Putusan Nomor 3515/B/PK/Pjk/2019KEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00254/207/06/057/08tanggal 23 Desember 2008. atas nama : PT Star Camtex.

telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2006 Nomor: 00254/207/06/057

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP962/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 1 September2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor :00254/207/06/057

Bahwa, oleh karena saat itu kondisi Penggugat sangat terjepit dengan waktudan sangat membutuhkan pinjaman dana maka meskipun beratpersyaratan yang diminta Tergugat dengan terpaksa Penggugat mengikutipermintaan Tergugat tersebut, yang mana pada akhirnya hubunganhutangpiutang tersebut dikaburkan dengan cara seolaholah (QuadNon) terjadi transaksi Jual beli atas obyek milik Penggugat tersebutdengan bentuk Perjanjian Jual beli nomor 055 tertanggal 19122016,Kuasa menjual nomor : 057, tanggal 19 122016

puluhlima ribu rupiah) tersebut dikaitkan pada isi perjanjian jual beli jumlah yangdibayarkan Tergugat tersebut jelas tidak sesuai dengan harga kesepakatan(Quad Non) sebesar Rp.2.215.000.000, (dua miliar dua ratus lima belasjuta rupiah), Dimana terdapat selisih sebesar : Rp.2.215.000.000 ()Rp.1.851.875.000 = Rp. 363.125.000 (Tiga ratus enam puluh tiga jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana dari perihal tersebutmenjelaskan bahwa perjanjian jualbeli nomor 055 dan surat kuasamenjual nomor 057

tertanggal 19122016 yangdibuat dihadapan Turut Tergugat dibuat dengan memalsukan keadaanserta dibuat dengan keterpaksaan maka secara yuridis haruslahdinyatakan BATAL dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat lagi bagi Penggugat maupun Tergugat.Bahwa, oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat danTergugat realitanya adalah hubungan hukum HutangPiutang, makasudah sepatutnya apabila surat Perjanjian Jualbeli nomor 055 dan Suratkuasa menjual nomor 057 yang dibuat Penggugat

tanag dan bangunanrumah (obyek) Sertifikat Hak Milik No. 1017/ Kelurahan Kejawan PutihTambak yang dikeluarkan oleh Kanor Pertanahan Kotamadya Surabayatanggal 28 Mei 1999 atas nama Penggugat, seluas 200 M2, terletak di JalanKejawan Putin Mutiara X / 11 Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.215.000.000, (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian No. 055 tanggal 19 Desember 2016, AktaKuasa No. 056 tanggal 19 Desember 2016 dan Akta Kuasa PengurusanRoya No. 057

Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi PerjanjianJualbeli Nomor 055 dan kuasa Menjual nomor 057 tertanggal 19122016yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT/ TURUT TERBANDING selakuNotaris/PPAT.6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING selakuNotaris/PPAT untuk mencabut Perjanjian Jualbeli Nomor 055 dan KuasaMenjual nomor 057 tertanggal 19122016 dan mencatatkannya kedalamreportarium.7.

Menikahpada tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta NikahNomor : 0145/057/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami isteri dengan mengambil tempat kediaman terakhir di rumahHalaman 1 dari 9; Putusan nomor 1012/Pat.G/2019/PA.

dan patut untuk menghadap sidang, sedangkantidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sahmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakimmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yangisinya tetap dipertahankan Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0145/057

kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam,pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatanyang akadnya mitsagon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka MajelisHakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 0145/057

Putusan Nomor 1743/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004234.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00677/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2014 Nomor 00043/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00677/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Maret 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00043/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510terkait sengketa

peninjauankemball:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00677/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00043/207/14/057

Plp.dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 14 September 2010, penggugat dengan tergugatmelangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu,sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/8/X/2010,tertanggal 4 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tidak tinggal bersamakarena

tersebut disebabkan karena suatuhalangan yang sah menurut hukum.Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembalirukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil danselanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan penggugat.Bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, penggugat telah mengajukan alatbukti surat berupa :Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dantergugat dengan Nomor : 057

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadirdipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatuhalangan atau alasan yang sah menurut hukum, meskipun untuk kepentingannyaitu tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu perkara inidapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.Menimbang, bahwa bukti P berupa satu lembar fotokopi Kutipan AktaNikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan WalenrangUtara, Kabupaten Luwu, Nomor : 057

Putusan Nomor 2613/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87617/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00043/207/10/057/14 tanggal 24 November

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00043/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakMaret 2010, atas nama PT Nafasindo, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00043/207/10/057

Beringin Jaya ; Bahwa pada tanggal 01 Juli 2009 dengan surat nomor : 600/764/411.209/2009ditetapkan PT Bhakti Ikhsani Perdana sebagai Pemenang lelang proyek/13Pelaksana Proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Ketandan dengan hargapenetapan Rp. 1.936.235.000, ; Bahwa selajutnya telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor : 610/057/411.209/2009 tertanggal 28 Jul 2009, dalam pekerjaanRehabilitasi Saluran Sekunder Ketandan di Kecamatan Lengkong Kab Nganjukantara Pihak I Pejabat

Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan UmumPengairan Daerah Nganjuk yaitu terdakwa Sunyoto Hadi Prayitno ST denganPihak II PT Bhakti Ikhsani Perdana J1 Gatot Subroto 5 B Nganjuk (TERMYDZYFAIZAL) dengan harga Kontrak Rp. 1.936.235.000,, dan masa pekerjaan mulaitanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009 ; Bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal I Surat Perjanjian Pemborongan(Kontrak) nomor 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara lain : 1.

Bahwa dalam pasal 6 ayat (7) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara lain Selama pihak ke IImelaksanakan pekerjaan, Pihak ke I berhak melaksanakan pengendalianpekerjaan meliputi koordinasii pengawasan, pemeriksaan, pemantauan/monitoring berkala dan evaluasi penyediaan dokumen anggaran sertapelaporan pelaksanaan pekerjaan ; 3.

Bahwa dalam pasal 7 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009 antara lain Pihak Ke I bersamaKonsultan Pengawas pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaanyang telah diselesaikan sesuai ketentuan pelaksanaan pekerjaan dan ditulisdalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ; 4.

(P1), terdakwaTERMYDZY FAIZAL direktur PT Bhakti Ikhsani Perdana selakuPenyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan pekerjaan selama180 hari terhitung mulai tangal Penyerahan pekerjaan Kesatu (P1) dengancara memperbaikii menyempurnakan dan atau melengkapi kekuranganpekerjaan sesuai ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakatidan ditetapkan ( pasal 7 ayat 4 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)nomor 610/057/411.209/2009 tanggal 28 Juli 2009) namun hingga habismasa pemeliharaan terdakwa

sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadirlagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, makaPanitera Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengirimkan surat teguran kepadaPenggugat dengan suratnya Nomor W1A14/057

atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan perubahanpertama menjadi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduamenjadi Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telahhabis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera) Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor W41A14/057

buah buahplastik klip ukuran kecil, 1 (Satu) unit timbangan digital merk CHQ warnahitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipetkaca phyrex, ditemukan dibawa sofa, 1 (satu) unit HP Samsung Duoswarna putih dan 1 (satu) unit HP Advand android warna hitam, ditemukandalam lemari pakai yang berada didalam kamar, selanjutnya terdakwadan barang bukti dibawah ke Polres Lubuklinggau ;Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik PolriCabang Palembang No.LAB: 057

buah buahplastik klip ukuran kecil, 1 (Satu) unit timbangan digital merk CHQ warnahitam, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipetkaca phyrex, ditemukan dibawa sofa, 1 (satu) unit HP Samsung Duoswarna putih dan 1 (satu) unit HP Advand android warna hitam, ditemukandalam lemari pakai yang berada didalam kamar, selanjutnya terdakwadan barang bukti dibawah ke Polres Lubuklinggau ;Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik PolriCabang Palembang No.LAB: 057

api gas yang telah dimodifikasi, kKemudian keluar asap yang masukkedalam botol dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet plasticdengan menggunakan mulut dan ditahan sebentar didalam mulutkemudian dihembuskan, hal tersebut terdakwa berulang kali sampaishabu yang ada dipipet phyrex habis, setelahmenkonsomsi/menggunakan kristal putin sahbu tersebut yang terdakwarasakan adalah membuat mata tidak mengantuk ;Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik PolriCabang Palembang No.LAB: 057

(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan saat terdakwa ditangkapmasih ada 1 (satu) paket karena telah terjual sebanyak 14 (empat belas)paket ; Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik PolriCabang Palembang No.LAB: 057/NNF/2017, tanggal 11 Januari 2017, padakesimpulan menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirimPenyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristalkristalputih pada

(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan saat terdakwa ditangkapmasih ada 1 (satu) paket karena telah terjual sebanyak 14 (empat belas)paket ;Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik PolriCabang Palembang No.LAB: 057/NNF/2017, tanggal 11 Januari 2017, padakesimpulan menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirimPenyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristalkristal putin pada

.057/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp.

PENETAPANNomor 057/ Pdt.P/ 2016/ PA.

Telah mendengar keterangan Pemohopn dan saksisaksinya.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan catatan surat permohonannyasecara lisan bertanggal 15 Maret 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Palopo pada tanggal 15 Maret 2016 dengan registerperkara Nomor :057/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp. dengan menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut ;1.

Bahwa pada tanggal 07 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon adalahsuami isteri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Probolinggo,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/07/V/2007 tanggal 07 Mei2007 ;Hal. 1 dari 9 hal. Put. No: 1938/Pdt.G/2019/PA. Krs. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon di Kabupaten Probolinggo selama 12 tahun.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/07/V/2007, tanggal 07 Mei 2007,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KabupatenProbolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;BUKTI SAKSI:1.

bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda PendudukPemohon, dan berdasarkan bukti tersebut, ternyata bila Pemohon berdomilisi diwilayah Hukum Pengadilan Agama Kraksaan, oleh karenanya PengadilanAgama Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 dinilai sebagai bukti otentik,bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh sebab itu harusdinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sahsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Il telahmenerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBalikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur denganKutipan Akta Nikah Nomor 057/57/C/IV/1987 tanggal 16 April 1987;.

Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan BalikpapanUtara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan KutipanAkta Nikah Nomor 057/57/C/IV/1987 tanggal 16 April 1987 terjadikesalahan penulisan nama Pemohon , nama Ayah (bin) Pemohon dan nama lbu Pemohon , dalam buku nikah nama Pemohon tertulisBambang Priatna, yang benar adalah Bambang Priyatna, nama Ayah(bin) Pemohon tertulis Tjahyo Herman, yang benar adalah TjahjoHerman, dan nama lbu Pemohon tertulis lbrahim Pratiwi, yang benaradalah

Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1.2:Mengabulkan permohonan para Pemohon;Menetapkan, mengubah penulisan nama yang tercatat dalam bukuKutipan Akta Nikah Nomor 057/57/C/IV/1987, 16 April 1987sebenarnya nama Pemohon adalah Bambang Priyatna, namaAyah (bin) Pemohon adalah Tjahjo Herman, dan nama lbuPemohon adalah Hermin Pratiwi;.

Tanah Sengketa dimaksud;Bahwa ketika Penggugat hendak melakukan penggarapan danpematangan lahan untuk penanaman Kelapa Sawit atas areal Seluas +1.700 Hektar sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, Tergugat llmenghalang halangi dan melarang Penggugat dengan alasan bahwasebahagian dari areal yang hendak dikerjakan dan mau ditanami KelapaSawit adalah milik Tergugat Il dengan dasar telah memiliki lzin UsahaPerkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Timur / Tergugat sesuai denganSurat Keputusan Nomor : 500/057

delapan ratus rupiah setiap kilo gram) dengan biayaproduksi sebesar 70%, Sehingga Penggugat mengalami kerugiansebesar 1.700 Ha X 2.200 Kg X Rp. 1.800 70% Biaya produksi= Rp. 2.019.600.000, (dua milyar sembilan belas juta enam ratusribu rupiah) setiap bulan kalender, terhitung sejak Bln Januari2019;Kerugian mana patut menurut hukum dibebankan kepada Tergugat Il dan/ atau kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 500/057

/Eko.2X1I/2008tentang Pemberian lzin Usaha Perkebunan, PENGGUGAT jugamempertanyakan lagi mengenai tindakan TERGUGAT dalam menerbitkanSurat Keputusan No. 500/057/Eko.2X1V/2008 pada Point 27, jadi sangatlahtidak cermat bahwa PENGGUGAT tidak mengerti mengenai kewenanganAbsolut dalam Peradilan umum, sehingga gugatan PENGGUGAT salahuntuk diajukan dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterimaatau DI TOLAK;Bahwa, gugatan PENGGUGAT di dalam positanya adalah menerangkanmengenai ijin lokasi usaha

PETITUM TIDAK SESUAI POSITA;Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil dalil yangdisampaikan oleh PENGGUGAT mengenai Gugatan PENGGUGAT, kecualiapa yang diakui secara jelas dan terang oleh PENGGUGAT; Bahwa, pada keseluruhan posita PENGGUGAT adalah membahasmengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara terutama pada Point 24bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk merubah terhadapsurat keputusan No. 500/057/Eko.2XV2008 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan sedangkan dalam petitumnya tidak ada sama

Pada posita angka 24 menyebutkan bahwa Seharusnya Tergugat melakukan perubahan terhadap Surat Keputusannya Nomor : 500/057/Eko.2XV2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit kepadaTergugat Il setelah mengetahui adanya tumpang tindih tanah sengketa antaraPenggugat dan Tergugat Il, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat dengan berlindung dibalik UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004 tentangOtonomi Daerah, selanjutnya pada posita angka 25 Gugatan Penggugatmenyatakan

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77161/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP818/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00006/307/06/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP818/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/307/06/057/13tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Agustus 2006sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00009/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP818/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2006 Nomor : 00006/307/06/057

KEP273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13Maret 2009 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak September 2006 No. 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, PemohonBanding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulis dalam BahasaIndonesia kepada Pengadilan Pajak atas satu surat keputusan Terbandingsebagaimana tersebut di atas pada tanggal 8 Juni 2009.

NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2006 Nomor : 00207/207/06/057/08tanggal 20 Juni 2008, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3)UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat(1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) UndangUndang Pengadilan Pajak.

Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2006 No.00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 yang Pemohon' Bandingpersengketakan dalam banding ini merupakan produk dari 1 (Satu) pemeriksaanpajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No.

/08 yang diterbitkan oleh pihak Terbandingtelah diterbitkan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan dan seharusnya menjadibatal demi hukum;Alasan MaterialBahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 diterbitkan karena Terbandingmenganggap bahwa Pemohon Banding seharusnya mengenakan PPN dengan tarifHal. 12 dari 53 hal.

Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP273/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 13 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006Nomor : 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, atas nama : PT.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51797/PP/M.VIIIA/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan> 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap KoreksiPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor S216/WPJ.07/KP.0506/2012 tanggal 26Januari 2012 tentang Permohonan Pembetulan SKPKB PPh Pasal 4 (2) Nomor:00023/240/05/057/07 tanggal 26 Juni 2007;: bahwa atas Keputusan Pengadilan Pajak tersebut, telah diajukan permohonanpembetulan

KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 16 Agustus2007 yang berjumlah Rp24.949.428.670,00 dalam Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 4 ayat (2) oleh Tergugat.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas gugatanserta penjelasan kedua belah pihak dalam persidangan diketahui kronologis darisengketa gugatan adalah sebagai berikut :bahwa terhadap Pengugat telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00110/406/04/057

Desember 2005Nomor 00023/240/05/57/07 tanggal 26 Juni 2007 oleh Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Empat dengan Perhitungan sebagai berikut :Keputusan Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor 776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 5Agustus 2005 Rp 8.800.666.753,00Kompensasi kerugian SKPLB PPh Badan Tahun 2004No.00110/406/04/057/06 tanggal 24 Mei 2006 (Rp1.236.874.367Selisih kurang kompensasi dan harus dibayar PPh Pasal 4 ayat (2) Rp7.563.792.386,00Objek PPh Pasal 4 ayat(2) menurut WP Rp 61.497.768,00Koreksi

kompensasi kerugian yang terdapat dalam SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1321/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal16 Agustus 2007 sebesar Rp24.949.428.670,00, Penggugat dapat menerima koreksiPPh Pasal 4 ayat (2) lainnya sebesar Rp 14.957.752,00 sehingga perhitungan PPhPasal 4 ayat (2) menurut Penggugat menjadi sebagai berikut:Keputusan Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor 776/WPJ.07/BD.04/2005 tanggal 5Agustus 2005 Rp 8.800.666.753,00Kompensasi kerugian SKPLB PPh Badan Tahun 2004No.00110/406/04/057

Revaluasi Keputusan Kanwil Nomor776/WPJ.07/BD.04/2005 = tanggal 05Agustus 2005 Rp 8.800.666.753,00Kompensasi SKPLB PPh Badan Tahun 2004Nomor 00110/406/04/057/06 tanggal24 Mei 2006 Rp24.949.428.670,00)Selisih Kurang Kompensasi dan harusDibayar PPh Pasal 4 ayat (2) (Rp16.148.761.917,00)Pajak yang kurang bayar Rp NIHIL: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat sehingga PPh Pasal 4 ayat(2) Masa Pajak Januari s.d.

. = Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yangtelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 1996 dihadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanRengasdengklok, Kabupaten Karawang, sebagaimana terbukti dalamHalaman 1 dari 9 halamanputusan Nomor 2098/Pdt.G/2019/PA.SrgKutipan Akta Nikah Nomor 2006/057/I/1996 tertanggal 27 Agustus 2019dankarena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Aktanikah no 2006/057/I/1996, tertanggal 27 Agustus

Fotokopi Duplikat Akta nikah Nomor 2006/057/I/1996, tertanggal 27 Agustus2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rengasdengklok, KabupatenKarawang yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang, Kota Serang(bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasama lalu diberi kode P11 ; Saksisaksi :1. saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat di Kota Tangerang, selanjutnya dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2002yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCimanggung, Kabupaten Sumedang berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor :0402/057/VII/2002 tanggal 20 September 2017;2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talaksebagaimana tercantum dalam buku nikah ;3.

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0402/057/VII/2002 tanggal 20September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan CimanggungKabupaten Sumedang (tertanda P.2);c. Surat pernyataan jatuh talak yang dibuat tanggal 29 Januari 2010 (tertandaP.3);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga telah didengarketerangan saksisaksi dari pihak keluarga atau orangorang yang dekat dengankedua pihak berperkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Saksi Pertama : Saksi 1.

ini dapat dijatunkan secara verstek ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti Surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksisaksI ;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tertanda P.1 berupa FotocopyDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0402/057

Bahwa Tergugat adalah debitur Penggugat dengan fasilitas pinjamanmodal kerja untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 12Oktober 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2019 sebagaimana dimaksudPembaruan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. 057/KSPHWS/PPFP/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018 (selanjutnya disebut PerjanjianFasilitas Pinjaman);2.

Foto copy Pembaruan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Nomor 057/KSPHWS/PPFP/X1/2018, tanggal 06 Nopember 2018, (diberi tanda P2b);5. Foto copy Email Diana Handayani dandayani77@gmail.com, tanggal 24Januari 2020, (diberi tanda P3);6. Foto copy Surat Kuasa dari Rudy Perdana Fachry kepada FrederickRachmat, tanggal 26 Oktober 2018, (diberi tanda P4a);7.

Dikarenakan sejumlahdana telah ditransfer olen Penggugat kepada Tergugat saat diajukannyaperubahan ini oleh Penggugat dan dana tersebut sudah digunakan untukkegiatan produksi maka dengan terpaksa Tergugat menandatanganiPembaharuan Perjanjian No. 057/KSPHWS/PPFP/X1/2018 tertanggal 6November 2018;4.

;Bahwa dengan adanya perubahan perjanjian dari Perjanjian Nomor 050/KSPHWS/PPFKSY/X/2018 menjadi Perjanjian Nomor 057/KSPHWS/PPFP/XI/2018 terjadi tumpang tindih substansi dari perjanjian dikarenakanHal 93 dari 101 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utrdalam Perjanjian Nomor 057/KSPHWS/PPFP/XI/2018 tidak ada ditemukanklausul yang menjelaskan mengenai tidak berlakunya Perjanjiansebelumnya Nomor 050/KSPHWS/PPFKSY/X/2018 dengan demikianperjanjian awal masih dapat dinyatakan berlaku;Bahwa tidak benar

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2016/PA.Badg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Penggugat, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KotaBandung, sebagai PENGGUGAT;Melawan:Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman diKota Bandung, sebagai TERGUGAT

;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca gugatan Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkaraNomor : 057/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 06 Januari 2016, telah mengemukakanhalhal sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkanpernikahannya pada tanggal 11 Pebruari 1991 Masehi bertepatan dengan 05Dzulhijjah 1398 Hijriyah, dihadapan