Ditemukan 17963 data
17 — 2
PUTUSANNomor 0197/Pdt.G/2016/PA.PtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang diajukan oleh ;Pemohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagaiPemohon;melawanTermohon umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IbuRumah Tangga
93 — 37
Bahwa di jalan blok ke4 bidang tanah tersebut pernahdiminta wakaf oleh Bpk. Samad dengan ukuran 10 x 10 muntuk dibangun pabrik pengolahan biji jarak, yang suratwakaf dan pernyataannya ditandatangani di atas materaioleh Penggugat;. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah bersengketadengan pihak lain, karena dilokasi tanah yang dikuasai,dirawat dan ditanami oleh Penggugat dan terhadap tanahtersebut juga tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Penggugat ;.
1.Abd.Razak
2.Maisurah
Tergugat:
1.Koldi
2.Rudi
Turut Tergugat:
Abd. Manap
66 — 8
yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketakekuasaan pengadilan. kekuasaan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agamaadalah memeriksa, memutus, dan meneyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang orang yang beragama Islam.kekuasaan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal 4 9 UndangUndang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undngundang no 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengaturmasalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketakekuasaan pengadilan. kekuasaan Pengadilan dilingkungan PeradilanAgama adalah memeriksa, memutus, dan meneyelesaikan perkara perdatatertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang orang yangberagama Islam. kekuasaan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal4 9 Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undngundang no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknyamengatur masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
yang berhubungan denganjenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. kekuasaan Pengadilandilingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, danmeneyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu,yaitu orang orang yang beragama Islam. kekuasaan absolut pengadilan agamadiatur dalam pasal 4 9 Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas Undngundang no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya mengatur masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
107 — 36
Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi perihal dandijelaskan secara terperinci dalam Posita dan Petitum menyatakan ParaTergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan mengacukepada Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakanAmandemen UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa,memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara di antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Sedangkanmengacu kepada Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yangmerupakan Amandemen UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang,memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara di antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah, dan tidak berhak mengadiliperkara perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa
maka Majelis Hakimmemandang perlu untuk ketentuanketentuan yang terkait dengan kewenanganabsolut pengadilan agama;Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undangudang Nomor 3 tahun 2006,yang merupakan perubahan pertama dari Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan tidak dilaksanakannya seluruh isi putusan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat IX, maka terhadap objek kedua bidang tanah yangdijadikan jalan umum sebagaimana dalam putusan a quo, ada wargamasyarakat yang menganggap bahwa adanya fasilitas jalan umum tersebut,sematamata karena adanya kebaikan dari para Ahli Waris alm Raden HajiHasan Soedjai Enoch yaitu Tergugat sampai dengan Tergugat IX melaluipemberian wakaf, hal ini terbukti pada sekitar bulan Februari 2014, pada saatpegawai Penggugat
hukum Tergugat sampai denganTergugat IX terhadap Penggugat, maka hakhak subjektif Penggugat ataspelaksanaan putusan a quo, telah dilanggar secara melawan hukum olehTergugat sampai dengan Tergugat IX, sehingga telah merugikankepentingan Penggugat dan nyatanyata telah merendahkan harkat danmartabat Penggugat, in casu pemisahan dua bidang tanah dari (dahulu)Sertifikat Hak Milik Nomor 335, sekarang terdapat di dalam Sertifikat HakMilik Nomor 885 atas nama Raden Haji Hasan Soedjai Enoch, bukanpemberian wakaf
tidak dilaksanakannya seluruh isi putusan oleh Tergugat s/dTergugat IX, Penggugat merasa telah dilecehkan harkat dan martabatnya,sebab dengan tidak adanya surat pemberitahuan tentang pemisahan keduabidang tanah untuk jalan umum tersebut, dari Tergugat sampai Tergugat IXkepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat memberikan informasi danbukti adanya pemisahan kepada warga masyarakat, sehingga ada wargadisekitar lokasi tanah yang dijadikan jalan umum tetap menganggap, bahwatanah tersebut pemberian wakaf
21 — 18
dantunai ;Terhadap Tergugat VII (Subeki) ;Bahwa demikian juga terhadap Tergugat VII yang pada awalnya hanya mau menyewa tanahPenggugat sehingga disepakati harga sewa tanah Penggugat dengan harga Rp. 75.000,/tahun(tujuh puluh lima ribu rupiah persatu tahun) untuk seluas tanah 20x20 m terhitung sejak tanggal10 Nopember 1992 ;Adapun batasbatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII adalah sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Sanusi/Usik Tergugat VIe Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf
Deli Serdang dengan ukuran 20 x 230 meter = 4600 m2berikut bangunan 18,5 x 11 m berada diatasnya sesuai dengan akte171818Notaris No. 4 Keterangan Milik Perorangan yang diperbuat dihadapanNotaris/PPAT Gloria Simanjuntak tertanggal 01 Agustus 2006 adalahsah milik Penggugat dengan batasbatas tanah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Medan Tanjung Morawa .............. + 20 m;Sebelah Selatan berbatas dengan Abdulrahman/tanah wakaf/ Damhuri ....... + 20 m;Sebelah Timur berbatas dengan
III Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten DeliSerdang dengan ukuran 20 x 230 meter = 4600 m2 berikut bangunan 18,5 x 11 m berada2121 diatasnya sesuai dengan Akte Notaris No. 4 Keterangan Milik Perorangan yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Gloria Simanjuntak tertanggal 01 Agustus 2006 adalah sahmilik Penggugat dengan batasbatas tanah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Jalan MedanTanjung Morawa ................+ +20m;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul Rahman/tanah wakaf
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengapatidak mempertimbangkan bahwa dalam Berita Acara PemeriksaanSetempat juga termasuk tanah milik orang lain yang bernama H.M.Usman bin Base dan tanah wakaf milik Darud Dakwah WalIrsyad(DDI) tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan? apakah dengan dasarSurat Pernyataan Waris tahun 2014 dapat menunjukan bukti hak atastanah sedangkan tanah yang diakui memiliki dasar kKepemilikan sejakHalaman 13 dari 21 hal. Put.
Usman bin Base)dan tanah wakaf DDI dalam tanah yang diakui Termohon Kasasi tentumenunjukan tanah objek sengketa tidak jelas atau kabur (obscure libe!)lalu mengapa tidak dipertimbangkan berdasarkan ketentuan hukumacara perdata atau hukum perdata?;4.10.
Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan (sidang) Setempatterhadap objek sengketa yang dilaksanakan tanggal 3 Februari 2016,diketahui tanah TERPERKARA yang dimaksud tersebut bukanhanya tanah milik Pemohon Kasasi, tetapi juga milik Darud DakwahWalIrsyad (DDI) Batulicin yang telah berstatus wakaf dan tanah milikalm H.M.
20 — 14
bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianHal 8 dari 14 hal Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.MSistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahtejadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
20 — 10
bersifatistifadhahfestimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanHal 8 danii 1ttred I@metdppaiNbLo ce sPhtd2Z020/AARMSMS. pernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan int; ansterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman: +71 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahterjadinya pemikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Terbanding/Tergugat I : KASRI
Terbanding/Tergugat II : ENI ZULIA FRANSISKA
260 — 154
Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertamahalaman 16 poin 9,10 dan halaman 18 pada poin 15 yang mejelaskanterkait Undang undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atasundang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telahmengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang :Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infag, shadaqah dan ekonomisyariah, yang mana pertimbangan
Persil 46 Btanah hartapeninggalan saudara kandung pembanding yang tidak ada kaitan samasekali dalam hubungan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infagq, shadagah dengan Almarhum Fadlan yaitu saudara kandungPembanding;5.
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat telah dijual secara sepihak oleh Penggugattanpa diketahui dan disetujui Tergugat dan II serta semua saudaranya.Seharusnya sebagian tanah yang dijual oleh pihak Penggugat kepadaBapak Jaya, maka Bapak Jaya ikut sebagai pihak yang digugat;Bahwa di atas tanah yang disengketakan Penggugat dalam gugatanangka 2 ada juga pihak atau orang lain yang menguasai atau menempatitanah sengketa, tidak ikut menjadi pihak yang digugat, seperti:3)Yayasan Mambaul Bayan: yang menguasai tanah sengketaberdasarkan wakaf
Gugatan Kurang Pihak:1).Bahwa di atas tanah yang disengketakan Penggugat ada juga pihakatau orang lain yang menguasai atau menempati tanah sengketa tidakikut menjadi pihak yang digugat, seperti: Yayasan Mambaul Bayan: yang menguasai tanah sengketaberdasarkan wakaf dari pihak Penggugat (Lalu Idrat ), Lalu Ratmaja(almarhum.) dan Lalu Ratmaji, yang diwakafkan pada + Tahun 1962seluas + 4 (empat ) sampai dengan 5 ( lima ) are; Selanjutnya ada juga orang yang bernama Lalu Mayadi Rangga,Lalu Muh.
23 — 13
Artinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danHal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prgmilik seseorang.
Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima untukmeneguhkan dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon IIdan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, makaditemukanlah faktafakta hukum sebagai berikut:1.
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIDJAH RIPUH) kepadasaksi korban INDRA GUNAWAN dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)per meter persegi, sehingga harga keseluruhannya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh jutarupiah), dimana batasbatasnya adalah:e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SINAN;e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KADAM Bin GONT;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf;e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.
24 — 17
aedlill Gong r0>/ SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah besertaseluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasanseseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapatbahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2.
Wakaf dan 7.
Raditya Sayogo
27 — 19
Menetapkan bahwa pada tanggal 7 Juli 1996 telah meninggal duniaseorang perempuan yang bernama Susrita A Priyanto karena sakit dan dikebumikan di tanah wakaf Pengadegan di Jakarta Selatan.3.
22 — 1
Wakaf; f. Zakat; g.Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah, berikut penjelasannya pasal 49 hurufb, yang berbunyi Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagianmasingmasing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapayang menjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahli waris;7.
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadiinduk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yanglain dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atastanah yang lain;Sedangkan sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Surat Tanda Bukti Haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndangPokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah, wakaf
11 — 1
Perkawinan,(dispensasi nikah) b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h.shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyail hubungan hukum sebagai ayah dari anak bernama Lissetiawatiyang mempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggadapat mengajukan permohonan dalam permohonan ini;Bahwa yang menjadi dalildalil pokok dalam permohonan Pemohonadalah bahwa Pemohon memohon untuk mengisbatkan perkawinannya yangdilaksanakan
10 — 4
Wakaf,Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan,Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahullagi keberadaannya di seluruh wilayah RepbulikIndonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telan membaca berkas perkara yang bersangkutan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.
PT BUKIT ASAM Tbk Diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
Intervensi:
WALIKOTA PRABUMULIH
228 — 113
PTUN.PLG1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabilapemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hakpengelolaan;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemeganghak milik kKepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenaihak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaanoleh Pejabat yang berwenang;c. tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.Bahwa sertipikat a quo adalah aset milik Pemerintah Kota Prabumulih yangberasal dari penyerahan aset oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepadaPemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.
atas namaPemerintah Kota Prabumulih. dan objek tanah ini Tergugat II Intervensidapatkan dari Wakaf Masyarakat Rt 01 LK 01 Kecamatan PrabumulihHalaman 32 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.PLG3.4Barat yang di wakili oleh Bapak Abu Arab Tanggal 10 September 2000,kepada Drs.
Danobjek tanah ini Tergugat II Intervensi dapatkan dari Wakaf MasyarakatRt01LK0O1 Kecamatan Prabumulih Barat yang di wakili oleh BapakHalaman 33 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.PLGAbu Arab Tanggal 10 September 2000, kepada Drs.
BambangWahyu Nugroho pada bulan Nopember 2015 dengan lampiranberupa Surat Keterangan Wakaf Tanggal 12 September 2000atas nama Abu Arab sebagai Pemberi Wakaf, kepadaDrs.Syahrul Ibrahim,S.H. sebagai Penerima Wakaf (sesuaidengan fotokopi);Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah KotaPrabumulih tanggal 1 Januari 2020, pada No. 3 berupaTanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) seluas12.347 M?