Ditemukan 9775 data
29 — 13
orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke , lakilaki, lahirHalaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1053/Padt.G/2021/PA.Sim.tanggal 04 Agustus 2016, dan Anak ke Il, lakilaki, lahir tanggal 30 Januari 2018sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untukmengasuh anakanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
16 — 4
PDF Compressor Free VersionSus 9 clin Ys muni ad ads aly dan y 5ll shall Clase Cus GUL! aU AY! aa!Cum 5 sal gle aSey Gf line poi!
18 — 2
pecah itu hanya akanmendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalahperbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karenaitu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusiterbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat,hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim Tunggal menjadipertimbangan putusan ini:" Geet Gas g che Vy CU Led eth ae aly Gee Sil Shall
10 — 4
Musthafa As Sibai, halaman 100, yangberbunyi :cb SVs pe gly oY da gh ly pe Ge AILS Like ELLs GLEE ao pals Any 3M shall GlAang 5M AG Dall ett oh pSV yo ail Leal gh GIS Iola I jul ae Glad OS) Lagey Guee Lie yy Leia!NHN 5 Ligh Labll dae apy algal pai 5 Logie any SI Qe?
15 — 16
Putusan No 0210 /Pdt.G/2017/PA.MbIsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebutdihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapatahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1,halama 83 yang diambil alin olen Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yangberbunyi:Led gdiy any aly Ques jll Shall
17 — 4
Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapatahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1,halama 83 yang diambil alin oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yangberbunyi:Led gdiy any aly Ques jll Shall Glad un GoUll ali DY! UIDAW OY 65) ee U4 Be Ely 5N AlN eet Guns chin Vy aleAMlaall ogy oll alle 1a y ar geld Gaualls Gury jl aa!
17 — 8
harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebutdihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapatahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalag, Juz 1,halama 83 yang diambil alin oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yangberbunyi:Led ais ces aly Cons SI Shall
50 — 4
SptMenimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas,majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Bagarahayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalamperkara ini:able insio3 stall Elise 335 shall Jes 6355 ew 3all le SagaiegCpa dalArtinya: dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepadamereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yangmiskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut.yang demikian itu
33 — 8
No/Pdt.G/2020/PA.BdwLead adds aes aly Crag JI shall Gai Cue Gal! elas aL YI iS! alyOY cso oe Os Boe ely5ll Ab!
148 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 134 RIB juncto Pasal37/7 RIB juncto Pasal 615 dan seterusnya RV";(ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1 tanggal 27 Januari 1983:"Terlepas dari alasan kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi/PengadilanNegeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karenaPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum";"Dalam Policy 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagiantentang Conditions telah diuraikan bahwa all differences arising out ofthis policy shall be referred to the decision of
1077 — 673
Perkembangan SistemKonstitutif telah tercantum dalam Model Law for developingcountries on Marks Trade names and acts of unfair competition,dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak ekslusifatas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: the exclusiveright to a mark conferred by this law shall be acquired, subject tothe following provisions, by registration.
Penggunaan sistemkonsitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam UU No19Tahun 1992, yang diambil dari Konvensi Stockhlom 1967 yangtelah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979; Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPsAgreement: Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shallapply, mutatis mutandis, to service, in determining whether atrademark is wellknown, account shall be taken of theknowledge of the trademark in the relevant sector of the public,including
Sistem konstitutif inimengandung paksaan untuk mendaftar (compulsory to registered).Perkembangan Sistem Konstitutif telah tercantum dalam Model Lawfor developing countries on Marks Trade names and acts of unfaircompetition, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwahak ekslusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: theexclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired,subject to the following provisions, by registration.
Penggunaansistem konsitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam UUNo.19 Tahun 1992, yang diambil dari Konvensi Stockhlom 1967 yangtelah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979;e Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement:Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatismutandis, to service, in determining whether a trademark iswellknown, account shall be taken of the knowledge of the trademarkin the relevant sector of the public, including
247 — 147
Baik kedua perjanjian sewa tanah yang dimiliki oleh ParaPenggugat, pada bagian pendahuluan perjanjian ada disebutkan sebagaiberikut:there shall be 1.5 are designated as parking area, to be shared by thetenants in common, each accorded a percentage portion of the parkingarea equal to the percentage of the total parcel each has agreed tolease.kemudian pada article 10 ada disebutkan sebagai berikut :First party agrees to share wth the two tenants in common the followng:a) guaranteed complete free and
thesecond party to take action, use and/or benefit from the leased land asdescribed above as desire by second party wthout obligation to payanything to the first party, such as :a. to construct building as residential buildings, workshopb. to build parking area and facilities, park, garden, ponds andswmming poolc. to plant plants and treesd. to undertake wnatever acts on the land with lease title as desire ofsecond party provided however that act of benefit or using ofleased land by second party shall
not intervene or infringe on thelaws and such act shall simultaneously become the respondsibilityof the second party.Halaman.4 dari 55 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PT DPS7.
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Commentary on Article 11 Paragraph 17 :any provision of this Convention conferring an exemption from, or areduction of tax shall not apply if more than 50 per cent of suchincome is used to satisfy claims by such persons (including interest,royalties, development, advertising, initial and travel expenses, anddepreciation of any kind of business assets including those onimmaterial goods and processes) ";Buku berjudul "Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral TaxTreaties" yang ditulis oleh Carl
Direktur JenderalPajak Nomor SE 17/PJ/2005 sebagaimana tersebut di atas;Bahwa yang menjadi persyaratan utama berdasarkan Pasal 11 ayat (4)P3B tersebut di atas adalah justru mengenai Pemilik Manfaat, barukemudian diikuti oleh syarat kedua dan ketiganya berupa PendudukNegara dan Jangka Waktu Hutang lebih dari 2 (dua) tahun;Bahwa disamping itu dalam Pasal 1 Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PemerintahKerajaan Belanda diatur bahwa This Agreement shall
11 — 3
itu hanya akanmendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalahperbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karenaitu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusiterbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat,hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim menjadipertimbangan putusan ini:" ceme Cus y elie Vy 73 Led aly am alls Garg jt Shall
10 — 9
An all pute yo AMS Lele 1 pally GLE ae aid daa jl) shall GlAas 9 5M AE aN cet oh pak (ye ald Leal!
9 — 5
(Ares Gye eli) CU Lalgco cad 13bdale yall Ligin anal oe wl prey Lebel Cus Shall algo axe lk;34ankHal. 17 dari 19 Hal.
15 — 9
Penggugat (PENGGUGAT),dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan olehPengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahiHukum Islam Assayid Sabig, dalam kitabnya Fiqh AsSunah, Jilid Il, halaman248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yangmen watacein Se berikut:Yee a 85 733 lfel gl 535 oll A elses 235 AG~ uo QS 3 los ~~ * &ok Megs SSD 2S gelil 5B5 le I Sie Shall
37 — 9
Pendapat ulama fiqh dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83yang berbunyi sebagai berikut;Ys cma Lead edly ara aly Guns Sl shall G plu Cue GUI! ali . LI pUis!
15 — 13
ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, lakilaki, lahir tanggal 25 Juli2017 sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untukmengasuh anakanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
23 — 3
Shall Gpkad Gus G>Ubl! alas pay! lis! 385"dose!