• Penyedia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dimaksud Pejabatyang berwenang mengangkat dan atau menetapkan Pokja Pemilihan adalahKepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), yang mana dalam Perpres54 Tahun 2010 dikenal sebagai Pokja ULP, sedangkan Unit Kerja PengadaanBarang/Jasa (UKPBJ) Perpres 54 Tahun 2010 dikenal sebagai ULP;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 Perpres 16Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkanbahwa Unit Kerja Pengadaan Barang

  /Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJadalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadipusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, oleh karenanya in casu sesuaidengan ketentuan tersebut menurut hukum yang dimaksud Pejabat Kepala UnitKerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah adalah BupatiKabupaten Minahasa Utara;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum Bukti T1yaitu Keoputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 98 Tahun 2018, tanggal 31Januari 2018, telah terbukti

• TIRTA AGUNG yang melakukan Penawaranlebih rendah yaitu hanya sebesar Rp.2.587.672.179,84. ternyata oleh PokjaPemilihan Pekerjaan Konstruksi UKPBJ tidak dimenangkan (dikalahkan)Halaman 6 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.dengan alasan Penggugat Tidak Melampirkan bukti kepemilikan alat(alat yang disewa) sesuai informasi tender Website LPSE provinsiKaltara tanggal 13 Juni 2019..

  Bahwa dengan dikalahkannya Penggugat dengan alasan tersebut diatasPenggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Nomor : 37/CV.TA/SGH/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang ditujukan kepada Pokja PemilihanPekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemkot Tarakan, dan oleh Pokja PemilihanPekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemkot Tarakan sesuai Suratnya tertanggal24 Juni 2019 Nomor : 027.2/06/2070716/UKPBJ, Perihal : JawabanSanggahan, dimana Pokja tetap berpatokan pada alasannya bahwa dalamPenawaran Penggugat tidak terlampir bukti

  Pasal 1 angka 12, adalah sumber daya manusia yang ditetapan olehpimpian UKPBJ, Bahwa dengan, Pokja Pemilihan bukan merupakanpejabat, melahiran kepaniteraanl;. Bahwa sehung dengan kewenangan tergugat selaku pengguna Anggarantelah diatur secara rincian pada pasal 9 perres No. 16 Tahun 2018diantaranya :1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dankewenangan :a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluarananggaran belanja;b.

  BPD KALTIMTARACABANG TARAKAN;Foto Kopi dari Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor027.2/02/2070716/UKPBJ, tanggal 27 Mei 2019, untuk PengadaanPENINGKATAN JALAN SPORT CENTER (DAK 2019 );Foto Kopi Sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa PeralatanNomor : 059/CBP/SA/V/2019 antara PT. CAHAYA BARU PRIMA danCV.

  ;Halaman 35 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.Foto kopi sesuai website Berita Acara Hasil Negosiasi/ReverseAuction Peningkatan Jalan Sport Center (DAK 2019) Tender Nomor :027.2/05/2070716/UKPBJ;Foto kopi sesuai website Surat Sanggahan No37/CV.TA/SGH/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;Foto kopi sesuai website Jawaban Sanggah Sudah Di Upload diSPSE;Foto kopi surat dari CV.

• Penggugat:
  Mansur, S
  Tergugat:
  1.Kelompok Kerja Pengadaan Konstruksi UKPBJ Kota Banda Aceh
  2.Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

• KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengantembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas)hari kerja setelah menerima kalrifikasi dari PokjaPemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawabanSanggah Banding maka KPA dianggap menerima sanggahBanding.e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima,UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukanevaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.Halaman 21 dari 92 halaman.

  Putusan Nomor 83/G/2020/PTUNJKT.(1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benaratau diterima,UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasiulang, pemasukan penawaran ulang,atau Tender ulang;(2) Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima:a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; danb.

  UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkanke kas Negara;Dalam Pasal 87 ayat (3) Permen PUPR 7/2019, mengatur bahwabesaran Jaminan Sanggah Banding ditentukan sebesar 1% (satupersen) dari nilai total HPS. Dalam perkara ini, Penggugat sama sekalitidak memenuhi persyaratan Sanggah Banding tersebut;.

  adalah sumber daya manusia yang ditetapkan olehpimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan PenyediaPasal 13 ayat (2) Perpres 16/2018:Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beranggotakan 3 (tiga) orangBahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan angka 10 Perpres16/2018 yang dinyatakan sebagai KPA dan PPK adalah sebagaiberikut:(8) Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yangselanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperolehHalaman 61 dari 92 halaman.

  Putusan Nomor 83/G/2020/PTUNJKT.2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan kekas negara/daerah;g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;h.

• Pokja Pemilihaan menyampaikan Berita Acara HasilPemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengantembusan kepada UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ).40.4. PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang Wajib melaksanakanRapat Persiapan Penyedia dengan ketentuan paling lambat3 hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)diterima oleh PPK.40.12.

  Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara HasilPemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmendengan tembusan kepada UKPBJ sebagai dasaruntuk menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/ Jasa (SPPBJ).40.4. PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang Wayibmelaksanakan Rapat Persiapan Penyedia denganketentuan paling lambat 3 hari kerja setelah BeritaAcara Hasil Pemilihan (BAHP) diterima oleh PPK.Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.BKL40.12.

  Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara HasilPemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengantembusan kepada UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ).40.4. PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang Wajib melaksanakanRapat Persiapan Penyedia dengan ketentuan paling lambat3 hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)diterima oleh PPK.40.12.

  Penunjukan Penyedia Barang/jasa bagian 40.1 disebutkan Pokja Pemilihan Menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepadaPejabat Pembuat Komitmen dengan Tembusan Kepada kepala UKPBJ sebagaiDasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki legal standing objekdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksaKewenangan Badan atau Pejabat Pemerintah, Prosedur dan/atau substansiHalaman 46 dari

  Penunjukan Penyedia Barang/jasa bagian 40.1, secaranormatif menyebutkan :Pokja Pemilihan Menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepadaPejabat Pembuat Komitmen dengan Tembusan Kepada kepala UKPBJ sebagaiDasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)(Vide bukti T10) ;Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan berdasarkan PeraturanPresiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,pada pasal 1 ayat 10 jo Standar Dokumen Pemilihnan Secara Elektronik

• karena proyek ini sudah dikerjakan, maka Penggugatbersurat ke PPK dan Pengguna Anggaran Dinas kesehatanKabupaten Malaka pada Tanggal 27 Juli 2020 meminta Suratberupa Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) danSurat Perjanjian Kontrak (SPK) tetapi juga tidak dibalas suratPenggugat tersebut;Bahwa baru pada Tanggal 24 Agustus 2020 PemerintahKabupaten Malaka mengajukan Tuntutan Pencairan JaminanSanggah Banding dengan Surat Permintaan Pencairan JaminanSanggah Banding yang dikeluarkan oleh Kepala UKPBJ

  KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding,dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah menerimaklarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPAtidak memberikan jawaban Sanggah Bandingmaka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.e. Apabila Sanggah Banding dinyatakanbenar/diterima, UKPBJ memerintahkan PokjaPemilinan melakukan evaluasi ulang ataupemilihan Penyedia ulang.f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidakditerima, maka:1.

  UKPBJ mencairkan Jaminan SanggahBanding dan disetorkan ke kasnegara/daerah;Bahwa dari hal tersebut telah jelas bahwa segalaketentuan mengenai prosedur Sanggah Banding adalahdiatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa melaluiPenyedia,bukan diatur di dalam Perpres sebagaimanaDalil Penggugat pada dalil Nomor 22;Dan dalam hal ini, Tergugat yang merupakan PPK tidakdapat mencampuri perihal Sanggah Banding yangdiajukan

  Sekr/485/VII/2020, Tanggal20 Juli 2020, Perinal : Jawaban Sanggahan BandingPaket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Nurobo;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor060/KHAC/Somasi/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020,Perihal : Somasi;Fotokopi sesuai print out, Surat Direktur PenangananPermasalahan Hukum LKPP Nomor7584/D.4.3/08/2020, tanggal 6 Agustus 2020, Perihal :Permohonan Tanggapan dan Tindak Lanjut;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala BagianPengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Malaka(Kepala UKPBJ

  Didalamproses, KPA memberikan SK kepada PPK dan Pokja pemilihanyang diusulkan oleh ULP/UKPBJ Kabupaten Malaka untuk dikeluarkan SK oleh KPA. Setelah itu tugas PPK adalah membuatHPS daripada pengadaan barang jasa tersebut, membuatkerangka acuan kerja/spesifikasi dalam hal pembangunanPuskesmas Nurobo dan membuat' rancangan kontrak.Selanjutnya pengadaan barang jasa ini dapatdilelangkan/ditenderkan mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun2018.

• Penggugat:
  PT.BANGUN REZKI INDDI MAKMUR
  Tergugat:
  1.BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
  2.KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN XI UKPBJ KABUPATEN ACEH SELATAN
  3.KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) KABUPATEN ACEH SELATAN
  4.KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SELATAN
  Turut Tergugat:
  1.PT.NILA NASRA NINA
  2.Direktur Utama PT.BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT OPERASIONAL

• UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara dan Pasal 87 UndangUndang tentang Administrasi Pemerintahanyang dihubungkan dengan Keputusan in casu sebagai Objek Sengketa ,maka Keputusan in casu objek sengketa merupakan suatu penetapanHalaman 6 dari 87HalamanPutusan Perkara Nomor 21/G/2021/PTUN.BNAtertulis yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat selaku Kelompok KerjaPemilihan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bertindak secara kolektifkolegial sebagai Kelompok Kerja didalam Unit Kerja PengadaanBarang/Jasa (UKPBJ

  yang diberikan olehperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yang tercantumdidala Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang PangadaanBarang/jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (18) disebutkan bahwa PengelolaPengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas,tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yangberwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa secara kolektif kolegial sebagai Kelompok Kerja didalam Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa (UKPBJ

  UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan kekas negara/daerah.(3) Sanggah banding yang:a. Pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA; ataub.

  Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang disebut dengan Kelompok KerjaHalaman 34 dari 87HalamanPutusan Perkara Nomor 21/G/2021/PTUN.BNAPemilinan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalahSumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untukmengelola pemilihan Penyedia;.

  Hal ini dipertegas oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmendefinisikan Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebutPokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan olehkepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untukmengelola pemilihan penyedia.

• PTUN.JKTb)d)g)h)Penyanggah Banding HARUS menyerahkan Jaminan SanggahBanding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1%(satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh)hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding;Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran JaminanSanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akanmenindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasilklarifikasi Pokja Pemilihan;KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengantembusan kepada UKPBJ

  Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuandalam Peraturan Perundangundangan terkaitPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Cc. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yangtelah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;Him 19 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 221/G/2021/PTUN.JKTd. rekayasa/persekongkolan tertentu sehinggamenghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau;e. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yangberwenang lainnya;35.4.

  Halini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 Permen PUPR Nomor14 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut:(1) Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihankepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagaidasar untuk menerbitkan SPPBJ.(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkansetelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Permen PUPR Nomor 14 Tahun2020 tersebut,

  KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusankepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidakHim 72 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 221/G/2021/PTUN.JKTmemberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggapmenerima Sanggah Banding;e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang ataupemilinan Penyedia ulang;f.

  Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat PenandatanganKontrak; dan;2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkanke kas negara/ daerah;Sanggah Banding menghentikan proses Tender;h.

• Penggugat:
  CV DEYAN PUTRA UTAMA diwakili SUTIYAR
  Tergugat:
  KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA 036-B UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

• SAYAGA WISATA BOGOR
  4.PENGGUNA ANGGARAN PT.SAYAGA WISATA BOGOR
  5.PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG ATAU JASA UKPBJ KABUPATEN BOGOR

  Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang Atau Jasa Ukpbj Kabupaten Bogor,tempat kedudukan Jin, Nyaman No. 1, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor,dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwanda, S.H.,M.H Octaviansyah DwiAnanda, S.H., Vita Puspitasari, S.H. dan Rizki Umi Kulsum, S.H. kKesemuanyaAparatur Sipil Negara, berdomisi di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, JI.

• NABILA N NAYBILA ikut dalam tender/ pelelangan pekerjaantersebut dengan persyaratanpersyaratan yang harus dilengkapiPenggugat sebagaimana yang ditentukan oleh Pokja PemilihanPekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemkot Tarakan.2.

  Pasal 1 angka 12, adalah sumber daya manusia yangditetapkan oleh pimpinan UKPBJ. Bahwa dengan demikian, PokjaPemilinan bukan merupakan pejabat, melainkan kepanitiaan;9.

  Mantap, tanggal 08 Juli 2019;Foto copy sesuai foto copy Dokumen Pemilihan Nomor027.2/02/KONSTRUKSI2040716/UKPBJ untuk Pengadaan PeningkatanJalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019):Foto copy sesuai aslinya Metode Pelaksanaan Peningkatan JalanAnggrek SMP 8 (DAK 2019), oleh CV.

  , tanggal 31 Mei 2019;Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse auctionPeningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019) Tender No:027.2/05/POKJA2040716/UKPBJ tanggal 31 Mei 2019;Foto copy sesuai foto copy Surat Sanggah Banding CV.

  ,MT, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum DanTata Ruang Kota Tarakan, tanggal 04 Juli 2019;Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pemilihnan Nomor:027.2/POKJA2040716/UKPBJ tanggal 10 Juli 2019;Foto copy sesuai aslinya Summary Report, Informasi Tender, KodeTender 2040716, Nama Tender Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK2019), tanggal pembuatan 22 Mei 2019 Oleh Mohdi,ST.

• BerdasarkanSurat Kuasa Tanggal 20 Februari 2020 ; Selaku Pihak PENGGUGAT ; Melawan: KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIABARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUANKERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASIDARAT WILAYAH XIII PROVINSI NTT, DITJENPERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LPPBMN ;Kantor Satpel UKPBJ Wilayah IV Pokja Prov. NTT,Jalan Timor Raya KM.8 OesapaKupang, NTT ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NASUTION BIN AS, S.H.

  menyampaikan Dokumen Penawaran dapatmengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabilamenemukan: 7 722221) Kesalahan dalam melakukan evaluasi; 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yangdiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danketentuan yang telah ditetapkan dalam DokumenPemilihan; 000000 nnn3) Rekayasa persekongkolan sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau 4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,pemimin UKPBJ

  Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, JaminanSanggah Banding besarnya 1 % (satu persen) dari nilai PaguANQQAlAN, $= nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nnn nnePokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran JaminanSanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidakakan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum menetapkanhasil klarifikasi Pokja Pemilihan; KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengantembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) harikerja setelah menerima

  Dalamhal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding makaKPA dianggap menerima sanggah Banding; Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulangatau pemilihan Penyedia ulang; Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima,1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilihan kepada PejabatPenandatangan Kontrak; dan Halaman 45 dari 93 halaman Putusan No.16/G/2020/PTUNKPG2) UKPBJ mencairkan Jaminan

  dapatmengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabilamenemukan: 272222 nnn nnn nnn nnn nnn1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi; 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yangdiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danHalaman 54 dari 93 halaman Putusan No.16/G/2020/PTUNKPGketentuan yang telah ditetapkan dalam DokumenPemilihan; nnn enn nnn nn nnnne3) Rekayasa persekongkolan sehingga menghalangi4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,pemimpin UKPBJ

• Bahwa jawaban sanggahan Banding Penggugat tersebut Tergugat III telahmengakui kebenarnya sehingga menurut Tergugat Ill sanggahan bandingPenggugat tersebut di terima dan mengembalikan kepada UKPBJ agar ditindak lanjuti11.Bahwa TERGUGAT selaku ULP/Pokja Pekerjaan Konstruksi, tidakmelakukan upaya yang baik untuk meredam para peserta lelang penyediajasa untuk diadakan duduk bersama untuk menyikapi permasalahan ini:Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Tul42.

  Juga sudah dijawab oleh KPA terkait sanggah banding danKepala UKPBJ yang memerintahkan pokja pemilihan melakukan evaluasiulang dan sudah sesuai dengan PERLEM LKPP Nomor 9 Tahun 2018BAB IV Butir 4.2.14 yang berbunyi apabila sanggah banding dinyatakanditerima UKPBJ memerintahkan POKJA untuk melakukan evaluasi ulangatau pemilihan penyedia ulang.Setelah dilakukan evaluasi ulang dengan mengundang Penggugat dalampembuktian dan kemudian Penggugat tidak ditetapkansebagai pemenang.Bagi Panitia beranggapan

• Rantau Rasau bulan Mei 2019 Yang Dari System Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Yang Conect Ke Website LPSE. Jambi Provinsi Go id;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 dua ribu rupiah);

Andil diatas Muaraterai Rp.6.000, 1 (satu) Bundel Print Out Summary Report Tender Proyrk /Pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sabak / Dermaga Ds.Rantau Rasau bulan Mei 2019 Yang Dari System Unit KerjaPengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi YangConect Ke Website LPSE Jambi Provinsi Go id;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;4.

RantauRasau bulan Mei 2019 Yang Dari System Unit Kerja PengadaanBarang Dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Yang Conect Ke WebsiteLPSE. Jambi Provinsi Go id;yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannyadan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehinggadipertimbangkan dalam amar putusan ini;HalaMuaran 13 dari 24 Putusan Nomor : 572/ Pid. B/2020/ PN.

RantauRasau bulan Mei 2019 Yang Dari System Unit Kerja PengadaanBarang Dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Yang Conect Ke WebsiteLPSE.

Andil diatas meterai Rp.6.000, 1 (Satu) Bundel Print Out Sum Mary Report Tender Proyrk /Pekerjaan Pembangunan Jalan Muara Sabak / Dermaga Ds.Rantau Rasau bulan Mei 2019 Yang Dari System Unit KerjaPengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi YangConect Ke Website LPSE. Jambi Provinsi Go id;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;6.

• Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

• Bahwamerujuk ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan PedomanPengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pada pasal 1 angka 10 diaturbahwa Kelompok Kerja Pemilihnan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihanadalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untukmengelola pemilihan penyediaan.

  Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ,PPK, dan/atau PA/KPA.(2) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpaling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.3. Bahwa dalam Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) Angka 36 TentangSanggah dari Peserta Tender menjelaskan:Hal. 11 dari 147 Hal.

  Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ,PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PENGGUGAT telahmengajukan upaya administratif sebagai berikut:(1) Upaya Administratif Keberatana.

  UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkanke Kas Negara.37.8 Sanggah Banding menghentikan proses Tender;37.9 Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, ataudisampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagaipengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;.

  Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban SanggahBanding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkanPokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasilpemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kasnegara/daerah

• Aplikasi SPSETERGUGAT Il Aceh telah mengirimkan Surat No. 01/JS/Pokja PemilihanXXVI/IN/2020 yang ditujukan Kepada PENGGUGAT Perihal Jawaban Sanggahyang ditembuskan kepada Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi AcehUntuk Pengadaan Bantuan WKSBM (Prasmanan) Kota Langsa Tahun Anggaran2020;Bahwa TERGUGAT II menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada KuasaPengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan BantuanWKSBM (Prasmanan) Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 dengan tembusankepada Kepala UKPBJ

  Pokja Pemilihnan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepadaPPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ denganHalaman 4 dari 27 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bnamelampirkan BAHP, Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah,serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).14. Bahwa Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan15.16.Bantuan WKSBM (Prasmanan) Kota Langsa Tahun Anggaran 2020, yangberalamat di Jl.

  Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilinan Penyedia, makaPPK menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihnan dengantembusan kepada Kepala UKPBJ disertai dengan alasan dan bukti.Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasanbersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.36.11.Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak bersediamenerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapanpemenang maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebutkepada Pokja Pemilihan disertai

  dengan alasan dan bukti dengantembusan kepada Kepala UKPBJ, serta memerintahkan untukmelakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaranulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelahlaporan hasil pemilinan Penyedia diterima.Bahwa Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk PengadaanBantuan WKSBM (Prasmanan) Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 tidak menolakhasil pemilihnan Penyedia yang ditetapkan oleh TERGUGAT II.

• Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yangberwenang lainnya.36.4. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerjasetelah Pengumuman Pemenang.Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, maka Sanggahanyang disampaikan oleh Para Penggugat tidak bisa diterima, karenatidak sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu :Halaman 20 dari 88, Put.

  Pasal 1 Angka 11, menyatakan bahwa, Unit Kerja PengadaanBarang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kenadi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusatkeunggulan Pengadaan Barang/Jasa.b. Pasal 1 Angka 12, menyatakan bahwa, Kelompok Kerja Pemilihanyang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber dayamanusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelolapemilihan Penyedia.c.

  Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yangberwenang lainnya.36.4.Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerjasetelah Pengumuman Pemenang.Pokja Pemilihan menduga telah terjadi persekongkolan denganindikasi sebagai berikut :(1)(2)(3)(4)Pada tanggal 20 Oktober 2020, jam 10.00 WIB, saatdilakukan Klarifikasi Teknis, Penggugat , AGUS SUSANTO,ST, selaku Direktur PT.

  Wahyu Karya Simantama Pukul17.00 18.00 WIB(027/SP27.5/07/405.02.3/2020)Diatur dalam Dokumen PemilihanApabila dalam evaluasi ditemukanbukti adanya persaingan usaha yangtidak sehat dan/atau terjadi pengaturanbersama (indikas kolusi/persekongkolan) antara peserta, PokjaPemilinan, UKPBJ, PPK dan/ataupihak lain yang terlibat, dengan tujuanuntuk memenangkan salah satupeserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calonpemenang dan peserta lain yangterlibat dikenakan sanksi dalamDaftar Hitam;2) anggota

  adalah unit kerja diKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusatkeunggulan Pengadaan Barang/Jasa; Pasal 1 angka 8 menyebutkan Kelompok Kerja Pemilihan yangselanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusiayang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihanPenyedia;dan,o Pasal 13 ayat (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.Halaman 83 dari 88, Put.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) telahdiatur proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahberada pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagaiunit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadiHalaman 16 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/Pat.G/2020/PN Palpusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (vide Pasal 1 Angka 11Perpres 16/2018)..

  Bahwa selanjutnya, Kepala UKPBJ menetapkan Kelompok Kerja(Pokja) untuk mengelola pelaksanaan pemilihnan penyedia,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Perpres 16/2018, yaitu:Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihanadalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJuntuk mengelola pemilinan Penyedia..

  Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(Permen PUPR 13/2020), UKPBJ pada Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat adalah Direktorat Pengadaan JasaKonstruksi dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Balai disetiap wilayah..

  Padahaltelan diakui dan dipahami oleh Penggugat sendiri dalam dalilGugatannya halaman 23 angka 2 huruf d, Tergugat IV adalahpenyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpenyelenggaraan jalan, bukan pihak yang terlibat dan memilikikewenangan dalam proses tender.13.Bahwa oleh karena proses pelaksanaan tender bukan kewenanganPara Tergugat melainkan masih dalam kewenangan BP2JK SulawesiTengah selaku UKPBJ Kementerian Pekerjaan Umum = danPerumahan Rakyat, dan Pokja Pemilihan 6, maka seharusnyaGugatan

  Bahwa oleh karenanya, penyelesaian perkara a quo baru dapatdipahami secara jelas dan terang dengan menjadikan BP2JKSulawesi Tengah selaku UKPBJ dan Pokja Pemilihan 6 SulawesiTengah sebagai pihak dalam perakara a quo.Dengan demikian, berdasarkan faktafakta, uraianuraian dasar hukumdan argumentasi tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat kurangpihak karena tidak turut menarik BP2JK Sulawesi Tengah dan PokjaPemilinan 6 sebagai pihak dalam perkara a quo.