Meteral..w : Rp. 6.000,Jumlah nu... eee : Rp. 151.000,(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,Hal 10 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Hal 11 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

Lestariyono, M.Sidan Terdakwa menjadi pesakitan yang disidangkan di Pengadilan TindakPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya ;Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012, para Kepala Desa yang tergabungdalam Forum Komunikasi Kepala Desa dan Para Gabungan KelompokTani (GAPOKTAN) se Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan,Provinsi Jawa Timur telah membuat surat pernyataan, yang padapokoknya menerangkan bahwa :> Bahwa pemberian uang oleh Gapoktan kepada Kepala Desa masingmasing sebesar Rp20.000.000 tersebut

,M.H selaku Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Aktatanda terima memori banding, pada hari Kamis tanggal, 17 Oktober 2013(vide bukti terlampir) ;> Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenadianggap tidak membuat memori banding sehingga tidakdipertimbangkannya memori banding Terdakwa dalam perkara a quo olehJudex Facti tingkat banding, maka Terdakwa juga mengirimkan suratlaporan pelanggaran atas hakhak Terdakwa dalam perkara a quo

kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, KetuaHal. 54 dari 59 hal.

No. 1293 K/PID.SUS/2016Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua MahkamahAgung RI di Jakarta, serta kepada Ketua Komisi Yudisial di Jakarta (videsurat terlampir) ;Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah terbantahkan pula apayang jadi pertimbangan Judex Facti tingkat banding dalam perkara a quo,oleh karenanya unsur ke4 dalam dakwaan Subsidiar juga tidak terpenuhidan tidak terbukti ;Oleh karena unsurunsur dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, makaTerdakwa haruslah dinyatakan

Pasal 18 UndangUndang Tipikor, Terdakwa berpendapat Judex Facti seharusnya menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum.2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 23/TIPIKOR/ 2013/PTY tanggal 3 Oktober 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari;2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp.2500,00(duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 29KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.tpkor.Yk. juncto Nomor 0/7/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.YkjJuncto Nomor 23/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartatersebut;Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 29 AKS/Akta.Pid.Sus/2013/P.tpkor.Yk. juncto Nomor 07/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.YkjJuncto Nomor 23/TIPIKOR/2013/PTY. yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yokyakarta yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2013 Penasihat HukumTerdakwa yang bertindak untuk

sedang berjalan di dalam yuridiksinya masingmasing;Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1.Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding)menggunakan cara mengadili tidak sesuai dengan hukum atau ketentuanperaturan perundangundangan, karena pertimbanganpertimbanganhukumnya yang saling bertentangan dan tidak bersesuaian sehinggamelanggar asaz konsistensi dan asaz kepastian hukum.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam TingkatBanding) dalam Putusannya Nomor : 23/TIPIKOR

(Bandingkan antara pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding dalam pembuktian unsur melawan hukumdalam pasal dakwaan Primair dengan pertimbangan hukum PengadilanTindak Tidana Korupsi Tingkat Banding yang mengambil alih secarakeseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama mengenai pasal dakwaan subsidair dalam huruf c di atas).Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding Nomor : 23/TIPIKOR/2013/PTY dan Putusan

Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13Juli 2021;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni2021 sampai dengan 22Juli 2021;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021sampai dengan 21 Agustus 2021Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengantanggal 10 September 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengantanggal 9 Nopember 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9Desember 2021;Hal 1 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK8.

Permintaanbanding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 24 November 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2021dengan AktaNomor:: 17/Pid.SusTpk/2021/PN.Tjk.Juncto Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN.

Tjk.Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada hari Kamis,tanggal 25 November 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan PenuntutUmum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umumtelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masingmasing

ZAINAL EFENDItersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :Nomor32/Pid.SusTPK/2021/PN.Tjk.tanggal 17 November 2021, pertimbangan hukumyang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas,Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan

PUTUSANNOMOR : 16/PID.SUS.K/2012/P'TMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama LengkapTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30September 2011 s/d tanggal 29 Oktober 2011 ;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2011 s/d tanggal28 Desember 2011;8. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28Oktober 2011 s/d tanggal 28 Deember 2011 ;9.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampaidengan tanggal 2 April 2018 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Lhoksukon sejak tanggal3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal14 Mei 2018 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12Juni 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 Juni2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September2018 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi25)Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDY SUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BangkaBelitung tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

untuk Turut Terbanding / semula Tergugat tanggal20 September 2017, Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bna;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11September 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding / semula TergugatIl dan Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding , Il / semulaTergugat dan Ill untuk diberi Kesempatan mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuanini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor

tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndangoleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari denganseksama berkas perkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinanhalaman 32 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNAresmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Juni 2017 Nomor10/Pdt.G/2017/PN Bna, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Il,Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp.150.000,Usman, S.HUntuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. SAID SALEM, S.H.,M.HNIP: 19620616 198503 1 006halaman 38 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNAhalaman 39 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNA

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal06 Desember 2013 No. 128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., sejak tanggal06 Desember sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri Surabaya tanggal 23 Desember 2013 No.128 / Pid.Sus / 2013 /PN.Sby., sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 MaretPUA, 9 meester eee erento enna enema5, Perpanjangan ... 5.

Perpanjangan ke I (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 27 Pebruari 2014 No.28 / PN.K / Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.Sby., sejak tanggal 06 Maret 2014Sampai dengan tanggal 04 April 2014 ; 6. Perpanjangan ke II (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 01 April 2014 No. 28 /PN.K / Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.Sby., sejak tanggal 05 April 2014 sampaidengan tanggal 04 Mei 2014 ; 7.

. /17Surat Sekretariat DPRD Keputusan Boalemo tanggal 1 Mei 2012Nomor : 170/DPRD/141/ V/2012 perihal pemberitahuan danpengisian jabatan lowong (foto copy sesuai aslinya) ;Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo No. 11/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.GTLO atas namaTerdakwa Anthon Nango, Cs. (sesuai foto copy) ;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian jo.

yaitu sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/01/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonII di Lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo, tanggal 07 Januari 2013,Penggugat diangkat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Badan InvestasiDaerah dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boalemo, akan tetapi padasaat acara pelantikan Jabatan Struktural tanggal O7 Januari 2013,Penggugat tidak hadir karena menghadiri sidang pemalsuan tanda tangandi Pengadilan Tipikor

vide bukti P5) ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/01/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIll di Lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo, tanggal 07 Januari 2013,Penggugat diangkat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Badan InvestasiDaerah dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boalemo, akan tetapi padasaat acara pelantikan Jabatan Struktural tanggal O7 Januari 2013tersebut, Penggugat tidak hadir karena menghadiri sidang pemalsuantanda tangan di Pengadilan Tipikor

Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang Nomor 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2012 Nomor34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR

IndonesiaTempat tinggal : Simpang Mulia Desa Aek BatuKecamatan Torgamba KabupatenLabuhan Batu SelatanAgama > IslamPekerjaan : ibu Rumah Tangga / Mantan KepalaSekolah SMP Swasta Budi UtomoCikampakPendidikan : Sarjana AgamaTerdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan:1.Penyidik sejak taggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal21 September 2015 ;Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 September 2015 sampaidengan tanggal 29 September 2015 ;Hakim Pengadilan Tipikor

Putusan Sela, maka Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan putusan sela dari Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding tertanggal 29 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Medan tanggal 29 Februari 2016 dan Memori Banding tersebut telahdiserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2016 yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Medan tersebut sangat jauh dari rasa keadilanmasyarakat, sehingga menimbulkan perbedaaan = strafmaat (hukuman)yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan yang sangat mencolok dari apa yang dituntut PenuniutUmum dan menurut Penuntut Umum, hal ini tidak sejalan dengannuansa program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencargencarnya memberantas tindak pidana korupsi dan tidak memenuhirasa keadilan masyarakat..

Dan memerintahkan TergugatI/Terbanding Il untuk mewajibkan mencabut objek sengketa berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 258/Tlogosari Kulon, penerbitan Sertipikat padatanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi tanggal 1 Mei 1996 atasnama Liem Wie Tjen; Menyatakan Kepada Tergugat I/Terbanding untuk menerbitkan SP3 kepadaPenggugat/Pembanding berdasarkan bukti surat yang dibatalkan olehPutusan Tipikor No. 134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.

AGUS HERIYANTO, SH,Penasihat Hukum: Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaTelah

PUTUSANNo. 49 PK/PID/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : EFFOST TURIAN GULO Alias EFFOST ;tempat lahir : Nias ;umur / tanggal lahir : 59 Tahun/21 Agustus 1946 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : JI.

Alat bukti telah dicocokkan denganaslinya dan bermaterai secukupnya (T.1).Fotokopi surat pengantar kutipan pidana nomor : W16U1/1723/HK.01/TIPIKOR/V/2013tanggal 30 Mei 2013..

EDDY RISDIANTO, SHPANITERA PENGGANTId.t.oUSMAN,SHUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraBiaya perkara tingkat banding :1. Redaksi...... Rp. 5.000,. Meterai..... Rp. 6.000,3. Biaya Proses.... Rp. 139.000,Jumlah,........ Rp. 150.000,NH. SAID SALEM, SH. MH.12

Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTId.t.oUsman, SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP: 19611231 198503 1 029 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.

Bahwa pada saatPutusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatunkan, UndangUndang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo.

bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwaPemberhentian seorang pegavai negeri berdasarkan peraturan iniditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranyamendapat kekuatan pasti , maka Tergugat harus menetapkanpemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berartiterhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

pembagiankeadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komulatif yakni perlakuan terhadapseseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapathaknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai denganjasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas denganpotensi masingmasing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorangsesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan PengadilanNegeri/Tipikor

berkeyakinantuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo punharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai prinsip geen bevoegdheid zonderverantwoordelijkheid / there is no authonty wthout responsibility (tidak adakewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objeksengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untukmempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh PengadilanNegeri/Tipikor

terindikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukumDILUAR PERMASALAHAN PERDATA yang diduga dilakukan olehPENGGUGAT, dan dalam kenyataan tidak menutup kemungkinan selainmelakukan Perbuatan Hukum Perdata berupa Wanprestasi seseorang dan atau siapasaja bisa melakukan Perbuatan melawan hukum Pidana, termasuk yang dilakukanoleh PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan saat iniPENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan DITAHAN oleh penyidik dan PenuntutUmum atas perbuatannya walaupun belum diputus oleh Pengadilan Tipikor

sangat merugikan Bank Pemberi Kredit qqTergugat I karena prosedur yang benar disimpangi oleh Penggugat antara lainternyata diketahui SPK ASLI/KONTRAK KERJA ASLI tidak ada atau dengan katalain tidak diakui oleh penerbit SPK (Oleh PemkabPemkab yang mengeluarkan),karena ternyata memang tidak pernah ada SPK yang dikeluarkan oleh Pemkabpemkab tersebut yang dijadikan jaminan ke Tergugat I dan II sebagai syaratpemberian Kredit Pola Keppres dan bahkan SPK tersebut terungkap dalampersidangan di pengadiian Tipikor

Tapi apabiiapenerima kuasa bertindak melebihi apa yang dikuasakan yang bertanggungjawab adalahpenerima kuasa;e Apabiia ada pelanggaran SOP mengaktbatkan potensi merugikan Bank /merugikan keuangan Negara tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindakpidana korupsi, dan pengertian tersebut adalah (salah), kalau tindak pidana Perbankantapi diadili sebagai tipikor berarti melanggar asas Lex Spesialis (Pasal 14 UU Tipikor);e Apabila di satu sisi melanggar Undangundang Perbankan, disatu sisi adakerugian