Ditemukan 2491 data
9 — 0
dipanggildengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula ternyatatidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuanPasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut diperiksa dandiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambilalih pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404Y@ING er OUI Yi aaenee eald pprololl elS> yo eS ll unto poa
7 — 0
POA eiBU RUPIAH onL BAS pti ere Putusan nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.Smdg Halaman 10 dari IIHakim Anggota, Hakim Anggota,. Hrl'JAuhiiTiW k,Drs Budiman, MH Dra. Hj. Budi Purwantini, MHPanitera Pengganti,tote H. Komarudin, SHPerincianbiaya j. Rp. 30.000,00Pendaftaran Rp. 50.000,002. Biaya Rp. 285.000,00proses Rp. 5.000,003. Panggilan Rp. 6.000,00 +4. Redaksi Rp. 376.000,00Putusan nomor 0672/Pdt, G f2016/PA, Smdg Halaman II dari 11
47 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.
Pembentukkan PT Badak NGLdan PT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);B.
Pembentukkan PT Arun NGL Co. dan PTBadak NGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973;PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukandengan mekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untukoperasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah
mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaDesember 2008 sebesar Rp14.979.470.000,00;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal 20 April1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertamina dan KontraktorPSC yang mengatur pelaksanaan monetisasi gas bumi yangdihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSC mengembangkanlapangan dan memproduksi gas, Pertamina membangunkilang LNG melalui its own financing arrangement, danmelakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktor secarabersamasama akan membentuk business entity;b.
10 — 1
PUTUS ANNomor 0362/Pdt.G/2014/PA.Tbaee eT Poa et =ee =
94 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndoesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar KaruwinKomar, beralamat di World Trade Center 6 (dahulu bernamaWisma Metropolitan Il), Lantai 14, Jalan Jenderal SudirmanKav.31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 049/Ext/TMMIN/POA/V/2017, tanggal 10 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan
33 — 23
Bahwa selama pernikahan antara POa ee be memiliki keturunan dankeduanya pun telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Ceral yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong Nomor : 871/AC/2014:5. Bahwa orang ua iEE eninggal dunia pada tanggal 03 Mei2020 Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 470/13/DSSS/V/2020 tanggal 04 Mei 2020;pHalaman 2 dari 12 penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Tgr6. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahliwaris lainnya dari almarhun7.
16 — 1
. 10.000, ( sepuluhribu rupiah);Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan terbuktipula gugatan Penggugat tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan Penggugatdalam perkara aquo harus diputus secara verstek sesuai pasal 125 HIR;Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam posita dan petitumgugatannya tidak meminta agar salinan putusan atas perkara a quo disampaikankepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Poa
145 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kKewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar KaruwinKomar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 043/Ext/TMMIN/POA/V/2017, tanggal 10 Mei2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan Kembali terhadap Putusan
14 — 7
Kecamatan Poa. Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai PemohonIl;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksisaksinya;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Selayar pada tanggal 23 Mei 2014 dibawah register nomor:20/Pdt.P/2014/PA.
10 — 1
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 365/63/VII/2006 yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poa tanggal 19 Juli 2006, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelisdicocokan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah diNazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda(P.2);Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas,Penggugat/Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan alat bukti saksi
11 — 4
Desa FP Kecamatan Poa. Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai PemohonIl;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksisaksinya;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Selayar pada tanggal 23 Mei 2014 dibawah register nomor:18/Pdt.P/2014/PA.
16 — 12
haid dan siap menjadi ibu rumah tangga;Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut di atasditemukan faktafakta hukum sebagai berikut :adalah anak kandung dari Pemohon dengan perempuan lahir pada tanggal 17 Agustus 1999 (umur 13tahun 10 bulan);e Bahwa pe telah mengenal lelaki pL dan telahberpacaran selama 10 (sepuluh) bulan dan keduanya sudah saling mencintai;hubungan keluarga dan keduanya tidak pernah sesusuan;e Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan poa
14 — 2
PU TUS ANNomor : 994/Pdt.G/2012/PA.BgrBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalamsidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalamperkara antara :a binti Po umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Iburumah tangga, bertempat tinggal di Poa Kelurahan Kebon Pedes KecamatanTanah Sareal Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT.Lawana bin pt umur 57 tahun, agama
84 — 26
sebagaipertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak (Hadhonah) MajelisHakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sbb :Menimbang bahwa sebagaimana telah pertimbangkan Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusan halaman 16, bahwa sesuai dengan ketentuanKompilasi Hukum Islam pasal 105 angka (1) bahwa hak asuh anak tersebutadalah hak ibunya (Penggugat/Terbanding), maka secara normatif anak yangbelum mumalyiz dibawah asuhan ibunya ;Menimbang, bahwa anak yang bernama Poa
18 — 5
10 Mei 2010 Termohon telah dipanggilsecara resmi dan patut sedangkan permohonan pemohon baikposita maupun petitumnya tidak melawan hukum serta telahmemenuhi syarat formil suatu) permohonan, maka berdasarkanpasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganverstek.Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalahdalil syari dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405sebagai berikut yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikanpendapat Majelis Hakim:Wn p19 cp10 J aot ~plS Wo oS lx os er&d poa
7 — 1
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama poa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Blora bermaterai cukup (Bukti P.1);2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : PTyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten bermaterai cukup dan telah dinasegelen diberi kode (BuktiP.2) ;3.
15 — 1
Menceraikan perkawinan antara Penggugat Poa 3.
8 — 1
Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadirsendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lainsebagai wakil / kuasanya, walaupun menurut berita acara pemanggilan (Relaas) tanggal 11juni 2015 ternyata termohon tidak dikenal alamatnya yang jelas, kemudian termohondipanggil lagi pada tanggal 5 Agustus 2015 dan tangal 7 September 2015, Nomor poa
274 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG BARUTAMA GRESTON, beralamat di PondokIndah Office Tower Ill Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaPondok Indah Nomor VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310, yang diwakili oleh Ignatius Wurwanto dan AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Radityo HarryndraPutra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3507/POA/JBG/FIN/12/2019,
71 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
D.Sidik Suraputra, S.H, dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan (SuratKuasa Khusus Nomor 042/Ext/TMMIN/POA/V/2017, tanggal10 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali