SIHOTANG, siapa yang menjadi istri yang sah secara hukum, makauntuk keadilan substansiil dari suatu) perkawinan adalah sesuai dengan bunyipasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bahwaPerkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu, dan buktibukti formil yang ada akandikesampingkan apabila hal itu tidak membuktikan keadaankeadaan substansialyang sebenarnya, yang dalam perkara ini telah dipertimbangkan PengadilanTingkat Pertama

";Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai Pejabatyang mempunyai kKewenangan untuk memproses pendaftaran peralinan hakatas SHM No. 147/Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongantelah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Asasasasumum pemerintahan yang baik terutama Asas kecermatan sehingga obyeksengketa a quo adalah cacat substansiil

003/PuuHalaman 19 dari 23 HalamanPutusan No.11/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PT.PaluIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa :Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan denganasas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikattetap Putusan MK tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksadan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil

tertanggal 20 Mei 2003 diberikan untuk lahan seluas100 Ha, akan tetapi luas wilayah yang diberikan kepada TermohonPK Il sesuai SK Termohon PK No. 3 Tahun 2004 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 21Oktober 2004 adalah untuk wilayah seluas 500 ha, sehinggamelanggar ketentuan.Dengan fakta dan bukti serta ketentuan UndangUndang No. 11Tahun 1967 sebagaimana telah dituangkan di atas, jelas bahwapenerbitan SK Termohon PK No. 3 Tahun 2004 mengandungcacat hukum baik formal maupun substansiil

Berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti bahwa Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon PK yang merupakanobyek perkara aquo, secara prosedur/formal dan secaramateriel/substansiil mengandung cacat hukum. Disamping itu,diterbitkannya surat Keputusan dimaksud oleh Tergugat/Termohon PK tidak sesuai/melanggar ketentuan perundangundangan yangberlaku serta bertentangan dengan Azasazas Umum pemerintahanyang Baik.

MajelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan bukti P1 yang telah didalilkansebagai surat perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugatpada tanggal 28 April 1993 yang kemudian dijadikan dasar dari pada pokok gugatan;Menimbang, bahwa mengenai bukti P1 yang diajukan di persidangan sebagaibukti, ternyata hanyalah merupakan hasil fotocopy dari fotocopy dengan tanpa bisaditunjukkan surat aslinya sehingga tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinyadan ternyata secara substansiil

Bahwa selain itu Yurisorudensi MA RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14April 1976 menyatakan:"Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dari fotocopyfotocopy yang tidak secara sah dinyatakansesual dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak,Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah.".

Nomor1771 K/Sip/1975, tertanggal 8 Agustus 1975, yang menyatakan gugatantidak dapat diterima karena pihak Tergugat tidak disebutkan sebagaiBadan Hukum akan tetapi sebagai Individu atau perseorangan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan kelirudalam penerapan hukumnya didalam pertimbangan hukumnya yangtertuang didalam halaman 29 alinea terakhir dan halaman 30 alineapertama yang berbunyi Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatanPara Penggugat telah memenuhi syarat materiil (Substansiil

Akantetapi, apabila dicermati ternyata Majelis Hakim Pengadilan Maumere nyaristidak menyentuh sama sekali perkara ini, yang walaupun di dalamkesimpulan akhir nampaknya agak aneh, karena tanpa dilandasi dasar sertaalasan yang memadai secara substansiil/esensiil, en toch ternyata di dalamdiktum putusan nongol (muncul) suatu diktum yang menyatakan, bahkanmemerintahkan supaya Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasidahulu Para Penggugat/Pembanding menyerahkan dari bagiannya kepadaPenggugat Martinus

,M.H. dkk lupa atau sengaja melupakan bahwa alat buktiyang begitu banyak itu nilainya tetap hanya satu, yaitu sekedarsebagai petunjuk secara iuridis administratif, bukan iuridismaterill/substansiil dan esensiil.

Juli 2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UndangUndang No 31 tahun 1999 diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasanPasal 2 MK RI menyatakan bahwa : Penjelasan unsur melawan hukum materiildalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitassehingga harus dinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan Mahkamah Konstitusitersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkaraTindak Pidana Korupsi karena secara substansiil

UU No. 9Tahun 2004 seharusnya Hakim PTUN/PT.TUN memeriksa apakah dari segikewenangan, formal procedural, maupun dari segi materiil suatu Keputusan TataUsaha Negara sudah benar ; ataukah mengandung cacat hukum sehingga harusdinyatakan batal atau tidak sah ;Bahwa kesalahan Hakim PTUN/PT.TUN' dalam wmemeriksa danmempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dari segikewenangan, prosedur, maupun substansiil/materiil adalah sebagai berikut :A.

Namun dengan telah diakuikebenarannya dihadapan Judex facti oleh Ratna Binti Sidik Hasan(Tergugat I), Nurbaya Binti Sidik Hasan (Tergugat Il) dan saksi Tergugatbernama Syahbudin Yunus, yang ikut menanda tanganinya, bahkantelah diakui pula oleh Penggugat, dengan mengajukan bukti P3 yangsama dengan bukti 129, sehingga secara substansiil tidakdipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka bukti surat T29 ini telahsah sebagai bukti yang sempurna seperti akta otentik, sebagaimanadiatur dalam ketentuan pasal

;Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkandengan jawab jinawab serta buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi/substansipokok gugatan dari Penggugat yaitu apakah benar Tergugat telah melakukanPerbuatan Wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kepada TurutTergugat sebagaimana yang telah disepakati, maka terlebin dahulu Majelisakan menelaah atau meneliti apakah gugatan Penggugat tersebut memenuhisyarat formal dan substansiil

dengan demikianmenurut Hukum bukti surat TERGUGAT sekarang PEMBANDING adalahtidak sah ' atau tidak bernilai hukum.Hal tersebut sebagaimana dapat terlihat dalam Yurisprudensi MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam putusanNya tertanggal 1 April 1976Nomor: 701 K / Sip / 1974, di sebutkan :Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat suratbukti yang terdiri dari Foto Copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting penting yangsecara substansiil

, berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam ujimateriil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : Penjelasanunsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asaskepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat ,tetap Putusan MK tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksadan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil

Meterai ( tidak semua Pengadilan )Syarat Substansiil :Menurut Pasal 8 Rv, suatu gugatan terdiri atas1. Identitas Para pihak : Identitas Penggugat/Tergugat, meliputi : Nama lengkap, umur, pekerjaan,dan alamat / domicile.

tersebut diatas dihubungkan denganketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI, dalam Putusannya Tanggal 09 Juli 1973, No.81 K/Sip/1971, yangberbunyi sebagai berikut :karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atasPerintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasai Tergugat, ternyata tidak samadengan batasbatas dan luasnya yang tercantum dalam Surat Gugatan, Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima "Menimbang, bahwa dengan adanya kebenaran substansiil

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3609K/Pdt/1985 yang menyatakan: Surat bukti fotokopi yang tidakpernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harusdikesampingkan sebagai surat bukti;b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor701K/Sip/1974 tanggal 1441976 yang menyatakan: Karena JudexFacti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiridari fotofotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai denganaslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil

untuk menilai kebenaran dankeabsahan Kikitir maupun mengenai status tanah sengketa, karena saksibukan ahli dan saksi bukan Pejabat Instansi yang menerbitkan surat KikitirNomor 212;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974 yang telah menjadi kaidah hukum, bahwa : "Karena Judex Factimendasarkan keputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri darifoto copy yarlg tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangterdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil

Pemohon Kasasi bukansebagai orang yang menggunakan (memakai) surat palsu atau surat yangdipalsukan dan hanyalah sebagai korban (victim) jebakan dari mafia jual bellimobil tersebut ;Di samping itu berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.701 K/Sip/1974 bahwa karena Judex Facti mendasarkankeputusannya melului atas suratsurat bukti yang terdiri dari foto copy yangtidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapatdiantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil

Rohim;Bahwa dengan demikian maka jelas Pengadilan Tinggi Bandung telah salahdalam menerapkan hukum sehingga putusannya bertentangan denganketertiban umum;Bahwa surat gugatan wajib memenuhi syarat substansiil yang dalam praktekkemudian menjadi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Rv,diantaranya mengenai kelengkapan pihakpihak yang wajib ditarik sebagaisubjek suatu gugatan;Bahwa in casu terdapat fakta hukum yang tidak dihargai oleh PengadilanTinggi Bandung dimana tanah peninggalan almarhum