TERMOHON memeriksa terlapor SUNANDAR ANDUP dan ANANG WPRATAMA pada tanggal 16 Maret 2019 ternyata berdasarkan surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik. 35 / III / 2019 / Reskrim sudah sejak tanggal 11 Maret 2019 Termohontelah menetapkan SUNANDAR ANDUP dan ANANG W PRATAMA sebagaiTERSANGKA yang diancam dengan Pidana diatas lima tahun atau lebih, akan tetapiTersangka tidak di dampingi Penasihat Hukum, padahal sebagaimana dimaksud Pasal 56KUHAP Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1157 / XI / 2018 / Sulut / ResKtgpada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian Termohon menerbitkan SP.Sidik Nomor : 35/ III / 2019 / Reskrim pada tanggal 11 Maret 2019, untuk melakukan penyidikan kepadaTersangka Sunandar Andup Alias Nandar dan Anang W Pratama Sugeha Alias Anang,dimana ancaman hukum pidana diatas 5 (lima) tahun atau lebih, bagi mereka yang tidakmampu Termohon Wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi kedua Tersangka itu : Pasal56 KUHAP:8.2.

Putusan MahkamahKonstitusi No.130/PUU/XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017.Dengan demikian, Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yangdilakukan tanpa didahului penyerahan SPDP kepada Pemohonjelas melanggar hukum dan hakhak Pemohon untuk membelakepentingan hukumnya, sehingga Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka 2 Desember 2020 sebagai produk yangdidasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahMetro Jaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES

Dalam Surat Penetapan Tersangka 2 Desember 2020dicantumkan penyidikan dalam laporan terhadap Pemohondilakukan melalui Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Sidik/ 2357/IX/ RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14 September 2020.Sementara berdasarkan dokumen yang sama dicantumkan SPDPHalaman 19 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Utrditerbitkan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNo.

Berdasarkan uraianuraian di atas, pelanggaran prosedurdan tahapantahapan penyidikan tindak pidana tersebutmengakibatkan seluruh proses penyidikan yang dilakukan olehPemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Sidik/2357/ IX/ RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14 September2020 menjadi TIDAK SAH.

Menyatakan tidak sah segala Keputusan atauPenetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dan TermohonIl yang berkaitan dengan Surat Perintahn Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah MetroJaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14September 2020;Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).Halaman 23 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt.

Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON dan TERMOHON II yangberkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah MetroJaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES.2.6./2020/Ditreskrimsus tanggal14 September 2020;Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).I. TENTANG JAWABAN TERMOHON A. DALAM EKSEPSI1.

Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan dan menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22September 2021 dengan alasan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP,kemudian pada tanggal 25 September 2021 Termohon membuat SuratPanggilan pertama Nomor : Sp.gil/24/IX/2021/ Reskrim (BuktiP2) dan SuratPanggilan kedua Nomor : Sp.gil

Bahwa faktanya berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangkaPemohon Nomor : B/10.a/XI/2021/ Reskrim, proses gelar perkarahasilpenyelidikan tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Termohon barulahpada tanggal 29 Oktober 2021 proses gelar perkara penetapan tersangkaPemohon dilaksanakan setelah dikeluarkanya Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal28 September

Bahwa Termohon mengelurakan surat perintah penyidikan Nomor :SP.Sidik/O6/IX/2021/ Reskrim tertanggal 22 September 2021, selanjutnyaditanggal 28 September mengelurakan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan dengan nomor : B/O6/IX/2021, setelahnya ditanggal 29 Oktober2021 Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap perkaraa quo yang seluruhnya diuraikan dalam surat pemberitahuan penetapantersangka Nomor : B/10.a/X1/2021/Reskrim (Bukti P4);22.

Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/O6/IX /2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkanSurat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/XI /2021/Reskrim, Tanggal02 November 2021 tentang penetapan tersangka adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.

Bahwa mendasari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkaraselanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor :Sp.Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22 September 2021 sertamenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor :B/ 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudianmenyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum KejaksaanNegeri Andolo, kepada Pelapor Anmad Musalim Bin Paikun dan kepadaTermohon selaku Terlapor;h.