Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 14 November 2012 s/d 13 Desember 2012 ;5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 10 Desember 2012 s/d 8 Januari 2013 ;6.Diperpanjang ...6. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;7.

Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan auditterhadap keuangan Negara adalah BPK/BPKB, namun tidak menghilangkan kewenangan aparatpenegak hukum melakukan perhitungan kerugian Negara atau Perekonomian Negaraberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim, baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkaratindak pidana korupsi ; Menimbang, bahwa perhitungan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu limaratus rupiah ;~ Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Jakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari: RABU, TANGGAL17 JULI ....17 JULI 2013, oleh kami : HENKY HENDRADJAJA, SH.MH sebagai Hakim KetuaMajelis, ABADI, SH. dan HERY LILIANTONO, SH Hakim Adhoc Tipikor sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari: RABU, TANGGAL 24 JULI 2013 dalam persidangan yang dinyatakan

perbuatan melawan hukum harus dialamioleh pihak secara langsung (bukan pihak lain);Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGGUGATadalah mengandung unsur Tindak Pidana Koprupsi, yang menjadikewenangan absolut dari pengadilan pidana (pidana khususTipikor).17.Bahwa dengan demikian, untuk dapat terbuktinya ada suatu kerugiannegera, maka secara hukum harus diperiksa oleh pengadilan pidanaHalaman 28 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG18.khusus yaitu pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Perkara94/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg ("Perkara Tipikor"), dimana padapokoknya, Perkara Tipikor tersebut memeriksa aliran dana PPKIPMsebagaimana yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara aquo, maka dengan demikian, perkara a quo termasuk dandikualifikasikan sebagai perkara yang mengandung asas Sengketa PraYudisial prejudicieel geschilj, Oleh karenanya, dalil gugatanPENGGUGAT yang menyatakan adanya kerugian negara perlu di putusterlebih dahulu melalui pengadilan khusus yaitu pengadilan tindakHalaman

selesai dan berakhir, sehinggaMajelis Hakim yang Mulia wajid mempertanyakan motif, maksud dantujuan sesungguhnya gugatan a quo ini diajukan;Bahwa satu dan lain hal, dapat TERGUGAT 1 sampaikan kepadaMajelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT (in casu Yayat SudrajatBin Otong Sudraja dan Komar, SE Bin Garirohadang) saat ini masihdalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan TindakPidana Korupsi pada pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan No.Perkara 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg("Perkara Tipikor

mendalilkanPEMBANDING/TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, danatas perbuatan hukum tersebut menyebabkan kerugian bagi negara, hal inisangatlah tidak rasional dan dalil tersebut sangatlah tidak berdasarkanhukum oleh karena: Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dialami olehpihak secara langsung (bukan pihak lain); Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGGUGATadalah mengandung unsur Tindak Pidana Koprupsi, yang menjadikewenangan absolut dari pengadilan pidana (pidana khusus Tipikor

.: Surat Nomor: R410/2023/06/2016 tanggal 17 Juni 2016,perihal Laporan Penggeledahan untuk MendapatPersetujuan yang diajukan oleh Termohon kepada KetuaPengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21.Pen. Pid. Sus/TPK/IV/2016/PN.Jkt.

.: Penetapan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Mengenai hari SidangHal 40 dari 69 Hal Putusan No. 112/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.SelNo.68/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT. PST tanggal 22Agustus 2016.19. Bukti T19 : Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/PID.SUS/TPK/2016/ PN.Jkt.PST tanggal 19 Agustus2016.20. Bukti T20 : Putusan Praperadilan Nomor 72/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Seltanggal 24 Agustus 2015 atas nama OC Kaligis.21.

Arbiyoto juga berpendapatkalau permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh keluarga tersangka tidakperlu surat kuasa dari tersangka.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas makaeksepsi legal standing dari Termohon sudah sepatutnya ditolak.Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan eksepsi legal standingtersebut diatas, Termohon juga mendalilkan dengan adanya Penetapan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentangpenetapan hari sidang perkara atas

sesungguhnya belum jelas terbukti dari munculnya berbagaipenafsiran sebagaimana berikut ini :Penafsiran pertama, permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkarapokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri atau pengadilan tipikor.Alasannya, agar tidak terjadi pertentangan antara putusan praperadilan denganputusan perkara pokoknya.Penafsiran kedua, permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkarapokoknya sudah disidangkan untuk pertama kalinya oleh Majelis Hakim disidang pengadilan negeri/tipikor

isisemua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuklaporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian negara,apabila menurut hakim nilai kerugian negara tidak sesuai denganperhitungan hakim, maka hakim sendiri dapat menentukan kerugian negaraberdasarkan pertimbangan tertentu menurut logika hukum.

No. 1765 K/PID.SUS/2017kerugian negara yang dilakukan BPKP atau auditor lainnya tidak bersifatmengikat secara hukum, Mahkamah Agung melakukan penilaian ataupenghitungan sendiri dan tidak tunduk pada laporan hasil audit investigasiyang dibuat oleh BPKP atau auditor lainnya dalam sidang tindak pidanakorupsi (TIPIKOR) karena hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isisemua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuklaporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian negara

Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menghapuskata dapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang Tipikor).

Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1)dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor terkait penerapan unsur merugikankeuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat(delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagidipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benarbenar sudah terjadi ataunyata (actual/ioss) dalam Tipikor;.

Dengan demikian, kata dapat dalam Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945, sehingga dalil para Pemohon beralasanmenurut hukum..

Tipikor tgl. 122013 no. 13/II/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikorsejak tg. 122013 s/d. 232013 ;Wakil Ketua PN. Tipikor tgl. 2222013 no. 13/II.Pen/K/2013 jo. No. 14/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg.;Sejak tg. 332013 s/d. 152015 ;Perpanjangan Wk.

Ketua Penagdilan Tinggi Tipikor Semarang ke1 tgl. 2242013 , no.90/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg ;Sejak tgl. 252013 s/d. 3152013 ;Pengadilan Tipikor Semarang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal : 1Pebruari2013 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.Surat Kepala Kejaksaan Negeri: 31 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara ini untukdiperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.Surat

penetapan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/II/Pen.PidSus/H/2013 /PN.TIPIKOR .Smg. tertanggal : 1Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidangperkara ini.Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa;Setelah meneliti buktibukti surat dan barang bukti;Setelah mendengar tuntutan pidana atau requisitoir yang diajukan oleh penuntutumum, dimana berdasar perndapat bahwa dari hasil persidangan perkara ini terdakwaterbukti

;Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim, Tanggal13 Oktober 2020, memanggil SUSILO HADI UTOMO untukdidengar keterangannya sebagai TERSANGKA perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UUTipikor;Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka, Tanggal 20Oktober 2020, SUSILO HADI UTOMO diperiksa sebagaiTERSANGKA perkara dugaan tindak pidana Korupsi danaBPNT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atauPasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor

;Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/111.g/X/2020/Satreskrim,Tanggal 20 Oktober 2020, penyitaan barang dalam perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64KUHP;Surat Pernyataan, Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat danditanda tangani oleh SAUNI dan SRI TUTIK (Pelapor) denganHalaman 25 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN Tbn12.

perkara yangdisangkakan;Bahwa Barang Bukti adalah barang yang digunakan atau berkaitandengan kejadian;Bahwa Alat Bukti adalah barang yang bisa membenarkan peristiwa itu;Halaman 31 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN TbnBahwa Buktibukti adalah segala hal yang bisa membenarkan peristiwa;Bahwa Untuk menjadikan tersangka sesorang tidak boleh hanya denganketerangan saksi saksi saja harus ada bukti bukti atau alat bukti;Bahwa dalam perkara ini perubahan pasal dari penggelapn ke tipikor

kepada sumarlik yang setahu saksi adalah agenyang menjual beras;Bahwa alasan saksi menjual sebagian beras karena sudah banyakberas dirumahnya;Bahwa saksi pada tanggal 19 Juni 2020 mendatangi Polres Tuban untukmenceritakan kejadian tersebut;Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian sebanyak 3(tiga) kali untuk tanggalnya lupa;Bahwa setahu saksi pemeriksaan pertama dan kedua dalam perkarapenggelapan sedangkan yang ketiga dalam perkara tipikor

Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Adam Malik, Km. 5, Rt. 38 Rw. 010,Kelurahan Kambajawa, Kecamatan KotaWaingapu, Kabupaten Sumba Timur (sekarangbertempat tinggal di Rt. 009, Rw. 005, DesaLaihau, Kecamatan Lewa Tidahu, KabupatenSumba Timur ; Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Wiraswasta/ Konsultan Teknik ;Pendidikan : STM ; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal01 Oktober 20122 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;3 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;Hal. 1 dari 67 hal.

No. 03/Pid.Sus/2013/PTK.4 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 29 ayat (3)b KUHAPsejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;5 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarklan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejaktanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ;6 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejaktanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan

PUTUSANNomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:Nama Lengkap > RIYANTONO Bin TUGIYO.Tempat Lahir : MojokertoUmur / tanggal lahir : 43 Tahun / 07Februari 1978Jenis Kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun Jombangan

et bono) Setelan mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas PembelaanTerdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, secara lisan hari Kamis tanggal 15 Juli2021 yang pada pokoknya : tetap pada tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Atas Tanggapan (Replik) Jaksa PenuntutUmum, yang disampaikan Terdakwa secara lisan pada hari yang sama yang padapokoknya : tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa RIYANTONO Bin TUGIYO diajukankepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Pacitan, dan menghadiri sidang di Pengadilan Tipikordi Jalan Arjuno, Sby dan Pengadilan Tipikor di Jalan Raya Bandara Juanda. Namununtuk detailnya yang bersangkutan lupa dan tidak mengarsipkannya.Bahwa benar, yang bersangkutan telah melakukan uji material dan pengukuranvolume bangunan fisik yang menggunakan sumber anggaran Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) Pemdes Sumberwuluh Kec.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa RIYANTONO BinTUGIYO sebagaimana yang termuat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbuktiataukah tidak .Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telahterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwamemenuhi Semua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya

di atas menurut penilaian MajelisHakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona,sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telahmemenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurutpendapat Majelis telah teroenuhi secara hukum ;Unsur ke2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain ataukorporasi.Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan dirisendiri, menurut R.

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYMei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang didaftar diKepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor: 69/HK.07/5/2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah membaca dan memperhatikan:1.

Sby. tanggal 27 Mei 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal15 Mei 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Juni 2020;Relaas Permintaan Bantuan Penyerahan memori banding tanggal3 Juni 2020 Nomor W.14.u.1/8779/Hk.07/6/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBY12.13.14.15.16.Relaas Penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby. tanggal 4 Juni 2020, bahwa Terdakwa telah menyerahkanmemori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 3 Juni 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sby. tanggal 29 Mei 2020, bahwa PenasihatHukum Terdakwa II telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020;Tanda Terima Kontra Memori Banding Atas Memori BandingPenasihat Hukum Terdakwa I, dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Neri Bangkalan yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 16 Juni 2020;Halamaan 120 dari 214 Hal.

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya, masingmasing selaku HakimHakim Anggota,Halamaan 214 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYdan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri HakimHakim Anggota serta dibantu, Rusno, S.H.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapurasejak Tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015dengan Tahanan Rutan.Hal 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PT JAP6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak Tanggal 14 Januari 2015sampai dengan Tanggal 14 Maret 2015 dengan Tahanan Rutan.7.

,Advokat &Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor.226Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2014 yang telah diregister olehKepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura dengan Nomor. W 30.UI/19/HK 02.04/01/2015.Pada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jayapura, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIStanggal 21 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan di dampingioleh Hakimhakim Anggota , dibantu oleh SUYATMI, S.H.,M.H. Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.Hakim Ketua Majelis,ttdIDA BAGUS DJAGRA, S.H.

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatanTerdakwa oleh karena dalam pertimbangan Judex facti Majelis HakimPengadilan Tipikor Makassar telah mempertimbangkan dengan tepatHal 36 dari 42 hal.

Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSdatadatanya tumpang tindih dan tidak benar, sehinggadengan demikian seluruh pertimbangan Judex Facti MajelisHakim Tipikor Makassar dalam hal ini telah tepat dan benar.d.

medepleger atau seorang mededader itu harus turutserta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukanbersamasama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGERAAD yang menyatakan bahwa Apabila kedua peserta itu secaralangsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dankerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidakpenting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatanmereka sehingga dengan demikian seluruh pertimbangan Judex FactiMajelis Hakim Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa SALEH dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu No. 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 18 Desember 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa SALEH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;2.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 07 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. yang dimintakan

Atas dalil tersebut Termohon memberikan jawaban /tanggapan sebagai berikut:1)2)3)Bahwa Pasal 39 Ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(UU KPK) secara tegas disebutkan penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkanhukum acara pidana yang berlaku (KUHAP) dan berdasarkanUU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK.

KetentuanPasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UUkhusus (lex Specialis) yang mengesampingkan pemberlakuanKUHAP dan UU Tipikor (lex generalis) manakala diaturketentuan yang sama;Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebutdi atas, terlihat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususanhukum acara pidana yang diatur dalam UU KPK.

Jika diperoleh 2 atau 3 alatbukti petunjuk yang ditarik atau bersumber yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK jo Pasal 26 A huruf aUU TIPIKOR, maka ke2 atau ke3 alat bukti petunjuk tersebut telah mencapai batas minimal pembuktianyang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK maupun Pasal 183 KUHAP. Misalkan, Penyidik menemukan 2atau 3 surat/dokumen yang berisi informasi yang dikirimkan atau disimpan.

Putusan Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016atau Pasal 3 UU Tipikor adalah hal yang bersifat kontradiktifdengan pengertian kerugian negara dalam konteks Pasal 2 danPasal 3 UU Tipikor;9) Bahwa terkait lembaga yang berwenang untuk melakukanpenghitungan kerugian negara, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 31/PUUX/2012 tertanggal 23 Oktober 2012menyebutkan:Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalamrangkapembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat jugaberkoordinasi

Hal inimenegaskan bahwa UU Tipikor merupakan lexspesialis dari KUHAP, sehingga ketentuan yangmengatur tentang proses penyidikan dan penuntutanserta pemeriksaan di sidang pengadilan dalamhukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAPdapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 26UU Tipikor tersebut..Menimbang, bahwa dengan diaturnya ketentuankhusus tentang penyelidik, penyidik dan penuntutumum dalam UndangUndang No. 30 Tahun 2002,maka kententuan penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP,penyidik dalam Pasal 6 KUHAP

Delik penyertaan deelneming mededaderschapBahwa dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smgdan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 540 K/Pid.Sus/2013 tanggal12 September 2013 terdapat sesuatu alasan yang menjadi dasarputusan tersebut saling bertentangan, hal tersebut dapat dikemukakansebagai berikut:(1) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangTerdakwa Ir.

fee oleh pemenang lelang guna menutupi kas DaerahKendal yang deficit secara hukum merupakan suatu bentuk perbuatan suap;Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana yangdiajukan berdasarkan adanya Novum atau keadaan yang dinyatakan baru danadanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalammempertimbangkan perkara in Casu ternyata merupakan alasanalasan keberatanyang tidak dapat dibenarkan;Bahwa walaupun surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan putusanPengadilan Tipikor

Surachmin, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor padaMahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota , Ketua,Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M., M.H.Panitera Pengganti ,ttd.

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampaidengan tanggal 8 Februari 2015;2 Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampaidengan tanggal 10 Februari 2015;3 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;Halaman dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 Februari 2015sampai dengan tanggal 28 April 2015;5 Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru,sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20September 2015 ;9.

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen danPenyidikan, selaku Penyidik tanggal 13 November 2015, Nomor : S17.SITATPPU/PJ.054/2015, kepada Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / HIJakarta Pusat, memohon ijin Khusus Penyitaan terhadap barang buktiberupa Kios Thamrin City Lantai 2F Blok : E. 28/01, dilakukan di LokasiThamrin City, Jin. Thamrin Boulevard (d/h.Kebon Kacang Raya, KebonMelati.) Tanah Abang.3.

Bahwa atas permohonan TERLAWAN I poin 1 diatas, Pengadilan Negeri/ Niaga / HAM / TIPIKOR / HI Jakarta Pusat melalui surat Nomor :1760/Pen. Pid/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 19 November 2015, memberianjin kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat JendralPajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan, selaku Penyidik untuk melakukanpenyitaan terhadap barang bukti berupa Kios Thamrin City Lantalt2F Blok :E. 28/01, dilakukan di Lokasi Thamrin City, Jin.

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri / Niaga /HAM / TIPIKOR / HI Jakarta Pusat Nomor : 1760/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST, tanggal 19 November 2015, tentang Pemberian jinkepada TERLAWAN sebagai Penyidik untuk melakukan Penyitaanterhadap unit kios Thamrin City Lantai 2F Blok : E. 28/01 ikutdiberikan ijin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disita olehTERLAWAN c.

PUTUSANNomor 189/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : AKBAR RIDO FAREZA Alias MEMBOTTempat lahir : Sedinginan (Riau)Tanggal Lahir : 23 tahun / 09Mei1994.Jenis kelamin > LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kemboja Kep Ujung Tanjung, Kecematan TanahPutih, Kabupaten

. : Rp. 60.000,RedakSi ........ccccceeeeeeeeeeee : Rp. 10.000,PNBP uu... ..ceeecceeeeeeeeeeeeeees : Rp. 10.000,Meterai we : Rp. 6.000,JUMI AN Qe : Rp.166.000,(terbilang: seratus enam puluh enam ribu rupiah);Hal 10 dari 11 Pen No :355/Padt.P/2019/PN BglSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,RAMDHANI, SH.NIP. 19671207 198903 1 006 Hal 11 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 10 September 2019 Nomor: 49/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pareparetanggal 1 Agustus 2019 NO. Reg. Perk.PDM17//PARE/Epp.2/(berikut ;DAKWAAN :Him 2 dari 10 him.

,MM bin H.Raden Muhmamad Samin , umur 56 tahun,agama Islam, pekerjaan Jurnalis Tipikor , bertempat tinggal di Jalan TGH.